OJK dan Pemerintah Siapkan Jurus Baru Untuk Selamatkan Jiwasraya

OJK dan Pemerintah siapkan jurus baru untuk selamatkan Jiwasraya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan upaya penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara jangka menengah dan panjang. Penyelamatan itu merupakan sinergi dengan pemerintah, pemilik, dan BUMN.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro 2019, Selasa (10/12). Sayangnya, Wimboh enggan memaparkan secara jelas bagaimana upaya penyelamatan maxbet itu.

Ia hanya mengatakan bahwa upaya penyelamatan ini masih digodok bersama pemerintah, pemilik, dan perusahaan pelat merah lain. Namun, jurus baru ini disebutnya akan memperkuat langkah penyelamatan secara jangka pendek melalui anak usaha, PT Jiwasraya Putra.

Baca juga : BI Ingin Trump Lengser Karena Membuat Ekonomi Tidak Kondusif

“Lagi dibicarakan dengan pemerintah, pemilik, dan BUMN bagaimana skenario jangka menengah dan panjangnya, sehingga cashflow jangka pendek teratasi. Jangka menengah-panjang untuk memperkuat bisnis Jiwasraya,” ucap Wimboh.

Sementara jurus jangka pendek untuk memperbaiki arus keuangan perusahaan melalui anak usaha sudah dilakukan. Ia yakin dengan anak usaha situs judi online ini, Jiwasraya bisa menarik investor.

“Jiwasraya Putra ini sudah diberikan konsesi untuk cover asuransi beberapa BUMN. Bisnisnya sudah ada, sehingga dengan hasil itu bisa untuk men-top up cashflow,” tuturnya.

Masalah keuangan Jiwasraya bermula ketika perseroan menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance) senilai Rp802 miliar per Oktober 2018. Di tengah penyelesaian kasus Jiwasraya, Kementerian BUMN justru melaporkan indikasi kecurangan dalam tubuh Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, Kementerian BUMN fakta bahwa ada sejumlah aset perusahaan yang diinvestasikan secara tidak hati-hati (prudent). Selain itu, Jiwasraya juga sempat mengeluarkan produk asuransi yang menawarkan imbal hasil (return) cukup tinggi kepada nasabah.

Baca juga : Orang Kaya Pertama Dari Afrika Selatan

Hal inilah yang membuat Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas beberapa waktu terakhir sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim kepada nasabahnya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mensinyalir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan.

“Tapi, ini (masalah imbal hasil investasi) kan agak sulit karena produk ada persetujuan. Kalau investasi, kami minta kejaksaan untuk teliti apa ada kongkalikong. Saya kan main saham juga, kan tau itu (saham) gorengan,” ujar Arya.

Sebagai solusi, Kementerian BUMN membuka opsi agar anak usaha perusahaan agen sbobet, PT Jiwasraya Putra dijual ke asing untuk menutup kesulitan likuiditas perusahaan.

“Anak perusahaan bisa jadi (dikuasai asing). Tapi kalau induknya tidak mungkin,” katanya.

Pemerintah Akan Beli Asuransi Gedung Pada Ibu Kota Baru

Pemerintah beli asuransi gedung. Pemerintah berencana membeli asuransi untuk gedung kementerian sbobet di ibu kota baru. Saat ini, pemerintah telah memulai asuransi untuk Barang Milik Negara (BMN) atas aset 1.360 gedung milik Kementerian Keuangan senilai Rp10,84 triliun.

“Apalagi ibu kota baru, dari awal kami siapkan juga. Jadi bangunan pemerintah di ibu kota negara kan harus kami amankan juga,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata.

Baca juga : Komentar Trump Buat Rupiah Keok

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur tepatnya di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pada tahap awal, pemerintah rencananya membangun Istana Kepresidenan serta gedung pemerintahan.

Namun demikian, Isa mengaku belum menghitung nilai aset di ibu kota baru yang akan diasuransikan. Aset milik negara itu diasuransikan kepada konsorsium asuransi BMN. Konsorsium ini terdiri dari 50 perusahaan asuransi dan 6 perusahaan reasuransi.

Dalam konsorsium tersebut, PT Asuransi Jasindo (Persero) akan bertindak sebagai penerbit polis dan PT Reasuransi Maipark Indonesia menjadi administrator situs judi online.

“Yang penting adalah kami tidak bisa buru-buru bergantung kesiapan masing-masing K/L. Kami akan melakukan edukasi bersama dengan pihak konsorsium,” ujarnya.

Tahun depan, pemerintah menargetkan 10 K/L mengasuransikan asetnya. Kesepuluh K/L itu meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca juga : Sentimen AS-China Kerek Rupiah Pagi Ini

Selanjutnya, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada 2021, pemerintah akan menambah jumlah K/L yang ikut serta dalam program asuransi itu dan 40 K/L pada 2022. Seluruh K/L ditargetkan mengasuransikan asetnya link alternatif sbobet pada 2023.

Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun. Angka ini meningkat 13,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, utang pemerintah sebagaian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.702,77 triliun atau 82,31 persen dari total utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN tersebut mencatat kenaikan 15,48 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp3.206,28 triliun.

Kemudian, sisa utang sebesar Rp759,97 triliun berasa dari pinjaman biasa seperti pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Baca juga; Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Jakarta

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan posisi utang pemerintah adalah penarikan pembiayaan yang signifikan di awal tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan pada awal tahun sempat melonjak lantaran pemerintah menerapkan strategi penarikan utang di awal tahun (front loading) karena memanfaatkan situasi pasar modal yang cukup kondusif.

Kendati demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 30,1 persen.

Data yang dimilikinya, menunjukkan bahwa penarikan pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun ini mencapai Rp122,5 triliun atau lebih tinggi 353,7 persen dibanding Januari tahun sebelumnya yakni Rp27 triliun.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Kemudian, pembiayaan dilakukan karena defisit APBN per Januari sudah mencatat 0,28 persen dari PDB, atau sedekit lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu 0,25 persen dari PDB.

“Jadi memang di awal tahun kami sudah lakukan front loading dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable di awal tahun ini,” terang Sri Mulyani, Rabu (20/2).