Indonesia Siapkan 121 Kawasan Industri Untuk Tampung Investor

Jakarta – Indonesia siapkan 121 kawasan industri untuk tampung investor. Kementerian Perindustrian terus berperan aktif menarik investasi 918kiss khususnya di sektor industri untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna mengakomodasi realisasi investasi tersebut, telah difasilitasi pembagunan kawasan industri yang terintegrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Hingga Agustus tahun 2020, telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Direktur Jendral Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Baca Juga: DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

Dirjen KPAII menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah dan luasan kawasan industri. Dari sisi jumlahnya naik sebesar 51,25 persen, sedangkan dari sisi luas melonjak lebih dari 17 ribu hektare (Ha) atau sebesar 47,35 persen.

“Hingga saat ini, kawasan industri di luar Jawa mengalami peningkatan sebanyak 14 kawasan dengan penambahan luas lebih dari 9 ribu Ha. Selain itu, peningkatan persentase luas kawasan di luar Jawa juga lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa,” paparnya.

Indonesia Siapkan 121 Kawasan Industri Untuk Tampung Investor

Berdasarkan data penjualan lahan di kawasan industri yang dicatat oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) pada tahun 2019, terdapat investasi penanaman modal asing (PMA) sebanyak 42 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 371,11 Ha dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 35 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 50,27 Ha.

“Pada tahun 2020 terdapat investasi PMA sebanyak 20 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 61,82 Ha dan untuk PMDN sebanyak 5 perusahaan dengan kebutuhan lahan 13 Ha,” sebut Dody.

Hal ini sejalan dengan kiss918 tekad pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk juga fasilitas kemudahan dalam izin usaha.

Baca Juga : Kementan Gali Potensi Produk Turunan Kelapa, Demi Tingkatkan Nilai Tambah

Misalnya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Diharapkan aturan tersebut memudahkan para investor dalam mengurus perizinan sehingga dapat meningkatkan investasi di sektor industri,” tuturnya.

Industri Padat Karya Indonesia

Indonesia Siapkan 121 Kawasan Industri Untuk Tampung Investor

Dodoy menyebutkan, dalama mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha untuk mendorong pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa, yang difokuskan pada sektor industri padat karya dan industri teknologi tinggi.

Sedangkan, kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efesiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru.

“Dengan adanya pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi ini, diharapkan dapat memberi efek yang maksimal dalama pengembangan ekonomi wilayah,” jelasnya.

Apalagi, seiring dengan era industri 4.0, pengembangan kawasan industri akan lebih terpadu dengan fasilitas infrastruktur, logistik, bahan baku, SDM dan riset sehingga lebih efektif dan berdaya saing joker123.

Ekonom Nilai Sentimen Kerusuhan 22 Mei Bersifat Sementara

Ekonomi – Ekonom menilai sentimen negatif kerusuhan demonstrasi 22 Mei kepada kepercayaan investor hanya bersifat temporer.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat larinya modal asing tidak akan berlangsung lama. Ia bilang kondisi ini tidak sepenuhnya dipicu sentimen negatif dari domestik. Sebab beberapa mata uang dan indeks global juga terpantau melemah.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Revisi PP THR Terbit Pekan Ini

“Saya kira ini temporer saja. Hal yang seperti ini sudah beberapa kali terjadi di kita (Indonesia). Kalau ini tidak berlarut-larut investor masih bisa melihat ini hal yang wajar,” katanya.

Meski bersifat sementara, ia menilai pemerintah dan aparatur keamanan harus mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan aksi demonstrasi. Pasalnya, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut pastinya akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia.

“Mereka pastinya agak was-was, kejadian begini lagi tentu mereka pasti agak enggan juga datang ke Indonesia. Jadi sebaiknya pemerintah dan keamanan segera menyelesaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sesuai dengan ekspektasi investor. KPU sendiri telah mengumumkan hasil Pilpres pada Selasa (21/5) dini hari yang menyebut bahwa pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai pemenang.

Dengan demikian, seharusnya hasil Pilpres 2019 menjadi sentimen positif bagi investasi di Indonesia.

Baca juga: Harga Emas Antam Cuma Naik Rp500 per Gram

“Jadi ini tinggal menunggu bagaimana ketegasan Pak Jokowi dalam posisinya sebagai pemerintahan sekarang. Pemerintah harus tegas supaya ini tidak berlarut-larut,” tuturnya.

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyampaikan pendapat yang sama. Ia menuturkan pemerintah dan aparatur keamanan harus segera mengembalikan stabilitas keamanan dan politik. Dengan demikian, investasi yang saat ini meninggalkan pasar Indonesia (capital outflow) bisa segera kembali.

“Situasi yang kembali kondusif dan stabil tentunya akan mempercepat peningkatan kepercayaan investor baik untuk menanamkan modalnya di portofolio maupun investasi langsung,” ucapnya.

Ia mengamini pernyataan Lana jika hasil Pilpres 2019 memberikan sentimen positif bagi investasi khususnya investasi langsung. Pasalnya, dengan terpilihnya Jokowi sebagai calon petahana maka dapat dipastikan bahwa kebijakan ekonomi akan berlanjut bahkan diharapkan dapat diakselerasi.

“Misalnya, deregulasi dan reformasi ekonomi akan berlanjut dan diharapkan dapat lebih cepat, karena sudah lebih berpengalaman dan mempunyai dukungan politik yang lebih kuat,” imbuhnya.

Baca juga: Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah

Seperti diketahui, massa pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi demonstrasi dari Selasa (21/5) malam dan masih berlanjut pada hari ini, Rabu (22/5). Aksi demonstrasi itu diwarnai insiden antara demonstran dengan aparatur keamanan.

Demonstran yang datang menyuarakan penolakan terhadap hasil penghitungan KPU serta menyuarakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Merpati Pernah Ajukan Proposal Damai Tak Kredibel ke Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pernah menyodorkan proposal damai yang tidak kredibel dan masuk akal kepada mereka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengisahkan kala itu Merpati bersama investor yang enggan disebutkan identitasnya datang ke Kementerian Keuangan dengan membawa proposal damai.

Dalam proposal tersebut, Merpati dan investornya meminta pemerintah melepaskan jaminan perusahaan yang ditahan karena utang mereka. Padahal, utang tersebut belum dikembalikan dan dilunasi.

Lihat juga: Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Proposal tersebut diajukan jauh sebelum Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal damai Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati.

“Calon investor bilang agar lebih ringan (beban Merpati), jaminannya kembalikan saja. Tapi masa kalau kamu punya barang jaminan, senang jaminannya (diambil lagi)? Kan tidak secure. Jadi ini sesuatu yang tidak fair toh,” katanya di Jakarta, Rabu (14/11).

Atas dasar itulah Isa mengatakan Kementerian Keuangan akhirnya menolak proposal damai tersebut. Alasan yang dipakai dalam penolakan tersebut, pelepasan jaminan bisa merugikan pemerintah.

Proposal damai yang diajukan Merpati kepada para kreditur mereka akhirnya dikabulkan Pengadilan Niaga Surabaya, Rabu (14/11) ini. Salah satu pengurus PKPU Merpati Beverly Charles Panjaitan mengatakan dengan diterimanya proposal damai tersebut Merpati punya peluang untuk terbang lagi.

Lihat juga: Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

Namun, sebelum bermimpi ‘lepas landas’, maskapai perlu mengajukan kembali proposal rencana bisnis kepada pemerintah, baik Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isa berharap proposal baru yang akan diberikan lebih kredibel, sehingga bisa membawa bisnis Merpati lebih baik ke depan.

“Tapi jangan tanya saya soal proposal, saya belum tahu soal proposal itu,” pungkasnya.