Bantuan Sosial Adalah?

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian pertolongan berupa uang/barang dari pemerintah wilayah kepada individu, keluarga, kumpulan dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan mempunyai sifat selektif, yang bertujuan untuk mengayomi dari bisa jadi terjadinya resiko sosial.

Pemberian bansos ini dari keuangan wilayah (APBD) diizinkan menurut PP 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yg tlh diubh sejumlah kali terakhir dg Permendagri 21 Tahun 2011.

Kedua ketentuan tersebut tidak mensyaratkan calon penerima bansos telah tercantum dalam APBD yang telah dibicarakan dan diputuskan tahun sebelumnya, sampai-sampai kepala wilayah diberi wewenang untuk memutuskan penerima dan besaran bansos pada tahun tersebut cocok dengan proposal yang masuk dan kepandaian kepala daerah.

Bantuan sosial itu menjadi di antara jenis melakukan pembelian barang daerah yang menyedot perhatian tidak sedikit pihak. Bukan saja masyarakat atau kumpulan masyarakat, Gubernur/Bupati/Walikota, dan anggota DPRD yang berkepentingan dengan bansos, akan namun BPK, Kejaksaan, dan KPK pun menaruh perhatian yang lumayan intens terhadap pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos tersebut.

Tidak ketinggalan LSM, ICW, dan media massa ikut menyorot dan memantau permasalahan-permasalahan di dekat bansos. Bansos menjadi ‘menarik’ karena tidak sedikit pihak yg membutuhkannya. Masyaralat atau kumpulan masyarakat membutuhkannya guna kepentingan sosial dan kesejahteraan.

Kepala Daerah dan DPRD membutuhkannya untuk menyerahkan perhatian dan kesejahteraan untuk rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian tabungan bansos mempunyai resiko bawaan yang lumayan tinggi guna disalahgunakan atau diselewangkan. Hal ini bisa terlihat dari permasalahan-permasalahan berhubungan bansos baik yang menjadi temuan BPK maupn yang diblow-up di media massa dan diproses oleh APH.

Permasalahan-permasalahan selama bansos antara beda pemberian bansos tidak cocok dengan peraturan atau formalitas pencairan, bansos tidak diterima atau diterima beberapa orang yang berhak laksana tercantum dalam proposal, dan proposal bansos fiktif

Di samping itu, pertolongan sosial ditengarai oleh LSM, ICW, dan APH dipakai sebagai perangkat ‘politik pencitraan’ oleh kepala daerah, khususnya kepala wilayah In-cumbent yang bakal mencalonkan pulang dalam ajang pemilukada. Bisa pun disalahgunakan untuk semua tim berhasil yang dirasakan telah berjasa dalam menggolkan kepala wilayah yang sedang menjabat.

Dalam rangka menindaklanjuti dan mengurangi permasalahan-permasalahan itu dan sebab belum jelasnya aturan mengenai pelaksanaan hibah dan pertolongan sosial di daerah, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Dengan permendagri ini pemberian bansos mesti terencana dari mula pada tahun sebelumnya melewati pembahasan KUA dan PPA). Setiap calon penerima bansos mesti mengemukakan permohonan untuk kepala daerah. Jika disetujui, bakal menjadi dasar pencantuman alokasi perkiraan dalam rancangan KUA dan PPAS dan diproses lebih lanjut menjadi APBD.

Selanjutnya dicairkan melewati mekanisme surat keputusan kepala wilayah tentang penetapan nama-nama dan alamat calon penerima bansos serta besaran duit atau format barang yang bakal diterima.

Dilihat dari formalitas penganggarannya, lumayan panjang arus birokrasi yang mesti dilewati oleh calon penerima bansos. Prosedur ini tidak mengakomodasi keperluan akan bansos yang sungguh-sungguh riil diperlukan dalam suasana mendadak, laksana kepala family yang seketika terkena PHK, orang miskin yang merasakan kecelakaan, musibah kebakaran, sakit dan butuh ongkos berobat, dan lain-lain suasana yang tidak dapat ditebak sebelumnya. Kondisi laksana tersebut tidak dapat menunggu berbulan-bulan sampai setahun untuk meerima pertolongan dari APBD.

Untuk mengakomodasi keperluan akan bansos yang sifatnya seketika atau tidak bisa direncanakan sebelumnya, Pemerintah melakukan sejumlah perubahan dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 dengan menerbitkan Permendagri No. 39 Tahun 2012, yang antara beda menambahkan bahwa pertolongan sosial berupa duit kepada pribadi dan/atau family terdiri dari pertolongan sosial kepada pribadi dan atau family yang direncanakan dan yang tidak bisa direncanakan sebelumnya.

Ada pertanyaan, apakah kedua Permendagri itu betul-bertul dapat mencegah terjadinya pembiasan dan atau politisasi pertolongan hibah dan bansos?

Sebelum diberlakukannya kedua Permendagri tersebut, kepala wilayah mempunyai peran sentral dan dominan, sebab penentuan siapa yang akan ditolong dan berapa nilainya menjadi otoritas dari kepala daerah

DPRD melulu sebagai penentu plafon besaran perkiraan hibah dan bansos. Inilah yang mungkin memunculkan kecemburan anggota DPRD. Dengan keterlibatan DPRD dalam memperhitungkan hibah dan bansos semenjak dari ulasan KUA dn PPAS, kesempatan politisasi bansos barangkali masih dapat terjadi.

Para anggota DPRD yang nota bene ialah tokoh masyarakat, pembina, ketua, anggota atau simpatisan sebuah organisasi (parpol), akan ingin memobilisasi penciptaan proposal bansos sbg bukti tlh memperjuangkan kepentingan organisasi/masy yg dl mjd konstituennya.

Tarik ulur dan negosiasi antar anggota DPRD dan pemda pun bakal semakn alot dalam menilai plafon perkiraan dn nama-nama calon penerima bansos.

Dan akhirnya dapat terjadi pembengkakan dalam peganggaran melakukan pembelian barang hibah dan bansos. Untuk tersebut perlu terdapat antipasti dari Pemerintah terlebih ddahulu. Kemendagri supaya terbitnya Permendagri 32 Tahun 2011 dn Permendagri 39 Tahun 2012 itu tidak memunculkan penyimpangan baru atau pergeseran pembiasan dalam pengelolaan bansos. Pengganggaran bansos dalam APBD pun perlu terdapat batas maksimal berapa persen dari total melakukan pembelian barang daerah yang dianggarkan.

Jika kita sedang menggali dimana lokasi yang tepat dalam hal bansos, maka Anda dapat mempercayakan Ralali.com saja yang adalahsitus jual beli online yang ikut andil dalam menolong masyarakat Indonesia yang seandainya terdampak dalam suatu musibah baik tersebut dari alam atau seperti kini ini disaat pandemic.

Paket Bansos Terbaik Dengan Banyak Keuntungan

Jika kita sedang menggali dimana lokasi yang tepat dalam mengerjakan bansos yang tepat sasaranm maka Anda dapat mempercayakannya saja untuk Ralali.com. Ralali.com pun perduli bakal keberlangsungan ekonomi masyarakat Indonesia, sampai-sampai membuka sumbangan untuk siapapun untuk membantu masyarakat yang terdampak bakal bencana alam ataupun dimasa pandemic seperti kini ini. Ada paket bansos terbaik yang sangat menyeluruh seperti sembako untuk diberikan kepada masyarakat.

Distributor Bansos Terpercaya

Ralali.com pun merupakan penyalur bansos, ini berarti menjadikan Ralali.com terpercaya dalam bidang bansos, karena dipastikan kalau paket bansos yang disediakannya laksana sembako adalahsembako yang memang langsung dari Ralali.com yang dipastikan memang pribumi dan juga berbobot | berbobot | berkualitas semua.

Dengan sembako yang berkualitas, pastinya ini dapat menciptakan Anda merasa yakin dengan Ralali.com yang adalahpenyalur bansos, lagipula Ralali.com berkolaborasi juga dengan lembaga negara yang berhubungan dengan pengadaan bansos.

Distributor Bansos Kemenkes Tepat Sasaran

Dengan adanya Ralali.com yang langsung berkolaborasi dengan Kemenkes pun sangat menguntungkan. Dari Kemenkes, Ralali.com memberikan untuk masyarakat berupa sekian banyak peralatan kesehatan dan juga sekian banyak obat-obatan yang diperlukan disaat pembagian bansos. Ini sebab Ralali.com ialah distributor bansos Kemenkes yang dipastikan terpercaya dan pun tepat sasaran guna masyarakat yang membutuhkan.

Skip to toolbar