Upaya Menhub Budi Karya Pulihkan Ekonomi Terdampak Covid-19

Jakarta – Upaya Menhub Budi Karya pulihkan ekonomi terdampak Covid-19. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus bergerak cepat untuk mendorong pemulihan 918kiss ekonomi di sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, upaya-upaya yang dilakukan diantaranya ialah percepatan penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan dan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal baik itu matra darat, laut, udara, dan kereta api tentang transportasi berbasis protokol kesehatan.

“Kedua, memberikan stimulus penyerapan anggaran. Ketiga, mendukung program padat karya, dan sejumlah program lainnya. Kami juga memberikan stimulus subsidi tiket pesawat,” ujar Menhub Budi dalam keterangannya, Selasa (27/10/2020).

Tak hanya itu, stimulus juga diberikan kepada pelaku usaha di sektor penerbangan yaitu membebaskan beban biaya kalibrasi fasilitas penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat yang biasanya dibebankan kepada operator bandara. “Stimulus ini diharapkan dapat menggerakkan sektor penerbangan, pariwisata, dan sektor turunannya,” ungkap Menhub Budi.

Baca Juga : Ekonomi Korsel Mulai Bangkit dari Resesi

Lebih lanjut, langkah-langkah Kemenhub mendorong pemulihan ekonomi nasional lainnya ialah percepatan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan konektivitas transportasi mendukung 5 (lima) Bali Baru serta inovasi mendorong investasi dengan Percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan Omnibus Law dan percepatan perizinan.

Kemenhub juga terus mendorong investasi melalui pendanaan infrastruktur dengan sumber dana selain APBN yaitu menggunakan kiss918 skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), seperti Pelabuhan Patimban dan Jalur KA Makassar-Pare-Pare.

“Kemenhub juga melibatkan 4 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama dalam merumuskan kebijakan sektoral transportasi,” lanjutnya.

Menhub Budi menegaskan, Kemenhub akan tetap fokus melakukan pembangunan dan pengembangan insfrastruktur tranportasi dalam upaya menjaga aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga : Kemenaker Lakukan Tranformasi BLK, dari Kelembagaan hingga Fasilitas

Fokus Selanjutnya

Upaya Menhub Budi Karya Pulihkan Ekonomi Terdampak Covid-19

Prioritas pemerintah ke depan yaitu berfokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, serta reformasi sistem ketahanan bencana seperti membangung infrastruktur pendukung 10 Bali Baru, program jembatan udara dan tol laut, pembangunan transportasi di Ibu Kota Negara Baru, serta kolaborasi dengan Kementerian BUMN untuk membangun ekosistem pariwisata dan 8 kluster penerbangan Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bandung, lanjutan MRT, dan Bandara Bali Utara.

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan hampir seluruh sektor bisnis, termasuk sektor transportasi. Tidak hanya gerak mobilisasi joker123 masyarakat saja yang menjadi terbatas, pembatasan operasional transportasi turut memberikan guncangan di sektor ini.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, PDB sektor logistik (transportasi dan pergudangan) terkontasksi 30,84 persen yoy pada triwulan II 2020. Pukulan terberat adalah pada angkutan udara, yaitu terjadi penurunan sebesar 80,23 persen.

Ekonomi Korsel Mulai Bangkit dari Resesi

Ekonomi – Bank of Korea (BoK) mengumumkan ekonomi Korea Selatan (Korsel) kembali tumbuh pada kuartal III 2020. Ini berarti, ekonomi Negeri Gingseng mulai pulih dari pandemi covid-19 atau virus corona.

Mengutip Yonhap News Agency, Selasa (27/10), produk domestik bruto (PDB) riil Korea Selatan tumbuh 1,9 persen pada kuartal III 2020 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Realisasi itu berbanding terbalik dengan kuartal II 2020 yang minus 3,2 persen karena pandemi. Kinerja kuartal II yang terburuk sejak 1998 membuat Korsel masuk ke jurang resesi.

Baca juga : Kemenaker Lakukan Tranformasi BLK, dari Kelembagaan hingga Fasilitas

Kendati demikian, secara tahunan, ekonomi negeri ginseng joker123 masih kontraksi 1,3 persen selama Juli-September 2020.

Pada Agustus 2020, Bank of Korea memprediksi ekonomi Korsel terkontraksi 1,3 persen tahun ini. Jika proyeksi itu benar, maka ekonomi akan tumbuh sekitar 1,5 persen pada kuartal III dan IV 2020.

Kepala Departemen Statistik Ekonomi Bank of Korea Park Yang-su mengatakan Korea Selatan dapat memenuhi target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pasalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 lebih baik dari yang diharapkan.

Bahkan, kontraksi ekonomi bisa kurang dari yang diperkirakan, yakni di bawah 1,3 persen. Syaratnya, ekonomi Korea Selatan harus tumbuh minimal 0,4 persen pada kuartal IV 2020.

Sementara, Menteri Keuangan Hong Nam-ki mengatakan ekonomi Korea Selatan sedang menuju tahap pemulihan. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan ekspor sebesar 15,6 persen.

“Ekonomi memasuki jalur pemulihan untuk normalisasi ekonomi,” tutur Hong.

Ia memperkirakan ekonomi terus pulih hingga kuartal IV 2020. Hong menyatakan pihaknya akan membuat strategi untuk meningkatkan konsumsi masyarakat pada kuartal IV 2020.

Lebih lanjut ia menjelaskan ekspor Korea Selatan tumbuh untuk pertama kalinya karena mitra dagang utama secara bertahap melanjutkan aktivitas bisnis mereka di tengah pandemi covid-19. Hal ini khususnya terjadi ketika negara maju mulai mencabut kebijakan lockdown.

Baca juga : Indonesia Siapkan 121 Kawasan Industri Untuk Tampung Investor

Tercatat, nilai ekspor Korea Selatan pada September 2020 mencapai US$48 miliar. Angkanya naik 7,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$44,6 miliar.

Bank of Korea mencatat investasi fasilitas naik 6,7 persen pada kuartal III 2020. Sementara, belanja pemerintah naik tipis 0,1 persen dan belanja swasta merosot 0,1 persen pada kuartal III 2020.

Sejauh ini, Korea Selatan telah meningkatkan anggaran belanjanya sebesar 67 triliun won Korea Selatan atau US$59,3 miliar. Dana daftar joker123 itu dikucurkan dengan empat paket anggaran tambahan untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan sektoral, industri manufaktur tercatat mulai tumbuh 7,6 persen pada kuartal III 2020. Realisasi itu berbanding terbalik dengan kuartal II 2020 yang anjlok 8,9 persen.

Sementara, sektor jasa tumbuh 0,7 persen. Kemudian, sektor konstruksi turun 5,5 persen.

Kemenaker Lakukan Tranformasi BLK, dari Kelembagaan hingga Fasilitas

Kemenaker lakukan tranformasi BLK, dari kelembagaan hingga fasilitas. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjalankan program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi 918kiss BLK dilakukan secara terstruktur dan masih dari segi kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, serta sarana dan fasilitas.

“Transformasi BLK ini agar memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,” kata Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Kemenaker Lakukan Tranformasi BLK, dari Kelembagaan hingga Fasilitas

Transformasi BLK dari segi kelembagaan meliputi setiap provinsi minimal satu Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), penyiapan kompetensi instruktur, dan tenaga pelatihan pemerintah dan swasta pada Lembaga Pelatihan Kerja.

Khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online serta integrasi proses pelatihan dan penempatan.

Sementara dari segi persepsi, Kemnaker akan memperkuat sinergi industri UMKM. DIantaranya peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK yang masif.

Baca Juga : Indonesia Siapkan 121 Kawasan Industri Untuk Tampung Investor

Adapun segi subtansi pelatihan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi, implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain Serang, fokus pelatihan pada sektor prioritas kiss918 (Manufaktur, Pariwisata dan Pertanian), dan penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK UPTP dan UPTD.

“Aspek pelatihan juga mencakup penyiapan peserta pemagangan LN dapat dioptimalkan di BLK, menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan, dan fokus pelatihan lima Balai Besar Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja profesional,” paparnya.

Sedangkan dari segi sarana dan fasilitas, akan berfokus pada pemberdayaan dan implementasi 3R BLK. Yakni Reorientasi, Revitalisasi, Rebranding.

Konseling

Kemenaker Lakukan Tranformasi BLK, dari Kelembagaan hingga Fasilitas

Budi menambahkan, salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan. Sebab, pengantar kerja/petugas antar kerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja atau menjadi wirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan atau pelatihan wirausaha dan modal usaha.

“Pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN,” katanya.

Baca Juga : DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

Untuk diketahui, saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Artinya, masih ada 18 Provinsi yang belum memiliki BLK UPTP, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua.

Adapun, keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru antara lain, pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat, percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi, dan meningkatkan kualitas joker123 SDM di provinsi tersebut, sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi di provinsi tersebut.

Indonesia Siapkan 121 Kawasan Industri Untuk Tampung Investor

Jakarta – Indonesia siapkan 121 kawasan industri untuk tampung investor. Kementerian Perindustrian terus berperan aktif menarik investasi 918kiss khususnya di sektor industri untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna mengakomodasi realisasi investasi tersebut, telah difasilitasi pembagunan kawasan industri yang terintegrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Hingga Agustus tahun 2020, telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Direktur Jendral Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Baca Juga: DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

Dirjen KPAII menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah dan luasan kawasan industri. Dari sisi jumlahnya naik sebesar 51,25 persen, sedangkan dari sisi luas melonjak lebih dari 17 ribu hektare (Ha) atau sebesar 47,35 persen.

“Hingga saat ini, kawasan industri di luar Jawa mengalami peningkatan sebanyak 14 kawasan dengan penambahan luas lebih dari 9 ribu Ha. Selain itu, peningkatan persentase luas kawasan di luar Jawa juga lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa,” paparnya.

Indonesia Siapkan 121 Kawasan Industri Untuk Tampung Investor

Berdasarkan data penjualan lahan di kawasan industri yang dicatat oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) pada tahun 2019, terdapat investasi penanaman modal asing (PMA) sebanyak 42 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 371,11 Ha dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 35 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 50,27 Ha.

“Pada tahun 2020 terdapat investasi PMA sebanyak 20 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 61,82 Ha dan untuk PMDN sebanyak 5 perusahaan dengan kebutuhan lahan 13 Ha,” sebut Dody.

Hal ini sejalan dengan kiss918 tekad pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk juga fasilitas kemudahan dalam izin usaha.

Baca Juga : Kementan Gali Potensi Produk Turunan Kelapa, Demi Tingkatkan Nilai Tambah

Misalnya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Diharapkan aturan tersebut memudahkan para investor dalam mengurus perizinan sehingga dapat meningkatkan investasi di sektor industri,” tuturnya.

Industri Padat Karya Indonesia

Indonesia Siapkan 121 Kawasan Industri Untuk Tampung Investor

Dodoy menyebutkan, dalama mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha untuk mendorong pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa, yang difokuskan pada sektor industri padat karya dan industri teknologi tinggi.

Sedangkan, kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efesiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru.

“Dengan adanya pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi ini, diharapkan dapat memberi efek yang maksimal dalama pengembangan ekonomi wilayah,” jelasnya.

Apalagi, seiring dengan era industri 4.0, pengembangan kawasan industri akan lebih terpadu dengan fasilitas infrastruktur, logistik, bahan baku, SDM dan riset sehingga lebih efektif dan berdaya saing joker123.

DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

DPR sahkan RUU Omnibus Law, ini pendapat ekonom! Kendati mendapat perlawanan dari berbagai pihak, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja 918kiss (Omnibus Law). Akhirnya, RUU ini resmi disahkan dalam pengambila keputusan tingkat dua dalam sidang paripurna DPR pada hari, Senin, 5 Oktober 2020.

Sebelumnya, Ekonom indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, RUU ini bisa merusak hubungan industrial pada level mikro. Hal ini disebut sebagai imbas dari ancaman mogok kerja saat RUU ini ngotot dibahas, bahkan disahkan. Sehingga berpotensi merugikan pengusaha.

Baca Juga : Kementan Gali Potensi Produk Turunan Kelapa, Demi Tingkatkan Nilai Tambah

“Aksi penolakan omnibus law bisa merusak hubungan industrial di level paling mikro atau di tingkat perundingan perusahaan (bipartit) karena ancaman mogok kerja bisa turunkan produktivitas, yang rugi juga pengusaha” kata Bhima, Senin (5/10/2020).

DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

RUU ini digadang-gadang akan mendatangkan banjir investasi. Namun melihat kondisi saat ini, Bhima menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan, disahkannya RUU ini tidak lantas membuat tren kiss918 investasi meningkat secara signifikan. Terlebih saat ini Indonesia berada dalam ambang resesi. Dimana situasi ekonomi mengalami ketidakpastian, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Tidak langsung investasi masuk ke Indonesia karena banyak variabel lain yang jadi pertimbangan seperti keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, efektivitas insentif fiskal dan non fiskal, ketersediaan bahan baku dan biaya logistik (sekarang masih diatas 23 persen dari PDB),” kata Bhima.

Baca Juga : Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Bakal Resesi Pada Kuartal III Minus 2,9 Persen

Lebih jauh, Bhima menilai pencabutan sejumlah hak pekerja, dapat mempengaruhi presepsi investor khususnya dari negara maju, terhadap Indonesia. Sebab, di negara maju sangat menjunjung tinggi hak pekerja.

“Bahkan dengan dicabutnya hak hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia. Investor di negara maju sangat menjunjung fair labour practice dan decent work dimana hak hak buruh sangat dihargai bukan sebaliknya menurunkan hak buruh joker123 berarti bertentangan dengan prinsip negara maju,” jelas Bhima.