BI Sosialisasi Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal ASEAN

Bank Indonesia (BI) melakukan sosialisasi perdagangan lintas negara menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) di kawasan Asia Tenggara.

Pelaksanaan sosialisasi LCS dilakukan Bank Indonesia kepada bank yang memfasilitasi kebijakan LCS atau Appointed Cross Currency Dealer Bank (Bank ACCD).

Baca juga: Alasan IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Global 2019

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan terhadap para importir dan eksportir potensial bank-bank ACCD yang selama ini bertransaksi dagang dengan Malaysia dan Thailand.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko implementasi LCS memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi transaksi, dan pengembangan pasar mata uang lokal. Pada akhirnya, hal itu dapat mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Secara umum, dia mengklaim penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan Thailand dan Malaysia yang difasilitasi oleh bank ACCD di Indonesia menunjukkan progres yang positif.

“Hal ini tercermin dari tren peningkatan transaksi penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal yang difasilitasi bank ACCD dan fitur operasionalisasi yang telah dijalankan bank ACCD,” papar Onny dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4).

Baca juga: MRT dan LRT Bisa Kerek Harga Properti

Pada kuartal I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan Baht mencapai US$13 juta atau setara Rp185 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar US$7 juta atau setara Rp96 miliar.

Sementara itu, untuk transaksi LCS menggunakan Ringgit Malaysia mencapai US$70 juta setara Rp1 triliun, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar US$6 juta atau setara Rp83 miliar.

Implementasi penggunaan LCS merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT) pada 23 Desember 2016 dalam rangka mendorong penggunaan LCS.

Hal ini merupakan bagian dari upaya ketiga bank sentral untuk mengurangi ketergantungan dolar AS, meningkatkan pengembangan pasar mata uang lokal, dan pelaksanaan transaksi langsung antar pelaku pasar.

Baca juga: Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Dengan demikian, diharapkan dapat berkontribusi positif dalam efisiensi pasar dan menjaga kestabilan nilai tukar.

Penggunaan LCS di kawasan semakin diperkuat dengan penandatanganan komitmen antara BI, BNM, BOT dan Bangko Sentral Pilipinas (BSP) dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) pada 5 April 2019 di Chiang Rai, Thailand.

Alasan IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Global 2019

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2019 menjadi 3,3 persen dari semula 3,5 persen. Revisi proyeksi ekonomi itu tentu disertai berbagai pertimbangan.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) 2019 yang diterbitkan 9 April 2019 disebutkan, IMF memandang ekonomi dunia menghadapi risiko-risiko penurunan karena ketidakpastian potensial. Hal itu terutama terkait ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung, serta faktor-faktor spesifik negara dan sektor lain.

Baca juga: MRT dan LRT Bisa Kerek Harga Properti

Kepala ekonom IMF Gita Gopinath menulis dalam sebuah unggahan di blog bahwa proyeksi perlambatan pada 2019 telah semakin meluas.

“Ini mencerminkan revisi negatif untuk beberapa ekonomi utama termasuk kawasan Euro, Amerika Latin, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia,” kata Gopinath seperti dikutip Antara, Rabu (10/4).

Hilangnya momentum pertumbuhan, kata Gopinath, berasal dari paruh kedua tahuan 2018, ketika ekonomi dunia dilanda ekspansi global yang melemah secara signifikan. Laporan WEO mengatakan pertumbuhan global tetap kuat di 3,8 persen pada paruh pertama 2018, tetapi turun 3,2 persen pada semester kedua.

Baca juga: Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Gopinath mengungkapkan pelemahan ekonomi sebagian besar disebabkan situasi ketegangan perdagangan global, tekanan ekonomi makro di Argentina dan Turki. Selain itu, dipengaruhi pula oleh gangguan pada sektor otomotif di Jerman, dan pengetatan keuangan bersamaan dengan normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju yang lebih besar.

Dalam laporan tersebut disebutkan, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk 2019 menjadi 3,3 persen, turun 03, persen dari estimasi Januari 2019.

Proyeksi itu juga lebih rendah di bawah angka 2018 sebanyak 0,3 persen. Dalam skala regional, proyeksi laju pertumbuhan negara-negara maju adalah 1,8 persen pada 2019 dan 1,7 persen tahun depan. Keduanya di bawah tingkat proyeksi dua tahun terakhir yang tercatat di atas level 2 persen.

Baca juga: Moody's Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi 'Sampah'

Lembaga moneter independen itu juga memperkirakan laju ekonomi di negara berkembang pada 2019 hanya 4,4 persen atau menyusul 0,1 persen dari pada 2018.

MRT dan LRT Bisa Kerek Harga Properti

Konsultan properti Colliers International Indonesia menyebut harga properti di kawasan sekitar transportasi massa, seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan kereta ringan (LRT), bisa terkerek. Namun demikian, perusahaan mengaku belum mengkaji potensi kenaikan harga properti tersebut.

Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto mengatakan saat ini manajemen tengah mempersiapkan kajian khusus untuk mengetahui potensi kenaikan harga properti. Kajian sekaligus untuk membandingkan kenaikan harga properti di sekitar MRT-LRT di Thailand.

Baca juga: Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Salah satu faktornya, ia menyebut terkait kepadatan traffic pengguna. “Potensi naik itu terlihat, terutama pada saat kami melakukan pembicaraan dengan beberapa developer (pengembang) yang proyeknya di sekitar stasiun MRT, terutama LRT,” jelasnya, Selasa (2/4).

Maklum, Ferry menuturkan klaim developer bahwa banyak peminat melirik properti di kawasan MRT dan LRT.

MRT fase I diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019 silam. Moda angkutan ini menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) sepanjang 16 kilometer (Km).

Pada jalur ini, MRT melintasi lima stasiun permberhentian, yakni Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Setiabudi, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Istora Senayan, dan berakhir di Stasiun Lebak Bulus.

Baca juga: Moody's Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi 'Sampah'

Satu rangkaian kereta terdiri dari enam gerbong kereta. Kapasitas dari setiap rangkaian mencapai 1.950 penumpang.

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta menyepakati tarif MRT fase pertama rute Lebak Bulus-Bunderan HI maksimal sebesar Rp14 ribu yang berlaku mulai 1 April 2019 lalu.

Tarif yang sudah disetujui kedua belah pihak dapat diartikan dua hal. Pertama, rata-rata tarif yang dikenakan adalah Rp1.000 Km. Kedua, rata-rata tarif sebesar Rp8.500. Sementara, tarif minimal ditetapkan sebesar Rp3.000.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut akan menyediakan kawasan transit terpadu atau transit oriented development (TOD) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang berdekatan dengan salah satu stasiun MRT.

Baca juga: Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Pembangunan TOD ini diharapkan bisa memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki hunian di kawasan yang berdekatan dengan MRT.

Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Rasio kepemilikan investor asing atas Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan RI tercatat yang tertinggi di dunia. Ekonom Faisal Basri menilai kondisi ini membuat RI rentan dengan aksi arus modal keluar (capital outflow) jika terjadi gejolak ekonomi dunia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu per Februari 2019, posisi SBN pemerintah mencapai Rp3.775,79 triliun, di mana 72,12 persen atau sebesar Rp2.723,13 triliun berdenominasi rupiah.

Baca juga: Moody's Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi 'Sampah'

Sementara, di antaranya 38,03 persen kepemilikan SBN rupiah dimiliki oleh asing. Angka ini lebih tinggi dari negara-negara lain, seperti China dan India di angka 4 persen, Thailand 15,7 persen, Brazil 16 persen, Turki 18 persen, dan Malaysia 24,6 persen.

“Tidak ada satu negara lain pun yang surat utang pemerintahnya dalam local currency setinggi Indonesia. Jangan di-underestimate (meremehkan) hal ini. Indonesia ini lebih rentan kalau ada gejolak, asingnya bisa menjual, dan ini perlu digarisbawahi,” jelas Faisal, Selasa (26/3).

Memang, ia melanjutkan kondisi ini sejatinya konsekuensi dari perubahan pola utang pemerintah pasca krisis moneter 1998. Pada zaman orde baru, pengelolaan utang jauh lebih sederhana. Sebab, pinjaman dilakukan secara bilateral dan multilateral, sehingga sentimen eksternal tak mempengaruhi risiko utang Indonesia.

Kemudian, bunganya pun terbilang kecil. Bahkan, negosiasi bunga pinjaman masih bisa dilakukan di Paris Club. Yakni, grup informal dari pejabat finansial kakap dari seluruh dunia.

Baca juga: Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Meskipun, memang utang zaman orde baru ini tak selamanya lebih nikmat. Faisal menyebut utang zaman dulu juga punya dampak negatif. Misalnya, Indonesia selalu didikte ini-itu acap kali menarik utang. Tetapi saat ini, Indonesia bisa lebih bebas dari tekanan dan konflik kepentingan luar karena lebih banyak berutang dari SBN.

“Bebas merdeka ini tentu ada harganya. Dulu (Indonesia) didikte, tapi dengan bunga rendah. Jika menghadapi kesulitan cicilan dan bunga utang, ada forumnya. Tapi kalau SBN sulit bayar, Indonesia akan dihukum pasar dengan Surat Utang Negara (SUN) dijual besar-besaran,” terang dia.

Kini, porsi SBN di dalam komposisi utang pemerintah meningkat signifikan. Berdasarkan data Kemenkeu per Februari kemarin, total SBN yang diterbitkan pemerintah mencapai Rp3.775,79 triliun, atau 82,69 persen dari utang outstanding pemerintah Rp4.566,26 triliun. Angka ini melambung dari tahun 2010 yang hanya 63 persen saja.

Tetapi, ia memahami bahwa penggunaan SBN punya kelebihan tersendiri, yakni bisa digunakan untuk anggaran apapun. Ini berbeda dengan pembiayaan bilateral atau multilateral, di mana pinjaman harus digunakan untuk kegiatan yang spesifik. Namun, kenaikan porsi SBN tentu bikin potensi risiko ke depan makin kentara.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani karena bisa mengelola utang dengan baik. Salah satu bukti pengelolaan yang baik, lanjut dia, adalah tren pertumbuhan ekonomi yang terus membaik di tengah risiko global yang bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk sisi fiskal.

Baca juga: Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,07 persen pada 2017. Kemudian, trennya naik ke angka 2018 menjadi 5,17 persen.

“Jelas pemerintah makin hati-hati, pengelolaan utang makin baik. Kami harus salut dengan Kemenkeu karena bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, meski naiknya merangkak. Mereka (Kemenkeu) tentu akan mencari cara paling efektif mengurangi turbulensi akibat potensi risiko struktur utang yang meningkat,” imbuh dia.

Moody’s Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi ‘Sampah’

Lembaga pemerintah Moody’s Investors Service menurunkan peringkat utang Oman di level rendah hingga menjadi pada status junk (sampah), yakni Ba1 dari semula Baaa3, dengan prospek peringkat negatif.

Negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan dengan Uni Emirat Arab itu disebut-disebut mengalami tantangan fiskal di tengah kondisi harga minyak yang moderat.

Baca juga: Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Moody’s menurunkan peringkat penerbit surat utang jangka panjang dan obligasi senior tanpa jaminan Oman dari Baa3 menjadi Ba1. Level Baa3 sendiri merupakan peringkat tingkat investasi terendah Moody’s.

“Pendorong utama penurunan peringkat adalah perkiraan Moody’s bahwa ruang lingkup konsolidasi fiskal akan lebih terbatas secara signifikan oleh tujuan stabilitas ekonomi dan sosial pemerintah daripada yang seharusnya,” kata Moody’s seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, dua lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dan S&P juga telah menurunkan peringkat Oman menjadi di level terendah dan tak bernilai.

Kas negara produsen minyak itu terpukul oleh kemerosotan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya, defisit anggaran negara meningkat signifikan.

Baca juga: Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

Moody’s mengatakan Oman dapat menghadapi kerentanan ekonomi eksternal karena defisit fiskal yang luas berkontribusi pada defisit neraca berjalan. Hal itu meningkatkan ketergantungan Oman pada aliran modal masuk yang stabil dari pembiayaan luar negeri.

Prospek negatif mencerminkan risiko bahwa kesediaan investor asing untuk membiayai defisit Oman yang besar dengan biaya rendah semakin melemah. Hal itu memperburuk kondisi eksternal dan meningkatkan tekanan likuiditas pemerintah.

Oman menaikkan US$8 miliar dalam penjualan obligasi internasional tahun lalu, menutupi defisit 3 miliar rial (US$7,79 miliar) yang diproyeksikan terjadi pada anggaran negara 2018.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Pemulihan harga minyak tahun lalu mempersempit defisit anggaran sebesar 43 persen menjadi 1,87 miliar rial selama Januari hingga November.

Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun. Angka ini meningkat 13,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, utang pemerintah sebagaian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.702,77 triliun atau 82,31 persen dari total utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN tersebut mencatat kenaikan 15,48 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp3.206,28 triliun.

Kemudian, sisa utang sebesar Rp759,97 triliun berasa dari pinjaman biasa seperti pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Baca juga; Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Jakarta

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan posisi utang pemerintah adalah penarikan pembiayaan yang signifikan di awal tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan pada awal tahun sempat melonjak lantaran pemerintah menerapkan strategi penarikan utang di awal tahun (front loading) karena memanfaatkan situasi pasar modal yang cukup kondusif.

Kendati demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 30,1 persen.

Data yang dimilikinya, menunjukkan bahwa penarikan pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun ini mencapai Rp122,5 triliun atau lebih tinggi 353,7 persen dibanding Januari tahun sebelumnya yakni Rp27 triliun.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Kemudian, pembiayaan dilakukan karena defisit APBN per Januari sudah mencatat 0,28 persen dari PDB, atau sedekit lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu 0,25 persen dari PDB.

“Jadi memang di awal tahun kami sudah lakukan front loading dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable di awal tahun ini,” terang Sri Mulyani, Rabu (20/2).

Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

PT Freeport Indonesia angkat suara soal mantan pekerja perusahaan itu yang menginap di depan Istana Merdeka selama seminggu lebih.

Juru bicara PT Freeport Riza Pratama mengatakan eks pekerja itu merupakan bagian dari 3.500 pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya. Diketahui, aksi menginap tersebut dilakukan untuk memprotes masalah yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan.

Perselisihan itu bermula saat perusahaan tak bisa memasarkan konsentrat produksi tambang akibat larangan ekspor dan smelter yang belum beroperasi pada 2017.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Sehingga, kata Riza, perusahaan mengambil langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi belanja modal dan biaya operasional perusahaan. Dampaknya, perusahaan pun mengakhiri penggunaan tenaga asing, kontraktor dan pekerja.

Di sisi lain, sejumlah pekerja ada juga yang tak masuk kerja karena ikut menghadiri persidangan salah satu tokoh serikat pekerja. Riza menuturkan karena mereka tak hadir di kantor selama lima hari berturut-turut, perusahaan pun mengimbau dan menerbitkan panggilan resmi.

“Namun panggilan dan himbauan perusahaan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian besar mereka, hanya kurang dari 300 pekerja yang hadir kembali,” kata Riza dalam keterangan tertulis, Rabu (13/2).

Pada 20 April 2017, Serikat Pekerja mengumumkan mogok kerja. Riza menuturkan perusahaan akhirnya mengakhiri hubungan kerja karena terus-menerus melakukan pelanggaran berat serupa.

PT Freeport mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sehingga pada Desember 2017, kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja menyetujui pemberian bantuan kemanusiaan kepada para mantan pekerja.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Di sisi lain, kata Riza, angka produksi PT Freeport justru meningkat setelah ribuan karyawan tersebut sudah tak lagi bekerja di perusahaan. Dia juga mengklaim hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan kini lebih harmonis.

“Dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit ternyata kita mampu memproduksi lebih banyak. Peningkatan produktivitas seperti itu tentunya sangat mendorong kami. Dan harapannya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara,” katanya.

Dia juga menegaskan pihaknya mendorong agar pihak yang keberatan dapat menempuh jalur hukum.

Diketahui, puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia menginap selama seminggu lebih di seberang Istana Negara, Jakarta. Beralaskan tenda dari terpal, para karyawan yang diputus kerjanya sejak 2017 itu bermalam dengan perlengkapan seadanya.

Salah satu mantan karyawan, Jerry Yerangga mengaku sengaja bermalam di seberang Istana bersama rekan-rekannya agar dapat menemui Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

“Kami menagih janji karena sudah sebagian besar petinggi negara kami temui. Kami merasa kami tidak mendapat keadilan karena masalah PHK oleh Freeport,” ujar Jerry pada Sabtu.

Pada hari ini, perwakilan pekerja itu juga menemui Presiden Jokowi terkait dengan persoalan tersebut. Usai pertemuan, Presiden berencana untuk memanggil manajemen perusahaan tambang emas tersebut.

Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

PT Vale Indonesia Tbk masih menanti respons Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait aksi korporasi untuk menjalankan kewajiban divestasi saham sebesar 20 persen.

Kewajiban divestasi saham Vale merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Dalam beleid tersebut, perusahaan wajib mendevistasi 40 persen saham secara bertahap.

Sesuai amandemen kontrak karya pada 2014, pemerintah mengklaim pelepasan 20 persen saham ke publik melalui bursa efek Indonesia (BEI) pada era 90-an merupakan bentuk divestasi saham. Sementara itu, divestasi 20 persen saham sisanya diberikan tenggat waktu pada Oktober 2019.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan pihaknya telah menerima surat mengenai rencana aksi korporasi pada Desember 2018 lalu atau lebih awal dari tenggat waktu yang ditetapkan.

“Surat yang kemarin saja belum dijawab,” ujar Direktur Utama Vale Indonesia Nicolas di kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/2).

Pria yang akrab disapa Nico ini juga membantah perusahaan telah memutuskan skema penerbitan saham baru dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (rights issue) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai skema divestasi yang akan diambil perusahaan.

Menurut dia, saat ini perusahaan membuka berbagai opsi. Skema pilihan baru akan diputuskan setelah mendapatkan arahan dari Kementerian ESDM.

“Belum tentu right issue ya. Ada mekanisme lain, masih bicaralah,” ujarnya.

Setelah mendapatkan arahan, perusahaan baru akan berbicara lebih jauh dengan pihak yang disepakati, bisa jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk atau dapat pula pihak swasta lain.

“Pokoknya, Vale akan membuat (divestasi) ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negara,” ujar Nico.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan Vale Indonesia Febriany Eddy menambahkan skema right issue pada dasarnya merupakan skema pendanaan yang harus jelas tujuannya. Selain itu, perusahaan juga harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengikuti aturan OJK terkait right issue.

Dalam amandemen kontrak 2014, divestasi menggunakan skema right issue di bursa saham Indonesia bisa menjadi alternatif. Meski aksi korporasi dijalankan dengan skema business to business (b2b), Febriany menegaskan perusahaan tambang nikel itu tetap perlu menunggu arahan pemerintah terkait pihak yang akan ditunjuk sebagai penerima pelepasan saham perusahaan.

“Kalau waktunya pas, saat itu butuh pendanaan dan kebetulan mekanisme pendanaannya bisa dibicarakan dengan cepat, ya bisa jadi (right issue) tapi itu bukan satu-satunya cara. Kan enggak mungkin fund rising tapi uangnya menganggur,” ujar Febriany.

Baca juga: 248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

Terkait kinerja keuangan, Vale Indonesia mencetak laba bersih senilai US$60,51 juta sepanjang 2018. Kinerja ini membaik jika dibandingkan dengan kinerja tahun lalu di mana perusahaan menderita rugi bersih senilai US$15,27 juta.

Dalam keterangan resmi perusahaan, membaiknya kinerja tak lepas dari pulihnya harga komoditas dan manajemen biaya yang hati-hati.

Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menilai isu menumpuknya utang yang saat ini terus digulirkan untuk menghantam pemerintah murni bergulir karena alasan politik. Isu utang diangkat demi menjatuhkan kredibilitas calon presiden yang kebetulan saat ini masih menjadi petahana pada Pilpres 2019 mendatang.

Padahal secara ekonomi kata Chatib, utang Indonesia masih relatif baik dan terjaga. Ia mengatakan melihat utang negara tidak bisa secara nominal.

Namun, utang harus dibandingkan dengan pendapatannya. Semakin kecil rasionya, maka risikonya akan semakin kecil.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

“Anda punya utang Rp100 tetapi pendapatan Anda Rp1.000. Saya punya utang Rp50 tetapi pendapatan saya Rp100 lebih berbahaya mana,” ujar Chatib di sela gelaran Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont Jakarta (30/1).

Hingga akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat mencapai Rp4.418,3 triliun dengan rasio utang pemerintah Indonesia berkisar 29,9 persen. Rasio itu meningkat dari 2017 di mana utang tercatat Rp3.938 triliun dengan rasio 29,2 persen.

Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio utang akan naik ke kisaran 30,4 persen terhadap PDB. Selain itu, pemanfaatan utang juga perlu dicermati.

Utang boleh jadi ditarik karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tapi tidak bisa menunggu terlalu lalu. Layaknya perusahaan, utang harus digunakan untuk hal produktif yang akan menghasilkan manfaat di masa depan.

Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur yang akan membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. “Kalau Anda tidak berutang dari mana Anda membuat usaha?” ujarnya.

Baca juga: 248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

Menurut Chatib, di negara lain, isu utang tidak menjadi perhatian utama. Tak heran, negara maju seperti AS dan Jepang berani memiliki nominal utang di atas PDB.

Isu utang baru menjadi perhatian jika terekspose oleh risiko gagal bayar seperti yang terjadi di Yunani beberapa tahun lalu. Calon Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengkritik keras pemerintah karena utang yang ia sebut menumpuk.

Bahkan, dia menyebut Menteri Keuangan lebih pantas sebagai menteri pencetak utang. “Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada menteri keuangan. Mungkin menteri pencetak utang,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (26/1) lalu.

Baca juga: Negosiasi Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Dunia

Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

Ekonom Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 Prabowo-Sandi Drajad Wibowo menuding kebocoran pajak di Indonesia menyentuh angka puluhan triliun rupiah.

Angka kebocoran ini disebutnya berasal dari penghimpunan data yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi sejak 2016. Hal itu terutama data kasus-kasus pelanggaran pajak yang sebenarnya sudah diputuskan oleh pengadilan, namun wajib pajak tidak juga membayar pajak kepada negara.

“Ada kasus-kasus pajak yang di pengadilan pajak sudah inkrah dan tagihannya mencapai puluhan triliun rupiah, saya ada angka indikatifnya, tapi tidak bisa disampaikan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan PAN itu di Media Centre Prabowo-Sandi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/1).

Selain data dari kasus-kasus yang sudah inkrah, Drajad menduga nilai kebocoran pajak sejatinya lebih besar karena tentu terdapat kasus lainnya.

Baca juga: 248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

“Jika kasus yang sudah inkrah saja bocornya besar, bagaimana dengan kasus yang tidak diselidiki? Misalnya kasus yang jadi lahan KKN dan sebagainya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kebocoran pajak terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, saat proses perencanaan kegiatan ekonomi. Kedua, setelah aktivitas ekonomi berlangsung. Ketiga, setelah ada proses hukum. Keempat, setelah inkrah atau sudah diputuskan oleh pengadilan.

Menurutnya, kebocoran pajak itu terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari lemahnya pengawasan dari otoritas pajak hingga kecurangan yang dilakukan wajib pajak secara pribadi. Misalnya, dengan perilaku menaruh harta di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dibanding Indonesia, sehingga hanya membayar pajak dengan jumlah kecil di dalam negeri.

“Saya tahu cara orang untuk satu per satu ‘nilep’ pajak, ada yang hindari dan ada yang bahkan nilep. Ada juga karena banyaknya aktivitas ekonomi membuat ada yang masih kehilangan subjek pajak, cara gampangnya Google dan Amazon,” katanya.

Baca juga: Negosiasi Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Dunia

Berdasarkan sektor usaha, ia mencatat kebocoran pajak terbesar berasal dari sektor usaha berbasis ekspor komoditas, properti, hingga digital ekonomi. Kebocoran itu terjadi secara berkelanjutan.

“Google, Facebook, Amazon segala macam dikejar-kejar oleh otoritas pajak di Eropa, di Inggris misalnya. Starbucks juga dikejar-kejar, jadi ini masalah di semua negara,” jelasnya.

Meski kebocoran pajak di sektor digital ekonomi menjadi masalah di semua negara, namun Drajad memandang nilai kebocoran di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Dalam kesempatan tersebut, Drajad mengklaim kubu Prabowo-Sandi memiliki program untuk menghentikan kebocoran pajak. Salah satunya, dengan membenahi infrastruktur perpajakan lebih dulu.

Baca juga: Liga Ekonomi Dunia 2019: Pertumbuhan Cina dan India Melambat

Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam sistem perpajakan yang memungkinkan semua pengenaan pajak terekam dan terhubung ke dalam sistem secara cepat.

“Perbaikan sumber daya manusia di sektor perpajakan, teknik pemeriksaan, dan lainnya harus diperbaiki juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah Joko Widodo sudah menerapkan kebijakan keterbukaan dan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/ AEoI). Kebijakan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki akses untuk melihat data harta Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pemberlakuan AEoI membuat otoritas pajak memiliki wewenang lebih luas dalam memeriksa data keuangan para WP, seperti rekening tabungan, deposito, hingga transaksi rinci seperti mutasi.

Baca juga: Ditekan AS, RI 'Pikir-Pikir' Ubah Ketentuan GPN

Selama ini, berdasarkan UU Perbankan yang berlaku, data nasabah penyimpan di bank tidak dapat diberikan kepada DJP, kecuali dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti perkara, penyidikan atau penagihan aktif terhadap WP nasabah bank tersebut. Itupun harus melalui izin ketua OJK berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.