efek-judi

Undang-undang yang Mengatur Larangan Perjudian di Indonesia

efek-judiUndang – undang yang Mengatur Larangan Perjudian – Pernahkah kamu mendengar tentang hukum di Indonesia yang mengatur perihal perjudian yang ada di Indonesia? Tepatnya peraturan tentang larangan perjudian di Indonesia.
Larangan? Memangnya judi di larang? Ingin tahu kisahnya? Mari perhatikan ulasan mengenai sejarah serta peraturan perundangan-undangan mengenai larangan judi di Indonesia.

Sekilas Tentang Judi di Indonesia

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia atau lebih tepatnya sebelum diterbitkannya hukum di Indonesia ( peraturan ) mengenai larangan berjudi, judi merupakan suatu hal yang umum dimainkan dan berstatus legal. Bahkan pemerintah menjadi fasilitator dari judi yang bernama, Undian Berhadiah. Tak hanya itu, undian berhadiah ini ditangani langsung oleh lembaga pemerintah yang bernama Yayasan Rehabilitasi Sosial. Dari namanya, kamu tentu paham. Yayasan ini adalah lembaga pemerintah yang menangani berbagai masalah sosial. Adapun situs pengeluaran sgp hari ini yang telah hadir saat ini untuk anda semua dalam memudahkan rekapan dan merumus angka jitu terbaik anda di togel singapore.

Namun, kenapa yayasan ini turut berpartisipasi dalam memfasilitasi judi? Hal ini dikarenakan yayasan yang membutuhkan banyak biaya untuk menangani masalah-masalah sosial tersebut. Sehingga judi menjadi salah satu pilihan cara untuk menutupi keuangan tersebut.

Tak hanya Yayasan Rehabilitasi Sosial saja yang sukses menjadi fasilitator judi. Di Ibukota kala itu, gubernur Ali Sadikin juga menjadi fasilitator judi bernama Nalo ( Nasional Lotre ). Dari sini, ibu kota berkembang pesat. Ada banyak infrastruktur yang dibangun. Bahkan pemerintah juga mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Namun hal tersebut tidak berjalan lama. Sebab presiden pertama Indonesia kala itu, bapak Ir. Soekarno menilai judi adalah kegiatan yang merusak moral bangsa. Untuk itu di tahun 1965, presiden Soekarno mengeluarkan Keppres ( Keputusan Presiden ) Nomor 113 Tahun 1965 yang mengatur tentang pelarangan judi. Inilah salah satu cikal bakal dari undang-undang tentang pelarangan judi saat ini.

Lalu, selain Keppres Nomor 113 Tahun 1965 tersebut, apa saja sih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang judi? Sebenarnya ada beberapa dasar hukum tentang larangan perjudian. Dasar hukum tersebut, meliputi :

Pasal 303 Ayat ( 3 ) KUHP

Dalam pasal ini, berisi tentang aturan Penertiban Perjudian. Dimana perjudian adalah hal-hal yang meliputi setiap permainan yang mendapatkan untung ( biasanya dikarenakan keberuntungan ). Termasuk pertaruhan tentang keputusan pertandingan ataupun perlombaan ( dimana mereka bukan pemain pertandingan tersebut ), beserta pertaruhan dalam bentuk lainnya.

Tak hanya mengenai bentuk-bentuk perjudian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan, bahwa segala bentuk perjudian merupakan sebuah tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan perjudian telah bertentangan dengan hukum agama dan moral Pancasila. Bahkan perjudian juga disebut telah bertentangan dengan norma kesusilaan dan membahayakan penghidupan serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 542 KUHP

Selain pasal 303 ayat ( 3 ) KUHP, pasal 543 KUHP juga mengatur tentang tindak pidana perjudian. Di sini kembali ditegaskan bahwa judi merupakan sebuah tidak kejahatan. Sehingga harus mendapatkan sebuah hukuman yang tegas. Baik hukuman kurungan maupun denda. Meskipun judi dalam skala kecil, apalagi bila melakukan judi skala besar. Semua harus ada tindakan koersif. Supaya hal serupa tidak terulang kembali.

Undang-Undang No 7 Tahun 1974

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 merupakan pengganti atau pembaharuan dari pasal 303 ayat ( 3 ) KUHP dan pasal 542 KUHP. Pasal 1 dan 3 Undang-Undang ini merupakan ringkasan secara garis besar mengenai pasal 303 ayat ( 3 ) KUHP dengan isi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pasal 2 dari Undang-Undang adalah peringkasan dari pasal 542 KUHP. Tentunya pembaharuan ini, selain ringkasan juga telah dilengkapi dengan beberapa penyempurnaan dari pasal 303 ayat ( 3 ) KUHP dan pasal 542 KUHP.

Seperti dalam pasal 542 KUHP, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ini, juga diatur tentang hukuman yang diperoleh penjudi. Hukuman itu berupa kurungan selama-lamanya 1 bulan dengan denda maksimal 300 ribu rupiah. Kemudian bila dalam kurun waktu kurang dari dua tahun penjudi kembali tertangkap karena masih melakukan perjudian, maka hukuman bertambah dengan tuntutan selama-lamanya 3 bulan kurungan dan denda maksimal sebesar 500 ribu rupiah.

Nah itulah beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang larangan bermain judi di Indonesia. Walaupun pada jaman dahulu perjudian sempat dilegalkan di Indonesia, namun kini perjudian adalah sesuatu yang sangat ditentang dan dilarang untuk dilakukan. Sebab selain melanggar hukum di Indonesia, perjudian juga melanggar hukum agama. Oleh karenanya, jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan perjudian, ya.