Sri Mulyani Kaji Aturan Lembaga Pengelola Dana Asing

Sri Mulyani kaji aturan Lembaga Pengelola Dana Asing. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) sebagai sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan perumahan ke depan. Dana abadi akan berasal dari investor asing.

Saat ini, sambungnya, pemerintah tengah melihat kesesuaian aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi dengan aturan yang berlaku di dalam negeri. Tujuannya, agar tidak ada tumpang tindih aturan ke depan agen maxbet.

Baca juga : OJK dan Pemerintah Siapkan Jurus Baru Untuk Selamatkan Jiwasraya

“Kita sedang antara menteri membahas dari segi undang-undang yang ada dan ukuran fleksibelitasnya, kita akan cari rumusan yang tepat,” ungkap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

Menurutnya, lembaga pengelola dana abadi itu nantinya bisa berkedudukan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, bila perlu kewenangan yang lebih spesifik, maka ia akan menyesuaikannya dengan aturan yang berlaku.

“Soal korporasi sama seperti kedudukan BUMN. nanti kita coba pelajari lagi supaya bisa terakomodasi,” katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi situs judi online juga akan disinkronkan dengan kebijakan penyatuan undang-undang alias omnibus law yang tengah digodok pemerintah.

“Nanti kelihatan di omnibus law-nya, merumuskan pasalnya seperti apa,” imbuhnya.

Kendati begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu kembali menggarisbawahi pentingnya kehadiran lembaga pengelola dana abadi ke depan. Sebab, lembaga ini diharapkan mampu menarik dan mengelola investasi asing yang ingin masuk ke Indonesia.

“Tujuannya supaya kita bisa menarik dana investasi yang mau masuk ke Indonesia, namun dia ingin ada perantaranya. Beberapa (pihak) punya ketertarikan untuk join,” tuturnya.

Baca juga : BI Ingin Trump Lengser Karena Membuat Ekonomi Tidak Kondusif

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tertarik mengalirkan dana investasi untuk bidang infrastruktur di Indonesia. Bahkan, lembaga keuangan dan pemberi kredit dari Jepang itu sudah menyatakan minatnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pokoknya kebutuhan investasi di Indonesia yang besar, mereka anggap sebagai salah satu negara prioritas dan destinasi (investasi),” katanya.

Hanya saja, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu masih enggan memberi rincian proyek yang sekiranya akan mendapat aliran dana dari JBIC. Begitu pula dengan besaran kucuran dana sbobetuk yang akan diberikan.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan mereka akan masuk dalam bentuk pengelolaan dana abadi. Pemerintah pun sudah menyiapkan daftar proyek infrastruktur yang sekiranya bisa ditawarkan ke JBIC.

Salah satunya dengan membangun energi hijau seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan dan Papua.

Menkeu Sebut Ganti Eselon ke Kecerdasan Buatan Tidak Butuh APBN

Ganti eselon ke kecerdasan buatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai rencana Presiden Jokowi menggati pejabat eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) tidak membutuhkan dana khusus sbobet dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada implikasi,” ucap bendahara negara singat di Kementerian Keuangan.

Baca juga : Pasokan AS Meningkat Membuat Harga Minyak Dunia Melorot

Kendati begitu, kementerian sejatinya tetap membuka ruang penyediaan dana bila sewaktu-waktu kebijakan Jokowi ini membutuhkan anggaran khusus. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Menurut Asko, sejauh ini belum ada kebutuhan anggaran pergantian eselon dengan kecerdasan buatan yang disampaikan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Pasalnya, konsep dan mekanisme pergantian belum selesai dikerjakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bila sudah ada konsep dan mekanisme yang jelas, barulah bisa diketahui apa saja kegiatannya. Begitu juga berapa anggaran situs judi online yang dibutuhkan.

“Kami belum tahu siapa yang follow up, apakah masing-masing K/L atau ada yang khusus ditugaskan presiden. Setelah itu firm, baru ketahuan kegiatannya dan kebutuhan anggarannya, kami tunggu blue print itu,” jelasnya.

Baca juga : BUMN Buka Kemungkinan Anak Usaha Jiwasraya Dikuasai Asing

Lebih lanjut ia mengatakan bila sudah ada proyeksi kebutuhan anggaran dan hal itu keluar di tengah-tengah pelaksanaan APBN 2020, maka Kementerian Keuangan akan tetap menyediakan dana tersebut.

“Bisa (alokasi dari APBN 2020), kalau itu harus, kalau urgent, dan perintah presiden, pasti kami support,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi telah berulang kali mengumumkan rencana pemangkasan eselon III dan IV dari struktur pejabat link alternatif sbobet PNS di kementerian/lembaga. Bahkan, kepala negara ingin mengisi fungsi eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan.

Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai melebarnya defisit transaksi berjalan pada kuartal III 2018 tak lepas dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan pada periode Juli – September 2018 melebar dari US$8 miliar atau 3,02 persen terhadap PDB pada kuartal II 2018 menjadi US$8,8 miliar atau 3,37 persen terhadap PDB.

Lihat juga: Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020-2024

Pada periode yang sama, ekonomi tumbuh mencapai 5,17 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,27 persen, tetapi masih lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06 persen.

“Di satu sisi, kami senang bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi konsekuensinya permintaan terhadap barang-barang impor juga meningkat,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (9/11).

Menurut Sri Mulyani, pada kondisi normal saat aliran masuk sudah pulih melebarnya defisit transaksi berjalan tidak menjadi masalah. Defisit dapat dibiayai masuknya aliran modal sehingga tak menganggu neraca pembayaran dan tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi terlalu besar.

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan sejumlah langkah untuk menekan defisit transaksi berjalan, mulai dari pembatasan impor hingga kebijakan B20 pada awal September.

Saat ini, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus menelaah data dan menyesuaikan kebijakan secara fleksibel sesuai kondisi.

“Oleh karena itu, tiap bulan kami harus melakukan review saja terhadap statistiknya, mempelajari berbagai banyaknya permintaan barang-barang yang diimpor itu baik yang migas maupun nonmigas,” ujarnya.

Sebagai catatan, melebarnya defisit transaksi berjalan telah berimbas pada membengkaknya defisit neraca pembayaran Indonesia hingga kuartal III 2018 dari US$4,3 miliar pada kuartal II 2018 menjadi US$4,4 miliar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech