Sri Mulyani Beberkan Problem Industri Tekstil Selain Impor

Problem industri tekstil. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut problem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tidak hanya terkait banjir impor. Tetapi juga, persoalan di hulu dan tengah yang dinilai masih kurang kompetitif.

Industri hulu tekstil memproduksi serat polyester dan benang filamen. Sementara, industri tengah tekstil memproduksi kain, benang, dan printing. Kemudian, industri hilir membuat produk garmen.

Ia menyebut industri tengah tekstil ini kurang maksimal lantaran mesin produksi sudah berumur. “Ada masalah permesinan yang sudah tua yang mereka belum upgrade. Jadi ada masalah lain yang muncul di dalam industri TPT ini,” katanya.

Baca juga: Ekonomi AS Melemah, Rupiah Naik ke Rp14.144 per Dolar

Karena kondisi mesin sudah berumur, lanjutnya, operasional industri tengah tidak optimal. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menaksir industri tengah hanya mampu memanfaatkan 40-50 persen dari kapasitas operasionalnya.

Akibat ketidakmampuan industri tengah ini, ia bilang industri hulu terpaksa mengekspor produknya untuk diproses ke luar negeri. Dalam rantai produksi ini, ketidakmampuan industri tengah juga berimbas kepada industri hilir.

Normalnya, hasil produksi industri hulu bisa ditangkap oleh industri tengah, lalu industri tengah bisa memenuhi kebutuhan industri hilir. “Artinya, memang produksi yang ada di dalam negeri itu belum mencukupi bagi industri-industri hilirnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Jenderal (Kasubdit) Humas Bea Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menambahkan selain masalah mesin, industri tengah juga menghadapi tantangan isu lingkungan hidup dari limbah pada proses printing.

Oleh karena itu, ia menilai perlu langkah perbaikan pada industri tengah. “Industri hilir mau ambil barang di tengah tidak ada produksi, karena tidak ada produksi yang masuk, sehingga dia impor juga yang hilir,” katanya.

Kurang optimalnya industri tengah ini, juga ditengarai menjadi penyebab masuknya kain impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut volume impor kain meningkat selama periode 2016-2018. Tren kenaikan rata-rata tercatat sebesar 31,80 persen per tahun.

Pada 2016, impor kain tercatat sebesar 238.219 ton, kemudian naik menjadi 291.915 ton pada 2017. Impor kain kembali tumbuh menjadi 413.813 ton pada 2018.

Volume impor kain Indonesia terbesar berasal dari China dengan pangsa impor sebesar 67,86 persen pada 2018. Selain China, Indonesia juga mengimpor kain dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Bentuk Tim Percepat Pembahasan RUU Meterai

Mengutip keterangan resmi Kementerian Perdagangan, banjir kain impor mengancam kinerja industri dalam negeri. Indikatornya, antara lain kerugian finansial akibat penurunan volume produksi dan penjualan domestik, peningkatan jumlah barang yang tidak terjual, penurunan produktivitas dan kapasitas terpakai, dan penurunan jumlah tenaga kerja.

Atas kondisi itu, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menetapkan dimulainya penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) atas lonjakan volume impor kain pada 18 September 2019 silam.

Penyelidikan tersebut didasarkan dari permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada 12 September 2018 lalu.

Ekonomi AS Melemah, Rupiah Naik ke Rp14.144 per Dolar

Ekomoni AS melemah. Nilai tukar rupiah tercatat di posisi Rp14.144 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pasar spot Jumat (4/10) pagi. Posisi ini menguat 0,2 persen dibanding penutupan pada Kamis (3/10) yakni Rp14.172 per dolar AS.

Pagi hari ini, mata uang utama Asia menguat terhadap dolar AS. Dolar Hong Kong menguat 0,01 persen, bath Thailand menguat 0,02 persen, dolar Singapura menguat 0,04 persen, dan ringgit Malaysia menguat 0,06 persen.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Bentuk Tim Percepat Pembahasan RUU Materai

Kemudian, yen Jepang menguat 0,09 persen, peso Filipina menguat 0,4 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,53 persen. Sementara itu, mata uang negara maju juga menguat terhadap dolar AS. Euro menguat 0,13 persen, poundsterling Inggris menguat 0,14 persen, dan dolar Australia menguat 0,18 persen.

Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra mengatakan penguatan rupiah disebabkan karena investor mulai wanti-wanti dengan tanda-tanda pelemahan ekonomi yang tak henti-henti menghantam AS selama pekan ini.

Pertama, data Institute for Supply Management menunjukkan indeks manufaktur AS berada di angka 47,8 pada September, yang merupakan level terendah dalam 10 tahun terakhir. Kedua, laporan ketenagakerjaan nasional ADP menunjukkan bahwa perusahaan swasta hanya menambah 135 ribu pekerjaan pada September atau lebih rendah dibanding data Agustus yakni 157 ribu pekerjaan.

Nasib kurang mujur kembali terjadi pada Kamis (3/10), dimana Institute for Supply Management juga mencatat indeks jasa AS pada September di angka 52,6 atau turun dibanding bulan sebelumnya yakni 56,4.

“Jika data Indeks sektor jasa AS, di bawah estimasi, dolar AS bisa melemah lagi karena tren turun tingkat imbal hasil obligasi AS berlanjut. Kemarin selama dua hari beruntun data-data ekonomi AS berada di bawah ekspektasi pasar,” jelas Ariston.

Baca juga: Program Sejuta Rumah Terancam Meleset

Sementara itu, Analis Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar berujar bahwa pelaku pasar pun sudah menempuh aksi ambil untung (profit taking) menjelang data ketenagakerjaan AS (Non-Farm Payroll/NFP) yang akan diumumkan akhir pekan ini. Angka ketenagakerjaan AS dianggap penting lantaran menjadi acuan bank sentral AS The Fed untuk menentukan arah kebijakan moneter berikutnya.

“Pasar masih wait and see, mulai mengambil sikap hati-hati karena ada data NFP serta langkah AS yang mempersiapkan tarif baru untuk Uni Eropa. Sehingga range rupiah hari ini di kisaran Rp14.150 per dolar AS hingga Rp14.200 per dolar AS,” tutur Deddy.

Program Sejuta Rumah Terancam Meleset

Ekonomi – Target Program Sejuta Rumah untuk membangun 5 juta unit rumah selama periode 2015-2019 terancam tak tercapai. Pasalnya, hingga akhir tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan realisasinya hanya 4.792.318 unit atau setara 95,8 persen dari target.

“Dari total kumulatif jadi 5 juta unit, kami mungkin kurang lebih bisa (merealisasikan) 4,8 juta unit. Artinya, kurangnya tidak begitu banyak,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Rabu (7/8).

Program Sejuta Rumah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2015 lalu. Pada tiga tahun pelaksanaannya, pencapaian target program tersebut selalu meleset. Pada 2015, dari target sejuta, yang berhasil direalisasikan hanya 699.770 unit.

Baca juga: DJP Siapkan Rp2,04 Triliun Untuk Benahi Sistem Perpajakan

Pada 2016, program hanya mampu direalisasikan sebanyak 805.169 unit. Sementara itu, pada 2017, program tercapai 904.758 unit.

Program baru berhasil mencapai target pada 2018 dimana realisasi program tersebut mencapai 1.132.621 unit.

Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk membangun 1.250.000 unit rumah melalui Program Sejuta Rumah. Hingga 5 Agustus 2019, realisasinya telah mencapai 735.547 ribu unit atau sekitar 60,3 persen dari target tahun ini.

Khalawi mengungkapkan rumah yang terbangun tersebut terbagi menjadi dua jenis. Pertama, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua, untuk rumah non-MBR.

“Program satu juga rumah itu sebanyak 70 persen untuk MBR dan 30 persen untuk non MBR,” tuturnya.

Baca juga: OJK Optimistis Kredit Tumbuh 11-13 Persen

Ke depan, Khalawi mengatakan program ini harus tetap dilanjutkan demi memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang mencapai 500ribu hingga 700ribu per unit per tahun. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penguatan. Salah satunya, dengan mendorong konsep pengembangan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

“Intinya, melanjutkan sejuta rumah dengan penguatan dan inovasi yang pertama, di dalam penyediaan lahan untuk perumahan lahan strategis,” tuturnya.

Selain itu, untuk mendorong program pemerintah kepemilikan rumah bagi masyarakat, pemerintah juga telah membentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

BP Tapera merupakan lembaga yang akan menggantikan sekaligus menyempurnakan fungsi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) yang melayani bantuan tabungan perumahan bagi abdi negara.

DJP Siapkan Rp2,04 Triliun Untuk Benahi Sistem Perpajakan

Ekonomi – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyiapkan anggaran sekitar Rp2,04 triliun untuk melaksanakan program reformasi perpajakan berupa pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax).

Anggaran tersebut merupakan estimasi kebutuhan dana program secara tahun berjalan dari 2018 sampai 2024.

“Kalau ditotal anggaran core tax itu mencapai Rp2,04 triliun, ini anggaran multiyears,” ungkap Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Kemenkeu Hantriono Joko Susilo di sela acara Media Gathering DJP di Kuta, Bali, Rabu (31/7).

Baca juga: OJK Optimistis Kredit Tumbuh 11-13 Persen

Hantriono merinci anggaran program terdiri dari, anggaran pengadaan sistem integrator senilai Rp1,85 triliun dan owner agen PMQA Rp125,7 miliar. Selain itu, anggaran perekrutan agen pengadaan sekitar Rp37,8 miliar dan owner agent charge management Rp23,4 miliar.

Ia mengatakan program pembaruan sistem ini perlu dilakukan karena sistem administrasi perpajakan saat ini masih memiliki berbagai kekurangan. Misalnya, belum mencakup keseluruhan administrasi dan bisnis pajak.

“Sistem juga belum dapat melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan core business pajak lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, pembaruan sistem dibutuhkan karena program reformasi semacam ini bisa meningkatkan potensi penerimaan pajak. Mengutip hasil studi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), ia mengatakan program reformasi setidaknya bisa meningkatkan rasio pembayaran pajak (tax ratio) sebesar 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Peningkatan rasio pajak itu berasal dari sumbangan perbaikan regulasi sekitar 3,5 persen dari PDB dan pembenahan sistem administrasi perpajakan sekitar 1 persen sampai 1,5 persen terhadap PDB.

Baca juga: Dampak Pemotongan Pajak Rumah Mewah Belum Terlihat

“Studi IMF mengatakan reform ini berdampak 5 persen ke PDB, meski ini tidak langsung setahun dampaknya, tapi bertahap,” ucapnya.

Dalam pemetaan otoritas pajak, pembaruan sistem administrasi perpajakan akan dilakukan melalui digitalisasi interaksi dengan para wajib pajak dan percepatan analisa pelaporan dari wajib pajak. Selanjutnya, juga melalui otomasi proses dan kolaborasi dengan para pemerintah daerah serta pengusaha untuk pengembangan inovasi yang dibutuhkan.

Harga Emas Antam Cuma Naik Rp500 per Gram

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk naik tipis Rp500 per gram menjadi Rp665.500 per gram pada hari ini, Rabu (8/5). Pada perdagangan, kemarin harga jual emas batangan Antam dipatok Rp665 ribu per gram.

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) dipatok sebesar Rp591 ribu per gram, naik Rp1.000 gram. Harga emas per gram pun berbeda untuk setiap ukuran emas.

Baca juga: Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah

Berdasarkan situs logammulia.com, emas batangan Antam dengan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp357 ribu, sedangkan ukuran satu gram dijual dengan harga Rp665.500.

Lebih lanjut, emas dengan ukuran dua gram dijual dengan harga Rp1,28 juta, ukuran tiga gram sebesar Rp1,89 juta, ukuran lima gram sebesar Rp3,14 juta dan ukuran sepuluh gram sebesar Rp6,23 juta.

Sedangkan emas dengan ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp15,46 juta, ukuran 50 gram dijual dengan harga Rp30,86 juta, dan ukuran 100 gram dijual dengan harga Rp61,65 juta.

Baca juga: Jokowi Ingin Produk Kerajinan Dipasarkan Secara Online

Lalu, emas dengan ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp153,87 juta, ukuran 500 gram dijual dengan harga Rp307,55 juta, dan ukuran 1.000 gram dijual dengan harga Rp615,1 juta.

Sementara itu, harga emas global naik tipis pada perdagangan Selasa (7/5). Mengutip Reuters, kenaikan harga emas global masih dipengaruhi sentimen ancaman kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas barang impor China. Imbasnya, investor menjauh dari aset berisiko sehingga meningkatkan peermintaan safe heaven.

Harga emas global di pasar spot naik 0,1 persen menjadi US$1.281,04 per ons. Sedangkan emas berjangka AS turun tipis 0,1 persen pada ke posisi US$1.281,1 per ons.

Baca juga: BI Sosialisasi Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal ASEAN

Alasan IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Global 2019

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2019 menjadi 3,3 persen dari semula 3,5 persen. Revisi proyeksi ekonomi itu tentu disertai berbagai pertimbangan.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) 2019 yang diterbitkan 9 April 2019 disebutkan, IMF memandang ekonomi dunia menghadapi risiko-risiko penurunan karena ketidakpastian potensial. Hal itu terutama terkait ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung, serta faktor-faktor spesifik negara dan sektor lain.

Baca juga: MRT dan LRT Bisa Kerek Harga Properti

Kepala ekonom IMF Gita Gopinath menulis dalam sebuah unggahan di blog bahwa proyeksi perlambatan pada 2019 telah semakin meluas.

“Ini mencerminkan revisi negatif untuk beberapa ekonomi utama termasuk kawasan Euro, Amerika Latin, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia,” kata Gopinath seperti dikutip Antara, Rabu (10/4).

Hilangnya momentum pertumbuhan, kata Gopinath, berasal dari paruh kedua tahuan 2018, ketika ekonomi dunia dilanda ekspansi global yang melemah secara signifikan. Laporan WEO mengatakan pertumbuhan global tetap kuat di 3,8 persen pada paruh pertama 2018, tetapi turun 3,2 persen pada semester kedua.

Baca juga: Surat Berharga RI Dikuasai Asing

Gopinath mengungkapkan pelemahan ekonomi sebagian besar disebabkan situasi ketegangan perdagangan global, tekanan ekonomi makro di Argentina dan Turki. Selain itu, dipengaruhi pula oleh gangguan pada sektor otomotif di Jerman, dan pengetatan keuangan bersamaan dengan normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju yang lebih besar.

Dalam laporan tersebut disebutkan, IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan global untuk 2019 menjadi 3,3 persen, turun 03, persen dari estimasi Januari 2019.

Proyeksi itu juga lebih rendah di bawah angka 2018 sebanyak 0,3 persen. Dalam skala regional, proyeksi laju pertumbuhan negara-negara maju adalah 1,8 persen pada 2019 dan 1,7 persen tahun depan. Keduanya di bawah tingkat proyeksi dua tahun terakhir yang tercatat di atas level 2 persen.

Baca juga: Moody's Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi 'Sampah'

Lembaga moneter independen itu juga memperkirakan laju ekonomi di negara berkembang pada 2019 hanya 4,4 persen atau menyusul 0,1 persen dari pada 2018.

Moody’s Turunkan Peringkat Utang Oman Jadi ‘Sampah’

Lembaga pemerintah Moody’s Investors Service menurunkan peringkat utang Oman di level rendah hingga menjadi pada status junk (sampah), yakni Ba1 dari semula Baaa3, dengan prospek peringkat negatif.

Negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan dengan Uni Emirat Arab itu disebut-disebut mengalami tantangan fiskal di tengah kondisi harga minyak yang moderat.

Baca juga: Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Moody’s menurunkan peringkat penerbit surat utang jangka panjang dan obligasi senior tanpa jaminan Oman dari Baa3 menjadi Ba1. Level Baa3 sendiri merupakan peringkat tingkat investasi terendah Moody’s.

“Pendorong utama penurunan peringkat adalah perkiraan Moody’s bahwa ruang lingkup konsolidasi fiskal akan lebih terbatas secara signifikan oleh tujuan stabilitas ekonomi dan sosial pemerintah daripada yang seharusnya,” kata Moody’s seperti dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, dua lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dan S&P juga telah menurunkan peringkat Oman menjadi di level terendah dan tak bernilai.

Kas negara produsen minyak itu terpukul oleh kemerosotan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya, defisit anggaran negara meningkat signifikan.

Baca juga: Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

Moody’s mengatakan Oman dapat menghadapi kerentanan ekonomi eksternal karena defisit fiskal yang luas berkontribusi pada defisit neraca berjalan. Hal itu meningkatkan ketergantungan Oman pada aliran modal masuk yang stabil dari pembiayaan luar negeri.

Prospek negatif mencerminkan risiko bahwa kesediaan investor asing untuk membiayai defisit Oman yang besar dengan biaya rendah semakin melemah. Hal itu memperburuk kondisi eksternal dan meningkatkan tekanan likuiditas pemerintah.

Oman menaikkan US$8 miliar dalam penjualan obligasi internasional tahun lalu, menutupi defisit 3 miliar rial (US$7,79 miliar) yang diproyeksikan terjadi pada anggaran negara 2018.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Pemulihan harga minyak tahun lalu mempersempit defisit anggaran sebesar 43 persen menjadi 1,87 miliar rial selama Januari hingga November.

Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

PT Freeport Indonesia angkat suara soal mantan pekerja perusahaan itu yang menginap di depan Istana Merdeka selama seminggu lebih.

Juru bicara PT Freeport Riza Pratama mengatakan eks pekerja itu merupakan bagian dari 3.500 pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya. Diketahui, aksi menginap tersebut dilakukan untuk memprotes masalah yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan.

Perselisihan itu bermula saat perusahaan tak bisa memasarkan konsentrat produksi tambang akibat larangan ekspor dan smelter yang belum beroperasi pada 2017.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Sehingga, kata Riza, perusahaan mengambil langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi belanja modal dan biaya operasional perusahaan. Dampaknya, perusahaan pun mengakhiri penggunaan tenaga asing, kontraktor dan pekerja.

Di sisi lain, sejumlah pekerja ada juga yang tak masuk kerja karena ikut menghadiri persidangan salah satu tokoh serikat pekerja. Riza menuturkan karena mereka tak hadir di kantor selama lima hari berturut-turut, perusahaan pun mengimbau dan menerbitkan panggilan resmi.

“Namun panggilan dan himbauan perusahaan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian besar mereka, hanya kurang dari 300 pekerja yang hadir kembali,” kata Riza dalam keterangan tertulis, Rabu (13/2).

Pada 20 April 2017, Serikat Pekerja mengumumkan mogok kerja. Riza menuturkan perusahaan akhirnya mengakhiri hubungan kerja karena terus-menerus melakukan pelanggaran berat serupa.

PT Freeport mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sehingga pada Desember 2017, kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja menyetujui pemberian bantuan kemanusiaan kepada para mantan pekerja.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Di sisi lain, kata Riza, angka produksi PT Freeport justru meningkat setelah ribuan karyawan tersebut sudah tak lagi bekerja di perusahaan. Dia juga mengklaim hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan kini lebih harmonis.

“Dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit ternyata kita mampu memproduksi lebih banyak. Peningkatan produktivitas seperti itu tentunya sangat mendorong kami. Dan harapannya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara,” katanya.

Dia juga menegaskan pihaknya mendorong agar pihak yang keberatan dapat menempuh jalur hukum.

Diketahui, puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia menginap selama seminggu lebih di seberang Istana Negara, Jakarta. Beralaskan tenda dari terpal, para karyawan yang diputus kerjanya sejak 2017 itu bermalam dengan perlengkapan seadanya.

Salah satu mantan karyawan, Jerry Yerangga mengaku sengaja bermalam di seberang Istana bersama rekan-rekannya agar dapat menemui Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

“Kami menagih janji karena sudah sebagian besar petinggi negara kami temui. Kami merasa kami tidak mendapat keadilan karena masalah PHK oleh Freeport,” ujar Jerry pada Sabtu.

Pada hari ini, perwakilan pekerja itu juga menemui Presiden Jokowi terkait dengan persoalan tersebut. Usai pertemuan, Presiden berencana untuk memanggil manajemen perusahaan tambang emas tersebut.

OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal, Kebanyakan dari China

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer-to-peer lending/P2P) teknologi finansial (fintech) yang tidak terdaftar atau ilegal. Data tersebut terkumpul hingga akhir November 2018.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengungkapkan sebagian penyelenggara fintech ilegal yang ditutup berasal dari China. Namun, ia mengingatkan penyelenggara fintech ilegal banyak yang menggunakan alamat yang tak dapat terbukti keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Memang banyak dari China tetapi banyak juga pelakunya dari Indonesia. Yang dari China pun ada perwakilan-perwakilan di Indonesia yang membuka rekening di sini,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Rabu (12/12).

Baca juga: Survei Ungkap Gaji dan Karir Penyebab Pindah Kerja di 2018

Selain China, sambung Tongam, penyelenggara fintech ilegal juga ada yang berasal dari Thailand dan Malaysia. Terhadap fintech ilegal, OJK menegaskan telah melakukan penindakan tegas.

Selain menutup, OJK juga mengumumkan nama-nama fintech ilegal ke masyarakat. Kemudian, OJK memutuskan akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI).

OJK juga mengajukan blokir situs dan aplikasi penyelenggara fintech ilegal secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk penegakan hukum, OJK juga menindaklanjuti laporan terkait penyelenggaraan fintech ilegal kepada Bareskrim Polri.

Tongam mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi peminjaman melalui fintech P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perusahaan yang terdaftar terkait oleh aturan OJK yang mencakup prinsip perlindungan nasabah, yaitu Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Baca juga: Jeli Ambil Peluang Investasi Sukuk dan Produk Syariah

Jika melanggar, perusahaan fintech P2P terkait akan dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 47 POJK 77/2016 mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan tanda daftar atau izin.

Selain itu, Tongam juga mengingatkan masyarakat untuk membaca dan memahami persyaratan ketentuan dalam P2P lending terutama mengenai kewajiban dan biayanya.

Dalam hal ini, P2P lending merupakan perjanjian pendanaan yang akan menimbulkan kewajiban di kemudian hari untuk pengembalian pokok dan bunga utang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ke depan, OJK akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama pihak terkait untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai kegiatan P2P lending.

Baca juga: Pemerintah Yakin Kuasa Modal Asing Tak Tekan UMKM

Sebagai informasi, per 12 Desember, jumlah penyelenggara fintech P2P lending terdaftar mencapai 78 penyelenggara.

Terkait jumlah transaksi per akhir bulan Oktober 2018, OJK Mencatat nilai transaksi P2P lending mencapai Rp15,99 triliun melalui 73 perusahaan. Jumlah peminjam tercatat 2,8 juta peminjam dan pemberi pinjaman 5,6 juta pemberi pinjaman.

Survei Ungkap Gaji dan Karir Penyebab Pindah Kerja di 2018

Survei firma konsultasi Sumber Daya Manusia (SDM) Mercer Indonesia menunjukkan jenjang karier yang mandeg serta kenaikan gaji yang tidak memuaskan menjadi dua alasan utama pegawai kerap berpindah-pindah kerja pada tahun ini.

Career Business Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata menjelaskan kesimpulan didapat dari hasil survei terhadap 545 perusahaan. Dari hasil survei didapat jawaban, sebanyak 53 persen responden mengisi jenjang karier yang tak jelas sebagai alasan utama pekerja mundur dari perusahannya di dalam kuesionernya.

Sementara itu, di dalam kuesioner surveinya, 51 persen perusahaan mengisi gaji yang tak kompetitif sebagai alasan utama pegawainya tak betah bekerja. “Ini adalah dua alasan tertinggi yang disampaikan pegawai ketika keluar dari perusahaannya. Sehingga yang menjadi top of mind bagi mereka untuk resign adalah my career dan my income,” jelas Astid, Kamis (6/12).

Lihat juga: Jeli Ambil Peluang Investasi Sukuk dan Produk Syariah

Untuk masalah jenjang karier, sebagian besar dipermasalahkan oleh pegawai yang benar-benar berbakat dan berkontribusi besar bagi perusahaan. Sebanyak 50 persen responden mengatakan, setiap satu dari empat pegawai yang mengundurkan diri merupakan orang yang cukup berjasa bagi perusahaan mereka.

Bahkan, 26 persen responden juga menyebut, setiap dua dari empat orang yang keluar merupakan pegawai yang cukup produktif. Mereka semua merasa bahwa kariernya akan menemui jalan buntu jika terus bekerja di perusahaannya saat ini lantaran tidak adanya promosi.

Kondisi ini tentu harus diantisipasi segera oleh perusahaan. Sebab, pegawai yang memiliki kontribusi tinggi bagi perusahaan tentu berimbas baik ke kinerja perusahaan secara keseluruhan. “Jadi ini harus diperhatikan dari sisi jenjang karier dan kesempatan untuk bertumbuh bagi talent-talent tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, sebagian besar pegawai yang keluar karena masalah gaji merasa bahwa kompensasi yang tidak diterimanya tidak adil. Utamanya, ini dirasakan oleh pegawai yang sudah lama mengabdi di perusahaan tersebut.

Sebagai contoh, terdapat pegawai bernama A dan B. Diketahui, A dan B memiliki jabatan serupa di sebuah perusahaan. Hanya saja, A sudah berkarier sejak dulu, sementara B baru saja keluar dari pekerjaannya yang lama dan telah direkrut oleh perusahaannya saat ini.

Lihat juga: Pemerintah Yakin Kuasa Modal Asing Tak Tekan UMKM

Ternyata, menurut hasil survei, gaji yang diterima oleh A bisa lebih kecil dari B meski memiliki tingkatan pekerjaan yang sama. Tak berhenti sampai situ, kenaikan gaji yang diterima A ternyata juga bisa lebih kecil dari B. Jika B bisa mendapatkan kenaikan gaji 20 persen per tahun, maka A hanya mendapatkan kenaikan gaji 15 persen saja.

“Ini membuat pegawai merasa bahwa pendapatannya tidak akan maju jika mereka tetap bekerja di perusahaannya sekarang. Pekerja itu kemudian berpikir, lebih baik pindah kerja saja sesegera mungkin. Ini pun perlu diperhatikan perusahaan, bagaimana ketika melakukan promosi, apakah ada policy tertentu yang diberikan,” papar Astrid.

Setelah mengundurkan diri, biasanya pegawai akan kembali melamar kerja di sektor yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Jarang sekali ada pegawai yang melamar pekerjaan di sektor yang berbanding terbalik dengan perusahaan sebelumnya.

Ia kemudian menjabarkan, sektor yang paling banyak mengalami keluar-masuk pegawai adalah sektor informasi dan teknologi (IT). Presentase keluar masuk karyawan di perusahaan IT mencapai 10,6 persen di tahun 2018. Angka ini lebih tinggi dari rerata industri yang rata-rata angka keluar masuk karyawan mereka hanya 7,4 persen saja. Nilai ini, lanjut Astrid, diperoleh dengan membandingkan jumlah orang yang keluar per tahun dengan total pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut.

Lihat juga: Tahapan dan Syarat Merpati Jika Ingin Beroperasi Kembali

Di sisi lain, sektor industri kimia ternyata malah memiliki nilai keluar masuk karyawan yang cukup kecil, 4,4 persen saja. Menurut dia, angka di perusahaan ini seharusnya menjadi evaluasi bagi perusahaan.

“Zaman sekarang, perusahaan seharusnya tidak hanya bicara keluar masuk, tetapi bicara bahwa orang yang keluar ternyata adalah orang yang dibutuhkan oleh company. Ini yang perlu dijaga,” pungkas Astrid.