DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

DPR sahkan RUU Omnibus Law, ini pendapat ekonom! Kendati mendapat perlawanan dari berbagai pihak, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja 918kiss (Omnibus Law). Akhirnya, RUU ini resmi disahkan dalam pengambila keputusan tingkat dua dalam sidang paripurna DPR pada hari, Senin, 5 Oktober 2020.

Sebelumnya, Ekonom indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, RUU ini bisa merusak hubungan industrial pada level mikro. Hal ini disebut sebagai imbas dari ancaman mogok kerja saat RUU ini ngotot dibahas, bahkan disahkan. Sehingga berpotensi merugikan pengusaha.

Baca Juga : Kementan Gali Potensi Produk Turunan Kelapa, Demi Tingkatkan Nilai Tambah

“Aksi penolakan omnibus law bisa merusak hubungan industrial di level paling mikro atau di tingkat perundingan perusahaan (bipartit) karena ancaman mogok kerja bisa turunkan produktivitas, yang rugi juga pengusaha” kata Bhima, Senin (5/10/2020).

DPR Sahkan RUU Omnibus Law, Ini Pendapat Ekonom!

RUU ini digadang-gadang akan mendatangkan banjir investasi. Namun melihat kondisi saat ini, Bhima menyangkal hal tersebut. Ia mengatakan, disahkannya RUU ini tidak lantas membuat tren kiss918 investasi meningkat secara signifikan. Terlebih saat ini Indonesia berada dalam ambang resesi. Dimana situasi ekonomi mengalami ketidakpastian, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Tidak langsung investasi masuk ke Indonesia karena banyak variabel lain yang jadi pertimbangan seperti keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, efektivitas insentif fiskal dan non fiskal, ketersediaan bahan baku dan biaya logistik (sekarang masih diatas 23 persen dari PDB),” kata Bhima.

Baca Juga : Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Bakal Resesi Pada Kuartal III Minus 2,9 Persen

Lebih jauh, Bhima menilai pencabutan sejumlah hak pekerja, dapat mempengaruhi presepsi investor khususnya dari negara maju, terhadap Indonesia. Sebab, di negara maju sangat menjunjung tinggi hak pekerja.

“Bahkan dengan dicabutnya hak hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia. Investor di negara maju sangat menjunjung fair labour practice dan decent work dimana hak hak buruh sangat dihargai bukan sebaliknya menurunkan hak buruh joker123 berarti bertentangan dengan prinsip negara maju,” jelas Bhima.

Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Ekonomi – Saat ini presiden Joko Widodo telah mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan, Maskapai sipil asing yang berada di Indonesia saat ini sudah di ambil alih oleh tanah air. Hal ini sudah tertuang pada draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dimana sudah diserahkan oleh scr888 pemerintahan kepada DPR di tanggal 12/2/2020 rabu.

Pada saat ini terdapat perubahan pasal ini semakin diperluas wewenang pemerintahan di pusat, pada saat ini presiden terkait perizinan tentang penerbangan maskapai asing. Terutama tercantum di pasal 60 angka ke 32 terkait perubahan Pasal 63 UU di Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

Baca Juga : Inflasi China Naik Karena Virus Corona

Pertama sekali dalam keadaan tertentu dan juga waktu terbatas pesawat udara asing dapat juga dioperasikan setelah mendapat persetujuan oleh pemerintah pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing juga akan dioperasikan harus bisa memenuhi syarat dan juga ketentuan kelaikudaraan yang sudah ditetapkan pemerintahan Indonesia.

Ketika ialah ketentuan mengenai operasi pesawat dan juga pengenaan sanksi diatur oleh pemerintahan. Ketentuan ini berbeda dengan aturan dari sebelumnya yang sudah tertuang dari UU 1/20019. Pesawat asing dapat dioperasikan setelah mendapatkan izin dari Menteri. Seterusnya persyaratan keudaraan terkait pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh pemerintahan.

Baca Juga : Virus Corona Ditaksir Rugikan Ekonomi China $62 Miliar US

Untuk pihak yang berwenang telah menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia. Pengenaan sanksi ini terhadap pelanggarannya dalam aturan lama oleh menteri perhubungan. Pasal 60 angka 37 juga sudah mengubah diketentuan pada pasal 85 dan juga 93 UU 1/20019. Di dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan baik dalam maupun luar negeri, tidak memiliki jadwal penerbangan beroperasi setelah mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat.

Sementara itu juga aturan lama menyebutkan bahwa kegiatan maskapai tidak memiliki jadwal penerbangan, sebelum adanya keputusan dari Menteri perhubungan. Dalam pasal 92 UU 1/20019 tentang penerbangan tercantum kegiatan termasuk dalam penerbangan tidak terjadwal. Bukan hanya itu saja, maskapai pengangkut kargo yang melayani rute Indonesia dilarang juga mengangkut kargo dari wilayah Indonesia.

Perusahaan yang sudah melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi berupa administrasi, yang sudah diatur oleh pemerintahan Indonesia. Meskipun demikian sanksi tersebut telah tertuang dalam RUU Omnibus Law juga tidak dijelaskan secara spesifik. Sementara itu dalam UU 1/2009 perusahaan yang melanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, akan login live22 tetapi diberikan denda juga.