Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Depan Istana

PT Freeport Indonesia angkat suara soal mantan pekerja perusahaan itu yang menginap di depan Istana Merdeka selama seminggu lebih.

Juru bicara PT Freeport Riza Pratama mengatakan eks pekerja itu merupakan bagian dari 3.500 pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya. Diketahui, aksi menginap tersebut dilakukan untuk memprotes masalah yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan.

Perselisihan itu bermula saat perusahaan tak bisa memasarkan konsentrat produksi tambang akibat larangan ekspor dan smelter yang belum beroperasi pada 2017.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Sehingga, kata Riza, perusahaan mengambil langkah-langkah efisiensi untuk mengurangi belanja modal dan biaya operasional perusahaan. Dampaknya, perusahaan pun mengakhiri penggunaan tenaga asing, kontraktor dan pekerja.

Di sisi lain, sejumlah pekerja ada juga yang tak masuk kerja karena ikut menghadiri persidangan salah satu tokoh serikat pekerja. Riza menuturkan karena mereka tak hadir di kantor selama lima hari berturut-turut, perusahaan pun mengimbau dan menerbitkan panggilan resmi.

“Namun panggilan dan himbauan perusahaan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian besar mereka, hanya kurang dari 300 pekerja yang hadir kembali,” kata Riza dalam keterangan tertulis, Rabu (13/2).

Pada 20 April 2017, Serikat Pekerja mengumumkan mogok kerja. Riza menuturkan perusahaan akhirnya mengakhiri hubungan kerja karena terus-menerus melakukan pelanggaran berat serupa.

PT Freeport mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sehingga pada Desember 2017, kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja menyetujui pemberian bantuan kemanusiaan kepada para mantan pekerja.

Baca juga: Menkeu SBY Sebut Berita Utang Digoreng Untuk Pilpres

Di sisi lain, kata Riza, angka produksi PT Freeport justru meningkat setelah ribuan karyawan tersebut sudah tak lagi bekerja di perusahaan. Dia juga mengklaim hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan kini lebih harmonis.

“Dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit ternyata kita mampu memproduksi lebih banyak. Peningkatan produktivitas seperti itu tentunya sangat mendorong kami. Dan harapannya kita bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara,” katanya.

Dia juga menegaskan pihaknya mendorong agar pihak yang keberatan dapat menempuh jalur hukum.

Diketahui, puluhan mantan karyawan PT Freeport Indonesia menginap selama seminggu lebih di seberang Istana Negara, Jakarta. Beralaskan tenda dari terpal, para karyawan yang diputus kerjanya sejak 2017 itu bermalam dengan perlengkapan seadanya.

Salah satu mantan karyawan, Jerry Yerangga mengaku sengaja bermalam di seberang Istana bersama rekan-rekannya agar dapat menemui Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

“Kami menagih janji karena sudah sebagian besar petinggi negara kami temui. Kami merasa kami tidak mendapat keadilan karena masalah PHK oleh Freeport,” ujar Jerry pada Sabtu.

Pada hari ini, perwakilan pekerja itu juga menemui Presiden Jokowi terkait dengan persoalan tersebut. Usai pertemuan, Presiden berencana untuk memanggil manajemen perusahaan tambang emas tersebut.

Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020 – 2024

Pemerintah bakal memasukkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun. Hal ini dilakukan agar bisa mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

“Kami sedang susun kerangka teknokratis RPJMN 2020-2024, di situ ada tingkat kebutuhan Sumber Daya Manusianya, bukan hanya sektornya saja tetapi di level mana kita (Indonesia) di sektor tersebut. Misal di pariwisata, apakah kita sudah bisa menyediakan semuanya atau masih perlu pendidikan dan pelatihan. Semua ada di RPJMN,” ujar Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (8/11).

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan kebutuhan SDM yang cocok dengan sektor pekerjaan terus berkembang. Di satu masa, suatu profesi pekerjaan bisa merajai pasar tenaga kerja, namun di waktu lain permintaan terhadap tenaga kerja profesi tersebut bisa menghilang.

Hanif menyebutkan, selama 2017-2020, pekerjaan yang akan naik kebutuhannya antara lain tenaga pelatih, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, dokter, programmer, dan layanan berita reguler.

Di sisi lain, pekerjaan yang permintaannya menurun antara lain manajer administrasi, mekanik, tukang cetak, pengantar surat, supir, petugas ekspedisi, pekerja pabrik, operator mesin jahit, perangkat komunikasi, dan radio.

“Kemudian selama tahun 2021 sampai 2025, pekerjaan yang akan naik antara lain, pemeliharaan dan instalasi, mediasi, medis, analis data, manajer sistem informasi, konselor vokasi, dan analis dampak lingkungan,” ujarnya.

Pada periode yang sama, pekerjaan yang turun antara lain resepsionis, tukang kayu, desain tiga dimensi, pengolah semikonduktor, teller bank, travel agents, juru masak fast-food, dan operator mesin.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menambahkan pola pikir pemenuhan tenaga kerja telah berubah. Tadinya, permintaan mengikuti pasokan. Namun, kini, pasokan yang harus menangkap permintaan yang ada di pasar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Pemerintah, menurut dia, perlu berperan sebagai fasilitator. Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pendidikan kejuruan dan vokasi. Dalam hal ini, jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu menyesuaikan permintaan pasar agar keahlian peserta didik bisa diserap oleh pasar tenaga kerja.

Karenanya, tak aneh jika saat ini berkembang jurusan-jurusan SMK yang kreatif misalnya kesenian kerawitan. Lulusan dari SMK kerawitan bisa memenuhi permintaan untuk mengisi acara di hotel-hotel. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada lulusan SMK Kerawitan yang bisa meraup Rp40 juta dalam sebulan karena ketersediaan tenaga yang memiliki keahlian tersebut terbatas.

“Ternyata banyak juga hotel yang membutuhkan orang yang memainkan gamelan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 1,99 persen per tahun. Hingga 2018, penciptaan kesempatan kerja telah mencapai 9,38 juta orang. Jumlah pengangguran juga terus menurun. Tahun ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merosot menjadi 5,34 persen atau sekitar 40 ribu orang tahun ini.