DJP Siapkan Rp2,04 Triliun Untuk Benahi Sistem Perpajakan

Ekonomi – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyiapkan anggaran sekitar Rp2,04 triliun untuk melaksanakan program reformasi perpajakan berupa pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax).

Anggaran tersebut merupakan estimasi kebutuhan dana program secara tahun berjalan dari 2018 sampai 2024.

“Kalau ditotal anggaran core tax itu mencapai Rp2,04 triliun, ini anggaran multiyears,” ungkap Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Kemenkeu Hantriono Joko Susilo di sela acara Media Gathering DJP di Kuta, Bali, Rabu (31/7).

Baca juga: OJK Optimistis Kredit Tumbuh 11-13 Persen

Hantriono merinci anggaran program terdiri dari, anggaran pengadaan sistem integrator senilai Rp1,85 triliun dan owner agen PMQA Rp125,7 miliar. Selain itu, anggaran perekrutan agen pengadaan sekitar Rp37,8 miliar dan owner agent charge management Rp23,4 miliar.

Ia mengatakan program pembaruan sistem ini perlu dilakukan karena sistem administrasi perpajakan saat ini masih memiliki berbagai kekurangan. Misalnya, belum mencakup keseluruhan administrasi dan bisnis pajak.

“Sistem juga belum dapat melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan core business pajak lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, pembaruan sistem dibutuhkan karena program reformasi semacam ini bisa meningkatkan potensi penerimaan pajak. Mengutip hasil studi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), ia mengatakan program reformasi setidaknya bisa meningkatkan rasio pembayaran pajak (tax ratio) sebesar 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Peningkatan rasio pajak itu berasal dari sumbangan perbaikan regulasi sekitar 3,5 persen dari PDB dan pembenahan sistem administrasi perpajakan sekitar 1 persen sampai 1,5 persen terhadap PDB.

Baca juga: Dampak Pemotongan Pajak Rumah Mewah Belum Terlihat

“Studi IMF mengatakan reform ini berdampak 5 persen ke PDB, meski ini tidak langsung setahun dampaknya, tapi bertahap,” ucapnya.

Dalam pemetaan otoritas pajak, pembaruan sistem administrasi perpajakan akan dilakukan melalui digitalisasi interaksi dengan para wajib pajak dan percepatan analisa pelaporan dari wajib pajak. Selanjutnya, juga melalui otomasi proses dan kolaborasi dengan para pemerintah daerah serta pengusaha untuk pengembangan inovasi yang dibutuhkan.

OJK Optimistis Kredit Tumbuh 11-13 Persen

Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim peluang pertumbuhan kredit di rentang 11 persen – 13 persen pada 2019 semakin terbuka, setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan penurunan suku bunga acuan akan menjadi amunisi yang bagus bagi industri perbankan. Permintaan kredit akan semakin menggeliat dari periode sebelumnya.

“Untuk pertumbuhan kredit kami optimistis masih bisa, apalagi sentimennya ke Indonesia cukup bagus,” papar Wimboh, Rabu (24/7).

Baca juga: Dampak Pemotongan Pajak Rumah Mewah Belum Terlihat

Selain itu, penopang pertumbuhan kredit lain berasal dari keputusan BI yang menurunkan Giro Wajib Minuman (GWM) Rupiah sebesar 0,5 persen. Dengan pelonggaran likuiditas itu, beban biaya (cost of fund) perusahaan semakin rendah sehingga bunga kredit pun ikut murah.

“Kami sempat pesimis tapi dengan pelonggaran GWM, tapi sekarang sudah diturunkan juga,” ujar dia.

Terkait ekonomi global, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan pihaknya akan terus memonitor dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China terhadap industri perbankan. Namun, sejauh ini ia mengklaim belum ada pengaruhnya ke bisnis perbankan.

“Belum ada (pengaruhnya). Risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL) juga baik. Perbankan sudah antisipasi,” ucap Heru.

Sebagai informasi, OJK mencatat pertumbuhan kredit sepanjang semester I 2019 sebesar 9,92 persen secara tahunan. Sejumlah sektor yang menopang kenaikan kredit, antara lain sektor listrik, air, gas, konstruksi, dan pertambangan.

Baca juga: The Fed Beri Sinyal Kuat Pangkas Suku Bunga

Kemudian, NPL gross industri perbankan berada di level 2,5. Realisasi itu diklaim OJK yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), jumlah yang dihimpun naik sebesar 7,42 persen secara tahunan. Capaian itu ditopang oleh pertumbuhan deposito dan perbankan.

Dampak Pemotongan Pajak Rumah Mewah Belum Terlihat

Ekonomi – Lembaga konsultan properti, Jones Lang LaSalle (JLL) menyatakan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen mewah belum memberikan pengaruh terhadap penjualan hunian kategori tersebut.

Head of Advisory JLL Vivin Harsanto mengatakan pasar kelas premium sangat dipengaruhi oleh pasokan (supply). Di sisi lain, supply rumah dan apartemen mewah sendiri sangat tipis, karena hanya 1 persen dari total supply properti.

“Mengenai perkembangan atau kenaikan berapa persen kami belum lihat dampaknya. Belum kelihatan secara nominal atau secara penyerapan produknya sejauh mana,” katanya, Rabu (17/7).

Meski belum terlihat, ia menyatakan pelonggaran pajak itu memberikan dampak psikologis positif kepada pengembang (developer) dan konsumen. Ia menyatakan pengembang mulai tertarik untuk masuk ke pasar kelas premium, meskipun belum memasuki tahapan eksekusi.

Baca juga: The Fed Beri Sinyal Kuat Pangkas Suku Bunga

Menurut catatan JLL, beberapa hunian mewah dalam proses pemasaran, yakni St. Regis Residence, Le Parc Residence, Langham District 8, Regent Mangkuluhur City, dan The Stature. Sedangkan dua pengembang lain yakni Farpoing&Tokyo Tatemono dan JSI&Swire Properties tengah mengerjakan konstruksi dua hunian kelas atas.

“Baru kelihatan di awal 2020 untuk tambahan pasokan. Sedangkan untuk permintaan paling penyerapan dari existing supply saja di pasar,” imbuhnya.

Bagi konsumen, ia menyebut potongan pajak memberikan kepastian pembelian rumah dan apartemen mewah.

“Orang-orang yang tadinya menempatkan booking fee jadi lebih yakin, lalu yang tadinya berpikir-pikir mau beli jadi lebih pasti,” ujarnya.

Pemerintah memotong PPh rumah dan apartemen mewah dari dengan harga di atas Rp30 miliar dari 5 persen menjadi hanya 1 persen. Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan batas harga minimal kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya yang bebas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Nilai hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya yang terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah yang berharga Rp30 miliar atau lebih dari sebelumnya Rp10 miliar. Tarif PPnBM yang diberlakukan dalam peraturan tersebut sebesar 20 persen.

Baca juga: ESDM Dukung OPEC Pangkas Produksi Minyak Hingga Maret 2020

Pasar Kondominium Turun

Tingkat penjualan kondominium pada kuartal II 2019 turun sebesar 18 persen dari 900 unit menjadi 730 unit. Penurunan penjualan dibarengi dengan harga penjualan yang stagnan untuk setiap kelas kondominium.

Head of Research JLL James Taylor menuturkan penurunan penjualan disebabkan beberapa faktor, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada April lalu, datangnya periode Ramadan dan Lebaran, dan masa libur sekolah.

“Akibatnya pembelian properti tidak menjadi prioritas,” ujarnya.

Pasar kondominium diprediksi kembali pulih pada semester II 2019. Sebab, para pengembang baik lokal maupun asing cukup aktif dalam mempersiapkan produk yang akan diluncurkan. Sepanjang kuartal II 2019, JLL mencatat 400 unit kondominium baru, sehingga jumlah ketersediaan kondominium menjadi 157 ribu unit.

The Fed Beri Sinyal Kuat Pangkas Suku Bunga

Ekonomi – Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve Jerome Powell memberikan sinyal lebih kuat terkait kemungkinan penurunan suku bunga lebih besar pada bulan ini. Ia menjabarkan ketidakpastian dari gesekan perdagangan dan pertumbuhan global tengah terjadi saat ini mendorong perlunya pelonggaran moneter.

Powell juga membantah kritikan Presiden AS Donald Trump tak mendengarkan pendapatnya yang terus meminta penurunan suku bunga. Ia juga menyatakan tak akan mundur meski Trump mencoba memecatnya.

Baca juga: ESDM Dukung OPEC Pangkas Produksi Minyak Hingga Maret 2020

Powell mengatakan banyak gubernur bank sentral percaya kebutuhan penurunan suku bunga “telah menguat” bulan lalu. Dalam pidatonya di depan Kongres, dia menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi AS.

Investor melihat ini sebagai sinyal yang jelas bahwa The Fed akan memangkas suku bunga acuan pada pertemuan kebijakan berikutnya 30-31 Juli.

Setelah menaikkan suku bunga hingga sembilan kali sejak 2015 hingga Desember karena perekonomian AS yang membaik, The Fed bulan lalu membuka pintu bagi penurunan suku bunga di tengah tanda-tanda perlambatan.

Baca juga: RI-Argentina Ingin Gandakan Nilai Perdagangan

Powell mengulangi sentimen itu dalam pernyataan yang disiapkannya kepada Komite Jasa Keuangan DPR, dengan mengatakan bank sentral “akan bertindak sesuai untuk mempertahankan ekspansi.”

Dia mengatakan bahwa dalam minggu-minggu sejak pertemuan kebijakan pada Juni, tampak bahwa ketidakpastian seputar ketegangan perdagangan dan kekhawatiran tentang kekuatan ekonomi global terus membebani prospek ekonomi AS.

ESDM Dukung OPEC Pangkas Produksi Minyak Hingga Maret 2020

Ekonomi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung langkah Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya untuk memperpanjang kebijakan pemangkas produksi minyak mentah. Pasalnya, kebijakan itu bisa efektif menstabilkan harga.

“Kalau kami ingin harga minyak stabil. Kebijakan OPEC itu untuk menstabilkan harga,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Djoko Siswanto di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (3/7).

Baca juga: RI-Argentina Ingin Gandakan Nilai Perdagangan

Seperti dilansir dari Reuters, OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia, sepakat memperpanjang kebijakan pemangkasan produksi sebesar 1,2 juta barel per hari (bph) atau sekitar 1,2 persen permintaan global hingga Maret 2020. Keputusan itu diambil pada pertemuan yang digelar Selasa (2/7) di Wina, Austria.

Sebagai catatan, kelompok yang juga dikenal dengan sebutan OPEC+ itu telah menjalankan kebijakan pemangkasan produksi sejak awal tahun ini demi mengerek harga. Kesepakatan itu sebenarnya hanya berlaku untuk enam bulan atau berakhir pada Juni 2019 lalu.

Djoko mengungkapkan stabilitas harga minyak merupakan hal penting. Jika harga minyak mentah dunia terangkat sehingga harga minyak mentah Indonesia (ICP) melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, US$70, pemerintah akan mendapatkan kelebihan penerimaan (windfall profit) seperti tahun lalu.

Namun, di sini hilir, kenaikan harga minyak akan mneyebabkan membengkaknya nilai impor BBM yang akan berimbas pada neraca dagang dan beban PT Pertamina (Persero).

Sebaliknya, apabila harga minyak terlalu rendah maka penerimaan negara dari sektor migas dan komoditas akan berkurang.

Baca juga: Trump dan Xi Jinping Akan Bertemu di G20

Keputusan pemangkasan produksi OPEC sempat mendongkrak harga minyak sesaat pada perdagangan Selasa (3/7), waktu Amerika Serikat (AS). Namun, keputusan itu tak cukup untuk menghalau kekhawatiran investor terhadap perlambatan ekonomi global serta tingginya produksi minyak AS. Akibatnya, harga minyak dunia ditutup melemah di penutupan perdagangan.

Harga minyak mentah berjangka Brent merosot US$2,66 atau 4,1 persen menjadi US$62,4 per barel. Pelemahan juga dialami oleh harga minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) sebesar US$2,48 atau 4,8 persen menjadi US$56,25 per barel.