Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Kelompok buruh di Jawa Tengah menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 yang sebesar 8,03 persen, karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan hidup saat ini.

Dari kenaikan UMP sebesar 8,03 persen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menentapkan angka upah buruh di wilayahnya sebesar Rp.1.605.396.

Koordinator Gerakan Elemen Buruh Berjuang (Gerbang) Nanang Setyono menganggap nilai UMP yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak realistis dengan kondisi ekonomi saat ini.

Lihat juga: Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

“Pemerintah dalam hal ini Menaker lihat ke bawah dong. Ini Jawa Tengah, Provinsi di Jawa yang upahnya paling kecil di antara Provinsi lain. Saat ini saja kami rata-rata hanya Rp.1,4 juta, sedangkan daerah lain sudah sampai Rp3 juta,” ungkap Nanang di Ruang Wartawan Pemprov Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/11).

Selain mengkritik Menaker, Nanang juga memprotes sikap Gubernur Ganjar Pranowo yang dianggap tidak memperhatikan nasib buruh dengan dalih mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan Keputusan Kemenaker.

“Pak Gubernur Ganjar kan sering terjun ke warga, di media sosial kami lihat kemana-mana, masak tidak mendengar dan melihat bagaimana suara buruh. Jangan pencitraan terus, lihat jeritan buruh di Jateng,” tambah Nanang.

Lihat juga: OJK 'Lepas Tangan' soal Bunga Investasi Tinggi Fintech

Dianggap tak realistis dalam menetapkan upah buruh, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri justru menganggap tuntutan buruh yang tidak realitstis. Menurut Hanif, PP 78/2015 justru jurus win-win solution untuk buruh dan pengusaha.

“PP 78 itu bagus, jurus win-win solution untuk buruh dan pengusaha. Buruh dijamin upah naik tiap tahun, Pengusaha juga tidak merasa berat dan jangan sampai melakukan PHK. Jadi sudahlah, kenapa pakai protes, demo-demo segala,” kata Hanif usai menghadiri acara Sertifikasi Tenaga Kerja di Semarang, Selasa (13/11).

Buruh di Jateng mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran selama beberapa hari jika besaran kenaikan UMP tahun 2019 tetap direalisasikan.

Lihat juga: Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport