Jumlah Orang Kaya China Kalahkan Amerika

Jumlah orang kaya China yang masuk dalam kelompok 10 persen orang terkaya di dunia berhasil menyalip Amerika Serikat (AS). Ini merupakan pertama kalinya jumlah orang kaya China lebih banyak ketimbang orang kaya AS.

Laporan Credit Suisse (CS) menyebutkan China menyumbang 100 juta orang pada jajaran 10 persen orang terkaya agen sbobet di dunia.

Sedangkan, Negeri Paman Sam terpaut tipis di bawah China dengan jumlah orang kaya sebanyak 99 juta orang. Kondisi ini dikarenakan ‘ledakan’ kekayaan orang China.

Baca juga: RI Terima Pinjaman Sejumlah US$500 Juta Dari ADB

Kendati demikian, berdasarkan laporan Credit Suisse, rata-rata kekayaan orang AS lebih tinggi dibandingkan orang China. Yakni, sebesar US$432.365 untuk orang kaya AS, dan US$58.544 untuk rata-rata orang kaya China.

Dengan pertumbuhan orang kaya di China, Credit Suisse menyebut China mampu menggantikan Eropa sebagai mesin utama pertumbuhan kekayaan global. Kekayaan China berhasil tumbuh di tengah perang dagang yang membebani perekonomian negara.

“Kondisi perdagangan dan tingkat utang (China) memang menimbulkan kekhawatiran, tetapi tanda untuk tahun-tahun mendatang cukup positif,” tulis Credit Suisse dalam laporannya.

Laporan ini menyoroti sejauh mana kekayaan global terkonsentrasi di bagian atas. Tercatat 50 persen penduduk dewasa di dunia memiliki kurang dari 1 persen kekayaan global. Di sisi lain, 10 persen orang terkaya menggenggam 82 persen kekayaan. Lalu, 1 persen orang terkaya menguasai hampir setengah dari aset global.

Baca juga: Dana Desa Masih Jadi Tantangan Menurut Ekonom

Untuk berada dalam kategori 1 persen orang terkaya di dunia, membutuhkan aset bersih senilai US$936.400. Sebaran persentase itu menggambarkan ketimpangan kekayaan sejak krisis keuangan 2008.

Sementara, suku bunga rendah dan program pembelian obligasi bank sentral membuat lonjakan aset dari 1 persen pemegang kekayaan dunia. Akan tetapi, sejak 2016, porsi kekayaan yang dimiliki oleh 1 persen orang terkaya tersebut menurun.

“Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ketimpangan kekayaan menurun, bukti yang ada menunjukkan bahwa 2016 mungkin merupakan gambaran untuk masa mendatang,” terang Credit Suisse.

RI Terima Pinjaman Sejumlah US$500 Juta Dari ADB

RI terima pinjaman. Asian Development Bank (ADB) baru saja menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta kepada pemerintah Indonesia.

Dihimpun dari website resmi agen sbobet ADB, pinjaman tersebut diberikan guna dukungan reformasi manajemen pengeluaran fiskal dan publik, serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan lebih lanjut mengenai pinjaman berbasis kebijakan (policy based loan) ini kepada rekan wartawan ketika ditemui di kantornya.

Baca juga: Dana Desa Masih Jadi Tantangan Menurut Ekonom

Ia menjelaskan bahwa pinjaman ini merupakan program dari ADB yang diberikan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dinilai dapat mendukung sebuah negara.

“Loan-nya itu diberikan dengan adanya perbaikan kebijakan di Indonesia. Kita mendefinisikan sendiri, menurut kita kebijakan yang lebih baik seperti ini. Terus kemudian kita upayakan supaya peraturan-peraturan yang terkait,” ujarnya.

Suahasil mengatakan pinjaman uang diberikan nantinya akan digunakan untuk menjalankan riset terkait kebijakan di Indonesia. Riset yang dilakukan tidak hanya terpaku di ranah nasional saja, melainkan dapat berkaca pada negara-negara tetangga.

“Kita di-support buat research-nya. Kemudian kita masukkan dalam aturan-aturan kita. Bisa aja kita dibantu melihat kondisi negara lain. Kita bisa dibantu melihat perbandingan internasional. Jadi tergantung expertise-nya dari ADB yang ditawarkan apa,” tambah Suahasil.

ADB sudah sejak 2001 berpartisipasi dalam manajemen keuangan dan pengeluaran publik di Indonesia. Namun secara spesifik Program Manajemen Pengeluaran Fiskal dan Publik (FPEMP), yang dimana pinjaman ini diberikan, pertama kali disetujui ADB pada September 2016.

Baca juga: Pengumuman Kabinet Indonesia Maju Kerek Nilai Tukar Rupiah

Subprogram ini mendukung upaya pelaksanaan reformasi belanja publik terkait SDG, termasuk adaptasi iklim, bantuan sosial, dan program aktivitas pasar tenaga kerja.

Selain itu, juga mendukung reformasi transfer fiskal ke pemerintah daerah, termasuk dengan menjadikannya lebih berbasis kinerja, guna meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat penyampaian layanan di tingkat lokal.

Sedangkan dua subprogram sebelumnya mendanai upaya-upaya untuk memetakan pengeluaran jangka menengah pemerintah terkait dengan target menengah nasional.

Dana Desa Masih Jadi Tantangan Menurut Ekonom

Dana desa jadi tantangan. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal melihat penetapan sejumlah menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bagian dari kompromi politik. Ia pun menegaskan agar penempatan menteri dari partai politik yang juga memiliki kompetensi dan merupakan profesional di bidangnya.

Diketahui, tiga politikus asal PKB menempati pos menteri dalam susunan Kabinet Indonesia Maju. Tiga politikus itu, yakni Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan, Ida Fauziyah sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa dan PDTT.

“Ini kan kalau kita lihat dari kemarin, ini kan jatahnya PKB memang ya,” kata Fithra.

Baca juga: Pengumuman Kabinet Indonesia Maju Kerek Nilai Tukar Rupiah

Menurutnya, penempatan Abdul Halim yang merupakan kakak kandung dari Ketua Umum PKB kental dengan nuansa nepotisme. Selain itu, kementerian Desa dan PDTT juga dinilai sebagai kementerian yang strategis bagi PKB sehingga dipertahankan.

Ia menilai penempatan politisi PKB di pos kementerian tersebut dapat strategi jangka panjang untuk meningkatkan konsituennya yang sebagian besar berada di desa maxbet.

“Saya rasa kemudian bisa dimaklumi pak Muhaimin menaruh orang terdekatnya. Karena ini bisa dibilang sebagai mesinnya PKB,” jelas dia.

“Tapi saya rasa untuk kementerian ini, ya selama ini menjadi motor penggeraknya PKB di daerah,” tambahnya.

Ia pun melihat, ke depannya Abdul harus memperhatikan penggunaan Dana Desa karena sejauh ini gelontoran dana yang dikerahkan kerap kali tidak efisien dan efektif dalam penggunaannya.

Menurutnya, perlu ada pendampingan teknis dari pemerintah provinsi ataupun pusat. Sehingga, penggunaan dana desa dapat efektif dan tidak hanya sekedar terserap.

“Selama ini banyak memang gelontoran anggaran desa yang tidak efisien, bahkan beberapa harus berurusan dengan KPK. Karena secara kapasitas untuk mengelola anggaran sebesar itu, di desa memang masih terbatas,” imbuh dia.

Untuk diketahui, Dana desa pertama kali disalurkan tahun 2015 sebesar Rp20,67 triliun atau Rp280,3 juta per desa. Tingkat penyerapannya sebesar 82,72 persen.

Baca juga: Pelantikan Jokowi Beri Berkah Terhadap Saham Sektor Konstruksi

Lalu, jumlahnya bertambah dua kali lipat pada 2016 menjadi Rp46,98 triliun atau Rp643,6 juta perdesa. Tingkat penyerapannya pun tumbuh menjadi 97,65 persen.

Pemerintah kembali mengerek dana desa menjadi Rp60 triliun atau Rp800,4 juta per desa pada 2017. Tingkat penyerapannya sebesar 98,41 persen.

Untuk tahun 2018, dana desa tetap di posisi Rp60 triliun atau Rp800,4 juta per desa. Namun, tingkat penyerapannya meningkat menjadi 99,03 persen.

Tahun ini, pemerintah kembali meningkatkan dana desa menjadi Rp70 triliun atau Rp933,9 juta tiap desa.