Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

PT Asuransi Jiwasraya mengaku bakal fokus mengembangkan fasilitas digital untuk memudahkan masyarakat mengakses produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini diputuskan setelah pemegang saham terbatasnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti pucuk pimpinan Jiwasraya pada Senin (5/11).

Kini, Hexana Tri Sasongko menempati posisi Asmawi Syam yang sebelumnya duduk di kursi Direktur Utama Jiwasraya. Hexana bukanlah orang baru di Jiwasraya karena sebelumnya menempati jabatan Direktur Investasi dan Information & Technology. Seperti Asmawi, karier Hexana menghabiskan kariernya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan pernah menduduki jabatan SEVP IT Strategy dan Development BRI.

“Kami akan melanjutkan dan mengembangkan program-program unggulan yang ada dengan perbaikan bisnis proses berbasiskan digital,” tutur Hexana, Rabu (7/11).

Hexana mengklaim pergantian direktur utama ini juga sebagai bentuk regenerasi demi menciptakan kepemimpinan yang berkelanjutan dalam perusahaan. Meski Asmawi Syam diganti, tetapi Hexana sebagai bos baru berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program yang dirintis oleh Asmawi Syam sebelumnya.

“Ini demi Jiwasraya yang lebih baik dan modern,” terang Hexana.

Saat ini, Jiwasraya tengah menghadapi masalah ketidakseimbangan aset dan kewajiban hingga mengakibatkan penundaan pembayaran klaim jatuh tempo. Perusahaan sebelumnya mengumumkan penundaan pembayaran klaim polis jatuh tempo sebesar Rp802 miliar untuk produk kerja sama dengan bank mitra.

BUMN asuransi itu menawarkan bunga sebesar Rp96,58 miliar ataus 1.286 polis asuransi.

Merespon persoalan Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan kepada Kementerian BUMN sebagai pemegang saham perusahaan.

LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai konsumen dapat mempidanakan perusahaan teknologi finansial (fintech) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika mengalami penagihan utang secara kasar. Sejak membuka pos pengaduan terkait fintech, LBH Jakarta telah menerima 50 laporan terkait fintech.

“Kemarin sore jam16, sudah masuk 50 (laporan),” ujar Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora di kantornya, Jakarta, Selasa (6/11).

Nelson mengatakan data tersebut masih bersifat mentah sehingga pihaknya masih perlu waktu untuk mengklasifikasi aduan yang masuk terkait perkara pinjaman utang berbasis aplikasi ini. Pos pengaduan ini baru berjalan dua hari dan berlangsung hingga 25 November 2018.

Nelson menerangkan ada berbagai cara untuk menindaklanjuti perkara ini setelah semua aduan diterima. Salah satunya, mengajukan gugatan hukum atau melaporkan ke kepolisian.

Fintech-nya bisa digugat. OJK bisa juga digugat karena dianggap lalai dalam perlindungan konsumen,” imbuh Nelson.

Ia menilai ada kesan abai dari OJK dalam menanggapi keluhan masyarakat dan menindak fintech nakal sehingga kasus ini muncul ke permukaan.

OJK sendiri sudah memberi tanggapan terkait aduan warga ke LBH Jakarta. Mereka berkilah tingkat bunga pinjaman dan mekanisme penagihan dari fintech pinjam meminjam sesuai disiplin yang telah dibuat pelaku pasar.

“Kami menerapkan market conduct, terkait transparasi dalam rangka perlindungan konsumen. Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal, sudah disepakati dan diatur sepenuhnya oleh AFPI yang mewadahi anggota fintech legal atau terdaftar di OJK,” ujar Sekar, Senin (5/11).

LBH Jakarta menyampaikan bahwa sejak 2016 pihaknya telah menerima 10 pengaduan dari 283 korban pelanggaran hukum dan HAM untuk perkara simpan meminjam dari fintech. Sejauh ini, LBH Jakarta menerima laporan bahwa peminjam merasa data pribadi mereka diambil aplikasi melalui ponsel, serta mengalami penagihan secara kasar dan tanpa kenal waktu.