Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun. Angka ini meningkat 13,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, utang pemerintah sebagaian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.702,77 triliun atau 82,31 persen dari total utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN tersebut mencatat kenaikan 15,48 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp3.206,28 triliun.

Kemudian, sisa utang sebesar Rp759,97 triliun berasa dari pinjaman biasa seperti pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Baca juga; Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Jakarta

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan posisi utang pemerintah adalah penarikan pembiayaan yang signifikan di awal tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan pada awal tahun sempat melonjak lantaran pemerintah menerapkan strategi penarikan utang di awal tahun (front loading) karena memanfaatkan situasi pasar modal yang cukup kondusif.

Kendati demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 30,1 persen.

Data yang dimilikinya, menunjukkan bahwa penarikan pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun ini mencapai Rp122,5 triliun atau lebih tinggi 353,7 persen dibanding Januari tahun sebelumnya yakni Rp27 triliun.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Kemudian, pembiayaan dilakukan karena defisit APBN per Januari sudah mencatat 0,28 persen dari PDB, atau sedekit lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu 0,25 persen dari PDB.

“Jadi memang di awal tahun kami sudah lakukan front loading dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable di awal tahun ini,” terang Sri Mulyani, Rabu (20/2).

Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

PT Freeport Indonesia angkat suara soal mantan pekerja perusahaan itu yang menginap di depan Istana Merdeka selama seminggu lebih.

Juru bicara PT Freeport Riza Pratama mengatakan eks pekerja itu merupakan bagian dari 3.500 pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya. Diketahui, aksi menginap tersebut dilakukan untuk memprotes masalah yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan.

Perselisihan itu bermula saat perusahaan tak bisa memasarkan konsentrat produksi tambang akibat larangan ekspor dan smelter yang belum beroperasi pada 2017.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Sehingga, kata Riza, perusahaan mengambil langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi belanja modal dan biaya operasional perusahaan. Dampaknya, perusahaan pun mengakhiri penggunaan tenaga asing, kontraktor dan pekerja.

Di sisi lain, sejumlah pekerja ada juga yang tak masuk kerja karena ikut menghadiri persidangan salah satu tokoh serikat pekerja. Riza menuturkan karena mereka tak hadir di kantor selama lima hari berturut-turut, perusahaan pun mengimbau dan menerbitkan panggilan resmi.

“Namun panggilan dan himbauan perusahaan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian besar mereka, hanya kurang dari 300 pekerja yang hadir kembali,” kata Riza dalam keterangan tertulis, Rabu (13/2).

Pada 20 April 2017, Serikat Pekerja mengumumkan mogok kerja. Riza menuturkan perusahaan akhirnya mengakhiri hubungan kerja karena terus-menerus melakukan pelanggaran berat serupa.

PT Freeport mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sehingga pada Desember 2017, kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja menyetujui pemberian bantuan kemanusiaan kepada para mantan pekerja.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Di sisi lain, kata Riza, angka produksi PT Freeport justru meningkat setelah ribuan karyawan tersebut sudah tak lagi bekerja di perusahaan. Dia juga mengklaim hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan kini lebih harmonis.

“Dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit ternyata kita mampu memproduksi lebih banyak. Peningkatan produktivitas seperti itu tentunya sangat mendorong kami. Dan harapannya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara,” katanya.

Dia juga menegaskan pihaknya mendorong agar pihak yang keberatan dapat menempuh jalur hukum.

Diketahui, puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia menginap selama seminggu lebih di seberang Istana Negara, Jakarta. Beralaskan tenda dari terpal, para karyawan yang diputus kerjanya sejak 2017 itu bermalam dengan perlengkapan seadanya.

Salah satu mantan karyawan, Jerry Yerangga mengaku sengaja bermalam di seberang Istana bersama rekan-rekannya agar dapat menemui Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

“Kami menagih janji karena sudah sebagian besar petinggi negara kami temui. Kami merasa kami tidak mendapat keadilan karena masalah PHK oleh Freeport,” ujar Jerry pada Sabtu.

Pada hari ini, perwakilan pekerja itu juga menemui Presiden Jokowi terkait dengan persoalan tersebut. Usai pertemuan, Presiden berencana untuk memanggil manajemen perusahaan tambang emas tersebut.

Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

PT Vale Indonesia Tbk masih menanti respons Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait aksi korporasi untuk menjalankan kewajiban divestasi saham sebesar 20 persen.

Kewajiban divestasi saham Vale merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Dalam beleid tersebut, perusahaan wajib mendevistasi 40 persen saham secara bertahap.

Sesuai amandemen kontrak karya pada 2014, pemerintah mengklaim pelepasan 20 persen saham ke publik melalui bursa efek Indonesia (BEI) pada era 90-an merupakan bentuk divestasi saham. Sementara itu, divestasi 20 persen saham sisanya diberikan tenggat waktu pada Oktober 2019.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan pihaknya telah menerima surat mengenai rencana aksi korporasi pada Desember 2018 lalu atau lebih awal dari tenggat waktu yang ditetapkan.

“Surat yang kemarin saja belum dijawab,” ujar Direktur Utama Vale Indonesia Nicolas di kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/2).

Pria yang akrab disapa Nico ini juga membantah perusahaan telah memutuskan skema penerbitan saham baru dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (rights issue) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai skema divestasi yang akan diambil perusahaan.

Menurut dia, saat ini perusahaan membuka berbagai opsi. Skema pilihan baru akan diputuskan setelah mendapatkan arahan dari Kementerian ESDM.

“Belum tentu right issue ya. Ada mekanisme lain, masih bicaralah,” ujarnya.

Setelah mendapatkan arahan, perusahaan baru akan berbicara lebih jauh dengan pihak yang disepakati, bisa jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk atau dapat pula pihak swasta lain.

“Pokoknya, Vale akan membuat (divestasi) ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negara,” ujar Nico.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan Vale Indonesia Febriany Eddy menambahkan skema right issue pada dasarnya merupakan skema pendanaan yang harus jelas tujuannya. Selain itu, perusahaan juga harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengikuti aturan OJK terkait right issue.

Dalam amandemen kontrak 2014, divestasi menggunakan skema right issue di bursa saham Indonesia bisa menjadi alternatif. Meski aksi korporasi dijalankan dengan skema business to business (b2b), Febriany menegaskan perusahaan tambang nikel itu tetap perlu menunggu arahan pemerintah terkait pihak yang akan ditunjuk sebagai penerima pelepasan saham perusahaan.

“Kalau waktunya pas, saat itu butuh pendanaan dan kebetulan mekanisme pendanaannya bisa dibicarakan dengan cepat, ya bisa jadi (right issue) tapi itu bukan satu-satunya cara. Kan enggak mungkin fund rising tapi uangnya menganggur,” ujar Febriany.

Baca juga: 248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

Terkait kinerja keuangan, Vale Indonesia mencetak laba bersih senilai US$60,51 juta sepanjang 2018. Kinerja ini membaik jika dibandingkan dengan kinerja tahun lalu di mana perusahaan menderita rugi bersih senilai US$15,27 juta.

Dalam keterangan resmi perusahaan, membaiknya kinerja tak lepas dari pulihnya harga komoditas dan manajemen biaya yang hati-hati.