Peraturan Larangan Situs Slot Online

Peraturan Larangan Situs Slot Online – Permainan judi merupakan salah satu sejarah yang diakui pernah dilakukan sejak jaman dahulu kala. Gambling adalah sebuah perilaku buruk yang pada dasarnya berlangsung secara beramai-ramai oleh sekelompok orang dari masa primitif dulu. Adapun praktik ini bahkan diperkenalkan saat masa penjajahan dan cukup menarik perhatian masyarakat akan keseruannya serta diiming-imingi keuntungan besar serta masih diminati hingga saat ini.

Setelah ramai dimainkan sejak dulu, muncul maraknya kasus kerugian akibat dari bermain judi dan sudah dibuat adanya pelarangan betting ini. Rupanya, kabar kekalahan taruhan yang membuat banyak orang terlilit hutang bahkan hidupnya menjadi hancur tak membuat praktik ini ditinggalkan para pemain yang sudah kecanduan akan asyiknya games di dalamnya. Setelah dibuat peraturan untuk menjauhi hal ini pun tidak sedikitpun menyurutkan jumlah pemainnya dari masa ke masa.

Pelarangan Praktik Judi Jaman Dahulu

Sebelum berkembang menjadi permainan dalam situs slot online, pada awal kemunculannya praktikum ini dilakukan para ahli spiritual. Dukun itu memulai permainan dengan cara meramal akan sebuah peristiwa yang terjadi di masa mendatang. Pengundian ini berupa simbol yang keluar dengan perantara media berupa benda di sekitar. Sedangkan perjudian ini mulai masuk dan dikenal luas di Indonesia saat bangsa Eropa mengunjungi tanah air membawa permainan judi 149.28.158.118.

Adapun jenis permainan yang dibawa berupa judi dadu juga kartu. Menurut perkembangannya, barulah ada gambling lotre yang diperkenalkan oleh bangsa Belanda. Perjudian ini sering dimainkan dalam sebuah acara perayaan tertentu dengan bertempat di pergelaran pasar malam. Sejak kedatangan gambling jenis ini tentu saja tak berselang lama sudah muncul pelarangan adanya praktik taruhan dan ditentang secara tegas keberadaannya.

Bahkan hingga kini sudah ada larangan pada semua jenis praktik perjudian termasuk diantaranya situs judi online. Aturan ini dikeluarkan pertama kali dalam sejarah oleh presiden Indonesia Soekarno dengan Keputusan Presiden dalam nomor 133, adapun hal ini terjadi pada tahun 1965 silam. Setelah itu, adanya keputusan tegas untuk tidak diperbolehkan keberadaan gambling menjadi masalah dan pembahasan serius serta sebuah kontroversi dari berbagai pihak.

Namun, keberadaan judi ini pernah dilegalkan oleh gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966 yang kala itu dijabat oleh bapak Ali Sadikin. Alasannya, pajak yang dihasilkan dari praktik taruhan ini diklaim memiliki jumlah yang besar untuk daerah. Sehingga bisa meningkatkan secara pesat pembangunan dan kemajuan kota Jakarta itu sendiri. Tetapi pada tahun 1977 peraturan yang dibuat secara resmi dihapuskan dan keberadaan gambling ini kembali dilarang.

Setelah itu, jauh sebelum kemunculan situs judi online keluar bentuk perjudian yang dilegalkan kembali dengan rupa sebuah undian dalam bidang olahraga yang diberi nama undian Yayasan rehabilitasi sosial. Namun keberadaan ini tidak terdapat manfaat di dalamnya dan justru sebagai lahan korupsi. Kemudian yayasan pun dibubarkan pada tahun 1978 akan tetapi tak lama setelah itu, dibuat lagi dengan bidang serta jenis yang sama.

Adapun hal tersebut berupa undian berhadiah model lain yang kemudian dikenal dengan badan usaha undian harapan. Namun, terdapat perbedaan dalam praktiknya sebab berupa pemberian sumbangan dari dermawan dengan rangka hadiah sosial. Dan tak lama setelah muncul, keberadaan jenis ini juga dibubarkan. Lalu tak berselang lama ada lagi praktek perjudian dengan bidang serupa namun memiliki perbedaan nama.

Model yang ada mirip dengan undian dari dermawan  namun sistemnya berupa kupon sumbangan sosial berhadiah pada tahun 1985 dengan nama porkas yang diklaim program ini bertujuan untuk menyumbang kegiatan dalam bidang olahraga juga kesenian yang ada di Indonesia. Namun pada kenyataan sesungguhnya, hal ini memiliki efek buruk untuk kehidupan masyarakat dalam skala cukup besar ketimbang hal positif yang didapat sama halnya dengan situs judi online.

Akhirnya pada tahun 1993 praktik perjudian dengan program sumbangan dana dalam bidang olahraga ini dibubarkan. Sebab banyaknya kritik dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa keberadaan sistem kupon ini memiliki dampak yang sama buruk dengan gambling. Karena banyak desakan yang diumumkan sejak saat itu juga tidak muncul lagi apapun segala bentuk perjudian yang dilegalkan atau dibuat resmi oleh pemerintah.

Aturan Larangan Praktik Judi Online Dalam Situs

Pelarangan perjudian dalam situs judi online secara resmi dikeluarkan dalam kitab hukum pidana dengan pasal 303. Yang mana sangsi diberlakukan cukup berat kepada para pemain di dalamnya. Peraturan ini berisi siapapun yang ikut terlibat dalam gambling baik pada bettor atau penyedia berupa agen atau bandar semua mendapat hukuman. Adapun bentuk tersebut adalah kurungan penjara selama sepuluh tahun dan ditambah denda sejumlah dua puluh lima juta rupiah.

Adapun pasal yang diberlakukan merupakan bentuk penyempurnaan dari undang-undang yang ada sebelumnya yaitu tentang penertiban semua praktik perjudian. Adapun peraturan tersebut yaitu UU nomor 7 pada tahun 1974 yang berisi para pemain gambling adalah sebuah perilaku pelanggaran dan pada pasal 303 kemudian berubah menjadi sebuah bentuk kejahatan.

Dengan berkembangnya teknologi hingga saat ini praktik perjudian juga semakin maju dengan cukup pesat. Saat ini sudah banyak berdiri situs judi online dan dengan mudah ditemukan dalam internet. Permainan ini hanya berbeda dalam segi tempat akan tetapi memiliki efek yang sama buruknya dengan gambling lain, sehingga dibuat aturan hukum dengan dasar yang kuat menjadi peraturan akan larangan keberadaan website tersebut.

Peraturan yang ada dibuat dengan undang-undang dengan kekuatan hukum yang kuat. Larangan tersebut tertuang dalam pasal 27 UU nomor 11 tahun 2008 dan menjadi dasar untuk menjerat dan pemberian sanksi para pelaku judi yang disajikan dalam bentuk online. Hal tersebut juga menjelaskan siapapun yang secara sengaja serta tidak ada hak menyebarluaskan dan juga membuat informasi dalam bentuk dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian maka akan ditindak secara sangat tegas.

Tindakan tersebut berupa pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun hukuman yang diberikan pada pelaku praktik dalam situs judi online berupa kurungan penjara selama enam tahun dan ditambah pengenaan denda sejumlah hingga satu milyar rupiah. Undang-undang nomor 45 yang ada pada tahun 2016 menjadi naungan pengenaan sanksi ini kepada para penjudi.

Pelaku yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah orang yang berperan, mengenalkan, menawarkan, memberitahukan hal yang berkaitan dengan perjudian dalam bentuk data ke pihak lain secara perorangan maupun berkelompok. Dan juga berlaku untuk orang yang bertindak sebagai bandar penyedia akses atau layanan tempat gambling dilakukan. Mereka semua termasuk dalam pelanggar aturan judi online yang sudah ada.

Sebagai upaya menekan maraknya praktek perjudian kementerian kominfo bersama dengan operator online melakukan pemblokiran terhadap banyaknya situs judi online yang terbaca melakukan pelanggaran dalam aktivitasnya. Langkah itu dinilai efektif meminimalisir keberadaan web gambling di internet. Namun cara ini ikut merugikan layanan yang serupa dengan sistem pertaruhan padahal tidak ada unsur betting di dalamnya yang ikut terblokir.

Berbagai macam cara telah dilakukan agar praktik taruhan yang ada dalam situs judi online hilang dari tengah masyarakat. Peraturan dibuat sebab hal ini banyak merugikan pemain itu sendiri namun jika masih banyak orang tertarik berjudi akan percuma semua sanksi yang diberlakukan sebab website itu bisa dibuat lagi oleh bandar.