Targer Jokowi Terancam, RI Dicoret dari Negara Berkembang

Ekonomi – Menteri Badan Rencana Pembangunan Nasional, Bappenas. Suharso Monoarfa menyatakan kebijaksanaan AS dengan mencoret Indonesia dari daftar negara yang berkembang akan berefek terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) scr888 tahun 2020-2024.

Ketetapan yang dipublikasikan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, ia menyatakan akan meningkatkan beban keuangan Indonesia. Permasalahan beban itu ada penyebab kenaikan status yang akan akan berefek pada penambahan biaya sarana utang Indonesia.

Baca Juga : Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

“Jika sudah seperti ini (dicoret dari daftar negara yang berkembang), sarana untuk mendapatkan pinjaman tidak lagi murah seperti sebelumnya. Ini akan berpengaruh kepada RPJMN ya sudah pasti,” tuturnya pada Senin, (24/2).

Meskipun begitu, Suharso belum juga memberikan keterangan dengan spesifik efek yang dimaksudnya itu. Dia cuma menjelaskan ketetapan Presiden Trump itu akan membuat dampat kerja sama dengan Amerika Serikat di bagian ekonomi semakin lebih berat.

Untuk itu, dia menjelaskan Indonesia harus bisa berupaya untuk mendapatkan kesempatan kerja sama ekonomi dengan negara di luar dari pada Amerika Serikat. Ia juga menyebutkan dengan penghasilan per kapita yang sekarang ini masih ada di rata-rata US$4.000 per tahun, status Indonesia jadi negara berpenghasilan menengah mempunyai kesempatan kerja sama juga dengan beberapa negara seperti di Afrika.

Baca Juga : Inflasi China Naik Karena Virus Corona

Presiden Donald Trump telah memutuskan untuk mencabut status negara yang berkembang itu diserahkan kepada Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dengan pencabutan yang dilakukan tersebut, sarana yang biasanya diserahkan kepada beberapa negara bertumbuh seperti pemotongan bea masuk terancam juga akan dihapus.

Pencabutan status itu mempunyai potensi menghilangnya sarana Official Develompment Assistance (ODA). Sarana itu juga adalah pilihan pembiayaan dari faksi external untuk melakukan pembangunan sosial serta ekonomi.

Lewat ODA, beberapa negara bertumbuh bukan hanya memperoleh permodalan dari faksi external. Tetapi, mereka mempunyai potensi login live22 memperoleh bunga utang yang rendah.

Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020 – 2024

Pemerintah bakal memasukkan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tengah disusun. Hal ini dilakukan agar bisa mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

“Kami sedang susun kerangka teknokratis RPJMN 2020-2024, di situ ada tingkat kebutuhan Sumber Daya Manusianya, bukan hanya sektornya saja tetapi di level mana kita (Indonesia) di sektor tersebut. Misal di pariwisata, apakah kita sudah bisa menyediakan semuanya atau masih perlu pendidikan dan pelatihan. Semua ada di RPJMN,” ujar Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (8/11).

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengungkapkan kebutuhan SDM yang cocok dengan sektor pekerjaan terus berkembang. Di satu masa, suatu profesi pekerjaan bisa merajai pasar tenaga kerja, namun di waktu lain permintaan terhadap tenaga kerja profesi tersebut bisa menghilang.

Hanif menyebutkan, selama 2017-2020, pekerjaan yang akan naik kebutuhannya antara lain tenaga pelatih, perawat, manajer keuangan, pengacara, agen penjualan, analis, terapis fisiologis, penasihat keuangan, dokter, programmer, dan layanan berita reguler.

Di sisi lain, pekerjaan yang permintaannya menurun antara lain manajer administrasi, mekanik, tukang cetak, pengantar surat, supir, petugas ekspedisi, pekerja pabrik, operator mesin jahit, perangkat komunikasi, dan radio.

“Kemudian selama tahun 2021 sampai 2025, pekerjaan yang akan naik antara lain, pemeliharaan dan instalasi, mediasi, medis, analis data, manajer sistem informasi, konselor vokasi, dan analis dampak lingkungan,” ujarnya.

Pada periode yang sama, pekerjaan yang turun antara lain resepsionis, tukang kayu, desain tiga dimensi, pengolah semikonduktor, teller bank, travel agents, juru masak fast-food, dan operator mesin.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menambahkan pola pikir pemenuhan tenaga kerja telah berubah. Tadinya, permintaan mengikuti pasokan. Namun, kini, pasokan yang harus menangkap permintaan yang ada di pasar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech

Pemerintah, menurut dia, perlu berperan sebagai fasilitator. Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong pendidikan kejuruan dan vokasi. Dalam hal ini, jurusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu menyesuaikan permintaan pasar agar keahlian peserta didik bisa diserap oleh pasar tenaga kerja.

Karenanya, tak aneh jika saat ini berkembang jurusan-jurusan SMK yang kreatif misalnya kesenian kerawitan. Lulusan dari SMK kerawitan bisa memenuhi permintaan untuk mengisi acara di hotel-hotel. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada lulusan SMK Kerawitan yang bisa meraup Rp40 juta dalam sebulan karena ketersediaan tenaga yang memiliki keahlian tersebut terbatas.

“Ternyata banyak juga hotel yang membutuhkan orang yang memainkan gamelan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 1,99 persen per tahun. Hingga 2018, penciptaan kesempatan kerja telah mencapai 9,38 juta orang. Jumlah pengangguran juga terus menurun. Tahun ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merosot menjadi 5,34 persen atau sekitar 40 ribu orang tahun ini.