PT Bukit Asam Tbk Merambah Bisnis Pembangkit Listrik

PT Bukit Asam Tbk Merambah Bisnis Pembangkit Listrik

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berupaya memperbesar porsi pemasukan dari lini bisnis non batubara. Perusahaan tambang pelat merah ini tengah gencar mengembangkan bisnis pembangkit listrik. Sekretaris Perusahaan PTBA Suherman mengatakan, ini bagian dari strategi perusahaan ini untuk mengantisipasi tren penurunan penggunaan batubara. “Visi kami menjadi perusahaan energi dan mulai berbisnis hilirisasi energi,” kata dia, Selasa (25/9).

Menurut Suherman, arah bisnis memang ditujukan ke pembangkit listrik, karena hilirisasi energi memiliki multiplier effect besar, dengan keuntungan 12-13 kali lebih besar dibandingkan hulu. Ada dua jenis pembangkit listrik yang tengah dikembangkan, yakni pembangkit listrik tenaga uap (PLTU0 dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Saat ini, PTBA sudah mengoperasikan tiga PLTU. Rinciannya, PLTU Banjarsari dengan kapasitas 1 x 110 megawatt (MW). Lalu, PLTU Tanjung Enim berkapasitas 3 x 10 MW dan PLTU Pelabuhan Tarakan dengan kapasitas sebesar 2 x 8 MW.

Memulai Proyek Baru

Selanjutnya, PTBA akan membangun lima pembangkit lagi, terdiri dari empat PLTU dan satu PLTS. Pertama, PLTU Sumsel berkapasitas 2 x 620 MW yang ditargetkan beroperasi komersial pada 2021/2022. Di sini, PTBA memiliki saham 45% dengan total nilai investasi US$ 1,6 miliar. Kedua, PLTS Bangka Belitung 100 MW dengan nilai investasi US$ 197 juta. Meski saat ini proyek tertunda, namun diharapkan bisa beroperasi pada 2022.

Ketiga, PLTU Kuala Tanjung berkapasitas 2 x 350 MW. Pembangkit dengan investasi US$ 950 juta ini ditarget beroperasi di 2020. Keempat, PLTU Pomalaa dengan kapasitas 2 x 30 MW. Nilai investasi proyek ini US$ 75 juta. Kelima, PLTU Halmahera Timur berkapasitas 2 x 40 MW.

Pembangkit yang menelan investasi US$ 150 juta ini akan beroperasi pada 2021 atau 2022. Selain itu, PTBA juga menggarap proyek dengan PT Angkasa Pura II. “Semua bandara AP II akan menggunakan PLTS. Kami menyiapkan teknologinya, sedang AP II yang mengoperasikan,” papar Suherman. Dengan sejumlah ekspansi ini, PTBA berharap pendapatan dari pembangkit listrik bisa meningkat. “Kontribusi pembangkit listrik masih di bawah 10%. Ke depan diharapkan bisa lebih dari itu,” ujar Suherman. Analis Panin Sekuritas William Hartanto menilai, strategi memperbesar bisnis pembangkit akan menambah sumber pendapatan.

Ini sekaligus cara antisipasi penurunan penggunaan batubara, sehingga penyerapan produksi perusahaan tetap maksimal. Penggunaan batubara untuk PLTU juga memberikan margin lebih besar. William menilai, PTBA berpotensi kembali masuk indeks MSCI pada November ini. “Rekomendasi beli dengan target harga akhir tahun ini Rp 5.000 per saham,” saran dia.

Proyek besar ini akan dikerjakan selama 24 jam non stop meskipun dimalam hari. Oleh karena itu mereka mendatangkan genset dari jual genset samarinda berkapasitas besar agar dapat memenuhi kebutuhan listrik dimalam hari. Selain dikerjakan selama 24 jam, jumlah perkerja juga akan ditambah agar pengerjaan lebih cepat selesai.

Empat Juta Orang di India Tanpa Kewarganegaraan

Empat Juta Orang di India Tanpa Kewarganegaraan

Setelah selama 36 tahun kehilangan orang tua, saudara perempuan, dan anak perempuan berusia empat tahun dalam salah satu pembantaian sektarian terburuk di India, Abdul Suban kini dihadapkan lagi pada masalah yang tak kalah pelik. Suban adalah satu dari ratusan ribu warga muslim berbahasa Bengali yang dikategorikan sebagai “imigran ilegal”, yang tidak akan menemukan nama mereka dalam Daftar Nasional Warga Negara (NRC) di Negara Bagian Assam saat dirilis, Senin lalu. “Jika pemerintah menyatakan kami sebagai orang asing, apa yang bisa kami lakukan?” kata pria berusia 60 tahun itu kepada Reuters, akhir pekan lalu. “NRC sedang mencoba menghabisi kami, tapi kami tidak akan meninggalkan tempat ini.” Suban duduk bersama istrinya di rumah mereka, beberapa ratus meter dari sawah yang luas.

Pada 1983, sekitar 2.000 orang dikejar dan dibunuh oleh gerombolan bersenjata yang berusaha memburu para imigran muslim. Dia selamat dengan berlari sekencang yang dia bisa dan bersembunyi di balik semak-semak selama berhari-hari. Pencatatan Sipil India mengatakan lebih dari 4 juta orang gagal menunjukkan dokumen yang sah dan telah dikeluarkan dari daftar warga negara di Assam. Warga setempat diminta membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di negara bagian itu sebelum Maret 1971, ketika gelombang pengungsi melarikan diri dari konflik di negara tetangga Bangladesh dan bermukim di daerah perbatasan.

Dari 32 juta orang lebih yang mengajukan permohonan untuk diakui sebagai warga negara India, sebanyak 4.007.707 permohonan ditolak, kata petugas pencatatan sipil, Sailesh, kepada wartawan di ibu kota negara bagian, Guwahati. Perdana Menteri Narendra Modi dari partai ultranasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BJP), yang berkuasa sejak 2016 mengatakan tes kewarganegaraan yang baru bertujuan melindungi penduduk asli dan menindak migrasi ilegal. Namun kritikus mengklaim tindakan itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menargetkan minoritas muslim di negara itu. Apalagi dengan makin dekatnya pemilihan nasional pada 2019, kritikus menyebutkan BJP makin kencang mempermainkan kampanye “Hindu yang utama” untuk mempertahankan konstituennya.

Salah satunya dengan program-program memecah belah seperti tes kewarganegaraan di Assam, yang sejak dulu sudah menjadi wilayah dengan ketegangan etnis dan agama. Lawan politik Modi dari berbagai partai poli- tik menuding pemerintah menyalahgunakan daftar itu untuk menargetkan warga muslim India yang memilih partai non-BJP. Pihak berwenang BJP dan NRC telah berulang kali membantah tuduhan tersebut. “Ini bukan masalah politik. Ini masalah hak asasi manusia. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah nasional. Kita perlu menjaga warga negara India, kata Derek O’Brien dari partai Trinamool Congress (TMC), yang berkuasa di negara bagian tetangga Assam, Bengal Barat. Partai Kongres sebagai oposisi utama meminta Modi dan BJP yang berkuasa untuk memastikan bahwa prosesnya adil, dan itu tidak mendiskriminasi orang berdasarkan agama mereka kekhawatiran yang disuarakan oleh banyak pihak. “Kami tidak ingin siapa pun di negara kami yang merupakan orang India asli, yang didasarkan pada kasta, agama, atau akar etikanya, untuk dideportasi. Hal ini seharusnya tidak terjadi.

Tanggung jawab seharusnya tidak berada di individu, tanggung jawab harus pada pemerintah juga,” tutur pemimpin senior Kongres, Ghulam Nabi Azad, seperti dilansir CNN. Kantor NRC mengatakan kepada Mahkamah Agung bulan lalu bahwa 150 ribu orang dari daftar pertama, akan dihapus karena diduga memberikan informasi palsu atau memberikan dokumen yang tidak dapat diterima. Aktivis politik di Assam mengatakan kebanyakan dari mereka adalah muslim yang berbahasa Bengali. Kepala NRC Prateek Hajela, yang kantornya telah memproses 66 juta dokumen dan menghabiskan hampir US$ 180 juta dalam seluruh proses NRC, menolak berkomentar tentang agama orang-orang yang akan dihapus dari daftar. “Kami melakukan pendataan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jika ada koreksi yang harus dilakukan, kami perlu melakukan itu,” kata Hajela, yang dijaga sepanjang waktu oleh tim kepolisian.

Kelompok hak asasi Avaaz, yang berbasis di Amerika Serikat, menyatakan keraguan bahwa mereka yang tidak dicatat sebagai warga negara akan memiliki cukup waktu untuk mengajukan kasus mereka sebelum tenggat September mendatang. “Mereka ini mungkin harus melalui (proses) banding yang rumit dan tidak adil tanpa hak untuk berunding, berakhir tanpa harapan untuk tinggal jika mereka kalah,” ujar Direktur Eksekutif Avaaz, Ricken Patel.

Chevron Berpotensi Keluar Dari Indonesia

Chevron Berpotensi Keluar Dari Indonesia

Pemerintah memutuskan tak memperpanjang kontrak Chevron sebagai pengelola Blok Rokan di Riau pada 2021. Analis Wood Mackenzie, Johan Utama, memperkirakan ke putusan pemerintah berisiko membuat perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat itu hengkang dari Indonesia. “Keluarnya (Chevron) dari Indonesia tak dapat dikesampingkan,” kata dia kemarin.

Chevron mengelola Blok Rokan sejak 1971. Blok ini menjadi ladang minyak terbesar dengan produksi 207 ribu barel pada Juni lalu. Angka produksi tersebut jauh menurun karena dua lapangan terbesarnya, Duri dan Minas, memasuki usia lanjut. Untuk menggenjot produksi, Chevron menerapkan teknologi pengurasan minyak (enhanced oil recovery) skala besar melalui injeksi surfaktan. Perusahaan ini sudah melakukan dua tahap uji coba. Hasilnya, surfaktan menghasilkan angka pengembalian minyak sekitar 17-22 persen di satu pola di Lapangan Minas.

Tes lapangan yang di lengkapi dengan genset berukuran besar ini memakan biaya US$ 222 juta. Tapi proyek ini meleset dari target operasi seharusnya, yaitu pada 2017. Menurut Johan, setelah upaya mengelola kembali Blok Rokan kandas, Chevron hanya memiliki satu proyek di Indonesia, yakni gas laut dalam (Indonesia deep water development/ IDD). Chevron sudah meng operasikan IDD tahap pertama di Lapangan Bangka.

Tapi, untuk berlanjut ke tahap kedua di Blok Ganal dan Rapak, perusahaan ini harus mengeluarkan dana hingga lebih dari US$ 10 miliar. Selain persoalan dana, Johan mengatakan Chevron harus menghadapi ketidak pastian perpanjangan kontrak di Blok Ganal dan Rapak. “Dua faktor ini membuat portofolio investasi Chevron di Indonesia lebih sulit bersaing dengan investasi globalnya,” tutur Johan.

Sejak harga minyak dunia melemah pada 2015, Chevron juga mundur dari pengelolaan blok migas East Kalimantan dan Blok Makassar Strait. Perusahaan ini juga mundur dari operasional wilayah kerja panas bumi Darajat dan Salak. Pemerintah kini menyerahkan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero). Keputusan itu terbit setelah Pertamina dan Rokan bersaing dalam proposal pengelolaan.

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Pertamina lebih unggul dalam hal besaran bonus tanda ta ngan sebesar US$ 784 juta dan komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta. “Potensi pendapatannya untuk negara diperkirakan US$ 57 miliar selama 20 ta hun mendatang. Ini bisa menjadi kebaikan bagi kita,” tutur Arcandra dalam ke terangannya.

Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman, mengatakan pengelolaan Blok Rokan tak hanya dilandasi faktor perolehan ke untungan. Menurut Arief, perusahaan juga mempertimbangkan aspek keamanan pasokan minyak untuk kilang Balongan. Sebab, kilang ini membutuhkan minyak jenis sweet crude yang di hasilkan dari lapangan Minas dan Duri.

Arief optimistis keuangan perusahaannya memadai sekalipun Pertamina harus menanggung ongkos pengelolaan Blok Rokan. “Kami cukup optimistis karena itu net positif,” tutur dia. Corporate Communications Manager Chevron Indonesia, Danya Dewanti, enggan mengomentari soal peluang perusahaannya hengkang dari Tanah Air. Dia mengatakan Chevron tetap menjalankan program kerjanya sesuai dengan komitmen untuk memenuhi target yang disepakati bersama pemerintah. “Kami berkomitmen menjadi mitra yang andal dan ber tanggung jawab dalam menjalankan program kerja kami untuk memenuhi target produksi,” ujar Danya.

Aturan Baru Taksi Online Sedang Disusun Pemerintah

Aturan Baru Taksi Online

Kementerian Perhubungan sedang menyusun aturan khusus mengenai panduan pengoperasian angkut an roda empat berbasis aplikasi atau taksi online. Regulasi baru itu sempat diproyeksikan menjadi peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tapi, belakangan, aturan tersebut direncanakan menjadi selevel peraturan Menteri Perhubungan (permenhub).

Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan Darat, Ahmad Yani, mengatakan lingkup yang diatur Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek masih terlalu luas untuk mengatur taksi daring. “Aturan itu masih mencakup jenis roda empat lain yang tidak dalam trayek, misalnya angkutan pariwisata. Untuk (taksi) online, kita pisahkan sendiri saja,” ujar dia kepada media, kemarin.

Yani mengaku masih menginventarisasi materi hukum dan ketentuan untuk menyusun beleid baru. Aturan khusus taksi online, kata dia, menjadi urgensi untuk menyelesaikan kisruh transportasi online. Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang mengatur kuota, tarif, izin dan kelayakan kendaraan, serta wilayah operasi taksi daring itu kerap diprotes. Sebelumnya, pemerintah sudah menyusun Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung (MA) pada Agustus tahun lalu. “Isi aturan baru masih dipersiapkan.

Yang pasti, fokus kami tetap pada jaminan bagi penumpang dan driver,” kata Yani. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan masih menunggu putusan MA soal sejumlah gugatan terhadap Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Dia bahkan tak mengingat berapa gugatan yang masuk. Tapi penyusunan aturan baru menjadi antisipasi jika nantinya payung hukum itu kembali dicabut. “Daripada nanti harus berubah lagi. Kami tunggu putusan MA dulu,” ucap dia kepada salah satu media masa. Budi sempat menyebut bahwa aturan baru akan mencakup kewajiban peralihan perusahaan aplikasi pemesanan kendaraan menjadi perusahaan transportasi.

Langkah peralihan itu muncul seusai mediasi pemerintah dengan para aplikator transportasi online, yakni Grab dan GoJek, pada akhir Maret lalu. “Kami sudah sampaikan ke aplikator.

Pilihan termudah, mereka bisa membentuk badan (hukum) baru.” Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, mempertanyakan penyusunan aturan yang bertubi-tubi oleh Kementerian Perhubungan. Menurut dia, perombakan aturan level menteri dan dirjen akan sia-sia jika UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tak dibenahi.

“Undang-undang ini sudah usang untuk mengakomodasi perkembangan teknologi,” kata dia. Sistem kerja taksi online, kata Alvin, sangat berbeda dengan transportasi konvensional. Dia mencontohkan bentuk penetapan tarif angkutan daring yang lebih fleksibel, tergantung situasi pasar. “Saat sepi, tarif turun. Saat ramai, sebaliknya.

Taksi konvensional yang memakai argo tak bisa ikut begitu (seperti taksi online).” Di sisi lain, Alvin mendorong pemilik taksi konvensional menyesuaikan teknologi untuk mempertahankan pasar. Pasalnya, tutur Alvin, tak ada larangan bagi transportasi tradisional untuk mengikuti teknologi kerja yang digunakan para aplikator. Adapun Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Christiansen Ferary Wilmar, justru meragukan efektivitas aturan baru. “Intinya, regulasi apa pun yang dibuat oleh pemerintah belum tentu akan jadi solusi,” ujar dia