Ketahui Sejarah Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal)

Kelahiran Bapepam
Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam, singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal.
Menurut Keppres No.52/1976, Bapepam bertugas:
Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;

 Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien;

 terus-menurus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.
Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya ia bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan.

Akhir Dualisme

Pada mulanya, selain bertindak sebagai penyelenggara, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Namun akhirnya dualisme pada diri Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990.
Keluarnya Keppres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No. 1548 tahun 1990 itu menandai era baru bagi perkembangan pasar modal. Dualisme fungsi Bapepam dihapus, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal.
Dengan fungsi ini, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dibandingkan dengan tugas pokok Securities Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, tugas ini hampir sama. SEC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal.

Para Ketua Bapepam

Josef A Turangan
1977-1981

Sutadi Sukarya
1981-1984

Barli Halim (alm)
1984-1988

Marzuki Usman
1988-1992

Sukanto Reksohadiprodjo
1992-1993

Barcelius Ruru
1993-1995

I Putu Gede Ary Suta
1995-1998

Jusuf Anwar
1998-2000

Herwidayatmo
2000-2005

Darmin Nasution
2005-2006

Ahmad Fuad Rahmany
2006 – 2011

Nurhaida
2011 – sekarang

Wewenang Bapepam
Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku Pasar Modal, memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pada pasal 5 UU Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk:
a. memberi :
1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dan atau peraturan pelaksanaanya;
f. mewajibkan setiap Pihak untuk :
1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
g. melakukan pemeriksaan terhadap :
1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang;
h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;

l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dsan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalakan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal

n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal

o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya;

p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU PM;dan

q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal.

ke atas

Fungsi Bapepam

Dijelaskan dalam pasal 3 Kepmenkeu RI No : 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, fungsi Bapepam adalah:
a. penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;
b. penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;
c. pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di Pasar Modal;
d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
g. pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuaidengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Bapepam dan LK

Struktur organisasi Bapepam telah mengalami beberapa perubahan struktur, menyesuaikan kebutuhan perkembangan dan dinamika yang terjadi selama ini.
Struktur organisasi Bapepam yang terakhir saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Struktur/Bagan Organisasi Bapepam dan LK :

Ketua Bapepam dan LK

Sekretaris Bapepam dan LK membawahi 5 Bagian
1 Bagian Perencanaan dan Organisasi
2 Bagian Kepegawaian
3 Bagian Keuangan
4 Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat
5 Bagian Umum

Kepala Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum membawahi 4 Bagian
1 Bagian Perundang-Undangan
2 Bagian Penetapan Sanksi
3 Bagian Bantuan Hukum
4 Bagian Profesi Hukum

Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi membawahi 5 Bagian
1 Bagian Riset Ekonomi
2 Bagian Riset Pasar Modal
3 Bagian Riset Asuransi, Dana Lembaga Pensiun dan Keuangan Lain
4 Bagian Teknologi Informasi
5 Bagian Pengelolaan Data dan Informasi
Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan membawahi 4 Bagian
1 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi
2 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek
3 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa
4 Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil

Kepala Biro Pengelolaan Investasi  membawahi 5 Bagian
1 Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi
2 Bagian Pengembangan Produk Investasi
3 Bagian Pengawasan Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi
4 Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi
5 Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi

Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek membawahi 5 Bagian
1 Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek
2 Bagian Pengawasan Lembaga Efek
3 Bagian Kepatuhan Lembaga Efek
4 Bagian Pengawasan Perdagangan
5 Bagian Wakil Perusahaan Efek

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa membawahi 5 Bagian
1 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan
2 Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan
3 Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan
4 Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
5 Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil membawahi 5 Bagian
1 Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan
2 Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan
3 Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri
4 Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia
5 Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis

Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan membawahi 4 Bagian
1 Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan
2 Bagian Akuntan, Penilai, dan Wali Amanat Pasar Modal
3 Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola
4 Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah

Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan membawahi 4 Bagian
1 Bagian Perbankan
2 Bagian Lembaga Pembiayaan
3 Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan
4 Bagian Lembaga Penjaminan dan Lembaga Pembiayaan Lainnya
Kepala Biro Perasuransian membawahi 5 Bagian
1 Bagian Kelembagaan Perasuransian
2 Bagian Analisis Keuangan Perasuransian
3 Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
4 Bagian Pemeriksaan Perasuransian
5 Bagian Perasuransian Syariah

Kepala Biro Dana Pensiun membawahi 5 Bagian
1 Bagian Kelembagaan Dana Pensiun
2 Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun
3 Bagian  Pemeriksaan Dana Pensiun
4 Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun
5 Bagian Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil