Anggaran Kemensos Sudah Terpakai 47 Persen

Ekonomi – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat realisasi penggunaan anggaran tahun ini per 27 Mei 2019 telah mencapai Rp27,99 triliun atau setara 47,47 persen dari total pagu sebesar Rp58,96 triliun. Penggunaan terbesar berupa penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan realisasi penggunaan anggaran terbilang sudah cukup besar dalam lima bulan pertama karena pemerintah memang mempercepat penyaluran bansos. Tercatat, jumlah bansos yang sudah dialirkan ke masyarakat telah mencapai Rp26,7 triliun atau setara 48,86 persen dari total pagu Rp54,35 triliun.

“Meski realisasi cukup cepat, tapi kami harus terus mengupayakan ketepatan sasarannya,” ujar Agus saat rapat bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/5).

Baca juga: Ekonom Nilai Sentimen Kerusuhan 22 Mei Bersifat Sementara

Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja yang sudah terpakai cukup besar adalah pos belanja pegawai. Pagu anggaran pos tersebut sudah terpakai sebesar Rp189,52 miliar atau setara 39,24 persen dari total alokasi Rp483,02 miliar.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat berupa kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Lebaran. Kemudian, alokasi belanja barang telah terpakai Rp1,06 triliun atau 27,87 persen dari pagu Rp3,9 triliun.

Sementara itu, alokasi belanja modal justru jadi pos belanja yang paling ‘seret’ realisasinya. Tercatat, sampai 27 Mei 2019 baru sekitar Rp12,31 miliar anggaran yang terpakai. Jumlah tersebut setara 5,66 persen dari alokasi pagu yang mencapai Rp217,83 miliar.

Menurut unit kerja, realisasi penggunaan anggaran belanja kementerian terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Unit kerja ini merupakan penanggung jawab program bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Revisi PP THR Terbit Pekan Ini

Realisasi penggunaan anggarannya telah mencapai Rp20,01 triliun atau setara 57,51 persen dari pagu Rp34,8 triliun. Realisasi terbesar kedua berasal dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan jumlah anggaran terpakai sudah mencapai Rp7,36 triliun atau 34,4 dari pagu Rp21,4 triliun.

Disusul, Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp15,97 miliar atau 33,77 persen dari alokasi Rp47,3 miliar. Lalu, penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) sudah senilai Rp92,81 miliar atau 24,94 dari Rp372,22 miliar.

Sisanya, tiga unit kerja dengan penyerapan anggaran terendah, yaitu Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial Senilai Rp179,1 miliar atau 24,76 persen dari pagu Rp723,38 miliar.

Kemudian, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp103,63 miliar atau 23,09 persen dari pagu dan Direkorat Jenderal Rehabilitas Sosial Rp219,46 miliar atau 18,86 persen dari pagu.

Baca juga: Harga Emas Antam Cuma Naik Rp500 per Gram

Kendati begitu, Kementerian Sosial sejatinya tengah mengajukan usulan perubahan anggaran kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, kementerian melihat ada beberapa program yang membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp115 miliar.

Namun, kebutuhan tambahan itu bisa ditutup dengan pemangkasan anggaran di pos lain. Salah satunya dengan memangkas anggaran bansos senilai Rp100 miliar.

Ekonom Nilai Sentimen Kerusuhan 22 Mei Bersifat Sementara

Ekonomi – Ekonom menilai sentimen negatif kerusuhan demonstrasi 22 Mei kepada kepercayaan investor hanya bersifat temporer.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat larinya modal asing tidak akan berlangsung lama. Ia bilang kondisi ini tidak sepenuhnya dipicu sentimen negatif dari domestik. Sebab beberapa mata uang dan indeks global juga terpantau melemah.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Revisi PP THR Terbit Pekan Ini

“Saya kira ini temporer saja. Hal yang seperti ini sudah beberapa kali terjadi di kita (Indonesia). Kalau ini tidak berlarut-larut investor masih bisa melihat ini hal yang wajar,” katanya.

Meski bersifat sementara, ia menilai pemerintah dan aparatur keamanan harus mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan aksi demonstrasi. Pasalnya, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut pastinya akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia.

“Mereka pastinya agak was-was, kejadian begini lagi tentu mereka pasti agak enggan juga datang ke Indonesia. Jadi sebaiknya pemerintah dan keamanan segera menyelesaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sesuai dengan ekspektasi investor. KPU sendiri telah mengumumkan hasil Pilpres pada Selasa (21/5) dini hari yang menyebut bahwa pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai pemenang.

Dengan demikian, seharusnya hasil Pilpres 2019 menjadi sentimen positif bagi investasi di Indonesia.

Baca juga: Harga Emas Antam Cuma Naik Rp500 per Gram

“Jadi ini tinggal menunggu bagaimana ketegasan Pak Jokowi dalam posisinya sebagai pemerintahan sekarang. Pemerintah harus tegas supaya ini tidak berlarut-larut,” tuturnya.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyampaikan pendapat yang sama. Ia menuturkan pemerintah dan aparatur keamanan harus segera mengembalikan stabilitas keamanan dan politik. Dengan demikian, investasi yang saat ini meninggalkan pasar Indonesia (capital outflow) bisa segera kembali.

“Situasi yang kembali kondusif dan stabil tentunya akan mempercepat peningkatan kepercayaan investor baik untuk menanamkan modalnya di portofolio maupun investasi langsung,” ucapnya.

Ia mengamini pernyataan Lana jika hasil Pilpres 2019 memberikan sentimen positif bagi investasi khususnya investasi langsung. Pasalnya, dengan terpilihnya Jokowi sebagai calon petahana maka dapat dipastikan bahwa kebijakan ekonomi akan berlanjut bahkan diharapkan dapat diakselerasi.

“Misalnya, deregulasi dan reformasi ekonomi akan berlanjut dan diharapkan dapat lebih cepat, karena sudah lebih berpengalaman dan mempunyai dukungan politik yang lebih kuat,” imbuhnya.

Baca juga: Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah

Seperti diketahui, massa pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi demonstrasi dari Selasa (21/5) malam dan masih berlanjut pada hari ini, Rabu (22/5). Aksi demonstrasi itu diwarnai insiden antara demonstran dengan aparatur keamanan.

Demonstran yang datang menyuarakan penolakan terhadap hasil penghitungan KPU serta menyuarakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Sri Mulyani Pastikan Revisi PP THR Terbit Pekan Ini

Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan revisi payung hukum pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan terbit dalam pekan ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta payung hukum pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS direvisi. Pasalnya dalam peraturan yang ada, teknis pencairan THR yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menunggu penerbitan peraturan daerah (perda).

Baca juga: Harga Emas Antam Cuma Naik Rp500 per Gram

Sementara, penyusunan perda memakan waktu. Padahal, pemerintah menjanjikan THR PNS cair pada 24 Mei 2019.

“Sedang direvisi dan revisinya sudah hampir selesai dan mungkin bahkan keluar satu dua hari ini,” ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (15/5).

Revisi itu dilakukan terhadap dua beleid yaitu Peraturan (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Lalu, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Baca juga: Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah

Dengan terbitnya revisi kedua PP tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan pembayaran THR maupun gaji ke-13 yang berasal dari APBD bisa dilakukan terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

THR Tak Bakal Telat

Meski pemerintah merevisi aturan pencairan THR PNS, Tjahjo sebelumnya memastikan pencairan THR PNS di pusat dan daerah tak akan telat dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni 24 Mei mendatang. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran THR tersebut.

“Sudah dialokasikan juga di APBD, dari anggaran tunjangan pegawai. Tinggal dicairkan saja, tidak ada yang krusial,” jelasnya.

Tjahjo menjelaskan poin permintaan revisi aturan pencairan PNS yang diminta pihaknya, yaitu terkait pencairan THR bagi PNS di daerah yang membutuhkan payung hukum turunan berupa peraturan daerah alias perda. Menurutnya, syarat tersebut tidak perlu karena justru bisa memperlambat realisasi pencairan THR bagi PNS di daerah.

Baca juga: Jokowi Ingin Produk Kerajinan Dipasarkan Secara Online

Sebagai pengganti, sambungnya, masing-masing kepala daerah bisa hanya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati (Perbup).

“Jadi akan lancar (pencairan THR), kami optimis. Tidak ada masalah, itu hanya memo kecil. Nanti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati saja,” ungkap Tjahjo.

Harga Emas Antam Cuma Naik Rp500 per Gram

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk naik tipis Rp500 per gram menjadi Rp665.500 per gram pada hari ini, Rabu (8/5). Pada perdagangan, kemarin harga jual emas batangan Antam dipatok Rp665 ribu per gram.

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) dipatok sebesar Rp591 ribu per gram, naik Rp1.000 gram. Harga emas per gram pun berbeda untuk setiap ukuran emas.

Baca juga: Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah

Berdasarkan situs logammulia.com, emas batangan Antam dengan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp357 ribu, sedangkan ukuran satu gram dijual dengan harga Rp665.500.

Lebih lanjut, emas dengan ukuran dua gram dijual dengan harga Rp1,28 juta, ukuran tiga gram sebesar Rp1,89 juta, ukuran lima gram sebesar Rp3,14 juta dan ukuran sepuluh gram sebesar Rp6,23 juta.

Sedangkan emas dengan ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp15,46 juta, ukuran 50 gram dijual dengan harga Rp30,86 juta, dan ukuran 100 gram dijual dengan harga Rp61,65 juta.

Baca juga: Jokowi Ingin Produk Kerajinan Dipasarkan Secara Online

Lalu, emas dengan ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp153,87 juta, ukuran 500 gram dijual dengan harga Rp307,55 juta, dan ukuran 1.000 gram dijual dengan harga Rp615,1 juta.

Sementara itu, harga emas global naik tipis pada perdagangan Selasa (7/5). Mengutip Reuters, kenaikan harga emas global masih dipengaruhi sentimen ancaman kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas barang impor China. Imbasnya, investor menjauh dari aset berisiko sehingga meningkatkan peermintaan safe heaven.

Harga emas global di pasar spot naik 0,1 persen menjadi US$1.281,04 per ons. Sedangkan emas berjangka AS turun tipis 0,1 persen pada ke posisi US$1.281,1 per ons.

Baca juga: BI Sosialisasi Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal ASEAN

Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah

Para buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajukan delapan tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Buruh 1 Mei ini. Pertama, berkaitan dengan upah murah.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan agar rezim upah murah bisa dihapus, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua, meminta pemerintah untuk menaikkan jumlah komponen hidup layak yang menjadi dasar perhitungan upah buruh menjadi 84.

Baca juga: Jokowi Ingin Produk Kerajinan Dipasarkan Secara Online

Ketiga, penghapusan perbudakan modern berkedok pemagangan dan honorer. Memberikan jaminan pekerjaan untuk rakyat dan menghentikan PHK massal di berbagai sektor antara lain, di sektor retail, telekomunikasi, perbankan, kesehatan, media dan sektor lain.

Keempat, pemerintah juga harus mampu antisipasi dampak revolusi industri 4.0 dan batalkan otomatisasi gardu tol karena mengakibatkan puluhan ribu buruh ter-PHK.

Kelima, mengangkat pekerja outsourcing di BUMN menjadi tetap. Keenam, meminta pemerintah untuk memperketat aturan kerja bagi tenaga kerja asing dengan memberlakukan kembali kewajiban bisa berhasa Indonesia bagi mereka.

Baca juga: BI Sosialisasi Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Asean

Pengetatan juga diminta dilakukan dengan memberlakukan ketentuan bahwa satu orang pekerja asing harus didampingi 10 orang tenaga lokal. Sedangkan tuntutan ketujuh, mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Pasalnya, aturan tersebut memberikan hak kepada pengusaha untuk memperkerjakan tenaga magang sampai dengan 30 persen dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan mereka dalam jangka waktu satu tahun dan bisa diperpanjang lagi lebih dari satu tahun dengan perjanjian pemagangan baru.

Baca juga: Alasan IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Global 2019