Sri Mulyani Beberkan Problem Industri Tekstil Selain Impor

Problem industri tekstil. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut problem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tidak hanya terkait banjir impor. Tetapi juga, persoalan di hulu dan tengah yang dinilai masih kurang kompetitif.

Industri hulu tekstil memproduksi serat polyester dan benang filamen. Sementara, industri tengah tekstil memproduksi kain, benang, dan printing. Kemudian, industri hilir membuat produk garmen.

Ia menyebut industri tengah tekstil ini kurang maksimal lantaran mesin produksi sudah berumur. “Ada masalah permesinan yang sudah tua yang mereka belum upgrade. Jadi ada masalah lain yang muncul di dalam industri TPT ini,” katanya.

Baca juga: Ekonomi AS Melemah, Rupiah Naik ke Rp14.144 per Dolar

Karena kondisi mesin sudah berumur, lanjutnya, operasional industri tengah tidak optimal. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menaksir industri tengah hanya mampu memanfaatkan 40-50 persen dari kapasitas operasionalnya.

Akibat ketidakmampuan industri tengah ini, ia bilang industri hulu terpaksa mengekspor produknya untuk diproses ke luar negeri. Dalam rantai produksi ini, ketidakmampuan industri tengah juga berimbas kepada industri hilir.

Normalnya, hasil produksi industri hulu bisa ditangkap oleh industri tengah, lalu industri tengah bisa memenuhi kebutuhan industri hilir. “Artinya, memang produksi yang ada di dalam negeri itu belum mencukupi bagi industri-industri hilirnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Jenderal (Kasubdit) Humas Bea Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menambahkan selain masalah mesin, industri tengah juga menghadapi tantangan isu lingkungan hidup dari limbah pada proses printing.

Oleh karena itu, ia menilai perlu langkah perbaikan pada industri tengah. “Industri hilir mau ambil barang di tengah tidak ada produksi, karena tidak ada produksi yang masuk, sehingga dia impor juga yang hilir,” katanya.

Kurang optimalnya industri tengah ini, juga ditengarai menjadi penyebab masuknya kain impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut volume impor kain meningkat selama periode 2016-2018. Tren kenaikan rata-rata tercatat sebesar 31,80 persen per tahun.

Pada 2016, impor kain tercatat sebesar 238.219 ton, kemudian naik menjadi 291.915 ton pada 2017. Impor kain kembali tumbuh menjadi 413.813 ton pada 2018.

Volume impor kain Indonesia terbesar berasal dari China dengan pangsa impor sebesar 67,86 persen pada 2018. Selain China, Indonesia juga mengimpor kain dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Bentuk Tim Percepat Pembahasan RUU Meterai

Mengutip keterangan resmi Kementerian Perdagangan, banjir kain impor mengancam kinerja industri dalam negeri. Indikatornya, antara lain kerugian finansial akibat penurunan volume produksi dan penjualan domestik, peningkatan jumlah barang yang tidak terjual, penurunan produktivitas dan kapasitas terpakai, dan penurunan jumlah tenaga kerja.

Atas kondisi itu, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menetapkan dimulainya penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) atas lonjakan volume impor kain pada 18 September 2019 silam.

Penyelidikan tersebut didasarkan dari permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada 12 September 2018 lalu.

Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

Presiden Joko Widodo menginstruksikan bupati se-Indonesia fokus mempermudah investasi di daerah. Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengatakan pesan itu disampaikan Jokowi ketika bertemu Bupati di Istana Merdeka, Senin (12/11).

“Tadi Presiden meminta para bupati mempermudah investasi, memperpendek birokrasi, beliau berharap investasi terus masuk, menekan inflasi dan mempermudah pelayanan publik,” kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/11).

Bupati, kata Azwar, diinstruksikan Jokowi untuk fokus sehingga hasil terlihat signifikan. Salah satu yang diminta Jokowi kepada para bupati, segera mengembangkan sektor ekonomi kreatif.

Lihat juga: OJK 'Lepas Tangan' soal Bunga Investasi Tinggi Fintech

Pandangan serupa disampaikan Ketua APKASI Mardani H. Maming. Jokowi, dalam pertemuan menjelaskan pemerintah pusat sudah berusaha membuat banyak trobosan agar investasi mengalir termasuk di seluruh daerah di Indonesia.

Berterima kasih kepada Jokowi

Dalam kesempatan itu, beberapa Bupati juga berterima kasih atas perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. Azwar Anas mengatakan infrastruktur merupakan salah satu masalah yang selesai dan banyak kemajuan di era Jokowi.

Di era Jokowi penyelesaian masalah infrastruktur berjalan cepat. Salah satunya, terjadi pada permasalahan infrastruktur di Lampung. “Bupati Lampung enggak sempat tanya ke Pak Presiden di pertemuan yang lalu. Beliau hanya menulis di kertas, usul permasalahan infrastruktur di daerah, diselipkan ke Pak Presiden. Satu minggu selesai,” kata Azwar Anas.

Lihat juga: Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport

Bupati lainnya juga berterima kasih karena kabupaten yang puluhan tahun terisolasi kini mudah diakses. Pembangunan dinilai dapat menghemat waktu perjalanan yang biasanya ditempuh 10 jam hanya menjadi dua bahkan satu jam.

Untuk Banyuwangi, secara khusus Azwar berterima kasih karena Bandara Banyuwangi resmi beroperasi tahun ini, terutama bagi pesawat Airbus komersial. Menurutnya, pertemuan seperti ini sangat efektif menyelesaikan permasalahan di daerah.

“Bayangkan ada satu bupati yang nggak sempat tanya, nulis di kertas diselipkan ke tangannya Pak Jokowi, satu Minggu ditindaklanjuti. Makanya tadi hal-hal yang teman-teman tidak sempat bertanya, tulis dititipkan ke Pak Presiden,” tuturnya.

Lihat juga: Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport

Presiden Joko Widodo mengaku ditekan berbagai pihak ketika berupaya untuk menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Menurut Jokowi, jika tak memberanikan diri, maka kepemilikan Indonesia di Freeport tak akan bertambah dari posisi awal yakni 9,36 persen.

Maka dari itu, ia semringah pemerintah berkesempatan mengempit mayoritas saham Freeport meski prosesnya saat ini baru sebatas Perjanjian Jual-Beli Saham terlebih dulu (Sales Purchase Agreement). Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Almunium (Persero) (Inalum) rencananya akan merealisasikan pembayaran mayoritas saham Freeport US$3,5 miliar pada bulan ini.

Lihat juga: Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

“Dipikir sudah dapat 51 persen itu? Dipikir tidak ditekan dari kini, dari kanan, dari atas, dari bawah? Ditekan. Ditekan. Ditekan. Dipikir ujug-ujug langsung dapat 51 persen, enak banget gitu? Itu sulit, tidak mudah negosiasi seperti itu,” jelas Jokowi di Bandung, Sabtu (10/11).

Jokowi mengaku heran tak ada yang mau mengapresiasi upaya pemerintah dalam menasionalisasi Freeport. Ia pun bergurau, tak ada yang pernah menggelar demostrasi di depan Kompleks Istana Kepresidenan untuk berterima kasih kepada pemerintah.

“Freeport 51 persen kok tidak ada yang demo di depan istana? Demo mendukung maksudnya. Saya tunggu-tunggu tidak ada yang demo,” guyon Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tak hanya soal Freeport, ia juga mengaku tak pernah mendapat apresiasi dari lawan politiknya terkait alih pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) mulai 2021 mendatang. Tak berhenti di Blok Rokan, ia juga mempertanyakan apresiasi terhadap alih kelola blok Mahakam dari PT Total E&P Indonesia ke Pertamina awal tahun ini.

Lihat juga: Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020-2024

Melihat situasi ini, ia menepis anggapan bahwa dirinya dikendalikan oleh tekanan internasional.

“Jadi pertanyaannya dibalik, (saya) antek asingnya dimana? Dan intrik-intrik tekanan saya tetap maju terus. Jika saya yakini benar, saya maju terus. Tidak mikir takut saya,” pungkas dia.

Indonesia dipastikan bisa mengenggam mayoritas saham Freeport setelah melakukan negosiasi soal kepastian operasional, masalah rezim perpajakan, dan kepastian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Pembayaran transaksi jual beli saham Freeport Indonesia sendiri ditargetkan bisa terealisasi pada November 2018.

Dari rencana kepemilikan sebesar 51,23 persen, pemerintah telah mengalokasikan 10 persen saham Freeport untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Hal itu sesuai penandatangan perjanjian antara Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018 lalu.

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Setelah proses divestasi rampung, pemerintah bisa menerbitkan IUPK permanen yang berlaku untuk 2×10 tahun setelah habis masa kontrak pada tahun 2021.

Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai melebarnya defisit transaksi berjalan pada kuartal III 2018 tak lepas dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan pada periode Juli – September 2018 melebar dari US$8 miliar atau 3,02 persen terhadap PDB pada kuartal II 2018 menjadi US$8,8 miliar atau 3,37 persen terhadap PDB.

Lihat juga: Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020-2024

Pada periode yang sama, ekonomi tumbuh mencapai 5,17 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,27 persen, tetapi masih lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06 persen.

“Di satu sisi, kami senang bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi konsekuensinya permintaan terhadap barang-barang impor juga meningkat,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (9/11).

Menurut Sri Mulyani, pada kondisi normal saat aliran masuk sudah pulih melebarnya defisit transaksi berjalan tidak menjadi masalah. Defisit dapat dibiayai masuknya aliran modal sehingga tak menganggu neraca pembayaran dan tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi terlalu besar.

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan sejumlah langkah untuk menekan defisit transaksi berjalan, mulai dari pembatasan impor hingga kebijakan B20 pada awal September.

Saat ini, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus menelaah data dan menyesuaikan kebijakan secara fleksibel sesuai kondisi.

“Oleh karena itu, tiap bulan kami harus melakukan review saja terhadap statistiknya, mempelajari berbagai banyaknya permintaan barang-barang yang diimpor itu baik yang migas maupun nonmigas,” ujarnya.

Sebagai catatan, melebarnya defisit transaksi berjalan telah berimbas pada membengkaknya defisit neraca pembayaran Indonesia hingga kuartal III 2018 dari US$4,3 miliar pada kuartal II 2018 menjadi US$4,4 miliar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020 – 2024

Pemerintah bakal memasukkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun. Hal ini dilakukan agar bisa mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

“Kami sedang susun kerangka teknokratis RPJMN 2020-2024, di situ ada tingkat kebutuhan Sumber Daya Manusianya, bukan hanya sektornya saja tetapi di level mana kita (Indonesia) di sektor tersebut. Misal di pariwisata, apakah kita sudah bisa menyediakan semuanya atau masih perlu pendidikan dan pelatihan. Semua ada di RPJMN,” ujar Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (8/11).

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan kebutuhan SDM yang cocok dengan sektor pekerjaan terus berkembang. Di satu masa, suatu profesi pekerjaan bisa merajai pasar tenaga kerja, namun di waktu lain permintaan terhadap tenaga kerja profesi tersebut bisa menghilang.

Hanif menyebutkan, selama 2017-2020, pekerjaan yang akan naik kebutuhannya antara lain tenaga pelatih, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, dokter, programmer, dan layanan berita reguler.

Di sisi lain, pekerjaan yang permintaannya menurun antara lain manajer administrasi, mekanik, tukang cetak, pengantar surat, supir, petugas ekspedisi, pekerja pabrik, operator mesin jahit, perangkat komunikasi, dan radio.

“Kemudian selama tahun 2021 sampai 2025, pekerjaan yang akan naik antara lain, pemeliharaan dan instalasi, mediasi, medis, analis data, manajer sistem informasi, konselor vokasi, dan analis dampak lingkungan,” ujarnya.

Pada periode yang sama, pekerjaan yang turun antara lain resepsionis, tukang kayu, desain tiga dimensi, pengolah semikonduktor, teller bank, travel agents, juru masak fast-food, dan operator mesin.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menambahkan pola pikir pemenuhan tenaga kerja telah berubah. Tadinya, permintaan mengikuti pasokan. Namun, kini, pasokan yang harus menangkap permintaan yang ada di pasar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Pemerintah, menurut dia, perlu berperan sebagai fasilitator. Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pendidikan kejuruan dan vokasi. Dalam hal ini, jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu menyesuaikan permintaan pasar agar keahlian peserta didik bisa diserap oleh pasar tenaga kerja.

Karenanya, tak aneh jika saat ini berkembang jurusan-jurusan SMK yang kreatif misalnya kesenian kerawitan. Lulusan dari SMK kerawitan bisa memenuhi permintaan untuk mengisi acara di hotel-hotel. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada lulusan SMK Kerawitan yang bisa meraup Rp40 juta dalam sebulan karena ketersediaan tenaga yang memiliki keahlian tersebut terbatas.

“Ternyata banyak juga hotel yang membutuhkan orang yang memainkan gamelan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 1,99 persen per tahun. Hingga 2018, penciptaan kesempatan kerja telah mencapai 9,38 juta orang. Jumlah pengangguran juga terus menurun. Tahun ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merosot menjadi 5,34 persen atau sekitar 40 ribu orang tahun ini.