Harga Minyak Indonesia Naik ke US$67,18 per Barel

Ekonomi – Kementerian ESDM mencatat harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada Desember 2019 mencapai US$67,18 per barel atau naik 6,2 persen dari November 2019, US$63,26 per barel.

“Angka ini menjadikan angka realisasi ICP (rata-rata) 2019 sebesar US$62,37 per barel,” ungkap Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan resmi.

Tim Harga Minyak Indonesia melaporkan kenaikan link alternatif maxbet juga dialami ICP SLC yang mencapai US$67,61 per barel atau naik US$3,97 per barel dari US$63,64 per barel.

Baca juga : Total Penyerapan Tenaga Kerja AS 2019 Melambat

Agung mengungkapkan kesepakatan negara-negara OPEC untuk memperpanjang periode pemotongan produksi dan menambah besaran pemotongan produksi sebesar 500 ribu barel per hari menjadi 1,7 juta barel per hari pada akhir 2019, mendorong peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional sepanjang bulan lalu.

Harga minyak dunia juga didongkrak oleh respon positif pasar atas tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan dagang Amerika Serikat (AS) – China Tahap 1 yang meningkatkan harapan pasar pada perbaikan pertumbuhan ekonomi global serta permintaan minyak mentah global.

Selain itu, kebijakan Federal Reserve AS untuk tidak merubah tingkat suku bunga situs judi online sehubungan dengan prospek ekonomi yang dinilai menguntungkan.

Pasar juga memberikan respon positif atas melemahnya nilai tukar dolar AS terhadap euro dan poundsterling sehingga mendorong investor untuk memindahkan investasi di bursa komoditas, serta meningkatnya kebutuhan minyak mentah saat musim dingin dan akhir tahun.

Faktor lain yang meningkatkan harga minyak dunia adalah penurunan stok minyak mentah komersial AS yang dilaporkan Badan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) pada Desember 2019 sebesar 5,7 juta barel secara bulanan menjadi sebesar 441,4 juta barel.

Hal ini didukung oleh peningkatan pengolahan minyak di sejumlah kilang AS pada akhir tahun karena ketentuan pajak yang mendorong minimalisasi stok penyimpanan minyak mentah.

Baca juga : Konflik Panas Iran-AS kerek Rupiah ke Rp13.680

Untuk kawasan Asia Pasifik, kenaikan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh impor minyak mentah China yang mencapai rekor tertinggi seiring kilang teapot beroperasi secara maksimal untuk menghabiskan kuota impor untuk tahun ini sehingga tahun depan dapat memperoleh tambahan kuota impor.

Selain itu, pertumbuhan permintaan minyak mentah indomaxbet yang sangat pesat di China sebesar 5,5 persen per tahun dan India sebesar 5,1 persen per tahun, dibandingkan dengan AS yang hanya 0,5 persen per tahun dalam dekade terakhir.

Di kawasan Asia Pasifik, kenaikan harga minyak dipengaruhi oleh periode perawatan maintenance JERA Power Utility Jepang yang menyebabkan meningkatnya permintaan bahan bakar minyak di saat musim dingin di Jepang dan peningkatan (PMI) dan meningkatkan harapan pasar pada perbaikan pertumbuhan ekonomi China.

ESDM Dukung OPEC Pangkas Produksi Minyak Hingga Maret 2020

Ekonomi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung langkah Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya untuk memperpanjang kebijakan pemangkas produksi minyak mentah. Pasalnya, kebijakan itu bisa efektif menstabilkan harga.

“Kalau kami ingin harga minyak stabil. Kebijakan OPEC itu untuk menstabilkan harga,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Djoko Siswanto di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (3/7).

Baca juga: RI-Argentina Ingin Gandakan Nilai Perdagangan

Seperti dilansir dari Reuters, OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia, sepakat memperpanjang kebijakan pemangkasan produksi sebesar 1,2 juta barel per hari (bph) atau sekitar 1,2 persen permintaan global hingga Maret 2020. Keputusan itu diambil pada pertemuan yang digelar Selasa (2/7) di Wina, Austria.

Sebagai catatan, kelompok yang juga dikenal dengan sebutan OPEC+ itu telah menjalankan kebijakan pemangkasan produksi sejak awal tahun ini demi mengerek harga. Kesepakatan itu sebenarnya hanya berlaku untuk enam bulan atau berakhir pada Juni 2019 lalu.

Djoko mengungkapkan stabilitas harga minyak merupakan hal penting. Jika harga minyak mentah dunia terangkat sehingga harga minyak mentah Indonesia (ICP) melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, US$70, pemerintah akan mendapatkan kelebihan penerimaan (windfall profit) seperti tahun lalu.

Namun, di sini hilir, kenaikan harga minyak akan mneyebabkan membengkaknya nilai impor BBM yang akan berimbas pada neraca dagang dan beban PT Pertamina (Persero).

Sebaliknya, apabila harga minyak terlalu rendah maka penerimaan negara dari sektor migas dan komoditas akan berkurang.

Baca juga: Trump dan Xi Jinping Akan Bertemu di G20

Keputusan pemangkasan produksi OPEC sempat mendongkrak harga minyak sesaat pada perdagangan Selasa (3/7), waktu Amerika Serikat (AS). Namun, keputusan itu tak cukup untuk menghalau kekhawatiran investor terhadap perlambatan ekonomi global serta tingginya produksi minyak AS. Akibatnya, harga minyak dunia ditutup melemah di penutupan perdagangan.

Harga minyak mentah berjangka Brent merosot US$2,66 atau 4,1 persen menjadi US$62,4 per barel. Pelemahan juga dialami oleh harga minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) sebesar US$2,48 atau 4,8 persen menjadi US$56,25 per barel.

Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

PT Vale Indonesia Tbk masih menanti respons Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait aksi korporasi untuk menjalankan kewajiban divestasi saham sebesar 20 persen.

Kewajiban divestasi saham Vale merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Dalam beleid tersebut, perusahaan wajib mendevistasi 40 persen saham secara bertahap.

Sesuai amandemen kontrak karya pada 2014, pemerintah mengklaim pelepasan 20 persen saham ke publik melalui bursa efek Indonesia (BEI) pada era 90-an merupakan bentuk divestasi saham. Sementara itu, divestasi 20 persen saham sisanya diberikan tenggat waktu pada Oktober 2019.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan pihaknya telah menerima surat mengenai rencana aksi korporasi pada Desember 2018 lalu atau lebih awal dari tenggat waktu yang ditetapkan.

“Surat yang kemarin saja belum dijawab,” ujar Direktur Utama Vale Indonesia Nicolas di kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/2).

Pria yang akrab disapa Nico ini juga membantah perusahaan telah memutuskan skema penerbitan saham baru dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (rights issue) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai skema divestasi yang akan diambil perusahaan.

Menurut dia, saat ini perusahaan membuka berbagai opsi. Skema pilihan baru akan diputuskan setelah mendapatkan arahan dari Kementerian ESDM.

“Belum tentu right issue ya. Ada mekanisme lain, masih bicaralah,” ujarnya.

Setelah mendapatkan arahan, perusahaan baru akan berbicara lebih jauh dengan pihak yang disepakati, bisa jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk atau dapat pula pihak swasta lain.

“Pokoknya, Vale akan membuat (divestasi) ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negara,” ujar Nico.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan Vale Indonesia Febriany Eddy menambahkan skema right issue pada dasarnya merupakan skema pendanaan yang harus jelas tujuannya. Selain itu, perusahaan juga harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengikuti aturan OJK terkait right issue.

Dalam amandemen kontrak 2014, divestasi menggunakan skema right issue di bursa saham Indonesia bisa menjadi alternatif. Meski aksi korporasi dijalankan dengan skema business to business (b2b), Febriany menegaskan perusahaan tambang nikel itu tetap perlu menunggu arahan pemerintah terkait pihak yang akan ditunjuk sebagai penerima pelepasan saham perusahaan.

“Kalau waktunya pas, saat itu butuh pendanaan dan kebetulan mekanisme pendanaannya bisa dibicarakan dengan cepat, ya bisa jadi (right issue) tapi itu bukan satu-satunya cara. Kan enggak mungkin fund rising tapi uangnya menganggur,” ujar Febriany.

Baca juga: 248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

Terkait kinerja keuangan, Vale Indonesia mencetak laba bersih senilai US$60,51 juta sepanjang 2018. Kinerja ini membaik jika dibandingkan dengan kinerja tahun lalu di mana perusahaan menderita rugi bersih senilai US$15,27 juta.

Dalam keterangan resmi perusahaan, membaiknya kinerja tak lepas dari pulihnya harga komoditas dan manajemen biaya yang hati-hati.