Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Bakal Resesi Pada Kuartal III Minus 2,9 Persen

Jakarta – Menteria Keuangan, Sri Mulyani prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 mencapai minus 2,9 hingga minus 1,0 persen. Ini artinya 918kiss Indonesia bakal siap-siap jurang resesi.

Sementara secara keseluruhan pada tahun 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mencapai minus 1,7 sampai minus 0,6 persen.

Baca Juga : Kenapa Insentif Prakerja Gagal Cair?

“Kementerian Keuangan melakukan revisi forecast pada bulan September ini, yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini adalah minus 1,1 hingga positif 0,2 persen. Forkes terbaru kita pada bulan September tahun 2020 adalah pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita, Rabu (23/9/2020).

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Bakal Resesi Pada Kuartal III Minus 2,9 Persen

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Bakal Resesi Pada Kuartal III Minus 2,9 Persen

Sementara perkiraan berbagai institusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia belum banyak mengalami revisi. Dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 diprediksi minus.

“Kalau kita lihat berbagai institusi yang melakukan forkes terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia belum ada update, namun kira-kira mereka rata-rata sekarang memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun 2020 semuanya pada zona negatif kecuali bank dunia yang masih pada posisi nol,” kata Menkeu.

Rinciannya, OECD memperkirakan -3,3 persen. Ini lebih baik dari yang tadinya diperkirakan OECD antara 3,93 hingga minus 2,8 persen (yoy). ADB kiss918 memperkirakan Indonesia mengalami kontraksi 1 persen (yoy), Bloomberg -1 persen (yoy). IMF di -0,3 persen (yoy), dan Bank Dunia 0 persen (yoy).

Baca Juga : PSBB Jakarta Mulai Berlaku Kembali Hari ini, Berikut 11 Sektor Usaha yang Masih di Perbolehkan Beroperasi

“Ini artinya negatif teritori kemungkinan akan terjadi pada Kuartal ke-3. Dan mungkin juga masih akan berlangsung untuk kuartal ke-4 yang kita upayakan untuk bisa mendekati nol atau positif,” tutur Menkeu.

Sementara untuk tahun 2021, pemerintah tetap menggunakan perkiraan sesuai dengan yang dibahas dalam RUU APBN 2021, yaitu antara 4,5 hingga 5,5 persen (yoy) dengan forecast titiknya 5,0 persen (yoy).

OECD tahun depan memperkirakan Indonesia tumbuh di 5,4 persen, ADB juga pada kisaran 5,4 persen, Blomberg median di 5,4 persen, IMF 6,1 persen, dan World Bank di 4,8 persen.

“Semua forecast ini semuanya subject to joker123, atau sangat tergantung kepada bagaimana perkembangan kasus covid-19. Serta bagaimana ini akan mempengaruhi aktivitas ekonomi,” pungkas Menkeu.

Sri Mulyani Kaji Aturan Lembaga Pengelola Dana Asing

Sri Mulyani kaji aturan Lembaga Pengelola Dana Asing. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) sebagai sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan perumahan ke depan. Dana abadi akan berasal dari investor asing.

Saat ini, sambungnya, pemerintah tengah melihat kesesuaian aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi dengan aturan yang berlaku di dalam negeri. Tujuannya, agar tidak ada tumpang tindih aturan ke depan agen maxbet.

Baca juga : OJK dan Pemerintah Siapkan Jurus Baru Untuk Selamatkan Jiwasraya

“Kita sedang antara menteri membahas dari segi undang-undang yang ada dan ukuran fleksibelitasnya, kita akan cari rumusan yang tepat,” ungkap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

Menurutnya, lembaga pengelola dana abadi itu nantinya bisa berkedudukan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, bila perlu kewenangan yang lebih spesifik, maka ia akan menyesuaikannya dengan aturan yang berlaku.

“Soal korporasi sama seperti kedudukan BUMN. nanti kita coba pelajari lagi supaya bisa terakomodasi,” katanya.

Di sisi lain, ia mengatakan aturan pembentukan lembaga pengelola dana abadi situs judi online juga akan disinkronkan dengan kebijakan penyatuan undang-undang alias omnibus law yang tengah digodok pemerintah.

“Nanti kelihatan di omnibus law-nya, merumuskan pasalnya seperti apa,” imbuhnya.

Kendati begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu kembali menggarisbawahi pentingnya kehadiran lembaga pengelola dana abadi ke depan. Sebab, lembaga ini diharapkan mampu menarik dan mengelola investasi asing yang ingin masuk ke Indonesia.

“Tujuannya supaya kita bisa menarik dana investasi yang mau masuk ke Indonesia, namun dia ingin ada perantaranya. Beberapa (pihak) punya ketertarikan untuk join,” tuturnya.

Baca juga : BI Ingin Trump Lengser Karena Membuat Ekonomi Tidak Kondusif

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyatakan bahwa The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tertarik mengalirkan dana investasi untuk bidang infrastruktur di Indonesia. Bahkan, lembaga keuangan dan pemberi kredit dari Jepang itu sudah menyatakan minatnya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pokoknya kebutuhan investasi di Indonesia yang besar, mereka anggap sebagai salah satu negara prioritas dan destinasi (investasi),” katanya.

Hanya saja, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu masih enggan memberi rincian proyek yang sekiranya akan mendapat aliran dana dari JBIC. Begitu pula dengan besaran kucuran dana sbobetuk yang akan diberikan.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan mereka akan masuk dalam bentuk pengelolaan dana abadi. Pemerintah pun sudah menyiapkan daftar proyek infrastruktur yang sekiranya bisa ditawarkan ke JBIC.

Salah satunya dengan membangun energi hijau seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan dan Papua.

Menkeu Sebut Ganti Eselon ke Kecerdasan Buatan Tidak Butuh APBN

Ganti eselon ke kecerdasan buatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai rencana Presiden Jokowi menggati pejabat eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) tidak membutuhkan dana khusus sbobet dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada implikasi,” ucap bendahara negara singat di Kementerian Keuangan.

Baca juga : Pasokan AS Meningkat Membuat Harga Minyak Dunia Melorot

Kendati begitu, kementerian sejatinya tetap membuka ruang penyediaan dana bila sewaktu-waktu kebijakan Jokowi ini membutuhkan anggaran khusus. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Menurut Asko, sejauh ini belum ada kebutuhan anggaran pergantian eselon dengan kecerdasan buatan yang disampaikan oleh masing-masing kementerian/lembaga. Pasalnya, konsep dan mekanisme pergantian belum selesai dikerjakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bila sudah ada konsep dan mekanisme yang jelas, barulah bisa diketahui apa saja kegiatannya. Begitu juga berapa anggaran situs judi online yang dibutuhkan.

“Kami belum tahu siapa yang follow up, apakah masing-masing K/L atau ada yang khusus ditugaskan presiden. Setelah itu firm, baru ketahuan kegiatannya dan kebutuhan anggarannya, kami tunggu blue print itu,” jelasnya.

Baca juga : BUMN Buka Kemungkinan Anak Usaha Jiwasraya Dikuasai Asing

Lebih lanjut ia mengatakan bila sudah ada proyeksi kebutuhan anggaran dan hal itu keluar di tengah-tengah pelaksanaan APBN 2020, maka Kementerian Keuangan akan tetap menyediakan dana tersebut.

“Bisa (alokasi dari APBN 2020), kalau itu harus, kalau urgent, dan perintah presiden, pasti kami support,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi telah berulang kali mengumumkan rencana pemangkasan eselon III dan IV dari struktur pejabat link alternatif sbobet PNS di kementerian/lembaga. Bahkan, kepala negara ingin mengisi fungsi eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan.

Sri Mulyani Beberkan Problem Industri Tekstil Selain Impor

Problem industri tekstil. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut problem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tidak hanya terkait banjir impor. Tetapi juga, persoalan di hulu dan tengah yang dinilai masih kurang kompetitif.

Industri hulu tekstil memproduksi serat polyester dan benang filamen. Sementara, industri tengah tekstil memproduksi kain, benang, dan printing. Kemudian, industri hilir membuat produk garmen.

Ia menyebut industri tengah tekstil ini kurang maksimal lantaran mesin produksi sudah berumur. “Ada masalah permesinan yang sudah tua yang mereka belum upgrade. Jadi ada masalah lain yang muncul di dalam industri TPT ini,” katanya.

Baca juga: Ekonomi AS Melemah, Rupiah Naik ke Rp14.144 per Dolar

Karena kondisi mesin sudah berumur, lanjutnya, operasional industri tengah tidak optimal. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menaksir industri tengah hanya mampu memanfaatkan 40-50 persen dari kapasitas operasionalnya.

Akibat ketidakmampuan industri tengah ini, ia bilang industri hulu terpaksa mengekspor produknya untuk diproses ke luar negeri. Dalam rantai produksi ini, ketidakmampuan industri tengah juga berimbas kepada industri hilir.

Normalnya, hasil produksi industri hulu bisa ditangkap oleh industri tengah, lalu industri tengah bisa memenuhi kebutuhan industri hilir. “Artinya, memang produksi yang ada di dalam negeri itu belum mencukupi bagi industri-industri hilirnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Jenderal (Kasubdit) Humas Bea Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menambahkan selain masalah mesin, industri tengah juga menghadapi tantangan isu lingkungan hidup dari limbah pada proses printing.

Oleh karena itu, ia menilai perlu langkah perbaikan pada industri tengah. “Industri hilir mau ambil barang di tengah tidak ada produksi, karena tidak ada produksi yang masuk, sehingga dia impor juga yang hilir,” katanya.

Kurang optimalnya industri tengah ini, juga ditengarai menjadi penyebab masuknya kain impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut volume impor kain meningkat selama periode 2016-2018. Tren kenaikan rata-rata tercatat sebesar 31,80 persen per tahun.

Pada 2016, impor kain tercatat sebesar 238.219 ton, kemudian naik menjadi 291.915 ton pada 2017. Impor kain kembali tumbuh menjadi 413.813 ton pada 2018.

Volume impor kain Indonesia terbesar berasal dari China dengan pangsa impor sebesar 67,86 persen pada 2018. Selain China, Indonesia juga mengimpor kain dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Bentuk Tim Percepat Pembahasan RUU Meterai

Mengutip keterangan resmi Kementerian Perdagangan, banjir kain impor mengancam kinerja industri dalam negeri. Indikatornya, antara lain kerugian finansial akibat penurunan volume produksi dan penjualan domestik, peningkatan jumlah barang yang tidak terjual, penurunan produktivitas dan kapasitas terpakai, dan penurunan jumlah tenaga kerja.

Atas kondisi itu, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menetapkan dimulainya penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) atas lonjakan volume impor kain pada 18 September 2019 silam.

Penyelidikan tersebut didasarkan dari permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada 12 September 2018 lalu.

Sri Mulyani Pastikan Revisi PP THR Terbit Pekan Ini

Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan revisi payung hukum pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan terbit dalam pekan ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta payung hukum pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS direvisi. Pasalnya dalam peraturan yang ada, teknis pencairan THR yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menunggu penerbitan peraturan daerah (perda).

Baca juga: Harga Emas Antam Cuma Naik Rp500 per Gram

Sementara, penyusunan perda memakan waktu. Padahal, pemerintah menjanjikan THR PNS cair pada 24 Mei 2019.

“Sedang direvisi dan revisinya sudah hampir selesai dan mungkin bahkan keluar satu dua hari ini,” ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (15/5).

Revisi itu dilakukan terhadap dua beleid yaitu Peraturan (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Lalu, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Baca juga: Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah

Dengan terbitnya revisi kedua PP tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan pembayaran THR maupun gaji ke-13 yang berasal dari APBD bisa dilakukan terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

THR Tak Bakal Telat

Meski pemerintah merevisi aturan pencairan THR PNS, Tjahjo sebelumnya memastikan pencairan THR PNS di pusat dan daerah tak akan telat dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni 24 Mei mendatang. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran THR tersebut.

“Sudah dialokasikan juga di APBD, dari anggaran tunjangan pegawai. Tinggal dicairkan saja, tidak ada yang krusial,” jelasnya.

Tjahjo menjelaskan poin permintaan revisi aturan pencairan PNS yang diminta pihaknya, yaitu terkait pencairan THR bagi PNS di daerah yang membutuhkan payung hukum turunan berupa peraturan daerah alias perda. Menurutnya, syarat tersebut tidak perlu karena justru bisa memperlambat realisasi pencairan THR bagi PNS di daerah.

Baca juga: Jokowi Ingin Produk Kerajinan Dipasarkan Secara Online

Sebagai pengganti, sambungnya, masing-masing kepala daerah bisa hanya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati (Perbup).

“Jadi akan lancar (pencairan THR), kami optimis. Tidak ada masalah, itu hanya memo kecil. Nanti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati saja,” ungkap Tjahjo.

Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun. Angka ini meningkat 13,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, utang pemerintah sebagaian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.702,77 triliun atau 82,31 persen dari total utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN tersebut mencatat kenaikan 15,48 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp3.206,28 triliun.

Kemudian, sisa utang sebesar Rp759,97 triliun berasa dari pinjaman biasa seperti pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Baca juga; Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Jakarta

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan posisi utang pemerintah adalah penarikan pembiayaan yang signifikan di awal tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan pada awal tahun sempat melonjak lantaran pemerintah menerapkan strategi penarikan utang di awal tahun (front loading) karena memanfaatkan situasi pasar modal yang cukup kondusif.

Kendati demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 30,1 persen.

Data yang dimilikinya, menunjukkan bahwa penarikan pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun ini mencapai Rp122,5 triliun atau lebih tinggi 353,7 persen dibanding Januari tahun sebelumnya yakni Rp27 triliun.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Kemudian, pembiayaan dilakukan karena defisit APBN per Januari sudah mencatat 0,28 persen dari PDB, atau sedekit lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu 0,25 persen dari PDB.

“Jadi memang di awal tahun kami sudah lakukan front loading dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable di awal tahun ini,” terang Sri Mulyani, Rabu (20/2).

Sri Mulyani Klaim CAD Bengkak Karena Ekonomi Tumbuh Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai melebarnya defisit transaksi berjalan pada kuartal III 2018 tak lepas dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan pada periode Juli – September 2018 melebar dari US$8 miliar atau 3,02 persen terhadap PDB pada kuartal II 2018 menjadi US$8,8 miliar atau 3,37 persen terhadap PDB.

Lihat juga: Pemerintah Petakan Kebutuhan Tenaga Kerja di RPJMN 2020-2024

Pada periode yang sama, ekonomi tumbuh mencapai 5,17 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,27 persen, tetapi masih lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06 persen.

“Di satu sisi, kami senang bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi konsekuensinya permintaan terhadap barang-barang impor juga meningkat,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (9/11).

Menurut Sri Mulyani, pada kondisi normal saat aliran masuk sudah pulih melebarnya defisit transaksi berjalan tidak menjadi masalah. Defisit dapat dibiayai masuknya aliran modal sehingga tak menganggu neraca pembayaran dan tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi terlalu besar.

Lihat juga: Ganti Dirut, Jiwasraya Klaim Ingin Kembangkan Digitalisasi

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan sejumlah langkah untuk menekan defisit transaksi berjalan, mulai dari pembatasan impor hingga kebijakan B20 pada awal September.

Saat ini, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus menelaah data dan menyesuaikan kebijakan secara fleksibel sesuai kondisi.

“Oleh karena itu, tiap bulan kami harus melakukan review saja terhadap statistiknya, mempelajari berbagai banyaknya permintaan barang-barang yang diimpor itu baik yang migas maupun nonmigas,” ujarnya.

Sebagai catatan, melebarnya defisit transaksi berjalan telah berimbas pada membengkaknya defisit neraca pembayaran Indonesia hingga kuartal III 2018 dari US$4,3 miliar pada kuartal II 2018 menjadi US$4,4 miliar.

Lihat juga: LBH Jakarta: Konsumen Bisa Gugat OJK dan Fintech