Activity

  • almira nur hapsari posted an update 2 months, 2 weeks ago

    Nama : Almira Nur Hapsari
    Nim : D11.2016.02281
    Kelas : D11. 34
    UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970

    TENTANG

    KESELAMATAN KERJA

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    Menimbang :

    bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya da­lam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
    bahwa setiap orang tainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
    bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
    bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
    bahwa pembinaan nama-noama itu periu diwujudkan dalarn Undang-undang yang, memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan tehnologi.
    Mengingat :

    Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945;
    Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan­ketentuan Pokok men­genai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 2912).
    Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

    Memutuskan:

    Mencabut : Veiligheidsreglement tahun 1910 (St bl. No. 406);
    Menetapkan : Undang-undang Tentang Keselamatan Kerja;

    BAB I

    TENTANG ISTILAH – ISTILAH

    PASAL 1

    Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

    (1) ’’Tempat kerja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-surnber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut;

    (2) ’’Pengurus² ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

    (3) ’’Pengusaha’’ ialah:

    orang atau badan hukum yang menjaiankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
    orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan ternpat kerja.
    orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jika kalau yang diwakili berkedudukan diluar Indonesia.
    (4) ’’Direktur’’ ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini.

    (5) ’’Pegawai pengawas” ialah pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja;

    (6) ’’Ahli keselamatan kerja” ialah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari Luar De­partemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk menga­wasi ditaatinya undang-undang ini.

    BAB II

    RUANG LINGKUP

    Pasal 2

    (1) Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia;

    (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja dimana:

    dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
    dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disim­pan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi;
    dikerjakan pembagunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran, atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilaku­kan pekerjaan persiapan;
    dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
    dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan, : emas, perak atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;
    dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun diudara;
    dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
    dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air;
    dilakukan pekerjaan daaam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
    dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
    dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
    dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang;
    terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
    dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;
    dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
    dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang mengutakan alat tehnis;
    dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalur­kan listrik, gas, minyak atau air;
    diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
    (3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruang­an- ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau keselamatan yang bekerja dan atau yang berada diruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

    BAB III

    SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA

    Pasal 3

    (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

    mencegah dan mengurangi kecelakaan;
    mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
    mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
    memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
    memberi pertolongan pada kecelakaan;
    memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
    mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
    mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, insfeksi dan penularan;
    memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
    menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik;
    menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
    memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
    memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya;
    mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
    mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
    mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan Penyimpanan barang;
    mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
    menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi;
    (2) Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan tehnologi secara pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari.

    Pasal 4

    (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, Pemasangan, pemakaian, Penggunaan, Pemeliharaan dan pemyimpanan bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

    (2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bi­dang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlin­dungan, pengujian, dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

    (3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajib­an memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.

    BAB IV

    PENGAWASAN

    Pasal 5

    (1) Direktur melakukan pelaksaaaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelak­sanaannya.

    (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

    Pasal 6

    (1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.

    (2) Tata cara permohonan banding susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

    (3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

    Pasal 7

    Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang pengusaha harus membayar restribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

    Pasal 8

    (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan se­suai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya,

    (2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenar­kan oleh Direktur.

    (3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.

    BAB V

    PEMBINAAN

    Pasal 9

    (1) Pengurus diwajibkan menunjukan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:

    kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
    Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tem­pat kerjanya.
    Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
    Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
    (2) Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.

    (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pem­berian pertolongan pertama pada kecelakaan.

    (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan keten­tuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

    BAB VI

    PANITIA PEMBINA KESELAMATAN

    KESEHATAN KERJA

    Pasal 10

    (1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

    (2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

    BAB VII

    KECELAKAAN

    Pasal 11

    (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

    (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

    BAB VIII

    KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA

    Pasal 12

    Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk :

    Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
    Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
    Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
    Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan;
    Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syacat keselarnatan dan kese­hatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas­-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

    BAB IX

    KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA

    Pasal 13

    Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

    BAB X

    KEWAJIBAN PENGURUS

    Pasal 14

    Pengurus diwajibkan :

    Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja;
    Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinannya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja;
    Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petun­juk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselama­tan kerja.
    BAB XI

    KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 15

    (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

    (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat mernberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan, selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

    (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

    Pasal 16

    Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan didalam satu tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

    Pasal 17

    Selama Peraturan perundangan untuk melakukan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

    Pasal 18

    Undang-undang ini disebut ²Undang-undang Keselamatan Kerja² dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ne­gara Republik Indonesia.

    Disahkan di Jakarta

    Pada tanggal 12 Januari 1970

    Presiden Republik Indonesia,

    ttd

    SOEHARTO

    Jenderal T.N.I.

Comments are closed.

Skip to toolbar