Jokowi Ingin Produk Kerajinan Dipasarkan Secara Online

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin produk kerajinan Indonesia menggunakan sistem perdagangan online agar bisa meningkatkan penetrasi di pasar mancanegara. Menurutnya, produk kerajinan dari Tanah Air bisa membantu kinerja ekspor Indonesia ke depan.

Kepala negara mengatakan produk kerajinan Indonesia memiliki kualitas dan keunikan yang khas. Kedua hal itu, bisa menjadi modal bagi produk kerajinan untuk menarik minat pasar mancanegara.

Sayangnya, di tengah kualitas dan keunikan tersebut, pasar mancanegara masih belum banyak mengenal produk kerajinan tersebut. Masalah tersebut terjadi karena akses publikasi dan pemasaran dari para produsen dan distributor produk kerajinan terbatas.

Baca juga: BI Sosialisasi Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal ASEAN

Padahal, akses publikasi dan promosi tersebut kata Jokowi, sebenarnya bisa diupayakan melalui sistem perdagangan online yang kebetulan saat ini tengah berkembang.

“Saat ini era digital, setiap saat calon pembeli dari mancanegara seharusnya bisa mengakses produk Indonesia lewat sistem online,” ucap Jokowi di perhelatan The 21st Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2019 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Jokowi mengatakan pelaku kerajinan perlu menggunakan cara baru dalam memasarkan produk kerajinan mereka dengan menggunakan sistem perdagangan online. Mereka bisa menggunakan wadah jual beli online atau marketplace, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memasarkan produk kerajinan.

“Sekarang ini kan ekosistem offline sudah siap, tinggal diangkat ke ekosistem online. Nanti ada marketplace nasionalnya, tinggal dikaitkan dengan global marketplace, ya sudah, sambungkan,” jelasnya.

Baca juga: Alasan IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Global 2019

Tak hanya menggunakan sistem perdagangan online, mantan gubernur DKI Jakarta itu ingin para produsen produk kerajinan Indonesia juga terus memperbaiki kualitas. Perbaikan tersebut perlu segera dilakukan supaya daya tarik dan daya saing produk kerajinan domestik tak kalah dari negara-negara lain dan bisa mendominasi pasar mancanegara.

Jokowi mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan pengusaha untuk memperbaiki kualitas produk mereka. Salah satunya, dengan menggunakan bahan-bahan baru, sehingga nilai keunikan terus berkembang.

Selain itu kata Jokowi, perbaikan juga bisa dilakukan dengan melakukan inovasi dan kreativitas supaya produk mengikuti tren permintaan pasar.

“Misalnya, tadi saya lihat ada banyak produk dari bahan baru, misalnya biji kapas untuk sutera, ini banyak bahan yang bisa diangkat,” ujarnya.

Bila perbaikan tersebut bisa dilakukan, Jokowi optimis produk kerajinan dalam negeri akan naik kelas dan pangsa pasarnya kian meningkat di kancah domestik maupun mancanegara.

Baca juga: MRT dan LRT Bisa Kerek Harga Properti

Lebih lanjut ia mengatakan sangat berharap produk kerajinan Indonesia bisa mendobrak pasar mancanegara karena produk tersebut bisa meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Berdasarkan catatannya, pangsa pasar produk kerajinan hanya sekitar 1,26 persen dari total perdagangan dunia.

“Ini masih sangat kecil sekali dan masih bisa ditingkatkan lebih besar lagi,” imbuhnya.

Selain bisa meningkatkan ekspor, ia mengatakan produk kerajinan bisa menjadi lahan baru bagi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ia mencatat setidaknya sudah ada 700 ribu unit usaha berbasis produk kerajinan di dalam negeri. Dari jumlah unit usaha itu, setidaknya ada 1,3 juta tenaga kerja yang bergantung di bidang itu.

“Bayangkan kalau pangsa pasar naik, artinya akan lebih banyak UKM yang berkembang dan lebih banyak lagi tenaga kerja yang bisa direkrut,” pungkasnya.

BI Sosialisasi Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal ASEAN

Bank Indonesia (BI) melakukan sosialisasi perdagangan lintas negara menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) di kawasan Asia Tenggara.

Pelaksanaan sosialisasi LCS dilakukan Bank Indonesia kepada bank yang memfasilitasi kebijakan LCS atau Appointed Cross Currency Dealer Bank (Bank ACCD).

Baca juga: Alasan IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Global 2019

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan terhadap para importir dan eksportir potensial bank-bank ACCD yang selama ini bertransaksi dagang dengan Malaysia dan Thailand.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko implementasi LCS memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi transaksi, dan pengembangan pasar mata uang lokal. Pada akhirnya, hal itu dapat mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Secara umum, dia mengklaim penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan Thailand dan Malaysia yang difasilitasi oleh bank ACCD di Indonesia menunjukkan progres yang positif.

“Hal ini tercermin dari tren peningkatan transaksi penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal yang difasilitasi bank ACCD dan fitur operasionalisasi yang telah dijalankan bank ACCD,” papar Onny dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4).

Baca juga: MRT dan LRT Bisa Kerek Harga Properti

Pada kuartal I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan Baht mencapai US$13 juta atau setara Rp185 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar US$7 juta atau setara Rp96 miliar.

Sementara itu, untuk transaksi LCS menggunakan Ringgit Malaysia mencapai US$70 juta setara Rp1 triliun, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar US$6 juta atau setara Rp83 miliar.

Implementasi penggunaan LCS merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT) pada 23 Desember 2016 dalam rangka mendorong penggunaan LCS.

Hal ini merupakan bagian dari upaya ketiga bank sentral untuk mengurangi ketergantungan dolar AS, meningkatkan pengembangan pasar mata uang lokal, dan pelaksanaan transaksi langsung antar pelaku pasar.

Baca juga: Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Dengan demikian, diharapkan dapat berkontribusi positif dalam efisiensi pasar dan menjaga kestabilan nilai tukar.

Penggunaan LCS di kawasan semakin diperkuat dengan penandatanganan komitmen antara BI, BNM, BOT dan Bangko Sentral Pilipinas (BSP) dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) pada 5 April 2019 di Chiang Rai, Thailand.

Alasan IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Global 2019

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2019 menjadi 3,3 persen dari semula 3,5 persen. Revisi proyeksi ekonomi itu tentu disertai berbagai pertimbangan.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) 2019 yang diterbitkan 9 April 2019 disebutkan, IMF memandang ekonomi dunia menghadapi risiko-risiko penurunan karena ketidakpastian potensial. Hal itu terutama terkait ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung, serta faktor-faktor spesifik negara dan sektor lain.

Baca juga: MRT dan LRT Bisa Kerek Harga Properti

Kepala ekonom IMF Gita Gopinath menulis dalam sebuah unggahan di blog bahwa proyeksi perlambatan pada 2019 telah semakin meluas.

“Ini mencerminkan revisi negatif untuk beberapa ekonomi utama termasuk kawasan Euro, Amerika Latin, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia,” kata Gopinath seperti dikutip Antara, Rabu (10/4).

Hilangnya momentum pertumbuhan, kata Gopinath, berasal dari paruh kedua tahuan 2018, ketika ekonomi dunia dilanda ekspansi global yang melemah secara signifikan. Laporan WEO mengatakan pertumbuhan global tetap kuat di 3,8 persen pada paruh pertama 2018, tetapi turun 3,2 persen pada semester kedua.

Baca juga: Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Gopinath mengungkapkan pelemahan ekonomi sebagian besar disebabkan situasi ketegangan perdagangan global, tekanan ekonomi makro di Argentina dan Turki. Selain itu, dipengaruhi pula oleh gangguan pada sektor otomotif di Jerman, dan pengetatan keuangan bersamaan dengan normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju yang lebih besar.

Dalam laporan tersebut disebutkan, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk 2019 menjadi 3,3 persen, turun 03, persen dari estimasi Januari 2019.

Proyeksi itu juga lebih rendah di bawah angka 2018 sebanyak 0,3 persen. Dalam skala regional, proyeksi laju pertumbuhan negara-negara maju adalah 1,8 persen pada 2019 dan 1,7 persen tahun depan. Keduanya di bawah tingkat proyeksi dua tahun terakhir yang tercatat di atas level 2 persen.

Baca juga: Moody's Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi 'Sampah'

Lembaga moneter independen itu juga memperkirakan laju ekonomi di negara berkembang pada 2019 hanya 4,4 persen atau menyusul 0,1 persen dari pada 2018.

MRT dan LRT Bisa Kerek Harga Properti

Konsultan properti Colliers International Indonesia menyebut harga properti di kawasan sekitar transportasi massa, seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan kereta ringan (LRT), bisa terkerek. Namun demikian, perusahaan mengaku belum mengkaji potensi kenaikan harga properti tersebut.

Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto mengatakan saat ini manajemen tengah mempersiapkan kajian khusus untuk mengetahui potensi kenaikan harga properti. Kajian sekaligus untuk membandingkan kenaikan harga properti di sekitar MRT-LRT di Thailand.

Baca juga: Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Salah satu faktornya, ia menyebut terkait kepadatan traffic pengguna. “Potensi naik itu terlihat, terutama pada saat kami melakukan pembicaraan dengan beberapa developer (pengembang) yang proyeknya di sekitar stasiun MRT, terutama LRT,” jelasnya, Selasa (2/4).

Maklum, Ferry menuturkan klaim developer bahwa banyak peminat melirik properti di kawasan MRT dan LRT.

MRT fase I diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019 silam. Moda angkutan ini menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) sepanjang 16 kilometer (Km).

Pada jalur ini, MRT melintasi lima stasiun permberhentian, yakni Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Setiabudi, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Istora Senayan, dan berakhir di Stasiun Lebak Bulus.

Baca juga: Moody's Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi 'Sampah'

Satu rangkaian kereta terdiri dari enam gerbong kereta. Kapasitas dari setiap rangkaian mencapai 1.950 penumpang.

Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta menyepakati tarif MRT fase pertama rute Lebak Bulus-Bunderan HI maksimal sebesar Rp14 ribu yang berlaku mulai 1 April 2019 lalu.

Tarif yang sudah disetujui kedua belah pihak dapat diartikan dua hal. Pertama, rata-rata tarif yang dikenakan adalah Rp1.000 Km. Kedua, rata-rata tarif sebesar Rp8.500. Sementara, tarif minimal ditetapkan sebesar Rp3.000.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut akan menyediakan kawasan transit terpadu atau transit oriented development (TOD) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang berdekatan dengan salah satu stasiun MRT.

Baca juga: Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Pembangunan TOD ini diharapkan bisa memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki hunian di kawasan yang berdekatan dengan MRT.