AS Ancam Kenakan Tarif Impor Baja Asal Brasil dan Argentina

Tarif impor baja Brasil dan Argentina. Amerika Serikat (AS) kembali ‘menabuh’ genderang perang dagang dengan negara tetangga. Dikutip dari AFP, Amerika berencana menerapkan tarif atas impor baja dan aluminium asal Brasil dan Argentina.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pengenaan tarif maxbet dilakukan untuk membalas kebijakan dagang kedua negara yang ia nilai tidak adil bagi negaranya.

Baca juga : Ekspor Ikan Hias Berpotensi Anjlok 20 Persen Tahun Ini

“Brasil dan Argentina telah memimpin devaluasi besar-besaran mata uang mereka yang merugikan petani Amerika,” kata Trump seperti dikutip dari AFP.

Tahun lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif global 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium. Namun, AS menyetujui pengecualian untuk beberapa negara, termasuk Argentina dan Brasil. Persetujuan ini dilakukan setelah mereka menyetujui kuota impor.

Institut Baja Brasil mengatakan pihaknya bingung dengan keputusan situs judi online Trump. Keputusan itu pada akhirnya merugikan industri pembuatan baja Amerika yang membutuhkan produk setengah jadi yang diekspor oleh Brasil untuk mengoperasikan pabriknya.

Brasil adalah pemasok baja terbesar kedua ke pasar AS di belakang Kanada. Brasil dan Argentina telah mendapat manfaat dari perang dagang AS dengan China. Kedua negara telah menggantikan ekspor kedelai Amerika dan barang-barang pertanian lainnya ke raksasa Asia.

Brasil telah terhuyung-huyung di ambang resesi tahun ini dan Argentina kembali terjerat dalam krisis ekonomi. Kedua krisis ini menyebabkan mata uang kedua negara melemah terhadap dolar AS.

Selain itu ancaman dagang ke Brazil dan Argentina, AS pun mengancam akan mengenakan tarif pada barang-barang Perancis sebagai pembalasan atas pajak layanan digital yang dinilai diskriminatif.

Baca juga : Menkeu Sebut Ganti Eselon ke Kecerdasan Buatan Tidak Butuh APBN

Anggur bersoda, yogurt, dan keju Roquefort Perancis berada di daftar barang yang akan dikenakan pajak. Aksi ini dilakukan setelah laporan dari kantor Perwakilan Dagang AS menemukan perusahaan teknologi AS dikenakan pajak digital.

Pengumuman itu datang hanya beberapa jam sebelum Presiden Donald Trump akan bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron di sela-sela KTT NATO di London pada hari Selasa.

Pajak Perancis yang diberlakukan awal tahun ini mengenakan retribusi tiga persen pada pendapatan agen sbobet yang diperoleh oleh perusahaan teknologi AS di Perancis.

Pajak tersebut mempengaruhi perusahaan dengan pendapatan global minimal US$830 juta pada aktivitas digital mereka.

Dampak Pemotongan Pajak Rumah Mewah Belum Terlihat

Ekonomi – Lembaga konsultan properti, Jones Lang LaSalle (JLL) menyatakan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen mewah belum memberikan pengaruh terhadap penjualan hunian kategori tersebut.

Head of Advisory JLL Vivin Harsanto mengatakan pasar kelas premium sangat dipengaruhi oleh pasokan (supply). Di sisi lain, supply rumah dan apartemen mewah sendiri sangat tipis, karena hanya 1 persen dari total supply properti.

“Mengenai perkembangan atau kenaikan berapa persen kami belum lihat dampaknya. Belum kelihatan secara nominal atau secara penyerapan produknya sejauh mana,” katanya, Rabu (17/7).

Meski belum terlihat, ia menyatakan pelonggaran pajak itu memberikan dampak psikologis positif kepada pengembang (developer) dan konsumen. Ia menyatakan pengembang mulai tertarik untuk masuk ke pasar kelas premium, meskipun belum memasuki tahapan eksekusi.

Baca juga: The Fed Beri Sinyal Kuat Pangkas Suku Bunga

Menurut catatan JLL, beberapa hunian mewah dalam proses pemasaran, yakni St. Regis Residence, Le Parc Residence, Langham District 8, Regent Mangkuluhur City, dan The Stature. Sedangkan dua pengembang lain yakni Farpoing&Tokyo Tatemono dan JSI&Swire Properties tengah mengerjakan konstruksi dua hunian kelas atas.

“Baru kelihatan di awal 2020 untuk tambahan pasokan. Sedangkan untuk permintaan paling penyerapan dari existing supply saja di pasar,” imbuhnya.

Bagi konsumen, ia menyebut potongan pajak memberikan kepastian pembelian rumah dan apartemen mewah.

“Orang-orang yang tadinya menempatkan booking fee jadi lebih yakin, lalu yang tadinya berpikir-pikir mau beli jadi lebih pasti,” ujarnya.

Pemerintah memotong PPh rumah dan apartemen mewah dari dengan harga di atas Rp30 miliar dari 5 persen menjadi hanya 1 persen. Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan batas harga minimal kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya yang bebas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Nilai hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya yang terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah yang berharga Rp30 miliar atau lebih dari sebelumnya Rp10 miliar. Tarif PPnBM yang diberlakukan dalam peraturan tersebut sebesar 20 persen.

Baca juga: ESDM Dukung OPEC Pangkas Produksi Minyak Hingga Maret 2020

Pasar Kondominium Turun

Tingkat penjualan kondominium pada kuartal II 2019 turun sebesar 18 persen dari 900 unit menjadi 730 unit. Penurunan penjualan dibarengi dengan harga penjualan yang stagnan untuk setiap kelas kondominium.

Head of Research JLL James Taylor menuturkan penurunan penjualan disebabkan beberapa faktor, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada April lalu, datangnya periode Ramadan dan Lebaran, dan masa libur sekolah.

“Akibatnya pembelian properti tidak menjadi prioritas,” ujarnya.

Pasar kondominium diprediksi kembali pulih pada semester II 2019. Sebab, para pengembang baik lokal maupun asing cukup aktif dalam mempersiapkan produk yang akan diluncurkan. Sepanjang kuartal II 2019, JLL mencatat 400 unit kondominium baru, sehingga jumlah ketersediaan kondominium menjadi 157 ribu unit.

Kubu Prabowo-Sandi Tuding Pajak Bocor Puluhan Triliun Rupiah

Ekonom Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 Prabowo-Sandi Drajad Wibowo menuding kebocoran pajak di Indonesia menyentuh angka puluhan triliun rupiah.

Angka kebocoran ini disebutnya berasal dari penghimpunan data yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi sejak 2016. Hal itu terutama data kasus-kasus pelanggaran pajak yang sebenarnya sudah diputuskan oleh pengadilan, namun wajib pajak tidak juga membayar pajak kepada negara.

“Ada kasus-kasus pajak yang di pengadilan pajak sudah inkrah dan tagihannya mencapai puluhan triliun rupiah, saya ada angka indikatifnya, tapi tidak bisa disampaikan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan PAN itu di Media Centre Prabowo-Sandi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/1).

Selain data dari kasus-kasus yang sudah inkrah, Drajad menduga nilai kebocoran pajak sejatinya lebih besar karena tentu terdapat kasus lainnya.

Baca juga: 248 Pelaku Usaha Melanggar Aturan

“Jika kasus yang sudah inkrah saja bocornya besar, bagaimana dengan kasus yang tidak diselidiki? Misalnya kasus yang jadi lahan KKN dan sebagainya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kebocoran pajak terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, saat proses perencanaan kegiatan ekonomi. Kedua, setelah aktivitas ekonomi berlangsung. Ketiga, setelah ada proses hukum. Keempat, setelah inkrah atau sudah diputuskan oleh pengadilan.

Menurutnya, kebocoran pajak itu terjadi karena beberapa faktor. Mulai dari lemahnya pengawasan dari otoritas pajak hingga kecurangan yang dilakukan wajib pajak secara pribadi. Misalnya, dengan perilaku menaruh harta di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dibanding Indonesia, sehingga hanya membayar pajak dengan jumlah kecil di dalam negeri.

“Saya tahu cara orang untuk satu per satu ‘nilep’ pajak, ada yang hindari dan ada yang bahkan nilep. Ada juga karena banyaknya aktivitas ekonomi membuat ada yang masih kehilangan subjek pajak, cara gampangnya Google dan Amazon,” katanya.

Baca juga: Negosiasi Dagang AS-China Dongkrak Harga Minyak Dunia

Berdasarkan sektor usaha, ia mencatat kebocoran pajak terbesar berasal dari sektor usaha berbasis ekspor komoditas, properti, hingga digital ekonomi. Kebocoran itu terjadi secara berkelanjutan.

“Google, Facebook, Amazon segala macam dikejar-kejar oleh otoritas pajak di Eropa, di Inggris misalnya. Starbucks juga dikejar-kejar, jadi ini masalah di semua negara,” jelasnya.

Meski kebocoran pajak di sektor digital ekonomi menjadi masalah di semua negara, namun Drajad memandang nilai kebocoran di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Dalam kesempatan tersebut, Drajad mengklaim kubu Prabowo-Sandi memiliki program untuk menghentikan kebocoran pajak. Salah satunya, dengan membenahi infrastruktur perpajakan lebih dulu.

Baca juga: Liga Ekonomi Dunia 2019: Pertumbuhan Cina dan India Melambat

Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kemampuan teknologi informasi dalam sistem perpajakan yang memungkinkan semua pengenaan pajak terekam dan terhubung ke dalam sistem secara cepat.

“Perbaikan sumber daya manusia di sektor perpajakan, teknik pemeriksaan, dan lainnya harus diperbaiki juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah Joko Widodo sudah menerapkan kebijakan keterbukaan dan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/ AEoI). Kebijakan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki akses untuk melihat data harta Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pemberlakuan AEoI membuat otoritas pajak memiliki wewenang lebih luas dalam memeriksa data keuangan para WP, seperti rekening tabungan, deposito, hingga transaksi rinci seperti mutasi.

Baca juga: Ditekan AS, RI 'Pikir-Pikir' Ubah Ketentuan GPN

Selama ini, berdasarkan UU Perbankan yang berlaku, data nasabah penyimpan di bank tidak dapat diberikan kepada DJP, kecuali dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti perkara, penyidikan atau penagihan aktif terhadap WP nasabah bank tersebut. Itupun harus melalui izin ketua OJK berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.