Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menilai isu menumpuknya utang yang saat ini terus digulirkan untuk menghantam pemerintah murni bergulir karena alasan politik. Isu utang diangkat demi menjatuhkan kredibilitas calon presiden yang kebetulan saat ini masih menjadi petahana pada Pilpres 2019 mendatang.

Padahal secara ekonomi kata Chatib, utang Indonesia masih relatif baik dan terjaga. Ia mengatakan melihat utang negara tidak bisa secara nominal.

Namun, utang harus dibandingkan dengan pendapatannya. Semakin kecil rasionya, maka risikonya akan semakin kecil.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

“Anda punya utang Rp100 tetapi pendapatan Anda Rp1.000. Saya punya utang Rp50 tetapi pendapatan saya Rp100 lebih berbahaya mana,” ujar Chatib di sela gelaran Mandiri Investment Forum 2019 di Hotel Fairmont Jakarta (30/1).

Hingga akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat mencapai Rp4.418,3 triliun dengan rasio utang pemerintah Indonesia berkisar 29,9 persen. Rasio itu meningkat dari 2017 di mana utang tercatat Rp3.938 triliun dengan rasio 29,2 persen.

Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio utang akan naik ke kisaran 30,4 persen terhadap PDB. Selain itu, pemanfaatan utang juga perlu dicermati.

Utang boleh jadi ditarik karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tapi tidak bisa menunggu terlalu lalu. Layaknya perusahaan, utang harus digunakan untuk hal produktif yang akan menghasilkan manfaat di masa depan.

Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur yang akan membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. “Kalau Anda tidak berutang dari mana Anda membuat usaha?” ujarnya.

Baca juga: 248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

Menurut Chatib, di negara lain, isu utang tidak menjadi perhatian utama. Tak heran, negara maju seperti AS dan Jepang berani memiliki nominal utang di atas PDB.

Isu utang baru menjadi perhatian jika terekspose oleh risiko gagal bayar seperti yang terjadi di Yunani beberapa tahun lalu. Calon Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengkritik keras pemerintah karena utang yang ia sebut menumpuk.

Bahkan, dia menyebut Menteri Keuangan lebih pantas sebagai menteri pencetak utang. “Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada menteri keuangan. Mungkin menteri pencetak utang,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (26/1) lalu.

Baca juga: Negosiasi Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Dunia

Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

Ekonom Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 Prabowo-Sandi Drajad Wibowo menuding kebocoran pajak di Indonesia menyentuh angka puluhan triliun rupiah.

Angka kebocoran ini disebutnya berasal dari penghimpunan data yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi sejak 2016. Hal itu terutama data kasus-kasus pelanggaran pajak yang sebenarnya sudah diputuskan oleh pengadilan, namun wajib pajak tidak juga membayar pajak kepada negara.

“Ada kasus-kasus pajak yang di pengadilan pajak sudah inkrah dan tagihannya mencapai puluhan triliun rupiah, saya ada angka indikatifnya, tapi tidak bisa disampaikan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan PAN itu di Media Centre Prabowo-Sandi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/1).

Selain data dari kasus-kasus yang sudah inkrah, Drajad menduga nilai kebocoran pajak sejatinya lebih besar karena tentu terdapat kasus lainnya.

Baca juga: 248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

“Jika kasus yang sudah inkrah saja bocornya besar, bagaimana dengan kasus yang tidak diselidiki? Misalnya kasus yang jadi lahan KKN dan sebagainya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kebocoran pajak terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, saat proses perencanaan kegiatan ekonomi. Kedua, setelah aktivitas ekonomi berlangsung. Ketiga, setelah ada proses hukum. Keempat, setelah inkrah atau sudah diputuskan oleh pengadilan.

Menurutnya, kebocoran pajak itu terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari lemahnya pengawasan dari otoritas pajak hingga kecurangan yang dilakukan wajib pajak secara pribadi. Misalnya, dengan perilaku menaruh harta di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dibanding Indonesia, sehingga hanya membayar pajak dengan jumlah kecil di dalam negeri.

“Saya tahu cara orang untuk satu per satu ‘nilep’ pajak, ada yang hindari dan ada yang bahkan nilep. Ada juga karena banyaknya aktivitas ekonomi membuat ada yang masih kehilangan subjek pajak, cara gampangnya Google dan Amazon,” katanya.

Baca juga: Negosiasi Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Dunia

Berdasarkan sektor usaha, ia mencatat kebocoran pajak terbesar berasal dari sektor usaha berbasis ekspor komoditas, properti, hingga digital ekonomi. Kebocoran itu terjadi secara berkelanjutan.

“Google, Facebook, Amazon segala macam dikejar-kejar oleh otoritas pajak di Eropa, di Inggris misalnya. Starbucks juga dikejar-kejar, jadi ini masalah di semua negara,” jelasnya.

Meski kebocoran pajak di sektor digital ekonomi menjadi masalah di semua negara, namun Drajad memandang nilai kebocoran di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Dalam kesempatan tersebut, Drajad mengklaim kubu Prabowo-Sandi memiliki program untuk menghentikan kebocoran pajak. Salah satunya, dengan membenahi infrastruktur perpajakan lebih dulu.

Baca juga: Liga Ekonomi Dunia 2019: Pertumbuhan Cina dan India Melambat

Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam sistem perpajakan yang memungkinkan semua pengenaan pajak terekam dan terhubung ke dalam sistem secara cepat.

“Perbaikan sumber daya manusia di sektor perpajakan, teknik pemeriksaan, dan lainnya harus diperbaiki juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah Joko Widodo sudah menerapkan kebijakan keterbukaan dan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/ AEoI). Kebijakan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki akses untuk melihat data harta Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pemberlakuan AEoI membuat otoritas pajak memiliki wewenang lebih luas dalam memeriksa data keuangan para WP, seperti rekening tabungan, deposito, hingga transaksi rinci seperti mutasi.

Baca juga: Ditekan AS, RI 'Pikir-Pikir' Ubah Ketentuan GPN

Selama ini, berdasarkan UU Perbankan yang berlaku, data nasabah penyimpan di bank tidak dapat diberikan kepada DJP, kecuali dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti perkara, penyidikan atau penagihan aktif terhadap WP nasabah bank tersebut. Itupun harus melalui izin ketua OJK berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan 248 pelaku usaha melanggar aturan perdagangan di sepanjang tahun lalu. Mayoritas perusahaan itu tak memenuhi aturan berupa label, Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk kartu garansi dalam berbahasa Indonesia.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono Sutiarto memaparkan lebih dari 150 perusahaan diberi sanksi administratif berupa teguran.

“Mereka ada yang labelnya kurang keterangan, khusus eletronik. Ada beberapa poin yang kurang saja tapi sudah kami peringatkan,” ujarnya, Kamis (17/1).

Baca juga: Negosiasi Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Dunia

Sebagian besar perusahaan itu, sambung Veri, bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Karenanya, pemerintah berniat membina pelaku usaha di sektor tersebut agar bisa lebih berkompetisi.

“Kami memberikan pembinaan. Misalnya, labelnya kurang, makanya kami sampaikan,” terang dia.

Sementara itu, Veri menyebut 15 perusahaan diamankan dan 20 lainnya berkomitmen untuk memusnahkan barang produksinya. Proses pemunahan rencananya dilakukan pada 24 Januari 2019 mendatang.

Baca juga: Liga Ekonomi Dunia 2019: Pertumbuhan China dan India Melambat

“Kami sangat menghargai pelaku usaha yang menyurati kami, mengakui atau berinisiatif mau memusnahkan barangnya,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menemukan enam perusahaan makanan dan minuman (mamin) yang memalsukan data kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) dan menjual gula itu ke pasaran.

“Jadi mereka tulis kebutuhannya ini contoh ya, misalnya kebutuhan hanya 10 ton, tapi tulisnya 100 ton. Sisanya dijual,” imbuh Veri.

Baca juga: Tips Menyusun Resolusi Keuangan di Awal Tahun

Atas kasus itu, pemerintah telah memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada dinas daerah terkait dan melaporkan kepada kepolisian. Veri menyebut dinas daerah terkait sudah mencabut izin usaha enam perusahaan itu, namun ia mengaku belum mengetahui lebih lanjut proses di kepolisian.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan kepada 377 pelaku usaha sepanjang tahun lalu. Dari total tersebut, 129 pelaku usaha dinilai telah memenuhi ketentuan.

Beberapa pengawasan yang dilakukan, antara lain pengawasan produk keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), pengawasan perizinan perdagangan luar negeri, pengawasan perizinan dalam negeri, pengawasan bahan pokok, dan pengawasan barang yang diatur.

Negosiasi Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Dunia

Harga minyak mentah dunia menanjak lebih dari 2 persen pada perdagangan Selasa (8/1), waktu Amerika Serikat (AS). Penguatan ditopang oleh ekspektasi percepatan kenaikan permintaan minyak mentah jika pembicaraan antara AS dan China dapat mengakhiri sengketa dagang.

Dilansir dari Reuters, Rabu (9/1), harga minyak mentah berjangka Brent naik US$1,39 atau 2,4 persen menjadi US$58,72 per barel.

Penguatan juga terjadi pada harga minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) sebesar US$1,26 atau 2,6 persen menjadi US$49,78 per barel. Selama sesi perdagangan berlangsung, harga WTI sempat menyentuh level US$49,95 per barel, tertinggi sejak 17 Desember 2018.

“Kondisi perdagangan (antara AS-China) pastinya bersifat mendongkrak harga (bullish), Anda akan mendapatkan peningkatan permintaan yang baik jika kesepakatan masalah perdagangan dapat diselesaikan,” ujar Direktur Perdagangan Berjangka Mizuho Bob Yawger di New York.

Baca juga: Tips Menyusun Resolusi Keuangan di Awal Tahun

Anggota delegasi AS Steven Winberg menyatakan sejauh ini pembicaraan perdagangan antara AS dan China berjalan baik dan akan dilanjutkan besok, Rabu (9/1).

Momentum tersebut merupakan pertemuan tatap muka pertama antar perwakilan kedua negara sejak Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat untuk memasuki periode damai selama 90 hari pada Desember lalu.

Sebagai catatan, perang dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia ini telah menahan pasar keuangan global.

Pada Senin (7/9) lalu, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ros dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengaku optimistis bisa mengakhir sengketa dagang antara kedua negara.

Baca juga: Liga Ekonomi Dunia 2019: Pertumbuhan China dan India Melambat

Kendati demikian, sejumlah analis memperingkatkan tensi perdagangan bisa muncul kembali. Pelaku pasar minyak juga khawatir terhadap potensi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dunia yang dapat menahan permintaan bahan bakar.

Manajer investasi dan keuangan telah memangkas posisi harga bakal naik (bullish) pada perdagangan minyak mentah berjangka.

Lembaga Pemeringkat Internasional S&P Global Rating menyatakan telah menurunkan proyeksi rata-rata harga minyak untuk 2019 sebesar US$10 per barel sehingga rata-rata harga Brent menjadi US$55 dan WTI US$50 per barel.

“Asumsi harga minyak yang lebih rendah mencerminkan perlambatan permintaan dan kenaikan pasokan global,” ujar Analis S&P Global Rating Danny Huang.

Baca juga: Ditekan AS, RI 'Pikir-Pikir' Ubah Ketentuan GPN

Sementara itu, harga minyak telah mendapatkan topangan dari kesepakatan pemangkasan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, termasuk Rusia.

Perusahaan investasi dari Arab Saudi Petroleum Investments Corp yang kerap mendanai proyek perminyakan memperkirakan harga minyak diperkirakan akan bergerak ke kisaran US$60 hingga US$70 per barel pada pertengahan 2019.

Di sisi lain, pasokan minyak AS terus menanjak. Peningkatan tajak pada pengeboran minyak shale di darat telah menjadikan AS sebagai produsen minyak terbesar di dunia. Tahun lalu, produksi minyak AS naik 2 juta barel per hari (bph) ke level rekor dunia 11,7 juta bph.

Baca juga: OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal, Kebanyakan Dari China

Tak ayal, pasar sangat memperhatikan pasokan AS yang sejumlah analis memperkirakan bakal turun 3,3 juta barel pada pekan terakhir.

Menurut Partner Again Capital Management John Kidulff jika data pemerintah AS mengonfirmasi proyeksi tersebut pasar akan mendapatkan sinyal kenaikan harga yang kuat. Sebagai catatan, pemerintah AS baru akan merilis data pasokan minyak mentah pada Rabu (9/1), waktu setempat.

Tips Menyusun Resolusi Keuangan di Awal Tahun

Tahun Baru menjadi momen bagi banyak orang untuk membuka lembaran baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk menyusun resolusi keuangan. Terlebih, setelah kantong terkuras oleh diskon belanja online gila-gilaan, libur akhir tahun hingga pesta tahun baru.

Di awal tahun ini, Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Raharjo memberikan tips untuk menyusun resolusi guna memperbaiki kondisi keuangan di awal tahun.

Baca juga: Liga Ekonomi Dunia 2019: Pertumbuhan Cina dan India Melambat

Tentukan tujuan

Pertama, tentukan tujuan dari perbaikan yang dilakukan. Menurut Budi, banyak aspek perbaikan yang bisa dilakukan pada kondisi keuangan seperti melunasi utang, meningkatkan tabungan, maupun memupuk investasi untuk masa depan.

Budi menyarankan tujuan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan. Tak kalah penting, masyarakat harus membuat prioritas dari tujuan yang diinginkan. Hal itu agar masyarakat bisa fokus dalam mencapai tujuan tersebut.

“Maksimal tiga tujuan. Kalau tiga tidak sanggup ya satu dulu,” ujar Budi lewat sambungan telepon, Selasa (1/1).

Keberadaan tujuan juga akan membantu saat Anda ingin menentukan tabungan atau instrumen investasi. Pasalnya, setiap instrumen memiliki profil risiko, jangka waktu, dan imbal hasil yang berbeda.

Baca juga: Ditekan AS, RI 'Pikir-Pikir' Ubah Ketentuan GPN

Identifikasi kondisi keuangan

Kedua, identifikasi kondisi keuangan sehingga memiliki gambaran hal-hal yang perlu Anda perbaiki atau optimalkan untuk mencapai tujuan. Proses identifikasi akan lebih mudah apabila Anda mulai mencatat segala penghasilan dan pengeluaran.

“Dalam proses identifikasi Anda akan bisa melihat pengeluaran yang berlebih dan tidak efisien maupun penghasilan yang bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Ketiga, Anda susun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mempermudah, Budi menyarankan agar tujuan selalu ditulis.

“Misalnya, dalam enam bulan saya ingin melunasi utang. Apa yang akan saya lakukan? Berapa cicilan tiap bulan yang harus saya lunasi,” ujarnya.

Bagi yang ingin berinvestasi, Anda bisa menulis tujuan investasi tersebut, jangka waktu, imbal hasil, dan instrumen investasi yang sesuai profil risiko Anda. Beberapa jenis investasi yang dipilih bisa berupa reksa dana, saham, obligasi, maupun emas.

Apabila Anda masih konservatif, Anda bisa menempatkan dana Anda pada instrumen tabungan perbankan yang sesuai tujuan misalnya tabungan pendidikan, tabungan haji, maupun tabungan hari tua.

Pada prinsipnya, lanjut Budi, solusi keuangan hanya ada dua yaitu mengurangi pos pengeluaran dan/ atau menambah sumber penghasilan. Dalam menyusun strategi, Anda bisa menggunakan dua prinsip tersebut misalnya mengurangi porsi pengeluaran untuk bersenang-senang dan mengalihkannya untuk membayar cicilan utang atau investasi.

Jika Anda tidak ingin mengurangi porsi di belanja di pos lain, Anda bisa mencari pekerjaan sampingan. Penghasilan tersebut bisa Anda alokasikan untuk mencapai tujuan Anda.

“Terkadang kita ingin memperbaiki sesuatu tetapi resolusi yang dibuat di awal tahun seringkali baru jalan sebulan, dua bulan terlupakan karena tidak ada langkah yang ditempuh dan tidak tahu mana yang harus diprioritaskan,” ujarnya.

Baca juga: OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal, Kebanyakan dari China

Tekad kuat

Terakhir, Anda harus menguatkan tekad untuk memperbaiki kondisi keuangan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disusun. Hal ini serupa saat Anda ingin membaiki kondisi fisik dengan berolah raga secara teratur.

“Berkaitan dengan keuangan, kalau kita tidak memaksakan atau mendisiplinkan biasanya kita akan kembali ke kondisi yang sama,” ujarnya.

Budi menyarankan bagi Anda yang memiliki penghasilan dua kali Upah Minimal Pekerja (UMP) atau minimal Rp.7 juta per bulan, Anda bisa mengalokasikan penghasilan Anda dengan formula 30 persen kebutuhan rutin, 30 persen tabungan atau investasi, 30 persin cicilan utang, dan 10 persen untuk kebutuhan gaya hidup.

Sementara, jika penghasilan masih berkisar UMP, Budi menyarankan untuk tidak berutang sehingga arus kas bulanan Anda tidak pas-pasan. Selain itu, Anda juga akan memiliki ruang untuk menabuh atau berinvestasi.

“Kalau yang UMP, menurut pengamatan saya porsi tabungan bisa 10-20 persen bagi yang berkeluarga, untuk yang masih lajang ada yang bisa 50-60 persen dari total penghasilan, dengan catatan tidak berutang,” ujarnya.

Secara terpisah, Perencana Keuangan Tatadana Consulting Tejasari Assad mengingatkan bagi Anda yang berutang sebaiknya mempriositaskan strategi untuk melunasi utang di awal tahun. Hal ini penting agar ke depan Anda tidak terbebani oleh beban bunga dan cicilan yang menumpuk dan bisa mengalihkannya pada pos pengeluaran yang lebih produktif.

“Denda kalau telat bayar (kartu kredit) sudah Rp.150 ribu. Nanti belum tambah lagi bunganya. Kan sayang, mending uangnya untuk belanja,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Tejasari juga menyarankan untuk Anda mulai membuka rekening tabungan terpisah untuk kebutuhan jangka pendek seperti belanja rutin dan jangka panjang. Dengan demikian, Anda bisa menjaga arus kas pribadi Anda.

“Kalau kita mau belanjar (rutin) ambilnya dari rekening itu. Jangan dari akun rekening yang lain. Kalau tidak, itu akan mengacaukan uang bulanan, mengacaukan rencana kita,” jelasnya.