Menaker Pastikan Kenaikan UMP Ditentukan Sesuai Aturan

Kenaikan UMP sesuai aturan. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ‘angkat tangan’ menanggapi pro kontra kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen yang ia telah tetapkan beberapa waktu lalu. Pro kontra maxbet datang dari buruh dan pengusaha.

Hanif ‘angkat tangan’ karena kenaikan yang ia tetapkan telah mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP tersebut menetapkan bahwa formula kenaikan UMP merujuk pada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Sentimen Brexit Buat Harga Emas Dunia dan Antam Beda Arah

Berdasarkan patokan kedua indikator, tercatat besar kenaikan UMP 2020 mencapai 8,51 persen. “Saya sebagai menteri ketenagakerjaan hanya menyampaikan data, jadi bukan saya yang mutusin. Wong sudah aturannya begitu, ini relatively win-win,” ungkap Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lebih lanjut, ia meminta pihak-pihak dewavegas yang masih pro kontra dengan kebijakan itu untuk menerima saja. Sebab, kebijakan itu sejatinya dirumuskan demi mengakomodasi harapan dari berbagai pihak.

“Yang penting adalah formula tertentu yang bisa kami sebut win-win. Hal yang win-win pun kalau ditanyakan satu per satu pihak, ya pasti judulnya saya belum terlalu setuju. Kalau ada sedikit kontroversi ya wajarlah,” tuturnya.

Di sisi lain, ia menilai besaran kenaikan upah sejatinya sudah cukup proposional dari segi persentase. “Di masa sekarang, kalau naik 8,51 persen sudah oke lah,” pungkasnya.

Baca juga: Sentimen AS-China Tekan Harga Emas Jadi Rp752 Ribu per Gram

Sebelumnya, Hanif telah mengeluarkan Surat Edaran B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Dalam surat qq338 itu, Hanif meminta setiap gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP 2020 secara serentak pada 1 November 2019 mendatang.

Persentase UMP 2019 sebesar 8,51 persen. Angka itu berasal dari inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.

Buruh Jateng Protes UMP, Menteri Hanif Sebut Skema Sudah Baik

Kelompok buruh di Jawa Tengah menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 yang sebesar 8,03 persen, karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan hidup saat ini.

Dari kenaikan UMP sebesar 8,03 persen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menentapkan angka upah buruh di wilayahnya sebesar Rp.1.605.396.

Koordinator Gerakan Elemen Buruh Berjuang (Gerbang) Nanang Setyono menganggap nilai UMP yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak realistis dengan kondisi ekonomi saat ini.

Lihat juga: Jokowi Minta Bupati Lancarkan Investasi di Daerah

“Pemerintah dalam hal ini Menaker lihat ke bawah dong. Ini Jawa Tengah, Provinsi di Jawa yang upahnya paling kecil di antara Provinsi lain. Saat ini saja kami rata-rata hanya Rp.1,4 juta, sedangkan daerah lain sudah sampai Rp3 juta,” ungkap Nanang di Ruang Wartawan Pemprov Jawa Tengah, Semarang, Selasa (13/11).

Selain mengkritik Menaker, Nanang juga memprotes sikap Gubernur Ganjar Pranowo yang dianggap tidak memperhatikan nasib buruh dengan dalih mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dan Keputusan Kemenaker.

“Pak Gubernur Ganjar kan sering terjun ke warga, di media sosial kami lihat kemana-mana, masak tidak mendengar dan melihat bagaimana suara buruh. Jangan pencitraan terus, lihat jeritan buruh di Jateng,” tambah Nanang.

Lihat juga: OJK 'Lepas Tangan' soal Bunga Investasi Tinggi Fintech

Dianggap tak realistis dalam menetapkan upah buruh, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri justru menganggap tuntutan buruh yang tidak realitstis. Menurut Hanif, PP 78/2015 justru jurus win-win solution untuk buruh dan pengusaha.

“PP 78 itu bagus, jurus win-win solution untuk buruh dan pengusaha. Buruh dijamin upah naik tiap tahun, Pengusaha juga tidak merasa berat dan jangan sampai melakukan PHK. Jadi sudahlah, kenapa pakai protes, demo-demo segala,” kata Hanif usai menghadiri acara Sertifikasi Tenaga Kerja di Semarang, Selasa (13/11).

Buruh di Jateng mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran selama beberapa hari jika besaran kenaikan UMP tahun 2019 tetap direalisasikan.

Lihat juga: Jokowi Blak-blakan Ditekan Sana-sini Soal Saham Freeport