OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal, Kebanyakan dari China

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer-to-peer lending/P2P) teknologi finansial (fintech) yang tidak terdaftar atau ilegal. Data tersebut terkumpul hingga akhir November 2018.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengungkapkan sebagian penyelenggara fintech ilegal yang ditutup berasal dari China. Namun, ia mengingatkan penyelenggara fintech ilegal banyak yang menggunakan alamat yang tak dapat terbukti keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Memang banyak dari China tetapi banyak juga pelakunya dari Indonesia. Yang dari China pun ada perwakilan-perwakilan di Indonesia yang membuka rekening di sini,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Rabu (12/12).

Baca juga: Survei Ungkap Gaji dan Karir Penyebab Pindah Kerja di 2018

Selain China, sambung Tongam, penyelenggara fintech ilegal juga ada yang berasal dari Thailand dan Malaysia. Terhadap fintech ilegal, OJK menegaskan telah melakukan penindakan tegas.

Selain menutup, OJK juga mengumumkan nama-nama fintech ilegal ke masyarakat. Kemudian, OJK memutuskan akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI).

OJK juga mengajukan blokir situs dan aplikasi penyelenggara fintech ilegal secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk penegakan hukum, OJK juga menindaklanjuti laporan terkait penyelenggaraan fintech ilegal kepada Bareskrim Polri.

Tongam mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi peminjaman melalui fintech P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perusahaan yang terdaftar terkait oleh aturan OJK yang mencakup prinsip perlindungan nasabah, yaitu Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Baca juga: Jeli Ambil Peluang Investasi Sukuk dan Produk Syariah

Jika melanggar, perusahaan fintech P2P terkait akan dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 47 POJK 77/2016 mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan tanda daftar atau izin.

Selain itu, Tongam juga mengingatkan masyarakat untuk membaca dan memahami persyaratan ketentuan dalam P2P lending terutama mengenai kewajiban dan biayanya.

Dalam hal ini, P2P lending merupakan perjanjian pendanaan yang akan menimbulkan kewajiban di kemudian hari untuk pengembalian pokok dan bunga utang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Ke depan, OJK akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama pihak terkait untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai kegiatan P2P lending.

Baca juga: Pemerintah Yakin Kuasa Modal Asing Tak Tekan UMKM

Sebagai informasi, per 12 Desember, jumlah penyelenggara fintech P2P lending terdaftar mencapai 78 penyelenggara.

Terkait jumlah transaksi per akhir bulan Oktober 2018, OJK Mencatat nilai transaksi P2P lending mencapai Rp15,99 triliun melalui 73 perusahaan. Jumlah peminjam tercatat 2,8 juta peminjam dan pemberi pinjaman 5,6 juta pemberi pinjaman.

LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai konsumen dapat mempidanakan perusahaan teknologi finansial (fintech) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika mengalami penagihan utang secara kasar. Sejak membuka pos pengaduan terkait fintech, LBH Jakarta telah menerima 50 laporan terkait fintech.

“Kemarin sore jam16, sudah masuk 50 (laporan),” ujar Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora di kantornya, Jakarta, Selasa (6/11).

Nelson mengatakan data tersebut masih bersifat mentah sehingga pihaknya masih perlu waktu untuk mengklasifikasi aduan yang masuk terkait perkara pinjaman utang berbasis aplikasi ini. Pos pengaduan ini baru berjalan dua hari dan berlangsung hingga 25 November 2018.

Nelson menerangkan ada berbagai cara untuk menindaklanjuti perkara ini setelah semua aduan diterima. Salah satunya, mengajukan gugatan hukum atau melaporkan ke kepolisian.

Fintech-nya bisa digugat. OJK bisa juga digugat karena dianggap lalai dalam perlindungan konsumen,” imbuh Nelson.

Ia menilai ada kesan abai dari OJK dalam menanggapi keluhan masyarakat dan menindak fintech nakal sehingga kasus ini muncul ke permukaan.

OJK sendiri sudah memberi tanggapan terkait aduan warga ke LBH Jakarta. Mereka berkilah tingkat bunga pinjaman dan mekanisme penagihan dari fintech pinjam meminjam sesuai disiplin yang telah dibuat pelaku pasar.

“Kami menerapkan market conduct, terkait transparasi dalam rangka perlindungan konsumen. Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal, sudah disepakati dan diatur sepenuhnya oleh AFPI yang mewadahi anggota fintech legal atau terdaftar di OJK,” ujar Sekar, Senin (5/11).

LBH Jakarta menyampaikan bahwa sejak 2016 pihaknya telah menerima 10 pengaduan dari 283 korban pelanggaran hukum dan HAM untuk perkara simpan meminjam dari fintech. Sejauh ini, LBH Jakarta menerima laporan bahwa peminjam merasa data pribadi mereka diambil aplikasi melalui ponsel, serta mengalami penagihan secara kasar dan tanpa kenal waktu.