248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan 248 pelaku usaha melanggar aturan perdagangan di sepanjang tahun lalu. Mayoritas perusahaan itu tak memenuhi aturan berupa label, Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk kartu garansi dalam berbahasa Indonesia.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono Sutiarto memaparkan lebih dari 150 perusahaan diberi sanksi administratif berupa teguran.

“Mereka ada yang labelnya kurang keterangan, khusus eletronik. Ada beberapa poin yang kurang saja tapi sudah kami peringatkan,” ujarnya, Kamis (17/1).

Baca juga: Negosiasi Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Dunia

Sebagian besar perusahaan itu, sambung Veri, bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Karenanya, pemerintah berniat membina pelaku usaha di sektor tersebut agar bisa lebih berkompetisi.

“Kami memberikan pembinaan. Misalnya, labelnya kurang, makanya kami sampaikan,” terang dia.

Sementara itu, Veri menyebut 15 perusahaan diamankan dan 20 lainnya berkomitmen untuk memusnahkan barang produksinya. Proses pemunahan rencananya dilakukan pada 24 Januari 2019 mendatang.

Baca juga: Liga Ekonomi Dunia 2019: Pertumbuhan China dan India Melambat

“Kami sangat menghargai pelaku usaha yang menyurati kami, mengakui atau berinisiatif mau memusnahkan barangnya,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menemukan enam perusahaan makanan dan minuman (mamin) yang memalsukan data kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) dan menjual gula itu ke pasaran.

“Jadi mereka tulis kebutuhannya ini contoh ya, misalnya kebutuhan hanya 10 ton, tapi tulisnya 100 ton. Sisanya dijual,” imbuh Veri.

Baca juga: Tips Menyusun Resolusi Keuangan di Awal Tahun

Atas kasus itu, pemerintah telah memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada dinas daerah terkait dan melaporkan kepada kepolisian. Veri menyebut dinas daerah terkait sudah mencabut izin usaha enam perusahaan itu, namun ia mengaku belum mengetahui lebih lanjut proses di kepolisian.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan kepada 377 pelaku usaha sepanjang tahun lalu. Dari total tersebut, 129 pelaku usaha dinilai telah memenuhi ketentuan.

Beberapa pengawasan yang dilakukan, antara lain pengawasan produk keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), pengawasan perizinan perdagangan luar negeri, pengawasan perizinan dalam negeri, pengawasan bahan pokok, dan pengawasan barang yang diatur.

LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai konsumen dapat mempidanakan perusahaan teknologi finansial (fintech) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika mengalami penagihan utang secara kasar. Sejak membuka pos pengaduan terkait fintech, LBH Jakarta telah menerima 50 laporan terkait fintech.

“Kemarin sore jam16, sudah masuk 50 (laporan),” ujar Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora di kantornya, Jakarta, Selasa (6/11).

Nelson mengatakan data tersebut masih bersifat mentah sehingga pihaknya masih perlu waktu untuk mengklasifikasi aduan yang masuk terkait perkara pinjaman utang berbasis aplikasi ini. Pos pengaduan ini baru berjalan dua hari dan berlangsung hingga 25 November 2018.

Nelson menerangkan ada berbagai cara untuk menindaklanjuti perkara ini setelah semua aduan diterima. Salah satunya, mengajukan gugatan hukum atau melaporkan ke kepolisian.

Fintech-nya bisa digugat. OJK bisa juga digugat karena dianggap lalai dalam perlindungan konsumen,” imbuh Nelson.

Ia menilai ada kesan abai dari OJK dalam menanggapi keluhan masyarakat dan menindak fintech nakal sehingga kasus ini muncul ke permukaan.

OJK sendiri sudah memberi tanggapan terkait aduan warga ke LBH Jakarta. Mereka berkilah tingkat bunga pinjaman dan mekanisme penagihan dari fintech pinjam meminjam sesuai disiplin yang telah dibuat pelaku pasar.

“Kami menerapkan market conduct, terkait transparasi dalam rangka perlindungan konsumen. Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal, sudah disepakati dan diatur sepenuhnya oleh AFPI yang mewadahi anggota fintech legal atau terdaftar di OJK,” ujar Sekar, Senin (5/11).

LBH Jakarta menyampaikan bahwa sejak 2016 pihaknya telah menerima 10 pengaduan dari 283 korban pelanggaran hukum dan HAM untuk perkara simpan meminjam dari fintech. Sejauh ini, LBH Jakarta menerima laporan bahwa peminjam merasa data pribadi mereka diambil aplikasi melalui ponsel, serta mengalami penagihan secara kasar dan tanpa kenal waktu.