Sanksi Tak Bayar THR Oleh Menaker Untuk Pengusaha

Ekonomi – Sanksi tak bayar THR oleh Menaker untuk pengusaha. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pengusaha yang melanggar aturan Tunjangan Hari Raya (THR) bakal kena sanksi tegas.

“Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR. Maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,” kata Ida seperti dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, dirilis Jumat (7/5).

Ida mengungkapkan memasuki periode H-7 Lebaran. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran THR bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Baca juga : Gubernur Jatim Khofifah Tolak Beras Impor

Untuk itu, ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya apabila ada yang melanggar marioclub.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kemnaker menerima 1.569 laporan selama 20 April-6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

sanksi tak bayar THR

Sanksi Tak Bayar THR Oleh Menaker Untuk Pengusaha

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dll.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19.

Baca juga : Pemerintah Taruh Rp15 Triliun Untuk SWF Tahun Ini

Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan Kemnaker mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.

“Kami menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik. Kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,” ujarnya.

Anwar juga menyampaikan bagi perusahaan yang terdampak covid-19 dan tidak mampu memenuhi pembayaran THR. Didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.

Pengawas Ketenagakerjaan di Setiap Provinsi

Ia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi. Jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya. Maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.

Baca juga : Kemenhub Siapkan Edaran GeNose di Kereta

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan 2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.

“Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan perundang-undangan. Maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR. Berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya,” jelasnya.

Pengusaha evo888 yang terlambat membayar THR keagamaan wajib membayar denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Serta pembekuan kegiatan usaha.

Sri Mulyani Pastikan Revisi PP THR Terbit Pekan Ini

Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan revisi payung hukum pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan terbit dalam pekan ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta payung hukum pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS direvisi. Pasalnya dalam peraturan yang ada, teknis pencairan THR yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menunggu penerbitan peraturan daerah (perda).

Baca juga: Harga Emas Antam Cuma Naik Rp500 per Gram

Sementara, penyusunan perda memakan waktu. Padahal, pemerintah menjanjikan THR PNS cair pada 24 Mei 2019.

“Sedang direvisi dan revisinya sudah hampir selesai dan mungkin bahkan keluar satu dua hari ini,” ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (15/5).

Revisi itu dilakukan terhadap dua beleid yaitu Peraturan (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Lalu, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Baca juga: Pekerja Ajukan Tujuh Tuntutan ke Pemerintah

Dengan terbitnya revisi kedua PP tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan pembayaran THR maupun gaji ke-13 yang berasal dari APBD bisa dilakukan terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

THR Tak Bakal Telat

Meski pemerintah merevisi aturan pencairan THR PNS, Tjahjo sebelumnya memastikan pencairan THR PNS di pusat dan daerah tak akan telat dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni 24 Mei mendatang. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran THR tersebut.

“Sudah dialokasikan juga di APBD, dari anggaran tunjangan pegawai. Tinggal dicairkan saja, tidak ada yang krusial,” jelasnya.

Tjahjo menjelaskan poin permintaan revisi aturan pencairan PNS yang diminta pihaknya, yaitu terkait pencairan THR bagi PNS di daerah yang membutuhkan payung hukum turunan berupa peraturan daerah alias perda. Menurutnya, syarat tersebut tidak perlu karena justru bisa memperlambat realisasi pencairan THR bagi PNS di daerah.

Baca juga: Jokowi Ingin Produk Kerajinan Dipasarkan Secara Online

Sebagai pengganti, sambungnya, masing-masing kepala daerah bisa hanya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati (Perbup).

“Jadi akan lancar (pencairan THR), kami optimis. Tidak ada masalah, itu hanya memo kecil. Nanti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati saja,” ungkap Tjahjo.