Sri Mulyani Beberkan Alasan RI Tarik Utang, Ketika Ngajar Virtual

Ekonomi – Sri Mulyani Beberkan Alasan RI Tarik Utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkesempatan mengajar ribuan siswa yang berasal dari 84 sekolah pada seluruh Indonesia. Proses mengajar live22 dilaksanakan secara virtual lantaran masih dalam pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menjadi guru merupakan Hari Oean republik Indonesia. Dalam peringatan ini, terdapat program Hari mengajar kementrian keuangan ke-5.

Baca Juga : Kebijakan perlindungan Sosial Untuk Tahun 2021

Sri Mulyani Beberkan Alasan RI Tarik Utang, Ketika Ngajar Virtual

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan alasan Indonesia harus mengambil utang ke berbagai pihak. Hal itu juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan murid-murid yang masuk dalam program hari Mengajar Kementrian Keuangan ke-5 tahun 2020.

Acara yang diikuti oleh 84 sekilah pada seluruh Indonesia ini memberikan kesempatan beberapa siswa-siswi untuk bertanya kepada Sri Mulyani. Ada dua siswa yang bertanya cara Menteri Keuangan mengatur keuangan negara pada saat penerimaan lebih kecil dibandingkan belanja negara.

“Bagaimana cara mengatur keuangan negara dan kalau negata kekurangan uang apa yang akan dilakukan negara, bu?” tanya Kaisa, siswa SD berkata Teker Al Biruni.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah joker388 harus mengambil utang dari berbagai pihak untuk menutupi selisih antara pendapatan dengan belanja negara.

Pada APBN 2020, anggaran belanja negara sebesar Rp 2.738,4 triliun sementara pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.699,1 triliun.

Baca Juga : Upaya Menhub Budi Karya Pulihkan Ekonomi Terdampak Covid-19

Sejatinya, pendapatan negara akan digunakan memenuhi kebutuhan anggaran belanja, namun jika kondisinya tidak mencukupi maka pemerintah akan mengambil utang atau pembiayaan prediksi togel.

“Kalau kekurangan uang cari pembiayaan, atau bahasa populer utang, bahasa APBN pembiayaan,” kata Sri Mulyani.

Sri mulyani menjelaskan, untuk mengambil pembiayaan atau utang tidak dilakukan begitu saja. Menurut dia, harus ada persetujuan dari Presiden hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Adapun, pengelolaan utang pun harus dilakukan secara hati-hati.

“Pilihannya, Menkeu bilang presiden, kabinet, dpr, apbn nggak dibikin sendiri, tapi dibikin rencana, disampaikan ke kabinet, dibahas presiden, menteri, wapres, dan seluruh menteri, nanti menteri bilang kebutuhannya masing-masing,” kata Sri Mulyani.

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, bea dan cukai, PNBP, dan juga hibah. Pada tengah pandemi Covid-19, belanja negara meningkat drastis sehingga untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lainnya.

Awal 2019, Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp4.500 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Januari mencapai sebesar Rp4.498,56 triliun. Angka ini meningkat 13,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp3.958,66 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, utang pemerintah sebagaian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.702,77 triliun atau 82,31 persen dari total utang pemerintah. Utang pemerintah dalam bentuk SBN tersebut mencatat kenaikan 15,48 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp3.206,28 triliun.

Kemudian, sisa utang sebesar Rp759,97 triliun berasa dari pinjaman biasa seperti pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Baca juga; Freeport Buka Suara Soal Eks Pekerja Menginap di Jakarta

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan posisi utang pemerintah adalah penarikan pembiayaan yang signifikan di awal tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan pada awal tahun sempat melonjak lantaran pemerintah menerapkan strategi penarikan utang di awal tahun (front loading) karena memanfaatkan situasi pasar modal yang cukup kondusif.

Kendati demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 30,1 persen.

Data yang dimilikinya, menunjukkan bahwa penarikan pembiayaan yang dilakukan sepanjang tahun ini mencapai Rp122,5 triliun atau lebih tinggi 353,7 persen dibanding Januari tahun sebelumnya yakni Rp27 triliun.

Baca juga: Vale Indonesia Masih Tunggu Arahan ESDM Soal Divestasi Saham

Kemudian, pembiayaan dilakukan karena defisit APBN per Januari sudah mencatat 0,28 persen dari PDB, atau sedekit lebih tinggi dibanding Januari tahun lalu 0,25 persen dari PDB.

“Jadi memang di awal tahun kami sudah lakukan front loading dalam rangka antisipasi kondisi pasar dan kesempatan yang cukup preferable di awal tahun ini,” terang Sri Mulyani, Rabu (20/2).