Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

PT Freeport Indonesia angkat suara soal mantan pekerja perusahaan itu yang menginap di depan Istana Merdeka selama seminggu lebih.

Juru bicara PT Freeport Riza Pratama mengatakan eks pekerja itu merupakan bagian dari 3.500 pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya. Diketahui, aksi menginap tersebut dilakukan untuk memprotes masalah yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan.

Perselisihan itu bermula saat perusahaan tak bisa memasarkan konsentrat produksi tambang akibat larangan ekspor dan smelter yang belum beroperasi pada 2017.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Sehingga, kata Riza, perusahaan mengambil langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi belanja modal dan biaya operasional perusahaan. Dampaknya, perusahaan pun mengakhiri penggunaan tenaga asing, kontraktor dan pekerja.

Di sisi lain, sejumlah pekerja ada juga yang tak masuk kerja karena ikut menghadiri persidangan salah satu tokoh serikat pekerja. Riza menuturkan karena mereka tak hadir di kantor selama lima hari berturut-turut, perusahaan pun mengimbau dan menerbitkan panggilan resmi.

“Namun panggilan dan himbauan perusahaan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian besar mereka, hanya kurang dari 300 pekerja yang hadir kembali,” kata Riza dalam keterangan tertulis, Rabu (13/2).

Pada 20 April 2017, Serikat Pekerja mengumumkan mogok kerja. Riza menuturkan perusahaan akhirnya mengakhiri hubungan kerja karena terus-menerus melakukan pelanggaran berat serupa.

PT Freeport mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sehingga pada Desember 2017, kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja menyetujui pemberian bantuan kemanusiaan kepada para mantan pekerja.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Di sisi lain, kata Riza, angka produksi PT Freeport justru meningkat setelah ribuan karyawan tersebut sudah tak lagi bekerja di perusahaan. Dia juga mengklaim hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan kini lebih harmonis.

“Dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit ternyata kita mampu memproduksi lebih banyak. Peningkatan produktivitas seperti itu tentunya sangat mendorong kami. Dan harapannya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara,” katanya.

Dia juga menegaskan pihaknya mendorong agar pihak yang keberatan dapat menempuh jalur hukum.

Diketahui, puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia menginap selama seminggu lebih di seberang Istana Negara, Jakarta. Beralaskan tenda dari terpal, para karyawan yang diputus kerjanya sejak 2017 itu bermalam dengan perlengkapan seadanya.

Salah satu mantan karyawan, Jerry Yerangga mengaku sengaja bermalam di seberang Istana bersama rekan-rekannya agar dapat menemui Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

“Kami menagih janji karena sudah sebagian besar petinggi negara kami temui. Kami merasa kami tidak mendapat keadilan karena masalah PHK oleh Freeport,” ujar Jerry pada Sabtu.

Pada hari ini, perwakilan pekerja itu juga menemui Presiden Jokowi terkait dengan persoalan tersebut. Usai pertemuan, Presiden berencana untuk memanggil manajemen perusahaan tambang emas tersebut.

Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport

Presiden Joko Widodo mengaku ditekan berbagai pihak ketika berupaya untuk menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Menurut Jokowi, jika tak memberanikan diri, maka kepemilikan Indonesia di Freeport tak akan bertambah dari posisi awal yakni 9,36 persen.

Maka dari itu, ia semringah pemerintah berkesempatan mengempit mayoritas saham Freeport meski prosesnya saat ini baru sebatas Perjanjian Jual-Beli Saham terlebih dulu (Sales Purchase Agreement). Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Almunium (Persero) (Inalum) rencananya akan merealisasikan pembayaran mayoritas saham Freeport US$3,5 miliar pada bulan ini.

Lihat juga: Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

“Dipikir sudah dapat 51 persen itu? Dipikir tidak ditekan dari kini, dari kanan, dari atas, dari bawah? Ditekan. Ditekan. Ditekan. Dipikir ujug-ujug langsung dapat 51 persen, enak banget gitu? Itu sulit, tidak mudah negosiasi seperti itu,” jelas Jokowi di Bandung, Sabtu (10/11).

Jokowi mengaku heran tak ada yang mau mengapresiasi upaya pemerintah dalam menasionalisasi Freeport. Ia pun bergurau, tak ada yang pernah menggelar demostrasi di depan Kompleks Istana Kepresidenan untuk berterima kasih kepada pemerintah.

“Freeport 51 persen kok tidak ada yang demo di depan istana? Demo mendukung maksudnya. Saya tunggu-tunggu tidak ada yang demo,” guyon Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tak hanya soal Freeport, ia juga mengaku tak pernah mendapat apresiasi dari lawan politiknya terkait alih pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) mulai 2021 mendatang. Tak berhenti di Blok Rokan, ia juga mempertanyakan apresiasi terhadap alih kelola blok Mahakam dari PT Total E&P Indonesia ke Pertamina awal tahun ini.

Lihat juga: Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020-2024

Melihat situasi ini, ia menepis anggapan bahwa dirinya dikendalikan oleh tekanan internasional.

“Jadi pertanyaannya dibalik, (saya) antek asingnya dimana? Dan intrik-intrik tekanan saya tetap maju terus. Jika saya yakini benar, saya maju terus. Tidak mikir takut saya,” pungkas dia.

Indonesia dipastikan bisa mengenggam mayoritas saham Freeport setelah melakukan negosiasi soal kepastian operasional, masalah rezim perpajakan, dan kepastian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Pembayaran transaksi jual beli saham Freeport Indonesia sendiri ditargetkan bisa terealisasi pada November 2018.

Dari rencana kepemilikan sebesar 51,23 persen, pemerintah telah mengalokasikan 10 persen saham Freeport untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Hal itu sesuai penandatangan perjanjian antara Inalum dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 12 Januari 2018 lalu.

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Setelah proses divestasi rampung, pemerintah bisa menerbitkan IUPK permanen yang berlaku untuk 2×10 tahun setelah habis masa kontrak pada tahun 2021.