Upaya terhadap Putusan Hukum Pidana Perdata (banding, verzet, makalah) by pengacara perceraian balikpapan samarinda penajam

Artikel by pengacara perceraian hp/wa 08123453855 balikpapan samarinda penajam tentang Upaya terhadap Putusan Hukum Pidana Perdata (banding, verzet, makalah).

pengertian upaya hukum menurut para ahli

Upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki keliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa terbuka untuk setiap putusan selama tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya terhapus apabila putusan diterima.

Upaya hukum bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.

upaya hukum verzet

Upaya hukum biasa adalah perlawanan (verzet), banding dan kasasi. Upaya hukum istimewa adalah

upaya hukum yang dipergunakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Upaya hukum ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang. Upaya hukum istimewa adaah request civil (peninjauan kembali) dan derdenverzet (perlawanan) dari pihak ketiga.

1.  Perlawanan (verzet).

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (verstek, ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR 149 ayat 3 jo. 153 Rbg). Pada asasnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding (ps. 8 ayat 1 UU 20/1947, 200 Rbg)

2.  Banding.

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk diminta pemeriksaan ulang. Yang mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan (ps. 6 UU 20/1947, 199 Rbg, 19 UU 14/1970), dan banding hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan.

upaya hukum pidana

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (ps. 7 UU 20./1947, 199 Rbg) atau diberitahukannya putusan kepada pihak yang bersangkutan. Kalau dalam batas waktu empat belas hari telah lewat dan kemudian diajukan permohonan banding oleh salah satu pihak, maka Pengadilan Negeri tidak boleh menolaknya akan tetapi wajib meneruskanya ke Pengadilan Tinggi, sebab yang berhak menolak atau menerima permohonan banding hanyalah Pengadilan Tinggi.

upaya hukum banding perdata

upaya hukum banding pidana

Dalam tingkat banding, hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Jadi hakim harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding (tantum devolatum quantum apellatum).

3.  Prorogasi.

Prorogasi adalah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi). Pengadilann bandingg yang memeriksa sengketa dalam Prorogasi bertindak sebagai badan pengadilan dalam tinkat peradilan pertama. Semua ketentuan yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama berlaku bagi pengadilan banding yang sedang melakukan pemeriksaan dalam Prorogasi. Pengadilan banding yang memeriksa Prorogasi itu memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya hanya dapat dimintakan kasasi.

4.    Kasasi

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada mahkamah agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (ps. 10 ayat 3, 20 UU 14/1970, 43 UU no. 14 tahun 1985). Kasasi hanya mungkin dan diijinkan terhadap putusan yang diambil dalam lingkungan peradilan umum biasa.

Permohonan kasasi dapat diajukan kepada panitera dari pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan (ps. 113 ayat 1 UU 1/1950) dan biasanya Pengadilan Tinggi, akan tetapi dapat juga diajukan kepada kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam peradilan tingkat pertama. Permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan dalam tenggat waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon (ps. 46 UU no. 14 tahun 1985). Dalam tenggat waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dalam buku daftar pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi (ps. 47 UU no. 14 tahun 1985). permohonan kasasi yang melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan atau penerimaan memori kasasi yang melampaui tenggat waktu yang ditentukan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak mengajukan risalah kasasi akan menyebabkan tidak diterimanya permohonan kasasi. Dalam risalah kasasi harus dimuat keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara.

Dalam meninjau alasan-alassan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi, dipakai sebagai dasar pasal 30 UU no. 14 tahun 1985, yaitu karena:

a.  Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

b.  Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

c.  Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Yang dianggap sebagai saat mengajukan kasasi ialah saat penerimaan permohonan kasasi (ps. 113 UU 1/1950). Pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi didasarkan pada waktu penerimaan permohonan kasasi, walaupun risalah kasasi telah diterima lebih dahulu. Yang dimaksud sebagai tanggal permohonan kasasi ialah tanggal pada waktu biaya perkara diterima oleh pantiera yang berangkutan. Sedang apabila biaya perkara diterima melampaui tenggat waktu, maka permohonan kasasi dianggap tidak ada.

5.  Peninjauan kembali.

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali (request civil). Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan (UU no 14 tahun 1985 ps. 71) oleh para pihak sendiri (UU no 14 tahun 1985 ps. 68 ayat 1) kepada MA melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (UU no 14 tahun 1985 ps. 70). Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan hanya satu kali saja (UU no 14 tahun 1985 ps. 66). 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan.

makalah upaya hukum dalam hukum acara perdata pdf

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah (UU no 14 tahun 1985 ps. 67):

a.  Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

b.  Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang ada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

c.  Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya.

e.  Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.

f.  Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

6.  Perlawanan pihak ketiga.

putusan berkekuatan hukum tetap perdata

Pada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (ps. 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perrlawanan terhadap putusan tersebut (ps. 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (ps. 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanannya dilabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang tidak merugikan pihak ketiga (ps. 382 Rv).

Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata (contoh, korupsi, pledoi, kapan diajukan, apabila diterima, dalam ptun) by pengacara balikpapan penajam samarinda

Artikel Hukum oleh Pengacara hp/wa 08123453855 balikpapan samarinda penajam tentang Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata (contoh, korupsi, pledoi, kapan diajukan, apabila diterima, dalam ptun):

eksepsi pidana pdf

eksepsi pidana hukum online

contoh eksepsi pidana pencurian

contoh eksepsi pidana korupsi pdf

perbedaan eksepsi dan pledoi

eksepsi dalam pengadilan perkara pidana adalah brainly

eksepsi nota keberatan

contoh eksepsi pidana penganiayaan pasal 351

contoh eksepsi perdata

eksepsi perdata pdf

apabila eksepsi diterima

kapan eksepsi diajukan dalam hukum acara perdata

eksepsi dalam ptun

putusan eksepsi kompetensi relatif

tujuan eksepsi

Eksepsi menurut bahasa adalah tangkisan, biasanya diartikan juga dengan keberatan (exception/plead). Secara istilah eksepsi diartikan tangkisan, keberatan, atau sanggahan mengenai formalitas surat dakwaan/gugatan/permohonan dan tidak menyinggung materi pokok perkara. Eksepsi diajukan dengan harapan Hakim menjatuhkan putusan N.O. (Niet Onvankelijk Verklaard)/Tidak Dapat Diterima terhadap dakwaan/gugatan/permohonan tersebut.

kapan eksepsi diajukan

Dalam Hukum Pidana, eksepsi diajukan oleh terdakwa/kuasa hukumnya pada sidang pertama setelah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Sedangkan dalam Hukum Perdata, walaupun tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat/Termohon menjawab surat gugatan/permohonan, namun Tergugat/Termohon/Kuasa Hukumnya dapat menjawab surat gugatan/permohonan (yang sekaligus berisi eksepsi) pada sidang pertama setelah pembacaan surat gugatan/permohonan (Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 ayat 92) RBg).

Adapun eksepsi yang diajukan selain di waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas, baik dalam Hukum Pidana ataupun perdata adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili/kompetensi absolut (Pasal 156 ayat (7) KUHAP, Pasal 134 HIR, dan Pasal 160 RBg). Untuk eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, Hakim dapat secara ex officio memutuskan tentang wewenang tersebut tanpa harus menunggu jawaban dari dari pihak JPU atau Tergugat.

A.  Hukum Acara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa hal yang dapat diajukan eksepsi, yang secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.  Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili.

Eksepsi kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu Kompetensi absolut (wewenang mengadili 4 lingkungan peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer) dan kompetensi relatif (wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama

2.  Eksepsi Tuntutan Gugur.

Tuntutan gugur dapat dituntut dalam beberapa perkara, diantaranya:

a.  Nebis in idem (dakwaan utk perkara sama yg telah diputus n berkekuatan hukum tetap)

b.  Perkara Kadaluarsa/telah lewat waktu. (Pasal 78-82 KUHP)

c.  Terdakwa meninggal dunia.

3.  Eksepsi Syarat formil.

Syarat Formil berkaitan dengan prosedur tata cara pemeriksaan, penyelidikan, ataupun penyidikan. Putusan yang dijatuhkan adalah N.O. (Niet Onvankelijk Verklaard)/Tidak Dapat Diterima:

a)   Tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara minimal 5 tahun tidak didampingi oleh penasihat hukum, jika tersangka/terdakwa tidak memiliki penasihat hukum maka pejabat yang berwenang harus menunjuk penasihat hukum untuk mereka. (putusan MA No 1565 K/Pid/1991, 16 September 1991).

b)  Tindak pidana merupakan delik aduan akan tetapi dakwaan terhadap terdakwa dilakukan tanpa ada pengaduan dari korban atau tenggang waktu pengaduan tidak dipenuhi (Pasal 72�75 KUHP).

c) Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sedang dalam pemeriksaan di pengadilan negeri lain.

d)   Terdakwa yang diajukan di persidangan keliru (salah orang).

e)  Tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata

f)  Jaksa Penuntut Umum keliru dalam merumuskan dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

4.  Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum

Eksepsi yang menuntut Dakwaan Batal Demi Hukum dapat diajukan dengan anggapan dakwaan dianggap kabur, membingungkan, sekaligus menyesatkan yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri karena (Pasal 142 ayat (2) KUHAP):

a)  Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan JPU (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

b)  Dakwaan tidak memuat identitas lengkap terdakwa (baik itu nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

c) Dakwaan tidak menyebut locus delicti/tempat dan waktu kejadian tindak pidana tersebut terjadi (Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP).

d)  Dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan dalam artian semua unsur delik dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu serta menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas mengenai cara tindak pidana dilakukan secara utuh

e) Dakwaan dengan terdakwa anak dibawah umur tidak didampingi oleh pengacara sehingga semua surat-surat (termasuk BAP) ditandatangani oleh tersangka yang dibawah umur tersebut (Pasal 1330 KUHPer, Pasal 51 UU No. 3 Tahun 1997, dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP).

B.   Hukum Acara Perdata

Dalam Hukum Acara Perdata, ada beberapa hal yang dapat diajukan eksepsi, yang secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.  Eksepsi Kompetensi

a.  Tidak berwenang mengadili secara Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 Lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer), Peradilan khusus (Arbitrase, Peradilan Niaga, P4D, dst)

b.  Tidak berwenang mengadili secara Relatif.

Kompetensi Relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama (pasal 118 HIR). Eksepsi jenis ini dapat diakibatkan beberapa hal:

a) Pengadilan yang berwenang adalah dimana Tergugat bertempat tinggal (Actor Sequitur Forum Rei)

b) Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana debitur bertempat tinggal (Actor Sequitur tanpa hak opsi)

c)  Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana Penggugat bertempat tinggal, dengan catatan tergugat tidak diketahui keberadaannya.

d) Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana Harta sengketa (tidak bergerak) berada (Forum Rei sitae)

e)  Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di salah satu tempat dari beberapa harta sengketa (tdk bergerak) berada (Forum Rei Sitae dengan hak opsi)

Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi diajukan pada tahap jawaban setelah pembacaan gugatan/permohonan bersamaan dengan pokok perkara 9 Cara pengajuan Pasal 136 HIR dan 160 RBg) dan diputus sebelum pokok perkara. Putusan berbentuk putusan sela jika ditolak dan berbentuk putusan akhir jika dikabulkan.

2.  Eksepsi Syarat Formil

a.   Surat kuasa khusus tidak sah.

Surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebab-sebab tertentu, diantaranya:

1)   Surat kuasa bersifat umum (Putusan MA no.531 K/SIP/1973).

2)  Surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana disebut dalam pasal 123 HIR, SEMA no.1/1971 23 Januari 1971 jo SEMA no.6 tahun 1994, yaitu tidak disebutkan secara spesifik ingin berperkara di peradilan tertentu, tidak menyebut obyek perkara dan tidak tercantum tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa.

3)  Surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang. Misalnya, dalam sebuah Perusahaan Terbuka (P.T.), yang memberi kuasa adalah komisaris dari perusahaan tersebut dan bukan direksi perusahaan (Putusan MA no.10 K/N/1999).

b.   Error in Persona

Suatu gugatan/permohonan dapat dianggap error in persona apabila diajukan oleh anak di bawah umur (Pasal 1330 KUHPer), mereka yang berada di bawah perwalian/curatele (Pasal 446 dan 452 KUHPer), tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio).

Dapat juga dianggap error in persona apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Termohon keliru/salah (Putusan MA No.601 K/SIP/1975), atau pihak Penggugat/pemohon atau Tergugat/Termohon yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan tidak lengkap (Plurium Litis Consorsium, Putusan MA 156 K/Pdt/1983)

c.   Nebis In Idem.

Nebis in idem adalah sebuah perkara para pihak yang sama, dengan obyek sama, dan materi pokok perkara yang sama tidak dapat diperiksa lagi. Jika ada perkara obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihaknya berbeda tidak termasuk nebis in idem (Pasal 1917 KUHPerd, putusan MA No. 588 K/SIP/1973, dan putusan MA No. 647 K /SIP/1973). Dengan demikian, suatu perkara dapat dikatakan Nebis In Idem apabila:

1)  Pernah diperkarakan sebelumnya (putusan MA No. 1743 K/SIP/1983)

2)  Telah berkekuatan hukum tetap (putusan MA No. 647 K/SIP/1973)

3)  Telah tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi)

4)  Telah diajukan banding dan kasasi.

5)  Telah lewat waktu banding dan kasasi.

6)  Tidak diajukan upaya hukum.

Akan tetapi, kita ada perkara sama yang telah diputus tidak dapat diterima/N.O. karena tidak memenuhi syarat formil, maka itu tidak termasuk nebis in idem dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya (putusan MA No. 878 k/ Sip/ 1977).

Putusan perkara nebis in idem bersifat positif, berisi amar mengabulkan.

d.   Gugatan prematur

Suatu gugatan/permohonan disebut prematur jika ada faktor hukum yang menangguhkan adanya gugatan/permohonan tersebut, misalnya
gugatan warisan disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia, atau hutang yang belum jatuh tempo tidak dapat dituntut untuk ditunaikan.

e.   Obscuur Libel

Obscuur secara sederhana disebut �tidak jelas�. Misal tidak jelas dasar hukum yang menjadi dasar gugatan, tidak jelas obyek gugatan (jika itu berupa tanah maka batas2, letak, ukuran), Petitum tidak jelas (tidak rinci), atau ada kontradiksi antara posita dan petitum.

Salah satu contoh kontradiksi antara posita dan petitum adalah antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (artikel tentang ini pernah saya dibahas di blog ini dengan artikel berjudul �Antara Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum).

Untuk mengingatkan, bahwa tuntutan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dijadikan satu, sehingga apabila positanya menjelaskan masalah wan prestasi, petitum tidak dapat berisi tuntutan perbuatan melawan hukum. Hal ini terjadi karena beberapa hal:

a)  Segi sumber hukum

–  Wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerd yang timbul dari persetujuan, tuntutan terjadi karena perjanjian tidak dipenuhi sama sekali/tidak tepat waktu/tidak dipenuhi secara layak.

–   Melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerd, terdapat unsur perbuatan melanggar hukum dan dapat dituntut sekaligus secara pidana dan perdata.

b)  Segi hak menuntut

–   Wanprestasi memerlukan proses atas pernyataan lalai, apabila ada klausul debitur langsung wanprestasi, namun jika tidak ada klausul maka harus somasi terlebih dahulu.

–    Perbuatan Melawan Hukum tidak diperlukan somasi

c)  Segi tuntutan ganti rugi

–   Tuntutan ganti rugi untuk Wanprestasi dihitung sejak terjadi kelalaian (1237 KUHPerd), meliputi kerugian yang dialami dan keuntungan yang akan diperoleh (1236 & 1243 KUHPerd)

–   Tuntutan ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum dapat tidak dirinci, dan dapat dituntut ganti rugi immateriil dan materiil tanpa ada standar tertentu (1365 KUHPerd).

Buku Panduan Singkat Puasa Ramadhan dari niat waktu Sahur Sampai imsak Berbuka by pengacara perceraian balikpapan penajam samarinda

Artikel by pengacara perceraian hp/wa 08123453855 balikpapan penajam samarinda tentang Panduan Singkat Puasa Ramadhan dari niat waktu Sahur Sampai imsak Berbuka.

buku panduan lengkap berpuasa

buku panduan puasa lengkap

buku tentang puasa pdf

download buku tentang puasa

download materi puasa

buku panduan kegiatan ramadhan

amalan ramadhan pdf

buku seputar ramadhan

Kaum muslimin, tanpa terasa kita sudah berada di awal-awal ramadhan, bulan yang dilimpahi dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Azza Wajalla. Pada bulan suci ini, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. 

Description: jika bulan ramadhan datang.png
bulan ramadhan dibuka pintu sorga

Makna dari ‘Suffidatis Syayathiin’ (dibelenggulahsetan-setan) adalah ‘Maradatus Syayathiin’ (setan-setan yang jahat). Adapun setan yang disebutkan dalam hadits :

Description: sesungguhnya setan mengalir.png
setn mengalir dalam darah

Maka setan tersebut adalah setan yang bertugas menggoda dan mengajak manusia kepada kejelekan, dan setan ini tidak terbelenggu.

Penjelasan Singkat Tata Cara Puasa Ramadhan dari Sahur Sampai Berbuka

1.Niat Puasa

Bagi seseorang yang hendak melaksanakan puasa wajib (puasa ramadhan, puasa qodha, dll), maka dia harus meniatkan untuk puasa di malam harinya, bahkan walaupun dia baru meniatkan sesaat sebelum adzan subuh di waktu sahur.  Hal ini telah ditegaskan dalam sebuah hadits, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

Description: tidak ada puasa bagi yang tidak meniatkan di malam hari.png
niat puasa ramadhan

Tapi ingat, yang dimaksud dengan berniat di sini bukanlah melafazhkan niat. Sebab, niat bermakna maksud dan tempatnya hanyalah di dalam hati.

Para ulama menyebutkan terkait meniatkan puasa di malam hari, bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk saat berniat pertama kali untuk meniatkan sekaligus selama sebulan ramadhan. Jadi tidak harus meniatkannya secara tersendiri di malam hari untuk setiap hari di bulan ramadhan.

2.Makan Sahur

Disyariatkan bagi setiap muslim yang hendak berpuasa ramadhan untuk bersantap sahur. Sebab, disamping lebih memberikan kekuatan saat berpuasa di siang harinya, juga terdapat keberkahan di dalam sahur.

Description: maka bersahurlah kalian.png
makan sahur terdapat barokah

Jika tidak memiliki apapun untuk dijadikan sebagai hidangan sahur, maka sebaiknya tetap bersahur meskipun cuma minum seteguk air.

Description: bersahurlah kalian walau seteguk air.png
tidak sahur seteguk air

3.Waktu Menahan

Saat bersahur, kita bisa makan dan minum sampai adzan pertanda waktu sholat subuh berkumandang. Sebab, patokan waktu mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa bukanlah waktu imsak, tapi masuknya waktu sholat subuh yang ditandai dengan adzan subuh.  Hal ini telah disebutkan dalam hadits Al-Bukhary (1918) dan Muslim (1092).

4.Berbuka Puasa

Saat mulai menahan diri dari berbagai pembatal puasa, hendaknya kita bersungguh-sungguh menjalani ibadah puasa dan tidak lupa memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Selain menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, hendaknya kita juga menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan tidak berfaedah.

Waktu berbuka puasa di mulai saat matahari terbenam yang ditandai dengan berkumandangnya adzan maghrib. Jika bulatan matahari sudah terbenam semua, berarti waktu berbuka puasa sudah masuk. Jadi, meskipun di sekitar kita terlihat masih terang, tapi jika sudah bisa dipastikan semua bulatan matahari terbenam, disyariatkan untuk segera berbuka puasa. Sebab, mempercepat buka puasa dan mengakhirkan sahur merupakan penyebab kebaikan ummat ini.

Description: senantiasa kebaikan ketika menyegerakan sahur.png
hadits segera berbuka

Semoga bermanfaat.

Mengurus Bukti Nikah Siri (alasan, dampak, masa berlakunya, syarat, biaya) by pengacara perceraian balikpapan samarinda penajam

Artikel by hp/wa 08123453855 pengacara perceraian balikpapan samarinda penajam tentang Rekonstruksi Mengurus Bukti Nikah Siri (alasan, dampak, masa berlakunya, syarat dan biaya).

Pembahasan dan perdebatan mengenai nikah sirri kembali menemukan momentum setelah skandal Aceng Fikri, Bupati Garut, yang menikahi seorang wanita muda secara sirri selama 4 hari dan kemudian menceraikannya via sms.

bukti nikah siri adalah
Pendapat dari berbagai kalangan kembali bermunculan, tentang keabsahan nikah sirri, baik menurut agama, maupun menurut negara, termasuk tentang ancaman pidana terhadap para pelakunya.


Selama ini, arus mainstream dan anggapan umum berpendapat bahwa Nikah Sirri adalah nikah sah menurut agama, tapi tidak tercatat, sedangkan nikah di KUA adalah nikah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Benarkah seperti itu?


Nikah Sirri Menurut Agama Islam


Istilah Nikah Sirri (nikah rahasia) bukanlah berasal dari Indonesia, bukan pula tercipta mulai sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ttg perkawinan disahkan, akan tetapi jauh sebelum itu, sejak 14 abad yang lalu, istilah nikah sirri dan praktek nikah sirri telah ada dan membudaya.


Ada dua pendapat besar dalam khazanah hukum Islam tentang makna Nikah Sirri. Dalam pengertian yang pertama, nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi�sembunyi tanpa wali dan saksi (Imam Syafi�i: Al-Umm 5/23), dan Imam Syafi�i berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah.


Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa nikah Siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai.


Terhadap definisi kedua ini, mayoritas ulama, di antaranya adalah Umar bin Khattab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi�I, dan Imam Ahmad (Ibnu Qudamah: Al Mughni 7/ 434-435) berpendapat bahwa nikah sirri hukumnya makruh.


Adapun madzhab Maliki dan sebagian dari ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa nikah sirri tidak sah (Ibnu Qudamah: al Mughni: 7/ 435). Bahkan ulama Malikiyah mengharuskan suaminya untuk segera menceraikan istrinya, atau membatalkan pernikahan tersebut, dan wajib ditegakkan had kepada kedua mempelai jika mereka terbukti sudah melakukan hubungan seksual. Kedua saksi pernikahan juga wajib diberikan sangsi jika memang sengaja untuk merahasiakan pernikahan kedua mempelai tersebut.


Dari beberapa paraghrap diatas, diketahui bahwa dalam hal definisi nikah sirri pun ulama masih berbeda pendapat, sehingga pemaknaan ulang nikah sirri, dengan tetap mengacu kepada definisi nikah sirri yang telah ada dan memperhatikan aspek kekinian, bisa dilakukan.


Nikah Di Bawah Tangan


Setelah Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, yang salah satu pasalnya memuat bahwa nikah sah adalah nikah yang dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatatkan oleh petugas pencatatan nikah, maka mulai muncul istilah Nikah di bawah tangan.

mengurus nikah siri ke kua
A
pakah nikah di bawah tangan dengan nikah sirri itu sama? Dalam hal ini, penulis sependapat dengan fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 yang membedakan antara nikah sirri dengan nikah di bawah tangan.


Dalam fatwa tersebut, nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.


Walaupun dalam fatwa MUI tersebut disebut hukumnya sah, tapi dalam poin 2 disebutkan juga bahwa hukum nikah di bawah tangan menjadi haram jika terdapat mudharat.

alasan nikah siri
Dari beberapa kasus yang penulis temui, nikah di bawah tangan terjadi karena beberapa sebab, diantaranya:

Pertama, akses kediaman kedua mempelai yang jauh dari kantor pencatatan pernikahan setempat. Hal ini mungkin tidak ditemui di pulau jawa, akan tetapi untuk di daerah luar pulau jawa, apalagi daerah kepulauan, alasan seperti ini menjadi cerita sehari-hari.

biaya nikah siri
Kedua, adanya anggapan bahwa menikah di Kantor Urusan Agama menghabiskan banyak biaya. Ketiga, adanya aparat pemerintahan yang tidak amanah, entah itu dari unsur penghulu, PPN, aparat desa, atau unsur pemerintahan lain. Ketidak amanahan terjadi ketika pasangan calon mempelai sudah mempercayakan sepenuhnya kepengurusan pernikahan mereka terhadap petugas, dan ternyata petugas dimaksud lalai dalam mengemban amanah, sehingga pernikahan mempelai tersebut menjadi tidak tercatat di buku register pernikahan setempat.


Keempat, hilangnya akta nikah, entah itu bencana alam, kelalaian, dan beberapa sebab lain yang dapat dibuktikan. Dan Kelima, pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disahkan.


Kejadian nikah di bawah tangan yang tidak tercatat di buku register pernikahan, tapi tetap mengadakan resepsi, mengundang tetangga kiri-kanan, dan mengumumkannya kepada khalayak ramai adalah hal yang jamak terjadi, dan untuk hal seperti ini, bukanlah termasuk nikah sirri.


Terhadap pernikahan di bawah tangan, peraturan perundang-undangan kita mengakomodir pengesahan nikah tersebut lewat permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga bisa menghilangkan unsur mudharat yang terjadi akibat pernikahan di bawah tangan.


Salah Kaprah


Pernikahan adalah sebuah seremonial sekali seumur hidup, yang akan terus terkenang, dan menjadi sebuah kejadian istimewa bagi sepasang manusia.


Secara logika, seseorang yang masih berstatus perjaka dan perawan beserta keluarga besarnya niscaya berkeinginan untuk melaksanakan prosesi pernikahan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, mengadakan resepsi, mengundang tetangga kiri-kanan, untuk mengumumkan pernikahan mereka.

syarat nikah siri janda 2020
Bahkan, jika salah satu/keduanya berstatus duda/janda pun, deklarasi sehidup semati ini tetap menjadi hal yang sakral.


Namun logika ini seakan patah ketika ada yang melakukan pernikahan secara sembunyi-bunyi. Pertanyaan pertama yang keluar: �Kenapa pernikahan itu harus disembunyikan? Adakah yang salah disana?�.

masa berlakunya nikah siri
Dengan berpegang kepada definisi nikah sirri dan nikah di bawah tangan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis menemukan beberapa fakta kejadian, bahwa mayoritas kejadian nikah sirri adalah poligami liar, sedangkan kejadian nikah di bawah tangan adalah nikah normal dengan beberapa sebab kasuistis yang dapat dipertanggungjawabkan menjadikan pernikahan tersebut tidak tercatat.


Secara hukum agama, tidak ada yang dapat membuktikan keabsahan nikah sirri, baik dari segi rukun (wali, saksi, dsb) dan syarat-syarat pernikahan. Jika secara hukum agama saja tidak dapat dibuktikan, maka berbicara secara peraturan perundang-undangan menjadi tidak relevan.


Pelaksanaan nikah sirri yang rahasia dan sembunyi-sembunyi itu, merupakan salah satu bentuk itikad tidak baik dari para pelaku, karena ada sesuatu yang disembunyikan, karena ada sesuatu yang tidak pantas diketahui oleh umum. Adanya sebab itikad tidak baik seperti ini, menjadikan nikah sirri tidak layak untuk diberikan angin segar keabsahan nikah, baik secara agama maupun negara.


Sebaliknya, pernikahan di bawah tangan, tidak selalu dilakukan secara rahasia. Bukan sekali dua kali nikah di bawah tangan dilaksanakan lengkap dengan resepsinya, sehingga asumsi bahwa nikah di bawah tangan adalah nikah sirri menjadi gugur.


Nikah di bawah tangan, dengan beberapa sebab kasuistis diatas, masih dapat dibuktikan keabsahan pelaksanakan pernikahan tersebut secara agama, yang akan menjadi batu uji pengesahan nikah di Pengadilan Agama.

dampak nikah siri
Adapun jika ditilik secara peraturan perundang-undangan, nikah sirri maupun nikah di bawah tangan mempunyai konsekuensi hukum yang sama: tidak berkekuatan hukum apapun terhadap para pelakunya.


Dan berdasarkan beberapa hal diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa definisi nikah sirri yang saat ini marak terjadi bermakna poligami liar, yang secara otomatis sangat berbeda makna dengan pernikahan di bawah tangan.


Pidana Nikah Sirri


Nikah sirri yang notabene adalah poligami liar menimbulkan efek negatif yang luar biasa terhadap para pelakunya, terutama wanita  dan anak-anak hasil nikah sirri tersebut.


Ketika pintu pengesahan nikah lewat permohonan isbat nikah hampir tertutup, maka yang tersisa adalah korban tak berdosa dan perasaan menyesal yang berkepanjangan.


Seorang wanita yang dinikahi secara sirri, tidak mempunyai daya dan upaya apapun untuk mempertahankan hak-hak rumah tangga, bahkan hak-hak perlakuan yang layak dan pantas sebagai seorang manusia.


Jika merujuk ke kasus Aceng Fikri, maka apa yang dapat dilakukan oleh F.O. untuk mempertahankan hak-hak asasi, keperdataan, bahkan haknya sebagai istri ketika dicerai lewat sms hanya dalam jangka 4 hari perkawinan? Sama sekali tidak ada.


Belum lagi jika melihat anak hasil pernikahan sirri tersebut, yang bahkan hak awal keperdataannya pun sudah terenggut ketika nama sang bapak tidak tertera di akta kelahiran yang dimilikinya.


Namun belum tentu pelaku nikah sirri bebas dari jerat hukum. Pasal 279 KUHP memberikan ancaman hukuman 5 tahun bagi pelaku nikah sirri baik laki-laki maupun perempuan yang sama-sama mengetahui bahwa telah ada pernikahan lain yang sah yang menjadi penghalang bagi nikah sirri yang mereka lakukan.


Sedangkan Pasal 280 KUHP juga memberikan ancaman hukuman 5 tahun bagi pelaku nikah sirri yang merahasiakan status pernikahannya yang sah kepada pasangan nikah sirri-nya.


Pasal 279 KUHP menjerat kedua belah pihak pelaku nikah sirri, sedangkan Pasal 280 KUHP hanya menjerat salah satu pihak yang memalsukan statusnya.


Dengan memperhatikan adanya 2 pasal ini, maka Rancangan Undang-undang Materiil Peradilan Agama yang didalamnya mengatur rancangan ancaman pidana terhadap pelaku nikah di bawah tangan yang sekarang kembali hangat diperdebatkan, seakan-akan menjadi barang lama yang terus diulang-ulang, sehingga melupakan bahwa tanpa sah-nya RUU itu pun, telah ada aturan pidana yang mengatur tentang hal ini, walaupun terfokus hanya kepada nikah sirri.


Perbedaan utama antara KUHP dan RUU Materiil Peradilan Agama, bahwa penghulu, pegawai KUA yang lalai, pihak keluarga, dan nikah di bawah tangan, tidak bisa dijerat dengan pasal 279 atau 280 KUHP. Tapi, karena penulis lebih menekankan tulisan ini kepada nikah sirri, maka penulis berpendapat bahwa 2 pasal ini pun sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku nikah sirri.


Pernikahan, adalah mitsaqan ghalizan, tercakup didalamnya niat, itikad, dan proses. Sehingga sebuah rumah tangga yang baik akan diawali dengan sesuatu yang baik, dan nikah sirri bukanlah termasuk salah satunya.