DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

DPR sahkan RUU Omnibus Law, ini pendapat ekonom! Kendati mendapat perlawanan dari berbagai pihak, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja 918kiss (Omnibus Law). Akhirnya, RUU ini resmi disahkan dalam pengambila keputusan tingkat dua dalam sidang paripurna DPR pada hari, Senin, 5 Oktober 2020.

Sebelumnya, Ekonom indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, RUU ini bisa merusak hubungan industrial pada level mikro. Hal ini disebut sebagai imbas dari ancaman mogok kerja saat RUU ini ngotot dibahas, bahkan disahkan. Sehingga berpotensi merugikan pengusaha.

Baca Juga : Kementan Gali Potensi Produk Turunan Kelapa, Demi Tingkatkan Nilai Tambah

“Aksi penolakan omnibus law bisa merusak hubungan industrial di level paling mikro atau di tingkat perundingan perusahaan (bipartit) karena ancaman mogok kerja bisa turunkan produktivitas, yang rugi juga pengusaha” kata Bhima, Senin (5/10/2020).

DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

RUU ini digadang-gadang akan mendatangkan banjir investasi. Namun melihat kondisi saat ini, Bhima menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan, disahkannya RUU ini tidak lantas membuat tren kiss918 investasi meningkat secara signifikan. Terlebih saat ini Indonesia berada dalam ambang resesi. Dimana situasi ekonomi mengalami ketidakpastian, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Tidak langsung investasi masuk ke Indonesia karena banyak variabel lain yang jadi pertimbangan seperti keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, efektivitas insentif fiskal dan non fiskal, ketersediaan bahan baku dan biaya logistik (sekarang masih diatas 23 persen dari PDB),” kata Bhima.

Baca Juga : Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Bakal Resesi Pada Kuartal III Minus 2,9 Persen

Lebih jauh, Bhima menilai pencabutan sejumlah hak pekerja, dapat mempengaruhi presepsi investor khususnya dari negara maju, terhadap Indonesia. Sebab, di negara maju sangat menjunjung tinggi hak pekerja.

“Bahkan dengan dicabutnya hak hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia. Investor di negara maju sangat menjunjung fair labour practice dan decent work dimana hak hak buruh sangat dihargai bukan sebaliknya menurunkan hak buruh joker123 berarti bertentangan dengan prinsip negara maju,” jelas Bhima.