RI Terima Pinjaman Sejumlah US$500 Juta Dari ADB

RI terima pinjaman. Asian Development Bank (ADB) baru saja menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta kepada pemerintah Indonesia.

Dihimpun dari website resmi agen sbobet ADB, pinjaman tersebut diberikan guna dukungan reformasi manajemen pengeluaran fiskal dan publik, serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan lebih lanjut mengenai pinjaman berbasis kebijakan (policy based loan) ini kepada rekan wartawan ketika ditemui di kantornya.

Baca juga: Dana Desa Masih Jadi Tantangan Menurut Ekonom

Ia menjelaskan bahwa pinjaman ini merupakan program dari ADB yang diberikan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dinilai dapat mendukung sebuah negara.

“Loan-nya itu diberikan dengan adanya perbaikan kebijakan di Indonesia. Kita mendefinisikan sendiri, menurut kita kebijakan yang lebih baik seperti ini. Terus kemudian kita upayakan supaya peraturan-peraturan yang terkait,” ujarnya.

Suahasil mengatakan pinjaman uang diberikan nantinya akan digunakan untuk menjalankan riset terkait kebijakan di Indonesia. Riset yang dilakukan tidak hanya terpaku di ranah nasional saja, melainkan dapat berkaca pada negara-negara tetangga.

“Kita di-support buat research-nya. Kemudian kita masukkan dalam aturan-aturan kita. Bisa aja kita dibantu melihat kondisi negara lain. Kita bisa dibantu melihat perbandingan internasional. Jadi tergantung expertise-nya dari ADB yang ditawarkan apa,” tambah Suahasil.

ADB sudah sejak 2001 berpartisipasi dalam manajemen keuangan dan pengeluaran publik di Indonesia. Namun secara spesifik Program Manajemen Pengeluaran Fiskal dan Publik (FPEMP), yang dimana pinjaman ini diberikan, pertama kali disetujui ADB pada September 2016.

Baca juga: Pengumuman Kabinet Indonesia Maju Kerek Nilai Tukar Rupiah

Subprogram ini mendukung upaya pelaksanaan reformasi belanja publik terkait SDG, termasuk adaptasi iklim, bantuan sosial, dan program aktivitas pasar tenaga kerja.

Selain itu, juga mendukung reformasi transfer fiskal ke pemerintah daerah, termasuk dengan menjadikannya lebih berbasis kinerja, guna meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat penyampaian layanan di tingkat lokal.

Sedangkan dua subprogram sebelumnya mendanai upaya-upaya untuk memetakan pengeluaran jangka menengah pemerintah terkait dengan target menengah nasional.

DJP Siapkan Rp2,04 Triliun Untuk Benahi Sistem Perpajakan

Ekonomi – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyiapkan anggaran sekitar Rp2,04 triliun untuk melaksanakan program reformasi perpajakan berupa pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax).

Anggaran tersebut merupakan estimasi kebutuhan dana program secara tahun berjalan dari 2018 sampai 2024.

“Kalau ditotal anggaran core tax itu mencapai Rp2,04 triliun, ini anggaran multiyears,” ungkap Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Kemenkeu Hantriono Joko Susilo di sela acara Media Gathering DJP di Kuta, Bali, Rabu (31/7).

Baca juga: OJK Optimistis Kredit Tumbuh 11-13 Persen

Hantriono merinci anggaran program terdiri dari, anggaran pengadaan sistem integrator senilai Rp1,85 triliun dan owner agen PMQA Rp125,7 miliar. Selain itu, anggaran perekrutan agen pengadaan sekitar Rp37,8 miliar dan owner agent charge management Rp23,4 miliar.

Ia mengatakan program pembaruan sistem ini perlu dilakukan karena sistem administrasi perpajakan saat ini masih memiliki berbagai kekurangan. Misalnya, belum mencakup keseluruhan administrasi dan bisnis pajak.

“Sistem juga belum dapat melakukan konsolidasi data pembayaran, pelaporan, penagihan, dan core business pajak lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, pembaruan sistem dibutuhkan karena program reformasi semacam ini bisa meningkatkan potensi penerimaan pajak. Mengutip hasil studi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), ia mengatakan program reformasi setidaknya bisa meningkatkan rasio pembayaran pajak (tax ratio) sebesar 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Peningkatan rasio pajak itu berasal dari sumbangan perbaikan regulasi sekitar 3,5 persen dari PDB dan pembenahan sistem administrasi perpajakan sekitar 1 persen sampai 1,5 persen terhadap PDB.

Baca juga: Dampak Pemotongan Pajak Rumah Mewah Belum Terlihat

“Studi IMF mengatakan reform ini berdampak 5 persen ke PDB, meski ini tidak langsung setahun dampaknya, tapi bertahap,” ucapnya.

Dalam pemetaan otoritas pajak, pembaruan sistem administrasi perpajakan akan dilakukan melalui digitalisasi interaksi dengan para wajib pajak dan percepatan analisa pelaporan dari wajib pajak. Selanjutnya, juga melalui otomasi proses dan kolaborasi dengan para pemerintah daerah serta pengusaha untuk pengembangan inovasi yang dibutuhkan.

Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun. Angka ini meningkat 13,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, utang pemerintah sebagaian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.702,77 triliun atau 82,31 persen dari total utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN tersebut mencatat kenaikan 15,48 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp3.206,28 triliun.

Kemudian, sisa utang sebesar Rp759,97 triliun berasa dari pinjaman biasa seperti pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Baca juga; Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Jakarta

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan posisi utang pemerintah adalah penarikan pembiayaan yang signifikan di awal tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan pada awal tahun sempat melonjak lantaran pemerintah menerapkan strategi penarikan utang di awal tahun (front loading) karena memanfaatkan situasi pasar modal yang cukup kondusif.

Kendati demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 30,1 persen.

Data yang dimilikinya, menunjukkan bahwa penarikan pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun ini mencapai Rp122,5 triliun atau lebih tinggi 353,7 persen dibanding Januari tahun sebelumnya yakni Rp27 triliun.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Kemudian, pembiayaan dilakukan karena defisit APBN per Januari sudah mencatat 0,28 persen dari PDB, atau sedekit lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu 0,25 persen dari PDB.

“Jadi memang di awal tahun kami sudah lakukan front loading dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable di awal tahun ini,” terang Sri Mulyani, Rabu (20/2).

Merpati Pernah Ajukan Proposal Damai Tak Kredibel ke Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pernah menyodorkan proposal damai yang tidak kredibel dan masuk akal kepada mereka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengisahkan kala itu Merpati bersama investor yang enggan disebutkan identitasnya datang ke Kementerian Keuangan dengan membawa proposal damai.

Dalam proposal tersebut, Merpati dan investornya meminta pemerintah melepaskan jaminan perusahaan yang ditahan karena utang mereka. Padahal, utang tersebut belum dikembalikan dan dilunasi.

Lihat juga: Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Proposal tersebut diajukan jauh sebelum Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal damai Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati.

“Calon investor bilang agar lebih ringan (beban Merpati), jaminannya kembalikan saja. Tapi masa kalau kamu punya barang jaminan, senang jaminannya (diambil lagi)? Kan tidak secure. Jadi ini sesuatu yang tidak fair toh,” katanya di Jakarta, Rabu (14/11).

Atas dasar itulah Isa mengatakan Kementerian Keuangan akhirnya menolak proposal damai tersebut. Alasan yang dipakai dalam penolakan tersebut, pelepasan jaminan bisa merugikan pemerintah.

Proposal damai yang diajukan Merpati kepada para kreditur mereka akhirnya dikabulkan Pengadilan Niaga Surabaya, Rabu (14/11) ini. Salah satu pengurus PKPU Merpati Beverly Charles Panjaitan mengatakan dengan diterimanya proposal damai tersebut Merpati punya peluang untuk terbang lagi.

Lihat juga: Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

Namun, sebelum bermimpi ‘lepas landas’, maskapai perlu mengajukan kembali proposal rencana bisnis kepada pemerintah, baik Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isa berharap proposal baru yang akan diberikan lebih kredibel, sehingga bisa membawa bisnis Merpati lebih baik ke depan.

“Tapi jangan tanya saya soal proposal, saya belum tahu soal proposal itu,” pungkasnya.