Tahapan dan Syarat Merpati Jika Ingin Beroperasi Kembali

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan proposal perdamaian dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan dengan kreditur di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnya, Merpati harus memenuhi berbagai tahapan dan persyaratan jika ingin beroperasi kembali.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan saat ini Surat Izin Usaha Angkutan Niaga Berjadwal serta Sertifikat Operator Pesawat Udara milik Merpati sudah tidak berlaku. Pasalnya, lebih dari 12 bulan berturut-turut tidak beroperasi.

Lihat juga: Merpati Pernah Ajukan Proposal Damai Tak Kredibel ke Kemenkeu

“Untuk mendapat Izin Usaha dan Sertifikat operator, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sesuai UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan serta aturan turunannya,” jelas Polana dalam keterangan tertulis, Kamis (15/11).

Izin Usaha Angkutan Udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri perhubungan, setelah maskapai melakukan pendaftaran untuk memulai usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Selain aturan UU Penerbangan, perusahaan juga harus memenuhi berbagai syarat yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Permenhub Nomor 90/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara.

Lihat juga: Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Dalam aturan disebutkan pemohon izin usaha dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Hal itu terutama berkegiatan mengoperasikan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, dan kargo dengan memungut pembayaran untuk penerbangan berjadwal teratur.

Persyaratan permohonan izin usaha yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai OSS, dan memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, perusahaan juga wajib memenuhi persyaratan teknis berupa rencana usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal lima tahun, kemudian membayar Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP).

“Setelah dilakukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, izin usaha akan diproses dan waktunya 30 hari kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar,” jelas Polana.

Lihat juga: Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

Setelah memiliki izin usaha, maskapai harus memiliki sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate) untuk dapat mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga. Sertifikat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian, kemudian pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara.

Merpati Pernah Ajukan Proposal Damai Tak Kredibel ke Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pernah menyodorkan proposal damai yang tidak kredibel dan masuk akal kepada mereka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengisahkan kala itu Merpati bersama investor yang enggan disebutkan identitasnya datang ke Kementerian Keuangan dengan membawa proposal damai.

Dalam proposal tersebut, Merpati dan investornya meminta pemerintah melepaskan jaminan perusahaan yang ditahan karena utang mereka. Padahal, utang tersebut belum dikembalikan dan dilunasi.

Lihat juga: Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Proposal tersebut diajukan jauh sebelum Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal damai Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati.

“Calon investor bilang agar lebih ringan (beban Merpati), jaminannya kembalikan saja. Tapi masa kalau kamu punya barang jaminan, senang jaminannya (diambil lagi)? Kan tidak secure. Jadi ini sesuatu yang tidak fair toh,” katanya di Jakarta, Rabu (14/11).

Atas dasar itulah Isa mengatakan Kementerian Keuangan akhirnya menolak proposal damai tersebut. Alasan yang dipakai dalam penolakan tersebut, pelepasan jaminan bisa merugikan pemerintah.

Proposal damai yang diajukan Merpati kepada para kreditur mereka akhirnya dikabulkan Pengadilan Niaga Surabaya, Rabu (14/11) ini. Salah satu pengurus PKPU Merpati Beverly Charles Panjaitan mengatakan dengan diterimanya proposal damai tersebut Merpati punya peluang untuk terbang lagi.

Lihat juga: Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

Namun, sebelum bermimpi ‘lepas landas’, maskapai perlu mengajukan kembali proposal rencana bisnis kepada pemerintah, baik Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isa berharap proposal baru yang akan diberikan lebih kredibel, sehingga bisa membawa bisnis Merpati lebih baik ke depan.

“Tapi jangan tanya saya soal proposal, saya belum tahu soal proposal itu,” pungkasnya.