DPR dan Pemerintah Bentuk Tim Percepat Pembahasan RUU Meterai

Ekonomi – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah resmi membentuk Tim Pembahasan dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai pada Rabu (21/8). Rencananya, tim akan mulai bekerja Senin (26/8) depan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan pembentukan tim dilakukan dalam rangka mempercepat finalisasi RUU Bea Materai. Pembentukan dilakukan karena DPR dan pemerintah ingin rancangan undang-undang tersebut bisa diselesaikan sesegera mungkin.

“Apalagi, masa jabatan kami akan berakhir dalam kurang waktu lebih satu bulan. Makanya, kami mau selesaikan dulu soal RUU Bea Meterai,” ungkap Soepriyanto dalam rapat bersama DPR dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/8).

Baca juga: Program Sejuta Rumah Terancam Meleset

Soepriyatno mengatakan tim akan berisi perwakilan dari Komisi XI DPR dan pemerintah. Khusus pemerintah, perwakilan datang dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sementara itu dari DPR, tim akan diketuai oleh Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng dan dianggotai sejumlah anggota komisi keuangan, seperti M. Prakoso, Marwan Cik Asin, Eva Kusuma Sundari, Achmad Hafisz Tohir, Sarmuji, dan lainnya.

Sementara dari pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tim akan diketuai oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan. Tim pemerintah juga akan melibatkan beberapa Staf Ahli Menteri Keuangan, seperti Robert Marbun, Sudarto dan Awan Nurmawan Nuh, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suehasil Nazara, dan perwakilan dari Kemenkumham.

“Secara total ada 86 anggota pelaksana ini dari semua unsur, baik pemerintah sampai Komisi XI,” katanya.

Kendati begitu, Anggota Komisi XI DPR Misbakhun sempat mempertanyakan komitmen anggota legislatif dan eksekutif terkait pembahasan aturan hukum lain, seperti revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Baca juga: DJP Siapkan Rp2,04 Triliun Untuk Benahi Sistem Perpajakan

“Saya komit untuk selesaikan RUU Bea Meterai, tapi kita harus komit juga untuk selesaikan revisi UU KUP, ini merupakan keinginan presiden. Itu masuk sejak 2016, jangan sampai ganti menteri jadi tidak dibahas lagi,” tutur anggota komisi dari Fraksi Golkar itu.

Namun, DPR dan pemerintah akhirnya tetap sepakat untuk membahas RUU Bea Meterai lebih dulu. Setelah beleid itu selesai pembahasan akan dilanjutkan pada revisi UU KUP.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengusulkan agar tarif meterai diubah dari Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi Rp10.000  per lembar. Bila hal ini dilakukan, ia memperkirakan penerimaan negara bisa bea meterai meningkat dari asumsi tahun ini Rp5,11 triliun menjadi Rp8,03 triliun.

Program Sejuta Rumah Terancam Meleset

Ekonomi – Target Program Sejuta Rumah untuk membangun 5 juta unit rumah selama periode 2015-2019 terancam tak tercapai. Pasalnya, hingga akhir tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan realisasinya hanya 4.792.318 unit atau setara 95,8 persen dari target.

“Dari total kumulatif jadi 5 juta unit, kami mungkin kurang lebih bisa (merealisasikan) 4,8 juta unit. Artinya, kurangnya tidak begitu banyak,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Rabu (7/8).

Program Sejuta Rumah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2015 lalu. Pada tiga tahun pelaksanaannya, pencapaian target program tersebut selalu meleset. Pada 2015, dari target sejuta, yang berhasil direalisasikan hanya 699.770 unit.

Baca juga: DJP Siapkan Rp2,04 Triliun Untuk Benahi Sistem Perpajakan

Pada 2016, program hanya mampu direalisasikan sebanyak 805.169 unit. Sementara itu, pada 2017, program tercapai 904.758 unit.

Program baru berhasil mencapai target pada 2018 dimana realisasi program tersebut mencapai 1.132.621 unit.

Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk membangun 1.250.000 unit rumah melalui Program Sejuta Rumah. Hingga 5 Agustus 2019, realisasinya telah mencapai 735.547 ribu unit atau sekitar 60,3 persen dari target tahun ini.

Khalawi mengungkapkan rumah yang terbangun tersebut terbagi menjadi dua jenis. Pertama, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua, untuk rumah non-MBR.

“Program satu juga rumah itu sebanyak 70 persen untuk MBR dan 30 persen untuk non MBR,” tuturnya.

Baca juga: OJK Optimistis Kredit Tumbuh 11-13 Persen

Ke depan, Khalawi mengatakan program ini harus tetap dilanjutkan demi memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang mencapai 500ribu hingga 700ribu per unit per tahun. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penguatan. Salah satunya, dengan mendorong konsep pengembangan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

“Intinya, melanjutkan sejuta rumah dengan penguatan dan inovasi yang pertama, di dalam penyediaan lahan untuk perumahan lahan strategis,” tuturnya.

Selain itu, untuk mendorong program pemerintah kepemilikan rumah bagi masyarakat, pemerintah juga telah membentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

BP Tapera merupakan lembaga yang akan menggantikan sekaligus menyempurnakan fungsi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) yang melayani bantuan tabungan perumahan bagi abdi negara.