Garuda Tak Tahu Angkut Penumpang Positif Covid-19 di Pesawat

Ekonomi – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk cabang Sorong mengaku tidak mengetahui ada penumpang pesawat GA 682 yang tiba di Bandara Domine Eduard Osok Sorong dari Jakarta yang tercatat positif virus corona (covid-19).

Manager Garuda Indonesia 918kiss cabang Sorong Ranto Situmeang mengatakan belum mendapat laporan dari pusat bahwa ada penumpang yang dalam dokumen kesehatan dinyatakan positif covid-19 naik pesawat GA 682 dari Jakarta menuju kota Sorong pada Sabtu (27/6) lalu.

Baca juga : Perekonomian Banyuwangi Meningkat Lewat Nilai-Nilai Soekarno

“Setahu saya, di bandara, maskapai tidak melakukan pemeriksaan berkas-berkas protokol kesehatan. Itu kewenangan Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) bandara,” kata Ranto Situmeang melalui pesan WhatsApp dilansir Antara, Senin (29/6).

Menurut dia, maskapai hanya melakukan pemeriksaan tiket pesawat, sedangkan yang melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang 3win8 sesuai protokol covid-19 adalah Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan.

Maskapai hanya melakukan pemeriksaan KTP, apakah sesuai tiket penumpang saat boarding. Surat rapid test dan surat pemeriksaan laboratorium tentang covid-19 merupakan kewenangan KKP.

Koordinator KKP Bandara Domine Eduard Osok Sorong dr Farida Tariq, yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan ada penumpang damacai berinisial WY, siswa program Adem asal Sorong Selatan diketahui positif covid-19 saat dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan.

Hal itu diketahui ketika yang bersangkutan turun dari pesawat Garuda Indonesia GA 682 pada Sabtu (27/6) pukul 06.20 WIT.

Baca juga : Pengelola Minta Masyarakat Perhatikan 10 Hal Sebelum ke Mal

Setelah diketahui hasil tes usap positif, ia melanjutkan, penumpang tersebut langsung dibawa ke ruang isolasi gd lotto Bandara Domine Eduard Osok Sorong untuk ditangani lebih lanjut. Penumpang itu kemudian dijemput oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sorong untuk dikarantina.

Ia menjelaskan penumpang yang naik dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta tetap dilakukan pemeriksaan sesuai protokol kesehatan. Mungkin karena banyak penumpang joker123 dan petugas kesehatan KKP di sana terbatas, sehingga petugas kewalahan melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan sehingga bisa lolos.

“Kami juga telah melakukan penyemprotan disinfektan terhadap pesawat sebelum menaikkan penumpang dari Bandara Domine Eduard Osok Sorong,” tandasnya.

Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Ekonomi – Saat ini presiden Joko Widodo telah mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan, Maskapai sipil asing yang berada di Indonesia saat ini sudah di ambil alih oleh tanah air. Hal ini sudah tertuang pada draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dimana sudah diserahkan oleh scr888 pemerintahan kepada DPR di tanggal 12/2/2020 rabu.

Pada saat ini terdapat perubahan pasal ini semakin diperluas wewenang pemerintahan di pusat, pada saat ini presiden terkait perizinan tentang penerbangan maskapai asing. Terutama tercantum di pasal 60 angka ke 32 terkait perubahan Pasal 63 UU di Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

Baca Juga : Inflasi China Naik Karena Virus Corona

Pertama sekali dalam keadaan tertentu dan juga waktu terbatas pesawat udara asing dapat juga dioperasikan setelah mendapat persetujuan oleh pemerintah pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing juga akan dioperasikan harus bisa memenuhi syarat dan juga ketentuan kelaikudaraan yang sudah ditetapkan pemerintahan Indonesia.

Ketika ialah ketentuan mengenai operasi pesawat dan juga pengenaan sanksi diatur oleh pemerintahan. Ketentuan ini berbeda dengan aturan dari sebelumnya yang sudah tertuang dari UU 1/20019. Pesawat asing dapat dioperasikan setelah mendapatkan izin dari Menteri. Seterusnya persyaratan keudaraan terkait pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh pemerintahan.

Baca Juga : Virus Corona Ditaksir Rugikan Ekonomi China $62 Miliar US

Untuk pihak yang berwenang telah menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia. Pengenaan sanksi ini terhadap pelanggarannya dalam aturan lama oleh menteri perhubungan. Pasal 60 angka 37 juga sudah mengubah diketentuan pada pasal 85 dan juga 93 UU 1/20019. Di dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan baik dalam maupun luar negeri, tidak memiliki jadwal penerbangan beroperasi setelah mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat.

Sementara itu juga aturan lama menyebutkan bahwa kegiatan maskapai tidak memiliki jadwal penerbangan, sebelum adanya keputusan dari Menteri perhubungan. Dalam pasal 92 UU 1/20019 tentang penerbangan tercantum kegiatan termasuk dalam penerbangan tidak terjadwal. Bukan hanya itu saja, maskapai pengangkut kargo yang melayani rute Indonesia dilarang juga mengangkut kargo dari wilayah Indonesia.

Perusahaan yang sudah melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi berupa administrasi, yang sudah diatur oleh pemerintahan Indonesia. Meskipun demikian sanksi tersebut telah tertuang dalam RUU Omnibus Law juga tidak dijelaskan secara spesifik. Sementara itu dalam UU 1/2009 perusahaan yang melanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, akan login live22 tetapi diberikan denda juga.

Tahapan dan Syarat Merpati Jika Ingin Beroperasi Kembali

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan proposal perdamaian dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan dengan kreditur di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnya, Merpati harus memenuhi berbagai tahapan dan persyaratan jika ingin beroperasi kembali.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan saat ini Surat Izin Usaha Angkutan Niaga Berjadwal serta Sertifikat Operator Pesawat Udara milik Merpati sudah tidak berlaku. Pasalnya, lebih dari 12 bulan berturut-turut tidak beroperasi.

Lihat juga: Merpati Pernah Ajukan Proposal Damai Tak Kredibel ke Kemenkeu

“Untuk mendapat Izin Usaha dan Sertifikat operator, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan serta aturan turunannya,” jelas Polana dalam keterangan tertulis, Kamis (15/11).

Izin Usaha Angkutan Udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri perhubungan, setelah maskapai melakukan pendaftaran untuk memulai usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Selain aturan UU Penerbangan, perusahaan juga harus memenuhi berbagai syarat yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Permenhub Nomor 90/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara.

Lihat juga: Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Dalam aturan disebutkan pemohon izin usaha dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Hal itu terutama berkegiatan mengoperasikan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, dan kargo dengan memungut pembayaran untuk penerbangan berjadwal teratur.

Persyaratan permohonan izin usaha yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai OSS, dan memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, perusahaan juga wajib memenuhi persyaratan teknis berupa rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal lima tahun, kemudian membayar Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP).

“Setelah dilakukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, izin usaha akan diproses dan waktunya 30 hari kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar,” jelas Polana.

Lihat juga: Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

Setelah memiliki izin usaha, maskapai harus memiliki sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate) untuk dapat mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga. Sertifikat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian, kemudian pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara.