Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Ekonomi – Saat ini presiden Joko Widodo telah mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan, Maskapai sipil asing yang berada di Indonesia saat ini sudah di ambil alih oleh tanah air. Hal ini sudah tertuang pada draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dimana sudah diserahkan oleh scr888 pemerintahan kepada DPR di tanggal 12/2/2020 rabu.

Pada saat ini terdapat perubahan pasal ini semakin diperluas wewenang pemerintahan di pusat, pada saat ini presiden terkait perizinan tentang penerbangan maskapai asing. Terutama tercantum di pasal 60 angka ke 32 terkait perubahan Pasal 63 UU di Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

Baca Juga : Inflasi China Naik Karena Virus Corona

Pertama sekali dalam keadaan tertentu dan juga waktu terbatas pesawat udara asing dapat juga dioperasikan setelah mendapat persetujuan oleh pemerintah pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing juga akan dioperasikan harus bisa memenuhi syarat dan juga ketentuan kelaikudaraan yang sudah ditetapkan pemerintahan Indonesia.

Ketika ialah ketentuan mengenai operasi pesawat dan juga pengenaan sanksi diatur oleh pemerintahan. Ketentuan ini berbeda dengan aturan dari sebelumnya yang sudah tertuang dari UU 1/20019. Pesawat asing dapat dioperasikan setelah mendapatkan izin dari Menteri. Seterusnya persyaratan keudaraan terkait pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh pemerintahan.

Baca Juga : Virus Corona Ditaksir Rugikan Ekonomi China $62 Miliar US

Untuk pihak yang berwenang telah menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia. Pengenaan sanksi ini terhadap pelanggarannya dalam aturan lama oleh menteri perhubungan. Pasal 60 angka 37 juga sudah mengubah diketentuan pada pasal 85 dan juga 93 UU 1/20019. Di dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan baik dalam maupun luar negeri, tidak memiliki jadwal penerbangan beroperasi setelah mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat.

Sementara itu juga aturan lama menyebutkan bahwa kegiatan maskapai tidak memiliki jadwal penerbangan, sebelum adanya keputusan dari Menteri perhubungan. Dalam pasal 92 UU 1/20019 tentang penerbangan tercantum kegiatan termasuk dalam penerbangan tidak terjadwal. Bukan hanya itu saja, maskapai pengangkut kargo yang melayani rute Indonesia dilarang juga mengangkut kargo dari wilayah Indonesia.

Perusahaan yang sudah melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi berupa administrasi, yang sudah diatur oleh pemerintahan Indonesia. Meskipun demikian sanksi tersebut telah tertuang dalam RUU Omnibus Law juga tidak dijelaskan secara spesifik. Sementara itu dalam UU 1/2009 perusahaan yang melanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, akan login live22 tetapi diberikan denda juga.