Empat Juta Orang di India Tanpa Kewarganegaraan

Empat Juta Orang di India Tanpa Kewarganegaraan

Setelah selama 36 tahun kehilangan orang tua, saudara perempuan, dan anak perempuan berusia empat tahun dalam salah satu pembantaian sektarian terburuk di India, Abdul Suban kini dihadapkan lagi pada masalah yang tak kalah pelik. Suban adalah satu dari ratusan ribu warga muslim berbahasa Bengali yang dikategorikan sebagai “imigran ilegal”, yang tidak akan menemukan nama mereka dalam Daftar Nasional Warga Negara (NRC) di Negara Bagian Assam saat dirilis, Senin lalu. “Jika pemerintah menyatakan kami sebagai orang asing, apa yang bisa kami lakukan?” kata pria berusia 60 tahun itu kepada Reuters, akhir pekan lalu. “NRC sedang mencoba menghabisi kami, tapi kami tidak akan meninggalkan tempat ini.” Suban duduk bersama istrinya di rumah mereka, beberapa ratus meter dari sawah yang luas.

Pada 1983, sekitar 2.000 orang dikejar dan dibunuh oleh gerombolan bersenjata yang berusaha memburu para imigran muslim. Dia selamat dengan berlari sekencang yang dia bisa dan bersembunyi di balik semak-semak selama berhari-hari. Pencatatan Sipil India mengatakan lebih dari 4 juta orang gagal menunjukkan dokumen yang sah dan telah dikeluarkan dari daftar warga negara di Assam. Warga setempat diminta membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di negara bagian itu sebelum Maret 1971, ketika gelombang pengungsi melarikan diri dari konflik di negara tetangga Bangladesh dan bermukim di daerah perbatasan.

Dari 32 juta orang lebih yang mengajukan permohonan untuk diakui sebagai warga negara India, sebanyak 4.007.707 permohonan ditolak, kata petugas pencatatan sipil, Sailesh, kepada wartawan di ibu kota negara bagian, Guwahati. Perdana Menteri Narendra Modi dari partai ultranasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BJP), yang berkuasa sejak 2016 mengatakan tes kewarganegaraan yang baru bertujuan melindungi penduduk asli dan menindak migrasi ilegal. Namun kritikus mengklaim tindakan itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menargetkan minoritas muslim di negara itu. Apalagi dengan makin dekatnya pemilihan nasional pada 2019, kritikus menyebutkan BJP makin kencang mempermainkan kampanye “Hindu yang utama” untuk mempertahankan konstituennya.

Salah satunya dengan program-program memecah belah seperti tes kewarganegaraan di Assam, yang sejak dulu sudah menjadi wilayah dengan ketegangan etnis dan agama. Lawan politik Modi dari berbagai partai poli- tik menuding pemerintah menyalahgunakan daftar itu untuk menargetkan warga muslim India yang memilih partai non-BJP. Pihak berwenang BJP dan NRC telah berulang kali membantah tuduhan tersebut. “Ini bukan masalah politik. Ini masalah hak asasi manusia. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah nasional. Kita perlu menjaga warga negara India, kata Derek O’Brien dari partai Trinamool Congress (TMC), yang berkuasa di negara bagian tetangga Assam, Bengal Barat. Partai Kongres sebagai oposisi utama meminta Modi dan BJP yang berkuasa untuk memastikan bahwa prosesnya adil, dan itu tidak mendiskriminasi orang berdasarkan agama mereka kekhawatiran yang disuarakan oleh banyak pihak. “Kami tidak ingin siapa pun di negara kami yang merupakan orang India asli, yang didasarkan pada kasta, agama, atau akar etikanya, untuk dideportasi. Hal ini seharusnya tidak terjadi.

Tanggung jawab seharusnya tidak berada di individu, tanggung jawab harus pada pemerintah juga,” tutur pemimpin senior Kongres, Ghulam Nabi Azad, seperti dilansir CNN. Kantor NRC mengatakan kepada Mahkamah Agung bulan lalu bahwa 150 ribu orang dari daftar pertama, akan dihapus karena diduga memberikan informasi palsu atau memberikan dokumen yang tidak dapat diterima. Aktivis politik di Assam mengatakan kebanyakan dari mereka adalah muslim yang berbahasa Bengali. Kepala NRC Prateek Hajela, yang kantornya telah memproses 66 juta dokumen dan menghabiskan hampir US$ 180 juta dalam seluruh proses NRC, menolak berkomentar tentang agama orang-orang yang akan dihapus dari daftar. “Kami melakukan pendataan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jika ada koreksi yang harus dilakukan, kami perlu melakukan itu,” kata Hajela, yang dijaga sepanjang waktu oleh tim kepolisian.

Kelompok hak asasi Avaaz, yang berbasis di Amerika Serikat, menyatakan keraguan bahwa mereka yang tidak dicatat sebagai warga negara akan memiliki cukup waktu untuk mengajukan kasus mereka sebelum tenggat September mendatang. “Mereka ini mungkin harus melalui (proses) banding yang rumit dan tidak adil tanpa hak untuk berunding, berakhir tanpa harapan untuk tinggal jika mereka kalah,” ujar Direktur Eksekutif Avaaz, Ricken Patel.