Omzet UMKM Turun 30% Di Masa Pandemi Covid-19, Sedih ya

Ekonomi – Omzet UMKM Turun 30% Di Masa Pandemi Covid-19. Pademi Covid ini membuat pelaku usaha harus bertransformasi bisnisnya terus berjalan. Menko perekonomian Airlangga live22 Hartarto menceritakan bagaimana dampak UMKM akibat pandemi ini.

Airlangga menjelaskan, pandemi Covid-19 telah membuat pendapatan atau omzet turun hingga 30%. Masalah utama UMKM pada pandemi saat ini, dari kacamata Airlangga adalah sulitnya mendapatkan bahan baku.

“Sulitnya permodalan, produksi terhambat, penjualan atau permintaan turun. Covid-19 berdampak besar ke UMKM,” jelas Airlangga dalam sebuah webinar Selasa (15/12/2020).

Baca Juga : Sri Mulyani Beberkan Alasan RI Tarik Utang, Ketika Ngajar Virtual

Omzet UMKM Turun 30% Di Masa Pandemi Covid-19

Dari catatan yang dimiliki, sebanyak 64 juta UMKM pada Indonesia hanya 16% saja yang mampu memasarkan produknya secara digital melalui e-commerce.

Oleh karena itu, menurut Airlangga joker388 pelaku bisnis UMKM perlu melakukan diversifikasi produk yang fleksibel, dan mampu bertransformasi mengikuti gaya hidup masyarakat saat ini.

“Digitalisasi UMKM harus perlu didorong, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kesehatan,” ujarnya.

Berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik yang terlaksanakan pada 16 – 20 Juli 2020. Menunjukkan pemanfaatan internet dan teknologi (TI) menjadi salah satu cara bagi pelaku usaha untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pendapatan.

Pembatasan sosial mengakibatkan cara pemasaran secara konvensional menjadi terbatas. Sarana online menjadi solusi yang menjanjikan.

Baca Juga : Kebijakan perlindungan Sosial Untuk Tahun 2021

“4 dari setiap 5 pelaku usaha yang menggunakan internet dan TI untuk pemasaran via online mengaku bahwa cara online berpengaruh dalam penjualann produk mereka,” tulis BPS dalam laporan bertajuk Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha.

Survei prediksi togel dari BPS juga menunjukkan 7 dari setiap 10 pelaku UMK (USaha Menengah Kecil) membutuhkan bantuan modal usaha sebagai yang paling terperlukan pada masa pandemi.

Sebanyak 69,02% pelaku UMK mengaku membutuhkan bantuan modal usaha. Kemudian 41,18% pelaku UMK mengaku membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha. Serta sebanyak 29,98% pelaku UMK membutuhkan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman.

Sementara, bagi Usaha Menengah Besar (UMB) mengakui keringanan tagihan listrik, relaksasi pembayaran pinjaman dan penundaan pembayaran pajak adalah tiga bantuan yang paling terbutuhkan selama pandemi.

Sebanyak 43,53% pelaku UMB membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha, 40,32% pelaku UMB membutuhkan relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman pajak.

Ditekan AS, RI ‘Pikir-Pikir’ Ubah Ketentuan GPN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Indonesia belum mengambil keputusan terkait perubahan aturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sesuai permintaan pemerintah Amerika Serikat (AS). Permintaan dari AS ini baru saja dirapatkannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada sore ini.

Pemerintah AS sebelumnya meminta Indonesia meninjau kebijakan GPN karena aturan ini dinilai memberikan hambatan bagi hubungan bisnis kedua negara. Kebijakan GPN mewajibkan seluruh transaksi pembayaran di Tanah Air harus diproses oleh perusahaan switching atau prinsipal nasional.

Hal ini membuat prinsipal asal AS, yakni Visa dan Mastercard tidak bisa lagi melakukan pemrosesan transaksi domestik. Kedua prinsipal asing itu hanya boleh melakukan proses transaksi domestik jika bermitra dengan prinsipal nasional. Namun, untuk proses transaksi pembayaran dari turis asing di Indonesia masih bisa diproses oleh Visa dan Mastercard.

Baca juga: OJK Tutup Lapak 404 Fintech Ilegal

Lebih lanjut, permintaan ini menjadi salah satu indikator bagi AS untuk mengevaluasi fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preference/GSP) yang selama ini diberikan ke Indonesia.

“Ya ada pelonggaran lah yang mereka minta. Tidak (diubah), tapi lebih ke persoalan lain, nanti saja deh tapi ya. Soalnya substansinya agak panjang,” ujar Darmin di kantornya, Selasa (18/12).

Menurut Darmin, pemerintah belum mengambil suatu keputusan terkait pelonggaran GPN karena substansi yang bersangkutan dengan aturan ini cukup banyak. Apalagi, aturan GPN berada di bawah Bank Indonesia (BI).

Selain soal GPN, Darmin mengatakan pemerintah juga diminta AS untuk meninjau kembali revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Payung hukum ini nantinya mengatur soal pusat data (data center) bagi perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dalam revisinya, pemerintah bermaksud mewajibkan para PSE untuk menyimpan datanya di Indonesia. Namun, revisi tersebut rupanya dirasa sebagai hambatan oleh AS.

Baca juga: Survei Ungkap Gaji dan Karir Penyebab Pindah Kerja

“Tapi sebenarnya mengenai data center, itu proses mengenai perubahannya sudah lama itu. Bukan hanya karena urusan GSP, tapi karena ada itu. Kami akan percepat menyelesaikannya karena diskusinya memang panjang,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sejatinya sudah berkomunikasi dengan pemerintah AS terkait evaluasi GSP. Dalam pembahasan terakhir, Enggar menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka keran impor bahan baku dan modal dari AS agar fasilitas GSP tidak dicabut.

“Permintaan mempertahankan GSP sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi AS juga. Karena itu terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama saling menguntungkan,” kata Enggar, Juli lalu.