Jasa Urus Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)

jasa Pengurusan IPAK – Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) – Penyalur Alat Kesehatan merupakan sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan memiliki sebuah izin untuk penyimpanan, pengadaan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan Alat Kesehatan merupakan sebuah mesin atau implan, aparatus, instrumen yang tidak mengandung obat yang akan digunakan untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, memulihkan kesehatan pada manusia, merawat orang sakit, menyembuhkan dan meringankan penyakit, mendiagnosis, serta mencegah. 1. Telah berbentuk badan hukum yang sudah mendapatkan izin usaha. 2. Mempunyai penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai. 3. Mempunyai sarana dan prasarana berbentuk ruangan dan perlengkapan lainnya yang sangat memadai untuk dijadika kantor administrasi serta gudang dan status milik sendiri, kontrak, atau sewa paling singkat selama 2 (dua) tahun. 4. Mempunyai bengkel atau sudah bekerja sama dengan perusahaan lain dalam hal melaksanakan jaminan purna jual, untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang membutuhkannya. 5. Memenuhi Cara Distribusi Alat atau CDAKB Jasa Pembuatan Huruf Timbul.

1. Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasana dari Dinas Kesehatan Provinsi Setempat. IPAK (Izin Penyalur Alat Kesehatan ) dari Kementerian Kesehatan RI. 1. Fotocopy semua Akte Pendirian dan Perubahannya (Jika Ada perubahan) yang dalam anggaran dasar termuat bidang usaha Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 2. Fotocopy semua SK Pendirian dan Perubahannya (Jika Ada perubahan). 3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan. 4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5. Fotocopy Izin Usaha Perdagangan (SIUP) termuat KBLI Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 7. Fotocopy Dokumen Lingkungan. 8. Fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Registrasi (STR) Penanggung Jawab Teknis. 9. Fotocopy Surat perjanjian kerja sama antara pimpinan perusahaan dengan penanggung jawab teknis yang diketahui dan ditandatangani notaris. 10. Fotocopy Ijazah Teknisi. 11. Fotocopy Surat penunjukan sabagai agen tunggal dari Principal Luar Negeri yang disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat atau penunjukan dari pabrik dalam negeri yang disahkan oleh notaris dengan melampirkan fotokopi izin produksi alat kesehatan. 12. Fotocopy Surat garansi purnajual dari perusahaan. 13. Fotocopy KTP dan NPWP Direksi / Penanggung Jawab. 14. Fotocopy Kartu dan SKT NPWP Perusahaan. 15. Fotocopy SPKP Pengukuhan Pajak (jika ada). 16. Fotocopy Sertifikat BPJS dan Bukti bayar iuran bulan terakhir. Peta lokasi kantor dan gudang. Denah kantor dan gudang beserta ukurannya (sesuai skala). Daftar alat kesehatan yang disalurkan. Brosur atau katalog alat kesehatan yang disalurkan. Peralatan bengkel atau workshop khusus untuk alat kesehatan elektromedik. Daftar pustaka (farmakope edisi terakhir, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain). Copy Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan. Membuat Surat pernyataan dari si pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa tidak keberatan .tanah atau bangunan digunakan. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan. Biaya Jasa Legal : Hubungi Kami. Lama Proses : 20 Hari Kerja. Dokumen dikirim dengan cara kirim via JNE untuk luar DKI Jakarta.

Beberapa pakar memberikan jawaban: kemiskinan, didesak oleh kebutuhan ekonomi. Jawaban ini tidak salah. Tetapi mengapa pelaku berasal dari kalangan yang memiliki tingkat ekonomi baik. Bahkan para koruptor itu, baik yang dari kalangan wakil rakyat dan pejabat pemerintah, apalagi mereka para pengemplang BLBI, mereka itu memiliki kekayaan yang berlebih, milyaran bahkan triliunan. Hal yang menarik banyak orang yang terhimpit oleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang mendesak, dapat mengendalikan diri untuk tidak mencuri, apalagi mereka yang berkecukupan. Rupanya penyebab utama munculnya perilaku berbagai macam tindak kejahatan, termasuk tindak korupsi, adalah kondisi internal dari individu yang bersangkutan, yaitu rendahnya moralitas yang mereka miliki. Orang yang memiliki moralitas tinggi, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, hati nuraninya akan menolak atau berontak, apabila dalam dirinya muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan khususnya perilaku korupsi saat ini dan di masa yang akan datang, ada dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya preventif dan upaya korektif, di antaranya melalui pendidikan, pengawasan dan penegakan hukum secara tegas.

Dimensi Persepsi terdiri dari tiga sub dimensi, yaitu sub dimensi keluarga, komunitas, dan publik. BPS Mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 3,66. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dimensi persepsi antikorupsi pada 2019 berada di level 3,8 atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,86. Penurunan dimensi persepsi antikorupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat menganggap wajar jika memberikan uang atau barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan. Pembentukan moral anak bangsa merupakan salah satu upaya preventif dalam rangka pencegahan tindak korupsi di masa yang akan datang. Berbicara tentang moral, dunia pendidikan adalah harapan kita yang paling urgen untuk membentuk pribadi yang utuh dan bermoral terutama pendidikan dalam keluarga.