Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Rasio kepemilikan investor asing atas Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan RI tercatat yang tertinggi di dunia. Ekonom Faisal Basri menilai kondisi ini membuat RI rentan dengan aksi arus modal keluar (capital outflow) jika terjadi gejolak ekonomi dunia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu per Februari 2019, posisi SBN pemerintah mencapai Rp3.775,79 triliun, di mana 72,12 persen atau sebesar Rp2.723,13 triliun berdenominasi rupiah.

Baca juga: Moody's Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi 'Sampah'

Sementara, di antaranya 38,03 persen kepemilikan SBN rupiah dimiliki oleh asing. Angka ini lebih tinggi dari negara-negara lain, seperti China dan India di angka 4 persen, Thailand 15,7 persen, Brazil 16 persen, Turki 18 persen, dan Malaysia 24,6 persen.

“Tidak ada satu negara lain pun yang surat utang pemerintahnya dalam local currency setinggi Indonesia. Jangan di-underestimate (meremehkan) hal ini. Indonesia ini lebih rentan kalau ada gejolak, asingnya bisa menjual, dan ini perlu digarisbawahi,” jelas Faisal, Selasa (26/3).

Memang, ia melanjutkan kondisi ini sejatinya konsekuensi dari perubahan pola utang pemerintah pasca krisis moneter 1998. Pada zaman orde baru, pengelolaan utang jauh lebih sederhana. Sebab, pinjaman dilakukan secara bilateral dan multilateral, sehingga sentimen eksternal tak mempengaruhi risiko utang Indonesia.

Kemudian, bunganya pun terbilang kecil. Bahkan, negosiasi bunga pinjaman masih bisa dilakukan di Paris Club. Yakni, grup informal dari pejabat finansial kakap dari seluruh dunia.

Baca juga: Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Meskipun, memang utang zaman orde baru ini tak selamanya lebih nikmat. Faisal menyebut utang zaman dulu juga punya dampak negatif. Misalnya, Indonesia selalu didikte ini-itu acap kali menarik utang. Tetapi saat ini, Indonesia bisa lebih bebas dari tekanan dan konflik kepentingan luar karena lebih banyak berutang dari SBN.

“Bebas merdeka ini tentu ada harganya. Dulu (Indonesia) didikte, tapi dengan bunga rendah. Jika menghadapi kesulitan cicilan dan bunga utang, ada forumnya. Tapi kalau SBN sulit bayar, Indonesia akan dihukum pasar dengan Surat Utang Negara (SUN) dijual besar-besaran,” terang dia.

Kini, porsi SBN di dalam komposisi utang pemerintah meningkat signifikan. Berdasarkan data Kemenkeu per Februari kemarin, total SBN yang diterbitkan pemerintah mencapai Rp3.775,79 triliun, atau 82,69 persen dari utang outstanding pemerintah Rp4.566,26 triliun. Angka ini melambung dari tahun 2010 yang hanya 63 persen saja.

Tetapi, ia memahami bahwa penggunaan SBN punya kelebihan tersendiri, yakni bisa digunakan untuk anggaran apapun. Ini berbeda dengan pembiayaan bilateral atau multilateral, di mana pinjaman harus digunakan untuk kegiatan yang spesifik. Namun, kenaikan porsi SBN tentu bikin potensi risiko ke depan makin kentara.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani karena bisa mengelola utang dengan baik. Salah satu bukti pengelolaan yang baik, lanjut dia, adalah tren pertumbuhan ekonomi yang terus membaik di tengah risiko global yang bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk sisi fiskal.

Baca juga: Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,07 persen pada 2017. Kemudian, trennya naik ke angka 2018 menjadi 5,17 persen.

“Jelas pemerintah makin hati-hati, pengelolaan utang makin baik. Kami harus salut dengan Kemenkeu karena bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, meski naiknya merangkak. Mereka (Kemenkeu) tentu akan mencari cara paling efektif mengurangi turbulensi akibat potensi risiko struktur utang yang meningkat,” imbuh dia.

Moody’s Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi ‘Sampah’

Lembaga pemerintah Moody’s Investors Service menurunkan peringkat utang Oman di level rendah hingga menjadi pada status junk (sampah), yakni Ba1 dari semula Baaa3, dengan prospek peringkat negatif.

Negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan dengan Uni Emirat Arab itu disebut-disebut mengalami tantangan fiskal di tengah kondisi harga minyak yang moderat.

Baca juga: Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Moody’s menurunkan peringkat penerbit surat utang jangka panjang dan obligasi senior tanpa jaminan Oman dari Baa3 menjadi Ba1. Level Baa3 sendiri merupakan peringkat tingkat investasi terendah Moody’s.

“Pendorong utama penurunan peringkat adalah perkiraan Moody’s bahwa ruang lingkup konsolidasi fiskal akan lebih terbatas secara signifikan oleh tujuan stabilitas ekonomi dan sosial pemerintah daripada yang seharusnya,” kata Moody’s seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, dua lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dan S&P juga telah menurunkan peringkat Oman menjadi di level terendah dan tak bernilai.

Kas negara produsen minyak itu terpukul oleh kemerosotan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya, defisit anggaran negara meningkat signifikan.

Baca juga: Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

Moody’s mengatakan Oman dapat menghadapi kerentanan ekonomi eksternal karena defisit fiskal yang luas berkontribusi pada defisit neraca berjalan. Hal itu meningkatkan ketergantungan Oman pada aliran modal masuk yang stabil dari pembiayaan luar negeri.

Prospek negatif mencerminkan risiko bahwa kesediaan investor asing untuk membiayai defisit Oman yang besar dengan biaya rendah semakin melemah. Hal itu memperburuk kondisi eksternal dan meningkatkan tekanan likuiditas pemerintah.

Oman menaikkan US$8 miliar dalam penjualan obligasi internasional tahun lalu, menutupi defisit 3 miliar rial (US$7,79 miliar) yang diproyeksikan terjadi pada anggaran negara 2018.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Pemulihan harga minyak tahun lalu mempersempit defisit anggaran sebesar 43 persen menjadi 1,87 miliar rial selama Januari hingga November.