Liga Ekonomi Dunia 2019: Pertumbuhan Cina dan India Melambat

Ekonomi negara-negara berkembang, seperti China dan India, diperkirakan tumbuh lebih lambat. Dampaknya, negara-negara berkembang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengejar pertumbuhan ekonomi negara-negara maju.

Hal itu terungkap dalam laporan konsultan Cebr melalui Tabel Liga Ekonomi Dunia 2019. Laporan itu menyebut ekonomi dunia bakal lebih suram ketimbang tahun sebelumnya.

Baca juga: Ditekan AS, RI 'Pikir-Pikir' Ubah Ketentuan GPN

“Untuk jangka menengah, kami kira sama optimisnya seperti tahun lalu, tetapi akan lebih bergelombang daripada yang kami kira,” tulis laporan tersebut, seperti dilansi Reuters, Rabu (26/12).

Menurut laporan itu, China baru bisa menyalip ekonomi Amerika Serikat sebagai ekonomi nomor wahid di dunia pada 2032 mendatang atau dua tahun lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Hal itu dikarenakan masalah kebijakan moneter yang longgar dan nilai tukar yang rendah.

Sementara, Brasil baru akan melampaui ekonomi Italia pada 2020. Bukan 2018 seperti perkiraan awal. Begitu pula dengan India yang diproyeksi akan menyusul Inggris dan Perancis pada 2020 atau paling cepat 2019. Perkiraan awal, laju ekonomi India menyalip kedua negara maju tersebut terjadi pada tahun ini.

Sebagai permulaan, Inggris kemungkinan kehilangan posisinya sebagai ekonomi keenam terbesar bagi Perancis pada tahun depan. Keputusan Brexit atau Britania Raya keluar dari persekutuan Uni Eropa disebut-sebut menjadi biang keladinya.

Baca juga: OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal, Kebanyakan dari China

Cebr juga memprediksi Irlandia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di wilayah Eropa pada tahun depan. Meskipun, risiko Brexit terus membayangi.

Dampak Perang Dagang

Laporan Cebr juga melansir efek dari perang dagang China dengan Amerika Serikat (AS), dua ekonomi terbesar di dunia, ikut menghambat pertumbuhan perdagangan dunia yang berakibat pada negara-negara berkembang lainnya.

Volume perdagangan dunia kemungkinan bertumbuh 2,99 persen pada tahun ini. Angka itu kurang dari dua pertiga dari realisasi volume dagang pada 2017 lalu.

Jajak pendapat ekonom yang digelar Reuters pada akhir Oktober lalu mengisyaratkan bahwa prospek pertumbuhan global pada tahun depan redup untuk pertama kalinya.

Baca juga: Survei Ungkap Gaji dan Karier Penyebab Pindah Kerja di 2018

Indikatornya, kebijakan moneter ketat dari bank sentral dunia. “Dengan utang tinggi dan banyak masalah struktural, resesi global akan lebih sulit untuk diselesaikan daripada pendahulunya,” ungkap laporan Cebr.

Wakil Ketua Cebr Douglas McWilliams bilang, sebetulnya para pemangku kebijakan dan pemerintah masih memiliki cukup amunisi untuk melewati resesi berikutnya. “Tindakan fiskal tingkat tertentu harus diterapkan untuk menghindari dunia jatuh,” jelasnya.

McWilliams memperkirakan defisit fiskal rata-rata negara anggota OECD mencapai lima persen dari Produk Domestik Bruto pada 2020 nanti atau lebih tinggi dari perkiraan OECD sebesar 3,2 persen.

Ditekan AS, RI ‘Pikir-Pikir’ Ubah Ketentuan GPN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Indonesia belum mengambil keputusan terkait perubahan aturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sesuai permintaan pemerintah Amerika Serikat (AS). Permintaan dari AS ini baru saja dirapatkannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada sore ini.

Pemerintah AS sebelumnya meminta Indonesia meninjau kebijakan GPN karena aturan ini dinilai memberikan hambatan bagi hubungan bisnis kedua negara. Kebijakan GPN mewajibkan seluruh transaksi pembayaran di Tanah Air harus diproses oleh perusahaan switching atau prinsipal nasional.

Hal ini membuat prinsipal asal AS, yakni Visa dan Mastercard tidak bisa lagi melakukan pemrosesan transaksi domestik. Kedua prinsipal asing itu hanya boleh melakukan proses transaksi domestik jika bermitra dengan prinsipal nasional. Namun, untuk proses transaksi pembayaran dari turis asing di Indonesia masih bisa diproses oleh Visa dan Mastercard.

Baca juga: OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal

Lebih lanjut, permintaan ini menjadi salah satu indikator bagi AS untuk mengevaluasi fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preference/GSP) yang selama ini diberikan ke Indonesia.

“Ya ada pelonggaran lah yang mereka minta. Tidak (diubah), tapi lebih ke persoalan lain, nanti saja deh tapi ya. Soalnya substansinya agak panjang,” ujar Darmin di kantornya, Selasa (18/12).

Menurut Darmin, pemerintah belum mengambil suatu keputusan terkait pelonggaran GPN karena substansi yang bersangkutan dengan aturan ini cukup banyak. Apalagi, aturan GPN berada di bawah Bank Indonesia (BI).

Selain soal GPN, Darmin mengatakan pemerintah juga diminta AS untuk meninjau kembali revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Payung hukum ini nantinya mengatur soal pusat data (data center) bagi perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam revisinya, pemerintah bermaksud mewajibkan para PSE untuk menyimpan datanya di Indonesia. Namun, revisi tersebut rupanya dirasa sebagai hambatan oleh AS.

Baca juga: Survei Ungkap Gaji dan Karir Penyebab Pindah Kerja

“Tapi sebenarnya mengenai data center, itu proses mengenai perubahannya sudah lama itu. Bukan hanya karena urusan GSP, tapi karena ada itu. Kami akan percepat menyelesaikannya karena diskusinya memang panjang,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sejatinya sudah berkomunikasi dengan pemerintah AS terkait evaluasi GSP. Dalam pembahasan terakhir, Enggar menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka keran impor bahan baku dan modal dari AS agar fasilitas GSP tidak dicabut.

“Permintaan mempertahankan GSP sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi AS juga. Karena itu terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama saling menguntungkan,” kata Enggar, Juli lalu.

OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal, Kebanyakan dari China

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer-to-peer lending/P2P) teknologi finansial (fintech) yang tidak terdaftar atau ilegal. Data tersebut terkumpul hingga akhir November 2018.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengungkapkan sebagian penyelenggara fintech ilegal yang ditutup berasal dari China. Namun, ia mengingatkan penyelenggara fintech ilegal banyak yang menggunakan alamat yang tak dapat terbukti keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Memang banyak dari China tetapi banyak juga pelakunya dari Indonesia. Yang dari China pun ada perwakilan-perwakilan di Indonesia yang membuka rekening di sini,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Rabu (12/12).

Baca juga: Survei Ungkap Gaji dan Karir Penyebab Pindah Kerja di 2018

Selain China, sambung Tongam, penyelenggara fintech ilegal juga ada yang berasal dari Thailand dan Malaysia. Terhadap fintech ilegal, OJK menegaskan telah melakukan penindakan tegas.

Selain menutup, OJK juga mengumumkan nama-nama fintech ilegal ke masyarakat. Kemudian, OJK memutuskan akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI).

OJK juga mengajukan blokir situs dan aplikasi penyelenggara fintech ilegal secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk penegakan hukum, OJK juga menindaklanjuti laporan terkait penyelenggaraan fintech ilegal kepada Bareskrim Polri.

Tongam mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi peminjaman melalui fintech P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perusahaan yang terdaftar terkait oleh aturan OJK yang mencakup prinsip perlindungan nasabah, yaitu Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Baca juga: Jeli Ambil Peluang Investasi Sukuk dan Produk Syariah

Jika melanggar, perusahaan fintech P2P terkait akan dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 47 POJK 77/2016 mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan tanda daftar atau izin.

Selain itu, Tongam juga mengingatkan masyarakat untuk membaca dan memahami persyaratan ketentuan dalam P2P lending terutama mengenai kewajiban dan biayanya.

Dalam hal ini, P2P lending merupakan perjanjian pendanaan yang akan menimbulkan kewajiban di kemudian hari untuk pengembalian pokok dan bunga utang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ke depan, OJK akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama pihak terkait untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai kegiatan P2P lending.

Baca juga: Pemerintah Yakin Kuasa Modal Asing Tak Tekan UMKM

Sebagai informasi, per 12 Desember, jumlah penyelenggara fintech P2P lending terdaftar mencapai 78 penyelenggara.

Terkait jumlah transaksi per akhir bulan Oktober 2018, OJK Mencatat nilai transaksi P2P lending mencapai Rp15,99 triliun melalui 73 perusahaan. Jumlah peminjam tercatat 2,8 juta peminjam dan pemberi pinjaman 5,6 juta pemberi pinjaman.

Survei Ungkap Gaji dan Karir Penyebab Pindah Kerja di 2018

Survei firma konsultasi Sumber Daya Manusia (SDM) Mercer Indonesia menunjukkan jenjang karier yang mandeg serta kenaikan gaji yang tidak memuaskan menjadi dua alasan utama pegawai kerap berpindah-pindah kerja pada tahun ini.

Career Business Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata menjelaskan kesimpulan didapat dari hasil survei terhadap 545 perusahaan. Dari hasil survei didapat jawaban, sebanyak 53 persen responden mengisi jenjang karier yang tak jelas sebagai alasan utama pekerja mundur dari perusahannya di dalam kuesionernya.

Sementara itu, di dalam kuesioner surveinya, 51 persen perusahaan mengisi gaji yang tak kompetitif sebagai alasan utama pegawainya tak betah bekerja. “Ini adalah dua alasan tertinggi yang disampaikan pegawai ketika keluar dari perusahaannya. Sehingga yang menjadi top of mind bagi mereka untuk resign adalah my career dan my income,” jelas Astid, Kamis (6/12).

Lihat juga: Jeli Ambil Peluang Investasi Sukuk dan Produk Syariah

Untuk masalah jenjang karier, sebagian besar dipermasalahkan oleh pegawai yang benar-benar berbakat dan berkontribusi besar bagi perusahaan. Sebanyak 50 persen responden mengatakan, setiap satu dari empat pegawai yang mengundurkan diri merupakan orang yang cukup berjasa bagi perusahaan mereka.

Bahkan, 26 persen responden juga menyebut, setiap dua dari empat orang yang keluar merupakan pegawai yang cukup produktif. Mereka semua merasa bahwa kariernya akan menemui jalan buntu jika terus bekerja di perusahaannya saat ini lantaran tidak adanya promosi.

Kondisi ini tentu harus diantisipasi segera oleh perusahaan. Sebab, pegawai yang memiliki kontribusi tinggi bagi perusahaan tentu berimbas baik ke kinerja perusahaan secara keseluruhan. “Jadi ini harus diperhatikan dari sisi jenjang karier dan kesempatan untuk bertumbuh bagi talent-talent tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, sebagian besar pegawai yang keluar karena masalah gaji merasa bahwa kompensasi yang tidak diterimanya tidak adil. Utamanya, ini dirasakan oleh pegawai yang sudah lama mengabdi di perusahaan tersebut.

Sebagai contoh, terdapat pegawai bernama A dan B. Diketahui, A dan B memiliki jabatan serupa di sebuah perusahaan. Hanya saja, A sudah berkarier sejak dulu, sementara B baru saja keluar dari pekerjaannya yang lama dan telah direkrut oleh perusahaannya saat ini.

Lihat juga: Pemerintah Yakin Kuasa Modal Asing Tak Tekan UMKM

Ternyata, menurut hasil survei, gaji yang diterima oleh A bisa lebih kecil dari B meski memiliki tingkatan pekerjaan yang sama. Tak berhenti sampai situ, kenaikan gaji yang diterima A ternyata juga bisa lebih kecil dari B. Jika B bisa mendapatkan kenaikan gaji 20 persen per tahun, maka A hanya mendapatkan kenaikan gaji 15 persen saja.

“Ini membuat pegawai merasa bahwa pendapatannya tidak akan maju jika mereka tetap bekerja di perusahaannya sekarang. Pekerja itu kemudian berpikir, lebih baik pindah kerja saja sesegera mungkin. Ini pun perlu diperhatikan perusahaan, bagaimana ketika melakukan promosi, apakah ada policy tertentu yang diberikan,” papar Astrid.

Setelah mengundurkan diri, biasanya pegawai akan kembali melamar kerja di sektor yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Jarang sekali ada pegawai yang melamar pekerjaan di sektor yang berbanding terbalik dengan perusahaan sebelumnya.

Ia kemudian menjabarkan, sektor yang paling banyak mengalami keluar-masuk pegawai adalah sektor informasi dan teknologi (IT). Presentase keluar masuk karyawan di perusahaan IT mencapai 10,6 persen di tahun 2018. Angka ini lebih tinggi dari rerata industri yang rata-rata angka keluar masuk karyawan mereka hanya 7,4 persen saja. Nilai ini, lanjut Astrid, diperoleh dengan membandingkan jumlah orang yang keluar per tahun dengan total pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut.

Lihat juga: Tahapan dan Syarat Merpati Jika Ingin Beroperasi Kembali

Di sisi lain, sektor industri kimia ternyata malah memiliki nilai keluar masuk karyawan yang cukup kecil, 4,4 persen saja. Menurut dia, angka di perusahaan ini seharusnya menjadi evaluasi bagi perusahaan.

“Zaman sekarang, perusahaan seharusnya tidak hanya bicara keluar masuk, tetapi bicara bahwa orang yang keluar ternyata adalah orang yang dibutuhkan oleh company. Ini yang perlu dijaga,” pungkas Astrid.