Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Kelompok buruh di Jawa Tengah menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 yang sebesar 8,03 persen, karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan hidup saat ini.

Dari kenaikan UMP sebesar 8,03 persen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menentapkan angka upah buruh di wilayahnya sebesar Rp.1.605.396.

Koordinator Gerakan Elemen Buruh Berjuang (Gerbang) Nanang Setyono menganggap nilai UMP yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak realistis dengan kondisi ekonomi saat ini.

Lihat juga: Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

“Pemerintah dalam hal ini Menaker lihat ke bawah dong. Ini Jawa Tengah, Provinsi di Jawa yang upahnya paling kecil di antara Provinsi lain. Saat ini saja kami rata-rata hanya Rp.1,4 juta, sedangkan daerah lain sudah sampai Rp3 juta,” ungkap Nanang di Ruang Wartawan Pemprov Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/11).

Selain mengkritik Menaker, Nanang juga memprotes sikap Gubernur Ganjar Pranowo yang dianggap tidak memperhatikan nasib buruh dengan dalih mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan Keputusan Kemenaker.

“Pak Gubernur Ganjar kan sering terjun ke warga, di media sosial kami lihat kemana-mana, masak tidak mendengar dan melihat bagaimana suara buruh. Jangan pencitraan terus, lihat jeritan buruh di Jateng,” tambah Nanang.

Lihat juga: OJK 'Lepas Tangan' soal Bunga Investasi Tinggi Fintech

Dianggap tak realistis dalam menetapkan upah buruh, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri justru menganggap tuntutan buruh yang tidak realitstis. Menurut Hanif, PP 78/2015 justru jurus win-win solution untuk buruh dan pengusaha.

“PP 78 itu bagus, jurus win-win solution untuk buruh dan pengusaha. Buruh dijamin upah naik tiap tahun, Pengusaha juga tidak merasa berat dan jangan sampai melakukan PHK. Jadi sudahlah, kenapa pakai protes, demo-demo segala,” kata Hanif usai menghadiri acara Sertifikasi Tenaga Kerja di Semarang, Selasa (13/11).

Buruh di Jateng mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran selama beberapa hari jika besaran kenaikan UMP tahun 2019 tetap direalisasikan.

Lihat juga: Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport

Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

Presiden Joko Widodo menginstruksikan bupati se-Indonesia fokus mempermudah investasi di daerah. Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengatakan pesan itu disampaikan Jokowi ketika bertemu Bupati di Istana Merdeka, Senin (12/11).

“Tadi Presiden meminta para bupati mempermudah investasi, memperpendek birokrasi, beliau berharap investasi terus masuk, menekan inflasi dan mempermudah pelayanan publik,” kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/11).

Bupati, kata Azwar, diinstruksikan Jokowi untuk fokus sehingga hasil terlihat signifikan. Salah satu yang diminta Jokowi kepada para bupati, segera mengembangkan sektor ekonomi kreatif.

Lihat juga: OJK 'Lepas Tangan' soal Bunga Investasi Tinggi Fintech

Pandangan serupa disampaikan Ketua APKASI Mardani H. Maming. Jokowi, dalam pertemuan menjelaskan pemerintah pusat sudah berusaha membuat banyak trobosan agar investasi mengalir termasuk di seluruh daerah di Indonesia.

Berterima kasih kepada Jokowi

Dalam kesempatan itu, beberapa Bupati juga berterima kasih atas perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. Azwar Anas mengatakan infrastruktur merupakan salah satu masalah yang selesai dan banyak kemajuan di era Jokowi.

Di era Jokowi penyelesaian masalah infrastruktur berjalan cepat. Salah satunya, terjadi pada permasalahan infrastruktur di Lampung. “Bupati Lampung enggak sempat tanya ke Pak Presiden di pertemuan yang lalu. Beliau hanya menulis di kertas, usul permasalahan infrastruktur di daerah, diselipkan ke Pak Presiden. Satu minggu selesai,” kata Azwar Anas.

Lihat juga: Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport

Bupati lainnya juga berterima kasih karena kabupaten yang puluhan tahun terisolasi kini mudah diakses. Pembangunan dinilai dapat menghemat waktu perjalanan yang biasanya ditempuh 10 jam hanya menjadi dua bahkan satu jam.

Untuk Banyuwangi, secara khusus Azwar berterima kasih karena Bandara Banyuwangi resmi beroperasi tahun ini, terutama bagi pesawat Airbus komersial. Menurutnya, pertemuan seperti ini sangat efektif menyelesaikan permasalahan di daerah.

“Bayangkan ada satu bupati yang nggak sempat tanya, nulis di kertas diselipkan ke tangannya Pak Jokowi, satu Minggu ditindaklanjuti. Makanya tadi hal-hal yang teman-teman tidak sempat bertanya, tulis dititipkan ke Pak Presiden,” tuturnya.

Lihat juga: Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

OJK ‘Lepas Tangan’ soal Bunga Investasi Tinggi Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tingginya imbal hasil investasi yang ditawarkan oleh bisnis fintech pinjam meminjam (peer to peer lending) tidak melanggar aturan. Pasalnya, selama ini tidak ada beleid yang mengatur mengenai ketentuan besaran imbal hasil.

Sebelumnya, berdasarkan catatan, imbal hasil yang ditawarkan oleh bisnis fintech pinjam meminjam rata-rata di atas suku bunga acuan. Sebagian besar bahkan di atas dua digit per tahun.

Modalku misalnya, menawarkan tingkat pengembalian hingga 20 persen per tahun. Kemudian PT Amartha Mikro Fintek menawarkan tingkat pengembalian hingga 15 persen per tahun.

Lihat juga: Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport

Juru bicara OJK Sekar Djarot mengungkapkan pihaknya menyerahkan imbal hasil atau bunga investasi fintech pinjaman sesuai mekanisme pasar.

“Dalam hal ini (penawaran imbal hasil) kami memang menerapkan disiplin pasar atau market conduct yang mencakup transparansi,” ujar Sekar saat dihubungi.

Menurut Sekar, sepanjang penyelenggara layanan memaparkan setiap ketentuan dan pengguna jasa memahami persyaratan yang diberikan, maka penawaran imbal hasil yang tinggi tidak menjadi masalah.

“Yang kami kedepankan, ketika masyarakat mau berinteraksi dengan fintech pinjam meminjam adalah benar-benar memahami risiko, biaya, dan kewajiban yang timbul atas perjanjian yang dibuat,” ujarnya.

Lihat juga: Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

Perencanaan Keuangan Budi Raharjo mengingatkan semakin tinggi imbal hasil yang ditawarkan maka semakin tinggi risiko yang melekat pada investasi tersebut. Terlebih, jika imbal hasil yang ditawarkan berkali-kali lipat dari suku bunga acuan.

Karena itu, menurut Budi, seseorang yang ingin berinvestasi melalui fintech pinjaman sebaiknya melihat rekam jejak debitur, misalnya melalui rating yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

Selain itu, investor juga perlu melakukan diversifikasi debitur berdasarkan kelompok peminjam, misalnya berdasarkan kualitas maupun jenis usaha. Dengan demikian, investor masih bisa mendapatkan pembayaran cicilan dari debitur lain. Jika salah satu debitur mengalami kendala dalam pembayaran.

Lihat juga: Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020-2024

“Jadi, jangan tergiur dengan imbal hasil yang ditawarkan semata. Kita harus tahu risikonya apa dan kalau misalnya terjadi risiko, kita siap atau tidak menerima kerugiannya,” ujarnya.

Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport

Presiden Joko Widodo mengaku ditekan berbagai pihak ketika berupaya untuk menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Menurut Jokowi, jika tak memberanikan diri, maka kepemilikan Indonesia di Freeport tak akan bertambah dari posisi awal yakni 9,36 persen.

Maka dari itu, ia semringah pemerintah berkesempatan mengempit mayoritas saham Freeport meski prosesnya saat ini baru sebatas Perjanjian Jual-Beli Saham terlebih dulu (Sales Purchase Agreement). Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Almunium (Persero) (Inalum) rencananya akan merealisasikan pembayaran mayoritas saham Freeport US$3,5 miliar pada bulan ini.

Lihat juga: Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

“Dipikir sudah dapat 51 persen itu? Dipikir tidak ditekan dari kini, dari kanan, dari atas, dari bawah? Ditekan. Ditekan. Ditekan. Dipikir ujug-ujug langsung dapat 51 persen, enak banget gitu? Itu sulit, tidak mudah negosiasi seperti itu,” jelas Jokowi di Bandung, Sabtu (10/11).

Jokowi mengaku heran tak ada yang mau mengapresiasi upaya pemerintah dalam menasionalisasi Freeport. Ia pun bergurau, tak ada yang pernah menggelar demostrasi di depan Kompleks Istana Kepresidenan untuk berterima kasih kepada pemerintah.

“Freeport 51 persen kok tidak ada yang demo di depan istana? Demo mendukung maksudnya. Saya tunggu-tunggu tidak ada yang demo,” guyon Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tak hanya soal Freeport, ia juga mengaku tak pernah mendapat apresiasi dari lawan politiknya terkait alih pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) mulai 2021 mendatang. Tak berhenti di Blok Rokan, ia juga mempertanyakan apresiasi terhadap alih kelola blok Mahakam dari PT Total E&P Indonesia ke Pertamina awal tahun ini.

Lihat juga: Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020-2024

Melihat situasi ini, ia menepis anggapan bahwa dirinya dikendalikan oleh tekanan internasional.

“Jadi pertanyaannya dibalik, (saya) antek asingnya dimana? Dan intrik-intrik tekanan saya tetap maju terus. Jika saya yakini benar, saya maju terus. Tidak mikir takut saya,” pungkas dia.

Indonesia dipastikan bisa mengenggam mayoritas saham Freeport setelah melakukan negosiasi soal kepastian operasional, masalah rezim perpajakan, dan kepastian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Pembayaran transaksi jual beli saham Freeport Indonesia sendiri ditargetkan bisa terealisasi pada November 2018.

Dari rencana kepemilikan sebesar 51,23 persen, pemerintah telah mengalokasikan 10 persen saham Freeport untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Hal itu sesuai penandatangan perjanjian antara Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018 lalu.

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Setelah proses divestasi rampung, pemerintah bisa menerbitkan IUPK permanen yang berlaku untuk 2×10 tahun setelah habis masa kontrak pada tahun 2021.

Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai melebarnya defisit transaksi berjalan pada kuartal III 2018 tak lepas dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan pada periode Juli – September 2018 melebar dari US$8 miliar atau 3,02 persen terhadap PDB pada kuartal II 2018 menjadi US$8,8 miliar atau 3,37 persen terhadap PDB.

Lihat juga: Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020-2024

Pada periode yang sama, ekonomi tumbuh mencapai 5,17 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,27 persen, tetapi masih lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06 persen.

“Di satu sisi, kami senang bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi konsekuensinya permintaan terhadap barang-barang impor juga meningkat,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (9/11).

Menurut Sri Mulyani, pada kondisi normal saat aliran masuk sudah pulih melebarnya defisit transaksi berjalan tidak menjadi masalah. Defisit dapat dibiayai masuknya aliran modal sehingga tak menganggu neraca pembayaran dan tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi terlalu besar.

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan sejumlah langkah untuk menekan defisit transaksi berjalan, mulai dari pembatasan impor hingga kebijakan B20 pada awal September.

Saat ini, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus menelaah data dan menyesuaikan kebijakan secara fleksibel sesuai kondisi.

“Oleh karena itu, tiap bulan kami harus melakukan review saja terhadap statistiknya, mempelajari berbagai banyaknya permintaan barang-barang yang diimpor itu baik yang migas maupun nonmigas,” ujarnya.

Sebagai catatan, melebarnya defisit transaksi berjalan telah berimbas pada membengkaknya defisit neraca pembayaran Indonesia hingga kuartal III 2018 dari US$4,3 miliar pada kuartal II 2018 menjadi US$4,4 miliar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020 – 2024

Pemerintah bakal memasukkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun. Hal ini dilakukan agar bisa mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

“Kami sedang susun kerangka teknokratis RPJMN 2020-2024, di situ ada tingkat kebutuhan Sumber Daya Manusianya, bukan hanya sektornya saja tetapi di level mana kita (Indonesia) di sektor tersebut. Misal di pariwisata, apakah kita sudah bisa menyediakan semuanya atau masih perlu pendidikan dan pelatihan. Semua ada di RPJMN,” ujar Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (8/11).

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan kebutuhan SDM yang cocok dengan sektor pekerjaan terus berkembang. Di satu masa, suatu profesi pekerjaan bisa merajai pasar tenaga kerja, namun di waktu lain permintaan terhadap tenaga kerja profesi tersebut bisa menghilang.

Hanif menyebutkan, selama 2017-2020, pekerjaan yang akan naik kebutuhannya antara lain tenaga pelatih, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, dokter, programmer, dan layanan berita reguler.

Di sisi lain, pekerjaan yang permintaannya menurun antara lain manajer administrasi, mekanik, tukang cetak, pengantar surat, supir, petugas ekspedisi, pekerja pabrik, operator mesin jahit, perangkat komunikasi, dan radio.

“Kemudian selama tahun 2021 sampai 2025, pekerjaan yang akan naik antara lain, pemeliharaan dan instalasi, mediasi, medis, analis data, manajer sistem informasi, konselor vokasi, dan analis dampak lingkungan,” ujarnya.

Pada periode yang sama, pekerjaan yang turun antara lain resepsionis, tukang kayu, desain tiga dimensi, pengolah semikonduktor, teller bank, travel agents, juru masak fast-food, dan operator mesin.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menambahkan pola pikir pemenuhan tenaga kerja telah berubah. Tadinya, permintaan mengikuti pasokan. Namun, kini, pasokan yang harus menangkap permintaan yang ada di pasar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Pemerintah, menurut dia, perlu berperan sebagai fasilitator. Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pendidikan kejuruan dan vokasi. Dalam hal ini, jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu menyesuaikan permintaan pasar agar keahlian peserta didik bisa diserap oleh pasar tenaga kerja.

Karenanya, tak aneh jika saat ini berkembang jurusan-jurusan SMK yang kreatif misalnya kesenian kerawitan. Lulusan dari SMK kerawitan bisa memenuhi permintaan untuk mengisi acara di hotel-hotel. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada lulusan SMK Kerawitan yang bisa meraup Rp40 juta dalam sebulan karena ketersediaan tenaga yang memiliki keahlian tersebut terbatas.

“Ternyata banyak juga hotel yang membutuhkan orang yang memainkan gamelan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 1,99 persen per tahun. Hingga 2018, penciptaan kesempatan kerja telah mencapai 9,38 juta orang. Jumlah pengangguran juga terus menurun. Tahun ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merosot menjadi 5,34 persen atau sekitar 40 ribu orang tahun ini.

Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

PT Asuransi Jiwasraya mengaku bakal fokus mengembangkan fasilitas digital untuk memudahkan masyarakat mengakses produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini diputuskan setelah pemegang saham terbatasnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti pucuk pimpinan Jiwasraya pada Senin (5/11).

Kini, Hexana Tri Sasongko menempati posisi Asmawi Syam yang sebelumnya duduk di kursi Direktur Utama Jiwasraya. Hexana bukanlah orang baru di Jiwasraya karena sebelumnya menempati jabatan Direktur Investasi dan Information & Technology. Seperti Asmawi, karier Hexana menghabiskan kariernya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan pernah menduduki jabatan SEVP IT Strategy dan Development BRI.

“Kami akan melanjutkan dan mengembangkan program-program unggulan yang ada dengan perbaikan bisnis proses berbasiskan digital,” tutur Hexana, Rabu (7/11).

Hexana mengklaim pergantian direktur utama ini juga sebagai bentuk regenerasi demi menciptakan kepemimpinan yang berkelanjutan dalam perusahaan. Meski Asmawi Syam diganti, tetapi Hexana sebagai bos baru berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program yang dirintis oleh Asmawi Syam sebelumnya.

“Ini demi Jiwasraya yang lebih baik dan modern,” terang Hexana.

Saat ini, Jiwasraya tengah menghadapi masalah ketidakseimbangan aset dan kewajiban hingga mengakibatkan penundaan pembayaran klaim jatuh tempo. Perusahaan sebelumnya mengumumkan penundaan pembayaran klaim polis jatuh tempo sebesar Rp802 miliar untuk produk kerja sama dengan bank mitra.

BUMN asuransi itu menawarkan bunga sebesar Rp96,58 miliar ataus 1.286 polis asuransi.

Merespon persoalan Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan kepada Kementerian BUMN sebagai pemegang saham perusahaan.

LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai konsumen dapat mempidanakan perusahaan teknologi finansial (fintech) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika mengalami penagihan utang secara kasar. Sejak membuka pos pengaduan terkait fintech, LBH Jakarta telah menerima 50 laporan terkait fintech.

“Kemarin sore jam16, sudah masuk 50 (laporan),” ujar Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora di kantornya, Jakarta, Selasa (6/11).

Nelson mengatakan data tersebut masih bersifat mentah sehingga pihaknya masih perlu waktu untuk mengklasifikasi aduan yang masuk terkait perkara pinjaman utang berbasis aplikasi ini. Pos pengaduan ini baru berjalan dua hari dan berlangsung hingga 25 November 2018.

Nelson menerangkan ada berbagai cara untuk menindaklanjuti perkara ini setelah semua aduan diterima. Salah satunya, mengajukan gugatan hukum atau melaporkan ke kepolisian.

Fintech-nya bisa digugat. OJK bisa juga digugat karena dianggap lalai dalam perlindungan konsumen,” imbuh Nelson.

Ia menilai ada kesan abai dari OJK dalam menanggapi keluhan masyarakat dan menindak fintech nakal sehingga kasus ini muncul ke permukaan.

OJK sendiri sudah memberi tanggapan terkait aduan warga ke LBH Jakarta. Mereka berkilah tingkat bunga pinjaman dan mekanisme penagihan dari fintech pinjam meminjam sesuai disiplin yang telah dibuat pelaku pasar.

“Kami menerapkan market conduct, terkait transparasi dalam rangka perlindungan konsumen. Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal, sudah disepakati dan diatur sepenuhnya oleh AFPI yang mewadahi anggota fintech legal atau terdaftar di OJK,” ujar Sekar, Senin (5/11).

LBH Jakarta menyampaikan bahwa sejak 2016 pihaknya telah menerima 10 pengaduan dari 283 korban pelanggaran hukum dan HAM untuk perkara simpan meminjam dari fintech. Sejauh ini, LBH Jakarta menerima laporan bahwa peminjam merasa data pribadi mereka diambil aplikasi melalui ponsel, serta mengalami penagihan secara kasar dan tanpa kenal waktu.