Penyebab Negara Rugi, Kominfo Harus Waspada Atur Data Center

Pemerintah dianjurkan hati-hati bernegosiasi dalam lokalisasi data center fasilitas kemudahan perdagangan “Generalized System of Preferences” ( GSP) oleh Amerika Serikat.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Ketua Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto setelah rapat dengan Ombudsman RI (ORI) dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Alex mengatakan berdasarkan hasil perhitungan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) menyebut Indonesia bisa merugi Rp85,2 triliun apabila mengabaikan keberadaan pusat data di Indonesia.
Lihat juga: Revisi PP 82 Diklaim Tak Pengaruhi Bisnis Data Center Alibaba

“Kami harap pemerintah punya pandangan objektif dan langkah yang hati tentang apa yang mau ditukar dalam negosiasi GSP. Angka yang potensi loss kita jauh lebih besar kalau data ada di luar Indonesia,” kata Alex kepada wartawan di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

Baca Juga: variabel adalah

Bahkan hal ini sudah terbukti dengan adanya investasi selama lima tahun terakhir sebesar US$450 juta karena adanya PP 82. Oleh karena itu, Alex mengatakan pemerintah harus memiliki visi panjang soal lokasi data center.

Artikel Terkait: purposive sampling

“Jangan sampai pandangan itu sempit, karena kalau tidak salah GSP itu hanya sampai tahun 2020, dan setelah itu akan ditinjau kembali. Masa kita mau menukarkan sesuatu yang jangka panjang dengan sesuatu yang nilainya tidak terlalu signifikan dan jangka waktunya hanya dua tahun,” ujar Alex.

Dalam kesempatan yang sama, CTO Pengelolaan Nama Domain Internet (PANDI) Muhammad Salahuddin mengatakan GSP sesungguhnya tidak berbicara soal lokalisasi data center. GSP lebih membicarakan soal kepastian regulasi dari Indonesia terkait kepastian investasi di Indonesia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *