Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020 – 2024

Pemerintah bakal memasukkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun. Hal ini dilakukan agar bisa mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

“Kami sedang susun kerangka teknokratis RPJMN 2020-2024, di situ ada tingkat kebutuhan Sumber Daya Manusianya, bukan hanya sektornya saja tetapi di level mana kita (Indonesia) di sektor tersebut. Misal di pariwisata, apakah kita sudah bisa menyediakan semuanya atau masih perlu pendidikan dan pelatihan. Semua ada di RPJMN,” ujar Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (8/11).

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan kebutuhan SDM yang cocok dengan sektor pekerjaan terus berkembang. Di satu masa, suatu profesi pekerjaan bisa merajai pasar tenaga kerja, namun di waktu lain permintaan terhadap tenaga kerja profesi tersebut bisa menghilang.

Hanif menyebutkan, selama 2017-2020, pekerjaan yang akan naik kebutuhannya antara lain tenaga pelatih, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, dokter, programmer, dan layanan berita reguler.

Di sisi lain, pekerjaan yang permintaannya menurun antara lain manajer administrasi, mekanik, tukang cetak, pengantar surat, supir, petugas ekspedisi, pekerja pabrik, operator mesin jahit, perangkat komunikasi, dan radio.

“Kemudian selama tahun 2021 sampai 2025, pekerjaan yang akan naik antara lain, pemeliharaan dan instalasi, mediasi, medis, analis data, manajer sistem informasi, konselor vokasi, dan analis dampak lingkungan,” ujarnya.

Pada periode yang sama, pekerjaan yang turun antara lain resepsionis, tukang kayu, desain tiga dimensi, pengolah semikonduktor, teller bank, travel agents, juru masak fast-food, dan operator mesin.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menambahkan pola pikir pemenuhan tenaga kerja telah berubah. Tadinya, permintaan mengikuti pasokan. Namun, kini, pasokan yang harus menangkap permintaan yang ada di pasar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Pemerintah, menurut dia, perlu berperan sebagai fasilitator. Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pendidikan kejuruan dan vokasi. Dalam hal ini, jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu menyesuaikan permintaan pasar agar keahlian peserta didik bisa diserap oleh pasar tenaga kerja.

Karenanya, tak aneh jika saat ini berkembang jurusan-jurusan SMK yang kreatif misalnya kesenian kerawitan. Lulusan dari SMK kerawitan bisa memenuhi permintaan untuk mengisi acara di hotel-hotel. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada lulusan SMK Kerawitan yang bisa meraup Rp40 juta dalam sebulan karena ketersediaan tenaga yang memiliki keahlian tersebut terbatas.

“Ternyata banyak juga hotel yang membutuhkan orang yang memainkan gamelan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 1,99 persen per tahun. Hingga 2018, penciptaan kesempatan kerja telah mencapai 9,38 juta orang. Jumlah pengangguran juga terus menurun. Tahun ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merosot menjadi 5,34 persen atau sekitar 40 ribu orang tahun ini.

Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

PT Asuransi Jiwasraya mengaku bakal fokus mengembangkan fasilitas digital untuk memudahkan masyarakat mengakses produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini diputuskan setelah pemegang saham terbatasnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengganti pucuk pimpinan Jiwasraya pada Senin (5/11).

Kini, Hexana Tri Sasongko menempati posisi Asmawi Syam yang sebelumnya duduk di kursi Direktur Utama Jiwasraya. Hexana bukanlah orang baru di Jiwasraya karena sebelumnya menempati jabatan Direktur Investasi dan Information & Technology. Seperti Asmawi, karier Hexana menghabiskan kariernya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan pernah menduduki jabatan SEVP IT Strategy dan Development BRI.

“Kami akan melanjutkan dan mengembangkan program-program unggulan yang ada dengan perbaikan bisnis proses berbasiskan digital,” tutur Hexana, Rabu (7/11).

Hexana mengklaim pergantian direktur utama ini juga sebagai bentuk regenerasi demi menciptakan kepemimpinan yang berkelanjutan dalam perusahaan. Meski Asmawi Syam diganti, tetapi Hexana sebagai bos baru berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program yang dirintis oleh Asmawi Syam sebelumnya.

“Ini demi Jiwasraya yang lebih baik dan modern,” terang Hexana.

Saat ini, Jiwasraya tengah menghadapi masalah ketidakseimbangan aset dan kewajiban hingga mengakibatkan penundaan pembayaran klaim jatuh tempo. Perusahaan sebelumnya mengumumkan penundaan pembayaran klaim polis jatuh tempo sebesar Rp802 miliar untuk produk kerja sama dengan bank mitra.

BUMN asuransi itu menawarkan bunga sebesar Rp96,58 miliar ataus 1.286 polis asuransi.

Merespon persoalan Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan kepada Kementerian BUMN sebagai pemegang saham perusahaan.

LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai konsumen dapat mempidanakan perusahaan teknologi finansial (fintech) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika mengalami penagihan utang secara kasar. Sejak membuka pos pengaduan terkait fintech, LBH Jakarta telah menerima 50 laporan terkait fintech.

“Kemarin sore jam16, sudah masuk 50 (laporan),” ujar Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora di kantornya, Jakarta, Selasa (6/11).

Nelson mengatakan data tersebut masih bersifat mentah sehingga pihaknya masih perlu waktu untuk mengklasifikasi aduan yang masuk terkait perkara pinjaman utang berbasis aplikasi ini. Pos pengaduan ini baru berjalan dua hari dan berlangsung hingga 25 November 2018.

Nelson menerangkan ada berbagai cara untuk menindaklanjuti perkara ini setelah semua aduan diterima. Salah satunya, mengajukan gugatan hukum atau melaporkan ke kepolisian.

Fintech-nya bisa digugat. OJK bisa juga digugat karena dianggap lalai dalam perlindungan konsumen,” imbuh Nelson.

Ia menilai ada kesan abai dari OJK dalam menanggapi keluhan masyarakat dan menindak fintech nakal sehingga kasus ini muncul ke permukaan.

OJK sendiri sudah memberi tanggapan terkait aduan warga ke LBH Jakarta. Mereka berkilah tingkat bunga pinjaman dan mekanisme penagihan dari fintech pinjam meminjam sesuai disiplin yang telah dibuat pelaku pasar.

“Kami menerapkan market conduct, terkait transparasi dalam rangka perlindungan konsumen. Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal, sudah disepakati dan diatur sepenuhnya oleh AFPI yang mewadahi anggota fintech legal atau terdaftar di OJK,” ujar Sekar, Senin (5/11).

LBH Jakarta menyampaikan bahwa sejak 2016 pihaknya telah menerima 10 pengaduan dari 283 korban pelanggaran hukum dan HAM untuk perkara simpan meminjam dari fintech. Sejauh ini, LBH Jakarta menerima laporan bahwa peminjam merasa data pribadi mereka diambil aplikasi melalui ponsel, serta mengalami penagihan secara kasar dan tanpa kenal waktu.